Tag: berita

JawaPos.com – Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Reisa Broto Asmoro mengatakan, penanganan pada pasien yang terkena varian Deltacron sama seperti pasien yang terkena varian Covid-19 lainnya, dikutip dari ANTARA.

“Caranya sama, pengobatannya pun masih tetap sama,” kata Reisa dalam Siaran Sehat Fase Deselerasi di Indonesia yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin (14/3).

Menanggapi adanya Deltacron, Reisa menuturkan Deltacron tetap merupakan virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19. Varian itu akan menimbulkan gejala yang sama pada saat menyerang tubuh manusia. Seperti batuk, pilek, demam ataupun sakit tenggorokan.

Timbulnya gejala yang sama menyebabkan penanganan yang akan diberikan nantinya juga tetap sama seperti pada varian-varian Covid-19 sebelumnya. Sebab, varian tersebut merupakan dua varian yang menginfeksi seseorang pada saat yang bersamaan.

Artinya, itu adalah hal yang dapat terjadi dan tidak membuat virus Covid-19 berubah. Dikarenakan Deltacron adalah gabungan dua varian yakni Delta dan Omicron, maka seseorang yang terkena kombinasi varian itu akan mengalami gangguan pada saluran pernafasan bawah maupun saluran pernafasan bagian atas.

“Kalau Delta biasanya banyak menyerang saluran pernafasan bawah kalau Omicron saluran pernafasan atas. Jadi hati-hati kalau terinfeksi,” ucap dia.

Menurut Reisa meskipun di beberapa negara sudah ditemukan kasus Deltacron, Badan Kesehatan Dunia (WHO) masih memantau lebih lanjut apakah varian tersebut benar-benar memberikan perburukan penyakit atau gejala pada orang yang terinfeksi.

Oleh sebab itu, ia meminta semua pihak menunggu hasilnya dengan tenang sembari menguatkan protokol kesehatan di setiap kegiatan dan segera melakukan vaksinasi Covid-19 agar tetap terlindungi dari segala bentuk penularan yang beredar dalam masyarakat.

“Meskipun di beberapa negara sudah di temukan kejadian seperti ini, ternyata sama saja dan pengobatan yang diberikan juga sama seperti varian-varian lain. Jadi tidak perlu khawatir, tetap jaga diri, tetap kurangi kemungkinan kita bisa terinfeksi varian apapun itu,” ujar Reisa.

Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah untuk Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan pemerintah masih memantau perkembangan varian Deltacron yang telah terdeteksi di beberapa negara di Eropa dan merupakan gabungan mutasi Delta dan Omicron.

“Ini masih dimonitor perkembangannya. Karena belum ada bukti terkait peningkatan penularan, keparahan dan lainnya,” kata Nadia.

Para ilmuwan juga sudah mengonfirmasi keberadaan varian Covid-19 baru yang menggabungkan mutasi dari varian Omicron dan Delta dengan kasus yang dilaporkan di beberapa negara Eropa.

Varian itu, yang dijuluki “Deltacron,” dikonfirmasi melalui pengurutan genom yang dilakukan para ilmuwan di IHU Mediterranee Infection di Maseille, Prancis.

Varian itu telah terdeteksi di beberapa wilayah Prancis. Kasus varian Deltacron juga ditemukan di Denmark dan Belanda, menurut database internasional Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID).

Secara terpisah dua kasus teridentifikasi di Amerika Serikat dan dilaporkan 30 kasus teridentifikasi di Inggris.

Varian tersebut adalah hibrida yang muncul lewat proses yang disebut rekombinasi, di mana dua varian virus menginfeksi individu secara bersamaan mengakibatkan bertukar materi genetik dan menciptakan varian baru.

JawaPos.com – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menilai Label Halal Indonesia sulit dibaca sebagai kata halal oleh banyak orang. Bahkan terkesan menampilkan bentuk sebuah gunung.

“Banyak orang nyaris tidak lagi tahu itu adalah kata halal dalam bahasa arab karena terlalu mengedepankan kepentingan artistik yang diwarnai oleh keinginan untuk mengangkat masalah budaya bangsa,” kata Anwar kepada wartawan, Senin (14/3).

