Prabowo: Perjanjian FIR Indonesia dan Singapura Saling Menguntungkan

JawaPos.com – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan kepentingan nasional terakomodasi dari dua perjanjian antaran Pemerintah Indonesia dengan Singapura. Adapun, dua perjanjian tersebut adalah, ekstradisi Indonesia-Singapura dan perjanjian penyesuaian ruang udara flight information region (FIR).

“Tapi sudah kita jelaskan saya sudah sampaikan, saya menilai perjanjian kerja sama pertahanan kita cukup punya pengaman-pengaman sehingga kepentingan nasional kita terakomodasi, terlindungi,” ujar Prabowo di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/1).

Ketua Umum Partai Gerindra juga menyebut Singapura boleh menggunakan ruang udara milik Indonesia di Kepulauan Riau dan Natuna. Namun hal tersebut sudah terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia. “Boleh dengan seizin kita,” katanya.

Prabowo menuturkan adanya perjanjian FIR antara dua negara tidak menganggu kedaulatan negara. Pasalnya antara Indonesia dan Singapura sudah terjalin hubungan yang baik.

“Oh sama sekali enggak, saya kira sudah latihan banyak negara kok, dan secara tradisional mereka juga latihan di situ, kita butuh persahabatan dengan Singapura dan kita menganggap Singapura negara sahabat kita,” ungkapnya.

Karena itu, Prabowo berujar perjanjian terkait pelayanan navigasi penerbangan ruang udara ini Kepulauan Riau dan Nantuna ini tidak merugikan siapapun.

“Saya kira tidak ada kerugian, saling menguntungkan. Kita perlu persahabatan dan kerja sama dengan Singapura tetangga kita yang dekat,” imbuhnya.

Sebelumnya, kesepakatan FIR ini ditandai dengan ditandatanganinya kesepakatan penyesuaian FIR oleh Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi dengan Menteri Transportasi Singapura S. Iswaran.

Penandatanganan kesepakatan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong, di Pulau Bintan, Kepulauan Riau.

Lewat kesepakatan itu, Menteri Budi Karya menyatakan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia atau Airnav Indonesia akan melayani FIR di atas wilayah Kepulauan Riau dan Natuna.

“Alhamdulillah, hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kita berhasil melaksanakan amanat Undang-Undang No. 1/2009 Tentang Penerbangan. Ini bukti keseriusan Pemerintah Indonesia,” kata Budi.

Sebagai informasi, Singapura menguasai ruang udara penerbangan FIR di Kepri dan sekitarnya dari Singapura sejak 1946, saat masih di bawah pemerintah kolonial Inggris. Keputusan itu ditetapkan dalam pertemuan International Civil Aviation Organization (ICAO) di Dublin, Irlandia, pada Maret 1946.

Salah satu isinya, Singapura menguasai sekitar 100 mil laut (1.825 km) wilayah udara Indonesia, yang mencakup, Kepri, Tanjung Pinang, Natuna, Sarawak, dan Semenanjung Malaya. Imbasnya, pesawat Indonesia harus minta izin kepada otoritas penerbangan Singapura jika ingin terbang dari Tanjungpinang ke Pekanbaru. Pun berlaku bagi penerbangan ke Pulau Natuna, Batam, dan di kawasan Selat Malaka.

Waspada, 10 Kasus Varian Turunan Omicron BA.2 Sudah Masuk Indonesia

JawaPos.com – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan Indonesia sudah mendeteksi adanya varian turunan Omicron dari Covid-19 yang susunan genetiknya bernama BA.2. Awalnya, subvarian ini ditemukan oleh peneliti Amerika Serikat. Di Indonesia, sudah ditemukan 10 kasus subvarian BA. 2.

“Ada pertanyaan mengenai BA.2. Memang Omicron ini ada mutasi yang banyak. Di x proteinnya saja ada 50 mutasi di sana. Mutasi ini bisa berubah, bisa bertambah, bisa ada yang dihapus,” kata Menkes Budi kepada wartawan, Kamis (27/1).

“Jadi beberapa reagen PCR yang melakukan ampifikasi dari metode SGTF pada PCR, itu sengaja didesain untuk bisa mendeteksi S-Gene,” jelas Menkes Budi.

“Reagen yang datang di Indonesia nanti itu bisa mendeteksi kedua perubahan gene tersebut. Sekarang kalau pertanyaannya sudah ada belum BA.2 di Indonesia? Sudah ada. Kita sudah deteksi mungkin sekitar 10 kasus,” kata dia.

