Kecelakaan di Jalur Rally, Bamsoet: Alhamdulillah Saya Aman

JawaPos.com – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan pembalap nasional Sean Gelael mengalami kecelakaan mobil saat balapan rally di Meikarta, Cikarang, Bekasi, Sabtu (27/11). Bambang Soesatyo mengatakan dirinya dalam kondisi baik-baik saja atas insiden kecelakaan tersebut. Mobil memang mengalami ringsek atau ‘penyok’ namun kondisi dia dan Sean Gelael baik-baik saja.

“Ini mobilnya, tapi alhamdulillah saya dan Sean aman,” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet kepada wartawan, Sabtu (27/11).

Sementara terpisah staf Bamsoet, Dwi Nugroho mengaku bersyukur bahwa Bamsoet dan Sean Gelael dalam kondisi baik-baik saja. “Alhamdulullah Mas Bamsoet dan Sean Gelael tidak apa-apa,” katanya.

Bahkan Dwi menuturkan bahwa Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut tidak kapok dengan kejadian tersebut. Pasalnya Bamsoet masih mengikuti drifting bersama seoarang drifter nasional Akbar Rais.

“Bahkan habis terguling ikut drift langsung ikut drifting dengan Akbar Rais,” ungkap Dwi.

Adapun dilihat dari Instastory milik Sean Gelael, mobil yang ditumpangi Bamsoet dan Sean melayang dan terguling meluncur di atas jalur rally. Akibatnya mobil tersebut penyok pada bagian depan dan belakang.

Anggota DPR Minta Erick Thohir Buktikan Praktik Jual-Beli Jabatan BUMN

JawaPos.com – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta agar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir hati-hati berbicara soal adanya dugaan jual beli jabatan di lingkungan  perusahaan berpelat merah tersebut.

Dengan kewenangan yang dimiliki Erick harusnya dapat langsung mengambil tindakan. Bahkan bila perlu membawa perkara ini ke jalur hukum agar masalahnya dapat selesai.

“Tidak pantas seorang menteri menjadikan perkara jual-beli jabatan ini sebagai bahan gosip. Sebagai penanggungjawab Kementerian BUMN ia harusnya bisa menindak pelaku jual-beli jabatan. Bukan sekedar menjadikan isu yang menghebohkan,” kata Mulyanto kepada wartawan, Sabtu (27/11).

Mulyanto menengarai kasus tidak sedap ini juga dapat terjadi di klaster BUMN energi, yang merupakan mitra Komisi VII. Tanda-tandanya dapat dilihat dari gonta-gonti direksi dalam waktu yang relatif singkat.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, walaupun publik sudah mengendus gelagat soal jual-beli jabatan di BUMN ini. Namun harus diakui apa yang dibeberkan Menteri BUMN itu mengejutkan.

Apalagi Erick secara lugas menyebut angka rupiah yang fantastis untuk jual-beli jabatan tertentu di BUMN. Erick menyebut untuk satu kursi jabatan direksi dibanderol Rp 25 miliar.

Namun Mulyanto menyayangkan kalau pernyataan Erick tersebut sekedar wacana yang tidak diikuti tindak lanjut. Sebab sebelumnya ia juga pernah mengungkap adanya 159 kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Kementerian BUMN dan melibatkan kurang lebih 53 orang pejabat.

Selanjutnya Erick juga mengungkapkan adanya indikasi korupsi dalam pembangunan pabrik blast furnace (tanur tiup) milik Karakatau Steel yang mangkrak. Pasalnya, pembangunan pabrik dengan dana sebesar Rp 12 triliun ini dinyatakan gagal dan perusahaan menanggung utang mencapai Rp 31 triliun. Dan terakhir adalah adanya dugaan kasus korupsi di BUMN Garuda Indonesia.

“Semua kasus tersebut tidak terdengar tindak lanjut hukumnya. Padahal kasus jual-beli jabatan ditingkat pimpinan BUMN menjadi awal dari berbagai kasus korupsi yang marak di BUMN,” katanya. “Sebab, pejabat yang bayar saat memperoleh kursi, tentunya akan mencari cara untuk balik modal. Cara yang mudah, ya dengan korupsi,” tambahnya.