“Tetapi banyak orang mengatakan kepada saya setelah melihat logo tersebut yang tampak oleh mereka bukan kata halal dalam tulisan arab tapi adalah gambar gunungan yang ada dalam dunia perwayangan,” imbuhnya.

Anwar menuturkan, awalnya Label Halal Indonesia ini direncanakan mengedepankan 3 unsur. Yaitu kata BPJH, MUI, dan halal. Namun, pada akhirnya hanya kata halal dalam bentuk kaligrafi yang dipakai.

“Jadi logo ini tampaknya tidak bisa menampilkan apa yang dimaksud dengan kearifan nasional tapi malah ketarik ke dalam kearifan lokal karena yang namanya budaya bangsa itu bukan hanya budaya jawa, sehingga kehadiran dari logo tersebut menurut saya menjadi terkesan tidak arif,” jelasnya.

Sebelumnya, BPJPH Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan label halal yang berlaku secara nasional. Penetapan label halal tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal.

Surat Keputusan ditetapkan di Jakarta pada 10 Februari 2022, ditandatangani oleh Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, dan berlaku efektif terhitung sejak 1 Maret 2022.

Penetapan label halal tersebut, menurut Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Penetapan ini juga bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH.

“Melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 37 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka BPJPH menetapkan label halal dalam bentuk logo sebagaimana yang secara resmi kita cantumkan dalam Keputusan Kepala BPJPH,” ungkap Aqil Irham di Jakarta, Sabtu (12/3).

JawaPos.com – Sulitnya minyak goreng di pasaran membuat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turun tangan. Saat menggelar video conference bersama Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dengan seluruh Kapolda dan Kapolres, Sigit meminta jajaran di daerah untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di pasaran. Baik di pasar tradisional maupun pasar modern.

Dalam video conference itu, Kapolri Sigit dan Mendag Lutfi memberikan pengarahan terkait ketersediaan hingga pendistribusian minyak goreng. “Yang paling penting harus dipastikan oleh rekan-rekan. Mulai hari ini, besok sampai dengan minggu depan minyak goreng harus ada di lapangan. Baik di pasar modern maupun pasar tradisional. Tolong betul-betul diawasi,” kata Sigit dalam video conference yang digelar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (14/3).

Menurut Sigit, berdasarkan data yang dipaparkan oleh Mendag Lutfi, stok kebutuhan minyak goreng untuk dalam negeri dalam keadaan aman. Demi tetap memastikan terjaminnya ketersediaan minyak goreng dalam negeri, Sigit meminta kepada seluruh Kapolda dan Kapolres jajaran untuk mencegah terjadinya potensi-potensi pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak.

“Indikasi pelanggaran terkait apakah sudah disalurkan ke produsen atau hanya sekedar dokumennya saja. Tolong dipastikan untuk dipantau. Kita memastikan produsen minyak goreng sudah produksi sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat” ujar Sigit.

Potensi pelanggaran lain, indikasi pelanggaran aliran minyak sawit mentah atau CPO yang seharusnya disalurkan untuk kebutuhan rumah tangga namun digeser ke pasar industri. Itu memungkinkan terjadi karena adanya selisih harga yang cukup tinggi. “Bagaimana stok yang ada akan ditahan (oknum) untuk mengambil margin dengan selisih harga tinggi. Ini juga tolong rekan-rekan nanti perhatikan,” ucap Sigit.

Lebih dalam, Sigit menyebut para Kasatwil harus melakukan pengawasan ketat kepada pihak produsen dan distributor. Tujuannya, untuk memastikan adanya penyaluran minyak goreng sesuai dengan tujuannya. Kasatwil juga harus melakukan pengawasan dalam hal penyaluran. Menurutnya, cara itu untuk memberikan kepastian dan jaminan minyak goreng terdistribusi ke pasar.