Apa itu varian turunan Omicron BA.2?

ILUSTRASI: Varian Omicron (Dado Ruvic/Reuters)

Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan saat ini varian Omicron berdasarkan susunan genetiknya dikategorikan menjadi B11529, BA.1, BA.2 dan BA.3 Khususnya omicron BA.2 tengah menjadi perhatian publik.

“Karena dapat menyebabkan mutasi yang dapat menyebabkan perbedaan hasil PCR pada omicron lainnya, adanya mutasi berupa hilangnya mutasi pada susunan berupa gen-s dpt memunculkan deteksi gen lainnya,” jelas Prof Wiku.

Ia menambahkan Gen-S tidak terdeksi dalam metode SGTF (S-Gene Test Failure) pada tes PCR. Namun pada BA.2, susunan ini tidak hilang.

“Sehingga tes PCR tidak memunculkan hasil SGTF. Atau hasilnya sama dengan varian lain yang bukan Omicron. Padahal BA.2 merupakan salah satu jenis Omicron,” jelasnya.

Apakah berbahaya dan lebih cepat menular? Prof Wiku menegaskan diperlukan penelitian lebih lanjut

“Diperlukan waktu untuk meneliti karakreristik varian baru yang muncul untuk menganalisis dampaknya secara epidemiologi,” katanya.

Jokowi: Pandemi Ajarkan Kita Tak Hanya Soal Masalah Tapi jadi Peluang

JawaPos.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, pandemi Covid-19 mengajarkan kepada semua pihak bahwa bukan hanya terpaku pada masalah, namun dapat menjadi peluang untuk tumbuh menjadi lebih baik.

Menurutnya, semua pihak harus dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk mewujudkan tata kelola dunia yang lebih adil, yang memberikan kesejahteraan dan kemakmuran, serta menjamin pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan

“Pandemi mengajarkan pada kita bahwa pandemi bukan hanya menjadi masalah, namun sekaligus menjadi peluang. Peluang untuk tumbuh lebih baik,” kata Jokowi dalam acara Bisnis20 (B20), Kamis (27/1).

Apalagi, Indonesia saat ini dipercaya menjadi tuan rumah Presidensi G20. Pagelaran tersebut mengajak G20 dan B20 untuk berkolaborasi menciptakan terobosan-terobosan dan aksi nyata untuk berkontribusi lebih besar bagi pemulihan ekonomi global.

Jokowi memaparkan, sejalan dengan fokus utama presidensi G20 Indonesia, terdapat tiga hal peluang utama yang harus kita manfaatkan. Pertama transisi menuju ekonomi hijau atau economy. Kedua, ada tren digital ekonomi yang semakin pesat. Serta, yang ketiga ada perbaikan arsitektur kesehatan global yang lebih responsif dalam menghadapi pandemi global.

“Transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan merupakan tanggung jawab besar dan sekaligus memberikan peluang besar potensi di sektor energi terbarukan harus diikuti dengan skenario dan peta jalan yang jelas, termasuk pendanaan dan investasi,” ungkapnya.

Jokowi menambahkan, Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan sebesar 418 Giga Watt, baik yang bersumber dari air, panas bumi, angin, maupun matahari. “Indonesia memiliki kekayaan sumber daya mineral logam yang dibutuhkan untuk mendorong transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Sudah 3 Pasien Covid-19 Omicron Meninggal Dunia, Gejala Berat di ICU

JawaPos.com – Varian Omicron tetap bisa memicu kematian. Terbukti hingga kini sudah ada 3 kasus kematian Covid-19 akibat varian Omicron. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membenarkan hal itu. Dan semua kasus kematian karena belum vaksinasi.

“Ada tiga orang yang meninggal, ini orang orang belum divaksin sama sekali,” kata Menkes Budi dalam konferensi pers virtual, Kamis (22/1).

Seluruh kematian dialami oleh lansia. Dan semuanya memiliki riwayat penyakit atau komorbid serta di atas 60 tahun.

“Perlu dipastikan bahwa kita perlu memastikan orang-orang lansia dirawat dengan baik, perlu kita prioritaskan lansia divaksinasi dahulu, dan kalau ada lansia yang komorbid kena (terinfeksi Covid-19) itu diprioritaskan untuk dikirim ke rumah sakit,” katanya.

Siapa saja ketiga kasus itu?

Pertama, lansia meninggal 12 Januari 2022. Usia 64 tahun. Meninggal di ICU RS Sari Asih Ciputat dengan gejala berat memiliki riwayat diabetes melitus, gagal jantung, gagal ginjal akut dan belum vaksinasi serta bukan pelaku perjalanan luar negeri.