Mulyanto mendesak Erick menuntaskan masalah ini secara transparan. Jangan sampai ada anggapan bahwa jual beli jabatan hanyalah sebuah pengalihan isu.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan terkait jual beli jabatan direksi dan komisaris BUMN. Posisi di dewan direksi dan komisaris perusahaan pelat merah diperjualbelikan dengan harga fantastis, mencapai Rp 25 miliar untuk jabatan direktur utama.

Erick menegaskan, transaksi tersebut terjadi sebelum dirinya menahkodai Kementerian BUMN. Namun, Erick enggan mengungkap nama perusahaan maupun identitas petinggi BUMN hasil jual-beli tersebut. (*)

 

 

Presiden Jokowi Puji Semangat Mengajar Para Guru di Tengah Pandemi

JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato pada puncak HUT ke-76 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional (HGN) 2021 secara virtual Sabtu (27/11). Dalam kesempatan ini Jokowi memuji sekaligus apresiasi para guru yang tetap bersemangat mengajar di tengah pandemi Covid-19.

Peringatan HUT ke-76 PGRI dan HGN 2021 dipusatkan di kantor PGRI Jakarta Pusat. ’’Menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya ats kerja keras dan dedikasi guru di seluruh Indonesia. Utamanya ketika  menghadapi tantangan yang sangat besar,’’ tutur Jokowi. Menurut dia di masa pandemi Covid-19 ini, para guru tetap bersemangat mendidik siswa. Sehingga proses pembelajaran tetap berlangsung.

Menurut Jokowi pandemi Covid-19 menguji ketangguhan semuanya, termasuk bagi para guru. Guru saat ini dihadapkan dengan berbagai macam disrupsi. Tantangan ini menuntut guru yang kreatif dan inovatif dalam menciptakan terobosan-terobosan di tengah keterbatasan. Sehingga kualitas pendidikan tetap terjaga.

Jokowi juga bersyukur bangsa Indonesia berhasil menangani pandemi Covid-19 lebih baik dibandingkan banyak negara lain. Sehingga pembelajaran tatap muka sudah bisa dimulai kembali. ’’Meskipun demikian, kita tetap harus waspada. Pembelajaran tatap muka harus dimulai dengan penuh kehati-hatian,’’ kata Jokowi.

Selain itu Jokowi juga berpesan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran tetap perlu dioptimalkan. Pembelajaran tatap muka masih perlu dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan (daring). Di tengah pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang semakin banyak, Jokowi mengatakan upaya testing dan tracing tetap perlu dilakukan.

’’Jika ada kasus positif di sekolah atau di keluarga siswa, maka harus dilakukan antisipasi secepatnya,’’ kata Jokowi. Jokowi berharap sekolah atau guru membuat materi atau metode pembelajaran yang lebih menarik. Kemudian materi pelajaran yang peka terhadap perubahan dan perkembangan masa depan.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi mengatakan saat ini dunia pendidikan tanah air masuk masa pembelajaran tatap muka terbatas (PTMP). ’’Pembelajaran tidak akan kembali seperti semula,’’ tuturnya. Untuk itu dia mengajak para guru dan tenag akependidikan untuk menyiapkan diri dengan model pembelajaran yang baru. Yaitu model pembelajaran yang mengkombinasikan online dan tatap muka. Dia berharap pemerintah pusat dan daerah ikut menyiapkan era baru ini dengan aturan yang jelas serta sosialisasi dan koordinasi.

Unifah juga menyampaikan sejumlah masukan kepada pemerintah. Diantaranya adalah pelaksanaan rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang lebih berkeadilan. Kemudian de regulasi penyelenggaraan pendidikan. Lalu sertifikasi guru dalam jabatan disesuaikan dengan UU tentang Guru dan Dosen.

’’Jangan lagi ada penghentian sepihak pencairan tunjangan profesi guru,’’ tuturnya. PGRI juga meminta jangan ada upaya mempersulit guru untuk naik pangkat. Serta mendorong adanya pelatihan guru yang berkelanjutan. (*)

 

MPR Menyapa Sahabat Kebangsaan, Budi Muliawan: Guru Jadi Teladan Kita

JawaPos.com – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyapa sahabat kebangsaan di Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Cimahi, Jawa Barat. Mengambil tema ‘Memaknai Kepahlawanan Tanpa Tanda Jasa Bagi Generasi Milenial’, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Biro Humas dan Sistem Informasi MPR, Budi Muliawan, SH, MH, mengatakan guru lebih mengedepankan adab dan etika, membentuk integritas, serta membuat peserta didik menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa.

