JawaPos.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengakui ada kesalahan terkait diksi rilis daftar pondok pesantren yang terafiliasi terorisme. Hal itu dikatakan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam Sholeh, usai melakukan pertemuan antara pihak BNPT dengan MUI.

“Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar pun menyampaikan permohonan maafnya kepada umat Islam,” katanya, usai pertemuan silaturrahim MUI-BNPT di kantor MUI, Jakata Pusat, Kamis (3/2) dikutip dari Antara.

Dalam pertemuan itu, Niam menjelaskan ada kesamaan pandang mengenai penanggulangan terorisme dengan multipendekatan.

“Dalam hal isu sensitif, perlu ada diskusi intensif agar tidak kontraproduktif dan berdampak pada rusaknya ikhtiar penanggulangan terorisme yang sudah dibangun selama ini. Poin ini menjadi komitmen bersama dalam langkah selanjutnya,” tuturnya.

Dalam pertemuan silaturrahim itu, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyampaikan dinamika penanggulangan terorisme yang menjadi tugasnya dan mendengar masukan yang disampaikan oleh pimpinan MUI.

Ia menyadari bahwa penyebutan nama pondok pesantren yang terafiliasi dengan terorisme telah melahirkan kegaduhan dan stigma terhadap pondok pesantren, meski tidak diniatkan untuk itu.

Karena itu, lanjut dia, BNPT menyampaikan permohonan maaf kepada MUI dan pimpinan pondok pesantren yang merasa terusik dengan penyampaian hal tersebut, disertai dengan komitmen untuk mengubah diksi yang bisa dinilai stigma buruk pada pesantren.

“Jangan ada lagi menyebut pondok pesantren,” ujar Boy, seraya menunjukkan tangan ke para deputi dan pimpinan BNPT yang ikut dalam silaturrahim itu.

Menanggapi pernyataan Boy, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam Sholeh, mengapresiasi langkah Kepala BNPT Boy Rafli Amar, yang meminta maaf atas kesalahan diksi saat merilis daftar pondok pesantren yang terafiliasi terorisme.

“Saya secara khusus melihat ada ketulusan dari pak kepala dalam diskusi intensif antara BNPT dengan MUI yang berjalan dari hati ke hati selama dua setengah jam tadi. MUI dan BNPT berada dalam satu barisan dalam penanggulangan terorisme, sesuai dengan wilayah masing-masing,” ujar Asrorun Niam.

Ia menyampaikan, diskusi yang dilakukan itu semata untuk memperkuat sinergi dan membangun kesepahaman.

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua MUI Bidang Hukum Noor Ahmad, Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh, Ketua MUI Bidang Dakwah Cholil Nafis, Ketua MUI Bidang Pengkajian Utang Ranuwijaya, Ketua MUI Bidang Seni Jeje Zainudin, Sekjen MUI Amirsyah, para wakil sekjen, Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Amin Suma dan Ketua BPET MUI Syaukillah.

Sementara dari BNPT hadir Kepala BNPT Boy Rafli Amar, Sestama BNPT, seluruh deputi dan beberapa direktur di BNPT.