JawaPos.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim memiliki data yang menyebutkan mayoritas rakyat Indonesia ingin Pemilu 2024 ditunda. Menanggapi hal tersebut, Deputi Badan Penangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani meminta, agar Luhut Binsar Pandjaitan berhenti untuk berbicara dengan menggaungkan ke publik wacana penundaan Pemilu 2024.

“Pak Luhut sebaiknya menghentikan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden,” ujar Kamhar kepada wartawan, Sabtu (12/3).

Kamhar juga meminta agar politikus senior Partai Golkar tersebut tidak menjerumuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menabrak konstitusi. Sebab dalam aturan menyebutkan, seseorang hanya boleh menjabat sebagi kepala negara hanya dua periode.

“Jangan menjerumuskan Presiden Jokowi dengan wacana yang inkonstitusional dan berpotensi membuatnya menjadi Malin Kundang reformasi,” katanya.

Kamhar juga mengaku aneh dengan data yang dimiliki luhut tersebut. Sebab, dari hasil beberapa lembaga survei menyebut masyarakat tidak ingin adanya penundaan Pemilu 2024.

“Jika diperhadapkan dengan data di lapangan yang terekam oleh sejumlah survei nasional. Jauh lebih banyak yang menolak wacana penundaan Pemilu. Jadi sebaiknya Pak Luhut tak usah mengulang-ulang menyanyikan lagu lama yang sumbang,” tegasnya.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengaku memiliki data dari rakyat Indonesia yang menginginkan agar Pemilu 2024 ditunda pelaksanaanya. Sehingga wacana penundaan Pemilu 2024 bedasarkan suara dari rakyat Indonesia.

“Kita kan punya big data, dari big data itu 110 juta itu macam-macam dari Facebook dan segala macam, karena orang main Twitter kira-kira 110 juta,” kata Luhut.

Luhut menuturkan, dari big data tersebut masyarakat kelas menengah ke bawah menginginkan tidak ingin adanya kegaduhan politik di Indonesia akibat Pemilu 2024. Bahkan masyarakat takut adanya pembelahan, seperti di Pilpres 2019 lalu yang muncul ‘kecebong’ dan ‘kampret’.

Bahkan Luhut mengungkapkan dari big data tersebut masyarakat juga tidak ingin Indonesia dalam keadaan susah akibat pandemi Covid-19, namun malah menghaburkan uang demi penyelenggaran Pemilu 2024. Pasalnya menurut Luhut, Pemilu dan Pilkada serentak 2024 bisa menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 110 triliun.

Karena itu, Luhut mengatakan seharusnya partai-partai politik bisa menangkap aspirasi dari masyakat mengenai keenganan Pemilu 2024 itu diselenggarakan.