Kedua, lansia meninggal 22 Januari 2022. Usia 54 tahun. Meninggal di ICU RSPI Sulianti Saroso dengan gejala berat. Memiliki riwayat diabetes melitus, obesitas, ketoasidodosis diabetik, hipertensi. Sudah vaksin dua dosis dan baru pulang dari Belanda.

Ketiga, pasien lansia meninggal 20 Januari 2022. Usia 78 tahun. Meninggal di ICU RSJPD Harapan Kita Jakarta dengan gejala sedang. Memiliki riwayat penyakit jantung. Dan sudah booster. Ia juga bukan pelaku perjalanan luar negeri.

Tak Semua Harus Dirawat

Menkes Budi menegaskan sebetulnya tidak semua pasien Omicron perlu dirawat. Pasien yang perlu dirawat sebetulnya hanya jika dia memerlukan oksigen.

“Berdasarkan data itu jumlahnya hanya sekitar 5 sampai 6 persen,” katanya.

“Sebab Omicron yang tinggi penularannya tapi keparahannya rendah karena sebagian besar adalah OTG atau asimtomatik atau dia sakitnya ringan mungkin hanya pilek-pilek dan batuk. Sebetulnya bisa sembuh tanpa harus dibawa ke rumah sakit,” tuturnya.

Menkes Sebut Kasus Aktif Omicron di Indonesia Berjumlah 1.988

JawaPos.com – Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin melaporkan jumlah kasus varian Covid-19 jenis Omicron di Indonesia hingga Rabu (26/1) mencapai 1.988 pasien.

“Jadi ini yang sakitnya di rumah sakit per kemarin itu ada 7.688 pasien di seluruh Indonesia, sisanya isolasi mandiri,” kata Budi Gunadi Sadikin saat menyampaikan keterangan pers yang diikuti melalui zoom di Jakarta, Kamis (27/1).

Budi mengatakan sebanyak 854 pasien bergejala, 461 di antaranya asimptomatik atau tanpa gejala, 334 pasien sakit ringan, 54 pasien sakit sedang dan sakit berat lima pasien. “Saat ini dari total yang dirawat 854, sebanyak 86 di antaranya masih dirawat, 768 selesai perawatan, sembuh 675 pasien dan meninggal tiga pasien,” katanya.

Budi mengatakan, rumah sakit diperuntukkan bagi pasien dengan gejala sedang dan berat, sementara pasien tanpa gejala atau bergejala ringan dapat memulihkan kesehatan dengan isolasi mandiri di rumah serta mendapat layanan konsultasi dokter secara digital.

“Omicron ini yang tinggi penularannya, tapi keparahannya rendah karena sebagian besar adalah orang tanpa gejala atau asimtomatik atau dia sakitnya ringan. Jadi mungkin hanya pilek, batuk atau ada demam sedikit, yang sebenarnya bisa sembuh tanpa perlu dibawa ke rumah sakit,” katanya. (*)

Sebut Prabowo Macan Mengeong, Gerindra Jateng Laporkan Edi Mulyadi

JawaPos.com – DPD Partai Gerindra Jawa Tengah secara resmi melaporkan Edy Mulyadi ke Polda Jateng karena menghina Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang disebutnya seperti macan mengeong dalam konten YouTube.

Sekretaris DPD Gerindra Jateng Sriyanto Saputro yang ditemui di Mapolda Jateng, Semarang, Rabu, mengatakan bahwa pelaporan tersebut usai bertemu dengan Kapolda Jateng Irjen Pol. Ahmad Luthfi.

Menurut dia, pelaporan tersebut sebagai bentuk pembelajaran bagi Edy Mulyadi agar tidak merendahkan dan menghina orang lain dengan kata-kata yang tidak sopan sehingga menjadi contoh yang tidak baik bagi anak bangsa.

Selain itu, pelaporan juga sebagai upaya mencegah kejadian serupa terulang karena bisa memecah belah persatuan bangsa, apalagi saat ini Prabowo Subianto juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia atau pejabat negara.

“Kami kader di Jateng jelas tersinggung, siapa pun yang merasa kader Gerindra jelas tersinggung dengan hinaan terhadap Ketum Prabowo Subianto itu,” ujar Sriyanto didampingi Bendahara DPD Gerindra Jateng Heri Pudyatmoko dan Wakil Ketua Yudi Indras Wiendarto.

