JawaPos.com – Pemerintah Indonesia telah menerima sekitar 12 juta dosis vaksin AstraZeneca dalam dua hari terakhir yang didatangkan melalui pembelian langsung.

Kedatangan vaksin itu berlangsung dalam dua tahap, yakni tahap 180 pada Senin malam (27/12) berjumlah 6.683.500 dosis dan tahap 181 pada Selasa malam (28/12) sejumlah 5.787.400 dosis. “Vaksin yang datang ini akan segera didistribusikan ke titik-titik wilayah yang membutuhkan,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Selasa malam.

Johnny mengatakan, pemerintah terus mempercepat dan memperluas pelaksanaan vaksinasi nasional untuk secepatnya membangun herd immunity. Peningkatan perlindungan untuk kelompok-kelompok yang rentan juga dilakukan dengan pemberian booster, seperti kepada tenaga kesehatan.

Perluasan sasaran juga dilakukan dengan menambahkan anak usia 6-11 tahun ke dalam target sasaran. “Vaksinasi adalah salah satu kunci untuk melindungi diri dan bangsa dari ancaman Covid-19,” tegasnya.

Menkominfo menjelaskan, saat ini ada sebelas jenis vaksin Covid-19 yang sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Seluruh vaksin yang datang tersebut adalah bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan vaksin bagi masyarakat.

Apalagi, lanjutnya, dengan peningkatan upaya percepatan dan perluasan tersebut, maka dibutuhkan ketersediaan vaksin yang mencukupi. Pemerintah Indonesia akan terus mengupayakan kedatangan vaksin, baik melalui jalur bilateral maupun multilateral.

“Karena itulah hingga kini, pemerintah terus mendatangkan vaksin yang menandai konsistensi pemerintah Indonesia dalam upaya mencukupi kebutuhan vaksin bagi masyarakat,” katanya.

Terkait varian Omicron yang sudah ditemukan di Indonesia, Johnny meminta masyarakat tidak panik. Namun, dia mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada, mematuhi protokol kesehatan dan semua imbauan pemerintah.

“Sebagaimana arahan Bapak Presiden Jokowi, adanya Omicron ini haruslah membuat kita lebih mawas diri, vaksinasi bagi yang belum, dan tetap menjaga protokol kesehatan,” kata Menkominfo. (*)