“Guru mengajarkan adab dan etika. Adab lebih tinggi dari ilmu. Selain memberikan ilmu pengetahuan secara baik, guru juga mengajarkan adab, etika, moral, dan menjunjung nilai-nilai kebenaran. Guru adalah teladan buat kita semua,” kata Budi Muliawan sebagai narasumber dalam MPR Menyapa Sahabat Kebangsaan yang bertepatan dengan peringatan Hari Guru Nasional di Unjani, Cimahi, Jawa Barat, Kamis (25/11/2021).

Budi Muliawan mengungkapkan setiap tanggal 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Pada tanggal itulah dibentuk organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). “Kita memperingati Hari Guru Nasional untuk menghargai sejarah dan perjuangan guru,” ujarnya. Pada tahun ini, pemerintah mengusung tema peringatan Hari Guru Nasional adalah ‘Bergerak Dengan Hati, Pulihkan Pendidikan’.

Menurut Budi Muliawan, guru adalah orang yang ditiru dan digugu. Guru tidak semata-mata mengajarkan ilmu pengetahuan dan memberikan pelajaran tetapi juga membentuk karakter dan integritas peserta didik. Memaknai Kepahlawanan Tanpa Tanda Jasa bagi Generasi Milenial artinya guru memiliki makna yang sangat penting. Sebab, guru melahirkan para calon pemimpin dan tokoh bangsa.

“Kita seperti sekarang ini adalah karena peran guru. Mereka mengajarkan pengetahuan kepada kita. Ilmu yang bermanfaat. Mereka adalah orang-orang yang mulia. Itulah posisi mulia guru dan kita harus memuliakan para guru-guru,” ujarnya.

Budi Muliawan menceritakan ketika Jepang menyerah kepada sekutu setelah Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom, Kaisar Hirohito justru bertanya berapa banyak guru yang selamat dari serangan bom atom itu. Kaisar mengatakan kita akan membangun negara dengan guru-guru yang masih ada. Dari negara yang hancur lebur tahun 1945, Jepang kemudian bangkit menjadi satu kekuatan dunia. Kebangkitan Jepang tidak lepas dari peran guru. Itulah mulianya peran guru,” kata Budi Muliawan, alumnus Fakultas Ilmu Hukum Universitas Brawijaya ini.

Dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, lanjut Budi Muliawan, peserta didik bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dari internet. Namun, peran guru tidak bisa tergantikan dengan internet. “Karena guru mengajarkan karakter dan nilai moral, etika, yang akan membentuk peserta didik agar memberikan kontribusi yang baik bagi bangsa dan negara. Peran guru tidak bisa tergantikan. Ilmu yang diperoleh tanpa guru belum tentu menghasilkan sesuatu yang lebih baik,” tuturnya.

Karena itulah, Budi Muliawan menambahkan, adab, etika, dan nilai moral, kedudukannya lebih tinggi dari ilmu. Guru selalu mengedepankan dan mengajarkan adab, etika, dan nilai moral pada nilai-nilai kebenaran, untuk membentuk integritas peserta didik. “Guru adalah teladan buat kita semua,” ucapnya.

Sementara itu, staf pengajar FISIP Unjani, Dr. Lukman M Fauzi, mengatakan generasi milenial memaknai pahlawan tanpa jasa dengan menempatkan guru sebagai pelita dalam kegelapan. “Kita menjadi seperti sekarang ini hasil dari orang-orang hebat, yaitu para guru. Yang diberikan para guru adalah nilai jasa, nilai pengabdian, nilai pengorbanan, dan nilai kemanusiaan,” jelasnya.

Lukman menegaskan bahwa keberadaan generasi milenial yaitu generasi Z tidak lepas dari kehidupan guru. “Keberadaan guru ada di dalam hati kita. Guru bukan hanya ada di masa lalu, tetapi juga hadir di masa depan kita,” katanya.