Sriyanto menegaskan bahwa pihaknya meminta kasus tersebut tidak selesai dengan kata maaf, tetapi melalui jalur hukum sehingga menjadi pembelajaran. Saat ditanya perihal apakah konten yang dibuat Edy Mulyadi itu berkaitan dengan agenda Pilpres 2024, dia enggan menduga terlalu jauh. “Kami tak ingin berandai-andai. Akan tetapi, laporan ini murni kemarahan kami atas konten tersebut dan itu sudah menghina Ketum Gerindra,” katanya menegaskan.

Ia menyebut pelaporan secara serentak bersama seluruh DPC Gerindra se-Jateng itu karena spontanitas saat rapat daring bersama jelang HUT Gerindra. “Tidak ada instruksi soal laporan. Semua spontanitas karena kami marah kepada Edy Mulyadi,” ujarnya.

Pelaporan secara resmi dilakukan oleh pengurus DPD Gerindra Jateng Dwi Yasmanto dan didampingi kuasa hukum. (*)

Ridwan Kamil Sebut Jakarta Tidak Dipersiapkan Jadi Ibu Kota Negara

JawaPos.com – Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil menuturkan berdasarkan kajian sejarah, diketahui bahwa Jakarta sedianya tidak dipersiapkan menjadi ibu kota negara. Dia mengatakan, berkaca pada sejarah ada tiga lokasi yang sempat disurvei untuk dijadikan ibu kota yakni Bandung, Malang, dan Surabaya.

“Jadi saya baca sebenarnya di zaman kolonial Batavia itu tidak cocok jadi ibu kota. Saat ada pandemi namanya malaria yang mati itu ribuan, jadi diputuskanlah oleh pemerintah kolonial memindahkan ibu kota disurvei di tiga lokasi, Malang, Surabaya, Bandung, yang dipilih adalah Bandung dengan segala perhitungan,” kata Ridwan Kamil dalam keterangan resminya, Rabu (26/1).

Rencana pemerintahan kolonial saat itu memindahkan ibu kota ke Bandung terbukti dengan mulai berpindahnya kantor pemerintahan hingga markas militer. “Pindahlah semua militer di Indonesia ngumpulnya di Bandung dan Cimahi.

Pindahlah Kementerian Perhubungan, makanya PT KAI sampai sekarang kantor pusatnya di Bandung pindahlah Kementerian ESDM makanya ada museum geologi,” kata dia. “Akan tetapi Jepang keburu datang. Terputuslah ibu kota negara versi pemerintah kolonial itu oleh takdir sejarah. Jadi Jakarta itu tidak pernah di desain sebagai ibu kota,” lanjut Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil mengatakan pada intinya pemerintah Indonesia belum punya ibu kota yang secara fundamental mewakili nilai kebangsaan. Akibatnya, Jakarta berkembang menjadi mesin ekonomi dominan dan mengambil banyak peran sangat besar.

“Republik ini sebelumnya tidak pernah punya sejarah mendesain ibu kotanya yang benar fundamental, dan mewakili semua nilai kebangsaan, itu belum pernah ada di Jakarta. Akibatnya apa, Jakarta mengambil semua peran sebagai kota bisnis, kota pemerintahan, kota pendidikan,” kata dia.

Dia mengatakan karena terlalu vital, roda pemerintahan dan ekonomi bertumpu di Jakarta sehingga segala bentuk gejolak di Jakarta bisa berisiko melumpuhkan aktivitas keduanya dengan mudah. “Oleh karena itu ada yang nanya melumpuhkan Jakarta mah oleh sebuah demo politik ekonomi,” kata Ridwan Kamil.

Terkait soal rencana kepindahan ibu kota negara, Ridwan Kamil menilai usulan itu sudah datang sejak zaman Presiden Soekarno. “Saat itu Bung Karno menghitung Kalimantan jadi ide ini sudah datang lama. Cuma Bung Karno memilihnya Palangkaraya,” kata dia. “Di mana di Kalimantan tidak ada gunung berapi, jauh dari laut, sehingga pada teori pertahanan kalau ada negara nyerang dari laut pasti jauh, kira-kira akhirnya diputuskan sekarang, mungkin ada pertimbangan lain,” lanjut mantan wali kota Bandung itu. (*)

Petakan Siswa yang Kesulitan Belajar dari Rumah

JawaPos.com – Desakan supaya pemerintah mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terus bermunculan. Terutama pada daerah yang sudah dinyatakan masuk kategori zona merah penularan Covid-19.

Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Tjandra Yoga Aditama mencermati pemberitaan yang menyebut ada daerah yang dijadikan medan perang atau battlefield melawan Covid-19 varian Omicron. ”Di daerah medan perang itu disebutkan juga sudah ada beberapa kecamatan yang masuk zona merah,” kata Tjandra kemarin (25/1).

Menurut mantan direktur penyakit menular WHO Asia Tenggara itu, di zona merah tersebut sebaiknya dilakukan upaya peningkatan perlindungan kesehatan. Termasuk mengevaluasi pelaksanaan PTM.

Tjandra lantas menyampaikan data penelitian di Afrika Selatan. Hasil penelitian itu menyebutkan bahwa kasus anak di bawah usia 4 tahun yang masuk rumah sakit 49 persen lebih tinggi pada varian Omicron jika dibandingkan dengan Delta. Di Amerika Serikat, angka anak-anak masuk RS juga naik. Yaitu, rata-rata 4,3 balita per 100 ribu angka masuk RS jika dibandingkan dengan sebelumnya 2,6 balita per 100 ribu angka masuk RS.

Dia memang tidak menyebut daerah yang dijadikan sebagai medan perang melawan varian Omicron. Tetapi, merujuk pernyataan pemerintah baru-baru ini, peningkatan kasus terjadi di DKI Jakarta. Kemudian, ada lima kecamatan di ibu kota yang ditetapkan masuk zona merah varian Omicron oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Yaitu, Kalideres, Kebon Jeruk, Kebayoran Baru, Cilandak, dan Senen.

Senada, Direktur Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono mengatakan, ancaman varian Omicron semakin nyata. Karena itu, pemerintah perlu mereformasi kebijakan PTM yang saat ini berjalan 100 persen.

Kebijakan PTM 100 persen diambil pemerintah antara lain untuk mencegah potensi learning loss (kegagalan belajar) siswa saat belajar dari rumah (BDR). Nah, menurut Yusuf, tidak semua siswa mengalami hambatan dalam BDR. Karena itu, dia meminta pemerintah berfokus memetakan siswa-siswa yang berpotensi mengalami learning loss. Dengan kata lain, PTM tidak perlu diterapkan untuk semua siswa.

Apalagi, saat ini pandemi Covid-19 kembali meningkat. ”PTM sekarang ini, di tengah wabah yang mengganas, seharusnya diprioritaskan dan difokuskan pada upaya memulihkan learning loss bagi peserta didik miskin dan rentan,” tuturnya.

Dengan cara itu, potensi penularan Covid-19 di kalangan siswa bisa ditekan. Selain itu, rasa keadilan terpenuhi. Sebab, anak-anak yang selama ini ketinggalan atau kesulitan mengikuti pembelajaran dengan sistem BDR bisa mendapatkan layanan pembelajaran yang intensif.

Di sisi lain, pemerintah belum berubah pikiran untuk merevisi aturan soal PTM 100 persen. Terutama untuk sekolah di wilayah PPKM level 2. Sebab, SKB empat menteri soal penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 dinilai sudah mempertimbangkan risiko varian Omicron.

Selain itu, menurut Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbudristek Anang Ristanto, SKB empat menteri tersebut telah mengakomodasi mekanisme PTM berdasar level PPKM. Termasuk jika ada persebaran yang meningkat. ”Kalau daerah tertentu ditetapkan sebagai PPKM level 3 dan 4, otomatis tidak PTM terbatas 100 persen,” ujarnya. Apalagi PPKM level 4, wajib diselenggarakan PJJ.

Uang Haram Eks Pemeriksa Pajak Diduga Mengalir ke Mantan Pramugari

JawaPos.com – Mantan tim pemeriksa pajak pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan, Wawan Ridwan telah didakwa menerima suap bersama-sama Alfred Simanjuntak, terkait pengurusan perpajakan. Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak didakwa menerima suap sebesar Rp 15 miliar dan SGD 4 juta.

Wawan Ridwan juga turut didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil suap dan gratifikasi. Diduga aliran uang haram yang diterima Wawan Ridwan telah dibelanjakan.

“Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan yang menempatkan, mentransfer,
mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan,” kata jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M. Aasri Irwan membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (26/1).

Dugaan pencucian uang tersebut diduga dilakukan bersama anaknya, bernama Muhammad Farsha Kautsar. Dugaan pencucian itu dilakukan dengan, menukarkan sejumlah mata uang asing (valas) di Money Changer senilai total Rp 8.820.597.500 dan di Money Changer lainnya senilai Rp50.000.000.

