JawaPos.com – Harga minyak goreng melambung tinggi setelah pemerintah menyatakan mengembalikan ke mekanisme pasar. Tingginya harga minyak goreng membuat masyarakat menjerit.

Juru Bicara Partai Perindo Yerry Tawalujan menyarankan sejumlah langkah agar harga minyak goreng dapat dijangkau masyarakat. Pertama, 25 persen dari total produksi Crude Palm Oil (CPO) harus dijual di dalam negeri, mengikuti harga eceran tertinggi (HET) sebagai yang ditetapkan pemerintah. Kedua, 75 persen dari sisa produksi CPO bisa mengikuti harga pasar.

“Langkah ketiga, pemerintah harus berani dan tegas mengendalikan harga CPO, karena harga CPO itu memang sangat tinggi. Jika tidak dikendalikan, sulit untuk membuat harga minyak goreng turun,” ungkap Yerry Tawalujan dalam keterangannya yang diterima JawaPos.com, Sabtu (18/3).

Keempat, sambungnya, kebijakan tersebut tidak akan merugikan pengusaha dan produsen CPO. Pasalnya keuntungan dari kelapa sawit sangat tinggi akibat kenaikan harga. Sementara biaya produksi tetap sama.

“Kami (Partai Perindo) tidak rela melihat perusahaan kelapa sawit panen luar biasa, tapi di sisi lain rakyat susah,” tegas Yerry.

Yerry mendorong pemerintah untuk berani membuat kebijakan tegas. Mengendalikan harga minyak goreng merupakan salah satu cara untuk mengurangi beban hidup masyarakat yang terus meningkat. Mereka hidup penuh beban akibat dampak pandemi.

“Kalau harga minyak goreng dibuka mengikuti harga pasar seperti sekarang, biaya hidup masyarakat pasti meningkat. Hal ini tidak boleh terjadi. Partai Perindo tidak rela masyarakat terbebani dengaan harga minyak goreng yang tak terkendali,” pungkas Yerry.