Alami Kecelakaan Mobil, Bamsoet: Ini Pengalaman Tak Terlupakan

JawaPos.com – Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengalami insiden kecelakaan saat membuka Kejuaraan Nasional Sprint Rally, Slalom dan Drifting 2021 di Meikarta, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (27/11). Bamsoet sapaan akrabnya kala itu menggunakan Mobil Citroen C3 R5. Dia menjadi navigator sementara pembalap nasional Sean Gelael menjadi pengemudinya.

“Alhamdulillah saya serta Sean selamat tanpa mengalami luka-luka Selain karena kendaraan Citroen C3 R5 yang terkenal memiliki tingkat safety level internasional, yang di homologasi World Rally kelas 2,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (27/11) malam.

Bamsoet dan Sean bisa selamat dari kecelakaan karena Sean yang berada di balik kemudi bisa tetap tenang walau posisi mobil terbalik. Bahkan Sean keluar membalikkan sendiri mobil yang miring, sementara dirinya tetap berada di dalam.

“Sean membantu saya keluar tanpa bantuan orang lain. Di situ saya menyaksikan langsung mental Sean sebagai pembalap level dunia. Meski mobil terbalik, ia tetap tenang. Menanyakan keadaan saya, dan kemudian mengarahkan agar saya tidak bergerak, Sean keluar mobil dulu, baru membantu saya keluar dari mobil,” katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, walaupun mengalami kecelakaan di pengalaman pertamanya mengikuti sprint rally, dirinya tetap bahagia. Karena setiap kegiatan apapun yang dilakukan, pasti tidak lepas dari risiko. Termasuk risiko kecelakaan saat mengikuti kejuaraan olahraga balap.

“Pengalaman berkesan yang tidak akan terlupakan. Bukan karena kecelakaannya, melainkan karena bisa mengetahui bagaimana rasanya perjuangan para atlet saat berada di lintasan balap. Apalagi jika sedang berjuang di kejuaraan internasional untuk mengharumkan nama bangsa,” ungkapnya.

Bamsoet menerangkan, cuaca dan lintasan sebenarnya bagus sejak pagi. Namun kejadian di lintasan balap berkata lain. Karena itulah, dirinya mengingatkan kembali kepada setiap pembalap dan official timnya, untuk senantiasa menerapkan standar keselamatan yang tinggi bagi kendaraannya. Tidak boleh ada tawar menawar terhadap keselamatan.

“Sehebat apapun pembalap, pasti tidak bisa menghindari resiko terjadinya kecelakaan. Karena itu diperlukan manajemen yang handal dan kekompakan bersama timnya,” ungkapnya.

“Agar senantiasa menerapkan berbagai standar keselamatan. Saya dan Sean bisa selamat dari insiden hari ini, selain karena kemampuan Sean yang hebat, juga karena mobilnya telah memenuhi berbagai aspek keselamatan,” tambahnya.

Kasus Aktif Naik Lagi, Positif Covid-19 Tambah 453 Orang

JawaPos.com – Kasus harian Covid-19 pada Jumat (26/11) bertambah 453 orang dalam sehari. Kini total sudah 4.255.268 orang terinfeksi Covid-19. Jumlah itu terdeteksi dari 288 ribu spesimen.

Sementara, kasus aktif atau pasien positif yang masih membutuhkan perawatan medis, bertambah sebanyak 53 kasus dan totalnya menjadi 8.093 kasus. Kasus aktif bertambah dua hari berturut-turut setelah kemarin, Kamis (25/11).

Pada penambahan kasus terkonfirmasi positif harian terdapat 5 provinsi dengan angka tertinggi. Yakni di Jawa Barat menambahkan 96 kasus dan kumulatifnya 707.628 kasus, diikuti DKI Jakarta menambahkan 70 kasus dan kumulatifnya 863.757 kasus, Riau menambahkan 65 kasus dan kumulatifnya 128.718 kasus, Jawa Timur menambahkan 47 kasus dan kumulatifnya 399.305 kasus serta Jawa Tengah menambahkan 43 kasus dan kumulatifnya 486.249 kasus.

Sementara angka kesembuhan harian bertambah mencapai 386 orang sembuh per hari. Adanya penambahan hari ini meningkatkan angka kumulatif kesembuhan hingga menembus angka 4.103.379 orang.