“Kemudian menempatkan hasil penukaran valas tersebut pada rekening Bank Mandiri Nomor 1670002592029 atas nama Muhammad Farsha Kautsar,” ucap Jaksa Asri Irwan.

Bahkan, aliran uang yang diterima Wawan juga turut dibelanjakan untuk pembelian pembelian jam tangan sejumlah Rp 888.830.000, pembelian satu unit mobil berjenis Outlander dan berjenis Mercedes Benz C300 Coupe sejumlah Rp 1.379.105.000. Kemudian, pembelian valuta asing sebesar
Rp300.000.000 di PT Dolarindo Intravalas san pembelian tiket dan hotel pada rekening PT Trinusa Travelindo (Traveloka) sebesar Rp 60.884.624.

Aliran uang suap dan gratifikasi juga diduga turut mengalir ke mantan pramugari, Siwi Widi Purwanti sebanyak 21 kali. Diduga, Siwi merupakan teman dekat dari Muhammad Farsha Kautsar.

“Mentransfer sebanyak 21 kali kepada Siwi Widi Purwanti selaku teman dekat Muhammad Farsha Kautsar sejumlah Rp 647.850.000,” papar Jaksa Asri.

Selain itu, aliran uang haram yang diterima Wawan juga turut mengalir kepada seorang bernama Adinda Rana Fauziah senilai Rp 39.186.927. Serta kepada Bimo Edwinanto sejumlah Rp 296.000.000 selaku teman kuliah Muhammad Farsha.

Serta berapa kali transfer kepada Dian Nurcahyo Dwi Purnomo dan keluarganya untuk kepentingan rencana usaha terdakwa Wawan Ridwan dan Muhammad Farsha Kautshar sejumlah Rp509.180.000. Diduga dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya.

“Terdakwa I dan Muhammad Farsha Kautshar mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaannya tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi berkaitan dengan penerimaan gratifikasi dari para wajib pajak yang diperiksa oleh Terdakwa I selaku Pemeriksa Pajak Madya pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak, sehingga untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya maka harta kekayaan tersebut ditempatkan, ditransferkan, ditukarkan atau diubah bentuk, dibelanjakan atau dibayarkan baik atas nama Terdakwa I sendiri ataupun atas nama pihak-pihak lain,” ungkap Jaksa.

Diduga TPPU yang dilakukan Wawan Ridwan merupakan hasil suap penerimaan uang sebesar SGD 500 ribu dari kuasa wajib pajak PT Bank Panin, Veronika Lindawati, pada pertengahan 2018. Uang SGD 500 ribu yang diduga diterima Angin dan Dadan itu merupakan fee dari total komitmen awal sebesar Rp 25 miliar.

Kemudian, senilai Rp 15 miliar dari Konsultan Pajak Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi yang mewakili PT Gunung Madu Plantations (PT GMP), pada Januari – Februari 2019.

Terakhir, penerimaan uang dengan nilai total sebesar SGD 3 juta dari Agus Susetyo selaku perwakilan atau konsultan hukum PT Jhonlin Baratama. Uang itu diterima keduanya pada Juli – September 2019.

Wawan dan Alfred didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Wawan juga dikenakan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Puluhan Napi Kasus Narkoba dan Pembunuhan Dipindahkan Nusakambangan

JawaPos.com – Sebanyak 58 narapidana dari sejumlah lembaga pemasyarakatan (Lapas) di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dipindahkan ke Lapas Nusakambangan. Mereka ditempatkan pada Lapas High Risk Karanganyar Nusakambangan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Tejo Harwanto menyatakan, 58 narapidana kasus narkoba dan pembunuhan itu ditempatkan pada Lapas Kelas IIA Karanganyar.

’’58 Narapidana ditempatkan di Lapas  High Risk Karanganyar, hal ini  didasarkan pada sistem dan mekanisme yang berlaku serta pertimbangan berdasarkan data masing-masing narapidana,” kata Tejo Harwanto dalam keterangannya, Rabu (26/1).

Dia berujar, 58 napi kasus narkoba itu dipindahkan menggunakan dua unit bus pada Selasa (25/1) malam. Menurutnya, dari 58 narapidana tersebut, 55 orang diantaranya merupakan narapidana kasus narkoba. “Sedangkan 3 orang lainnya adalah narapidana kasus pembunuhan dengan kategori High Risk,” ucap Tejo.

Pemindahan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dalam memberantas peredaran narkoba. Serta upaya untuk meminimalisir adanya gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas/Rutan. (*)