JawaPos.com- Pelaksanaan muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU), sejauh ini belum ada kepastian. Tetap digelar sesuai rencana 23-25 Desember, bakal dimajukan atau mundur pada 2022 mendatang. Namun,  Wakil Ketua PWNU Jatim KH Ahmad Fakhrur Rozi menyatakan, pihaknya berharap muktamar itu harus tetap digelar tahun ini. Apalagi, kepengurusan PBNU sejatinya purna sejak tahun lalu.

Opsi penundaan muktamar NU tersebut kali pertama disampaikan oleh Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini. Alasannya, pemerintah akan memberlakukan PPKM level 3 di semua daerah pada 24 Desember sampai 2 Januari 2022. Tujuannya, mencegah lonjakan Covid-19 saat Natal dan tahun baru.

”Itu masih statement pribadi. Bukan sikap organisasi atau panitia pelaksana,” kata Gus Fakhrur, panggilan akrab Ahmad Fakhrur Rozi kemarin (21/11).

Menurut dia, sebelum keputusan ditetapkan, harus ada rapat bersama yang dipimpin Rais Aam KH Miftachul Ahyar. Sebab, di dalam AD/ART NU, pimpinan tertinggi adalah rais aam. Bukan ketua umum tanfidziyah atau Sekjen. ”Rais Aam adalah pimpinan tertinggi. Kalau ketua tanfidziyah kan pelaksana,” ungkapnya.

Gus Fakhrur menilai, agenda muktamar NU harus digelar tahun ini. Hal itu merupakan amanah konferensi besar dan musyawarah nasional (munas) NU 2020. Jika tidak bisa digelar 23–25 Desember dengan alasan pemerintah menerapkan PPKM level 3, opsinya bisa dengan memajukan agenda muktamar. Misalnya, 18–20 Desember, sebelum pemberlakuan PPKM level 3.

Bisa pula, lanjut Gus Fakhrur, dengan opsi pemindahan lokasi muktamar atau dilakukan secara online. ”Seperti munas Kadin kan opsinya dilakukan dengan pindah lokasi,” tuturnya.