Pasien meninggal juga bertambah lagi sebanyak 14 jiwa dan kumulatifnya mencapai 143.796 jiwa. Selain itu, per hari ini terdapat 7 provinsi yang menambahkan kasus kematian. Yaitu Sulawesi Utara menambahkan 5 kasus dan kumulatifnya 1.056 kasus, Jawa Tengah menambahkan 3 kasus dan kumulatifnya 30.214 kasus serta Jawa Timur menambahkan 2 kasus dan kumulatifnya 29.690 kasus.

Sementara 4 provinsi lainnya menambahkan masing-masing 1 kasus di antaranya Lampung dengan kumulatifnya 3.847 kasus, Banten dengan kumulatifnya 2.687 kasus, Sulawesi Selatan dengan kumulatifnya 2.237 kasus serta Bangka Belitung dengan kumulatifnya 1.454 kasus.

Sementara positivity rate (NAA dan Antigen) orang harian di angka 0,24 persen dan positivity rate orang mingguan (14-20 November 2021) di angka 0,20 persen. Secara sebaran wilayah terdampak masih berada di 34 provinsi dan 510 kabupaten/kota.

Jaksa Agung Didukung Terapkan Hukuman Mati Hingga Miskinkan Koruptor

JawaPos.com – Aliansi Masyarakat Peduli Adhyaksa (AMPAD) mendukung langkah Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk menerapkan hukuman mati kepada koruptor. Mereka mengapresiasi kinerja Kejaksaan yang dipimpin Burhanuddin.

“Kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) di bawah komando ST Burhanuddin menunjukkan prestasi luar biasa. Utamanya di bidang penanganan tindak pidana korupsi, banyak kasus besar yang telah diungkap seperti kasus PT Jiwasraya dan PT Asabri yang merugikan keuangan negara puluhan triliun,” kata Koordinator AMPAD, Muhammad Laili dalam keterangannya, Jumat (26/11).

Dia menjelaskan, pada semester 1 tahun 2021, terdapat 151 kasus yang telah ditangani atau setara 53 persen dari target 285 kasus. Dalam penanganan itu, sebanyak 363 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk di antaranya mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin yang telah menyandang tersangka.

“Langkah Kebijakan Jaksa Agung yang sangat berani tentu membanggakan rakyat yang sudah lama mendambakan korupsi punah dari negari ini,” ucapnya.

Dia mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang menargetkan pihaknya bisa menuntaskan minimal dua perkara korupsi dalam setahun. Kekinian, Kejaksaan sedang mengkaji kemungkinan penerapan hukuman mati dalam penuntutan perkara korupsi, khususnya pada kasus PT Asabri dan Jiwasraya.

Apalagi dua orang koruptor seperti Benny Tjokro dan Heru Hidayat sebelumnya telah dipidana hukuman penjara seumur hidup.

“Ini benar-benar harapan kita bersama,” ujar Laili.

Selain itu, lanjut Laili, pihaknya juga mendukung langkah Jaksa Agung untuk memiskinkan koruptor melalui penyitaan aset untuk menyelamatkan keuangan negara. Kebijakan Jaksa Agung dalam menangani, menindak, dan memberantas korupsi hingga ke daerah melalui lembaga kejaksaan.

“Kami mendukung Kejagung terapkan hukuman mati koruptor,” tegasnya menandaskan.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menggaungkan wacana hukuman mati bagi terpidana kasus korupsi. Pihaknya, akan membuka ruang diskursus dalam mengkaji secara ilmiah dan lebih dalam untuk dapat diterapkannya sanksi pidana terberat bagi para koruptor.

Kejaksaan memiliki kewenangan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang yang dilakukan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

“Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, posisi Kejaksaan adalah mengendalikan suatu perkara pidana dari tahapan awal (penyelidikan) sampai dengan akhir (ekseskusi) sebagai satu kesatuan proses penuntutan,” kata Burhanuddin dalam keterangannya, Jumat (19/11).

Dia mengungkapkan, kewenangan Kejaksaan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Kejaksaan, perlu didiskusikan bersama. Karena keberhasilan pada tahap akhir inilah suatu perkara pidana dapat dikatakan telah tuntas.

Dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, termasuk juga dalam mengendalikan pelaksanaan hukuman mati, Kejaksaan senantiasa memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, nilai kemanusiaan, dan keadilan berdasarkan Pancasila, tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak.

“Khusus untuk pelaksanaan hukuman pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum dan menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2/PPNS/1946 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer,” ucap Burhanuddin.

Dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi, selain upaya preventif juga diperlukan upaya represif yang tegas sebagai efek jera. Menurutnya, Kejaksaan telah melakukan berbagai macam upaya untuk menciptakan efek jera.

Upaya prefentif yang dilakukan dalam penuntutan di antaranya, penjatuhan tuntutan yang berat sesuai dengan tingkat kejahatan, merubah pola pendekatan dari follow the suspect menjadi follow the money dan follow the asset. Kemudian, pemiskinan koruptor dengan melakuan perampasan aset koruptor melalui asset tracing, sehingga penegakan hukum tidak sekedar pemidanaan badan tetapi juga bagaimana kerugian keuangan negara yang dapat dipulihkan secara maksimal.

Selanjutnya, penerapan pemberian justice collaborator yang dilakukan secara selektif guna menemukan pelaku yang lain, melakukan gugatan keperdataan terhadap pelaku yang telah meninggal dunia atau diputus bebas namun secara nyata telah ada kerugian keuangan negara.

Tak dipungkiri, upaya-upaya tersebut ternyata belum cukup untuk mengurangi kuantitas kejahatan korupsi. Oleh karena itu, Kejaksaan merasa perlu untuk melakukan terobosan hukum dengan penerapan hukuman mati.

“Kajian terhadap pelaksanaan hukuman pidana mati, khususnya terhadap para pelaku tindak pidana korupsi, perlu kita perdalam bersama. Hal ini mengingat belum ada satu putusan yang menerapkan pemidanaan ini sejak Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Keberadaan sanksi pidana yang tegas dan keras memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemberantasan korupsi guna menghadirkan efek jera,” pungkasnya.

Pemerintah Gencarkan Program Vaksinasi ke Seluruh Daerah di Indonesia

JawaPos.com – Pemerintah terus penuhi kebutuhan untuk program vaksinasi di Indonesia. Dalam perkembangan terkini, Badan POM telah mengeluarkan emergency use of authorization (EUA) Vaksin Covovax pada tanggal 17 November 2021. Vaksin Covid-19 ke-11 yang mendapatkan EUA ini diproduksi oleh Serum Institute of India.

“Peruntukannya bagi masyarakat berusia 18 tahun ke atas. Pemberian vaksinnya sendiri akan dilakukan sebanyak 2 dosis dengan rentang interval dosis pertama dan kedua selama 21 hari,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito dalam keterangannya, Jumat (26/11).

Disamping itu, target vaksinasi secara nasional saat ini untuk dosis 1 yaitu 60 persen pada November dan 70 persen di Desember dari target populasi atau dari total 208 juta penduduk yang memenuhi kriteria vaksinasi.

“Saat ini stok vaksin terus bertambah untuk mendukung pencapaian target vaksinasi secara nasional,” tambah Wiku.

Dia menuturkan, pada Desember 2021 nanti ketersediaan vaksin akan bertambah sekitar 102 juta dosis baik yang berasal dari skema pembelian maupun hibah.

Selain itu pemerintah juga melakukan upaya lain seperti penyediaan minimal 1 unit cold chain di setiap gudang penyimpanan di provinsi, mendorong penggunaan vaksin dengan memberdayakan unsur TNI/POLRI dan K/L lain, dan mendorong kepala daerah untuk menyerap vaksin yang ada segera dan memberi edukasi pada masyarakat terkait manfaat untuk divaksin.

Upaya percepatan vaksinasi akan terus dilakukan di tiap daerahnya dimana saat ini 26 IbuKota Provinsi di Indonesia telah mencapai target lebih dari 70 persen target vaksinasi per daerah di Bulan November ini.

“Diharapkan capaian 70 persen ini akan tercapai pada seluruh daerah di akhir tahun ini,” pungkasnya.

Antisipasi Libur Nataru, Satgas Gencarkan Vaksinasi Covid-19

JawaPos.com – Menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dalam waktu dekat, masyarakat di Indonesia perlu menyadari bahwa potensi penularan kasus Covid-19 dapat terjadi. Padahal, saat ini kondisi pandemi Covid19 di Indonesia dapat terkendali berkat upaya keras yang dilakukan Pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito menyandingkan pencapaian kondisi di Indonesia dengan sejumlah negara lain yang berhasil mengendalikan kasus. Setidaknya terdapat 5 negara termasuk Indonesia yang berhasil menurunkan kasus dengan signifikan dan dapat mempertahankannya dalam jangka waktu lama.

“Pencapaian Indonesia dapat dikatakan mampu bersaing dengan negara-negara ini,” kata Wiku dalam keterangannya, Jumat (26/11).

Sejumlah negara-negara dimaksud di antaranya India, Filipina, Iran, Jepang dan Indonesia. Seperti di India, kasus turun hingga 97 persen dari puncak dan bertahan selama 201 hari. Jumlah kasus mingguan kini 69.165 kasus, lebih rendah dibanding jumlah terendah sebelum lonjakan yaitu 78.395 kasus.

Lalu, Filipina berhasil menekan kasus hingga 94,3 persen dari puncak lonjakan dan penurunan bertahan 71 hari. Jumlah kasus mingguan saat ini, sebesar 8.342 kasus. Lebih rendah dibanding titik terendah sebelum puncak sebesar 34.284.

Selanjutnya di Iran, penurunan kasus sebesar 87 persen dari puncak yang bertahan selama 100 hari terakhir. Saat ini kasus mingguan 36.367 kasus, lebih rendah dari jumlah terendah sebelum lonjakan yaitu sebesar 55.271 kasus.

Di Jepang, kasus turun 99,5 persen dari puncak kasus dan bertahan selama 157 hari. Penurunan ini berhasil ditekan dengan sangat signifikan, dimana titik kasus mingguan terendah sebelum lonjakan adalah 9.986 kasus, sedangkan saat ini hanya sebesar 890.

Sementara pencapaian Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara ini. Indonesia menurunkan kasus hingga 99,3 persen dari puncak lonjakan, mirip dengan Jepang, dan berhasil dipertahankan selama 130 hari, lebih lama dari Iran dan Filipina. Jumlah kasus Indonesia ini jauh lebih sedikit jika disandingkan dengan jumlah penduduk.

Bahkan dimana Iran dan Filipina yang penduduknya lebih sedikit dari Indonesia, masih memiliki jumlah kasus yang lebih besar. “Saat ini kasus mingguan di Indonesia adalah sebesar 2.564, jauh lebih sedikit dibandingkan titik terendah sebelum lonjakan yaitu 26.126 kasus,” jelas Wiku.

Melihat perbandingan tersebut, Wiku menekankan bahwa terdapat pembelajaran yang dapat dipetik. Diantaranya, Pertama, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagaiman diterapkan pada 4 negara lainnya.

Meskipun detail aturannya berbeda-beda. Belajar dari India, pembatasan aktivitas konsisten dilakukan meskipun kasus sudah turun. Pembatasan bahkan saat perayaan keagamaan, dengan membatasi interaksi sosial dalam lingkup satu rumah saja. Belajar dari Filipina, pembatasan kegiatan masyarakat perlu dilakukan segera begitu kasus menunjukkan kenaikan.

Kedua, peningkatan cakupan vaksinasi dosis lengkap juga dilakukan oleh keempat negara tersebut. Capaian vaksinasi dosis lengkap di Jepang bahkan sudah berhasil mencapai 70 persen dari populasi, Iran mencapai 50 perssn populasi. Di Filipina, cakupan vaksinasinya juga baru mencapai 39 persen, namun dengan kebijakan lockdown yang diterapkan selama kurang lebih 20 bulan maka kasus covid-19 dapat ditekan dan bertahan dalam waktu lama.

Di India terdapat keunikan upaya vaksinasi yang dilakukan secara door to door meskipun cakupan vaksinasi dosis lengkapnya baru mencapai 30 persen. “Namun penurunan kasus bertahan salah satunya karena pada saat lonjakan kasus kemarin 70 persen masyarakatnya telah terinfeksi Covid-19 sehingga telah terbentuk kekebalan alami,” imbuh Wiku.

Ketiga, penerapan disiplin protokol kesehatan. Kebijakan ini diberlakukan pada keempat negara, terutama penggunaan masker. Seperti di Filipina, penerapan protokol kesehatan disertai dengan sanksi da pengawasannya oleh tentara dan polisi.

Keempat, upaya testing dan tracing yang juga terus dimasifkan. Di India, kebijakan testing masif diterapkan termasuk pada orang yang tidak bergejala.

Dari pembelajaran di atas, penting bagi Indonesia untuk dapat mengamatinya. Karena di Indonesia kegiatan masyarakat berangsur normal. Meskipun penggunaan masker diwajibkan, namun tidak sepenuhnya diawasi dengan baik. Terlihat pelanggaran di beberapa tempat umum seperti terminal dan pasar rakyat.

“Kepatuhan protokol kesehatan ini harus diterapkan dan diawasi secara serius dengan memastikan terdapat satgas di setiap tempat umum karena jika kita lengah, potensi terjadinya kenaikan kasus akan semakin besar,” lanjutnya.

Selain itu, cakupan vaksinasi dosis lengkap di Indonesia juga perlu terus dikejar, mengingat capaiannya masih kurang dari 50 persen. Vaksinasi dosis lengkap dapat memberikan perlindungan maksimal. Jika upaya telah dilakukan, tidak menutup kemungkinan Indonesia bisa lolos dari ancaman gelombang ketiga pasca periode Nataru.

Meskipun ini bukan hal yang mudah, namun dengan gotong royong antara seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah ini bisa saja tercapai.

“Kunci kesuksesan kita menghadapi periode nataru nanti ada 2, yaitu Pertama, kesadaran masyarakat untuk tetap memakai masker dan menjaga jarak, serta tidak menunda-nunda untuk divaksin. Dan kedua, keseriusan pemerintah dalam pengawasan protokol kesehatan, dan distribusi vaksin pada wilayah-wilayah yang cakupannya masih rendah,” pungkas Wiku.

Putusan MK soal UU Cipta Kerja Timbulkan Ketidakpastian Hukum

JawaPos.com – Ketua Pusat Bantuan Hukum Peradi, Jakarta Selatan, Rika Irianti mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja inskonstitusional menimbulkan Ketidakpastian hukum.

“Telah menyatakan inkonsitusional namun masih diberi ruang untuk diperbaiki selama 2 tahun, sehingga jika kita mencermati, maka putusan tersebut tidak menghasilkan sebuah kepastian hukum,” ujar Rika saat dikonfirmasi, Jumat (26/11).

Sebagaimana putusan MK yang dijatuhkan, telah memunculkan fakta jika proses pembentukan UU Cipta Kerja telah melanggar syarat-syarat formil dalam hal pembentukan suatu undang-undang itu sendiri.

Sehingga menurut Rika, dampaknya yang paling besar tentu adalah keresahan masyarakat dalam menyikapi putusan tersebut.

“Sungguh sangat di sayangkan jika yang seharusnya undang-undang ini telah digodok dengan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang cikup besar, pada akhirnya dinyatakan inskontitusional oleh MK,” katanya.

Karena itu, menurut Rika menjadi pelajaran penting bagi DPR yang notabenenya adalah pembuat UU untuk dapat lebih mengedapankan taat asas dalam pembentukan UU. Khususnya dalam rangka perbaikan UU Cipta Kerja selama 2 tahun ke depan.

“Penegasan kalimat inkonsitusional untuk sebuah produk hukum sama dengan menyatakan produk hukum tersebut bukan produk hukum yang tegas dan jelas,” ungkapnya.

Sebelumnya, MK menilai pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena itu, MK memerintahkan agar UU Cipta Kerja diperbaiki.

“Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undany Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan,” kata Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan gugatan UU Cipta Kerja.

Hakim MK Anwar Usman menyebut, UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan pembentukan, sesuai dengan tenggat waktu dua tahun yang telah diberikan Mahkamah Konstitusi.

Dalam putusannya, MK meminta kepada pembentuk Undang-Undang dalam hal ini DPR RI dan Pemerintah untuk melakukan perbaikan UU Cipta Kerja dengan tenggat waktu selama dua tahun, sejak putusan dibacakan. Apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak dilakukan perbaikan maka menjadi inkonstitusional secara permanen.