“Ini tolong dicek semua. Agar kita tahu masalahnya di mana. Sehingga kita bisa melakukan penegakan aturan. Kita lakukan penegakan hukum apabila memang itu diperlukan. Jangan sampai ada kecurangan. Ambil langkah-langkah, koordinasi dengan satgas. Tolong para Kapolda libatkan juga rekan-rekan yang lain untuk mengawasi pelabuhan, perbatasan, dan jalur distribusi lainnya. Sehingga pengawasan kita menjadi lebih kuat. Karena kita harus pastikan seluruh kebutuhan minyak goreng ada di lapangan,” tegas Sigit.

Bukan tanpa alasan Sigit meminta Kapolda untuk melakukan pengawasan ketat di pelabuhan, hingga jalur-jalur perbatasan. Itu dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran dari produsen yang mencoba bermain-main denga melakukan ekspor CPO dan turunannya secara diam-diam.

Kementerian Perdagangan memang telah membuat kebijakan terkait dengan perusahaan untuk melakukan ekspor. Namun, para produsen juga harus menyelesaikan kewajibannya soal domestic market obligation atau DMO. “Pastikan cek dengan dinas perdagangan dan satgas untuk berkoordinasi terkait dengan adanya potensi barang dilarikan ke luar. Lakukan pengawasan proses distribusi di dalam maupun luar negeri melalui jalur-jalur yang biasa digunakan,” papar Sigit.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi juga meminta kepada Kapolri untuk memastikan tidak adanya pihak distributor yang menahan stok minyak goreng. Dia juga ingin polisi dapat mencegah adanya pengiriman minyak goreng yang tidak resmi ke luar negeri. Lutfi menegaskan pihaknya siap melakukan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh jajaran kepolisian di seluruh Indonesia untuk memastikan kebutuhan minyak goreng masyarakat terpenuhi.

“Saya sadar ini bukan hal yang mudah. Saya mohon bantuan untuk koordinasi sama-sama. Saya mohon Pak Kapolri untuk koordinasinya. Setidaknya jelang puasa atau Ramadan kita bisa khusuk ibadah dan sampai lebaran aman, tenteram dan semua terjangkau serta terkoordinasi dengan baik,” kata Lutfi.

JawaPos.com – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak termasuk tokoh adat dan agama setempat. Hal ini diutarakan para tokoh adat saat mereka bertemu Presiden Joko Widodo di Kabupaten Penajam Paser Utara, Senin (14/3).

Para tokoh adat mengutarakan harapannya agar pembangunan IKN tidak hanya mengenai infrastruktur, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia (SDM).

“Dalam proses pemindahan IKN kami berharap tidak hanya pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang dilakukan, tapi kami berharap agar diutamakan terlebih dahulu yaitu pembangunan SDM,” kata Ketua Dewan Adat Dayak, Kabupaten Penajam Paser Utara Helena dalam keterangannya, Senin (14/3).

Helena menambahkan, pemindahan IKN menjadi momentum penting untuk pembangunan SDM di Kalimantan. Oleh karena itu, Helena berharap pemerintah dapat membangun baik institusi pendidikan maupun balai pelatihan di sana.

“Kami meminta untuk segera dibangunkan balai pelatihan-pelatihan juga segera membangun universitas di Kabupaten Penajam Paser Utara,” ucap Helena.

Salah satu tokoh adat Banjar, Ashari, menyampaikan harapannya agar pendidikan masyarakat lokal makin baik pula. Dengan pembangunan institusi pendidikan di sana, Ashari meyakini kemajuan pendidikan anak bangsa akan meningkat, utamanya masyarakat lokal.

“Jadi kami membayangkan ke depan nanti kami orang suku-suku lokal yang ada di sini, baik itu Banjar, Paser, Dayak akan menjadi sejajar dengan para generasi-generasi muda yang khususnya di Pulau Jawa,” ucap Ashari.

Di sisi lain, Ashari menyambut baik upaya pemerintah melibatkan masyarakat lokal untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN. Keterlibatan tersebut diyakini akan mengurangi konflik kepentingan antara ibu kota dengan lingkungan sekitar ibu kota.

“Beliau akan menyampaikan kepada Ketua atau Kepala Otorita IKN bahwa harus dilibatkan masyarakat lokal agar nantinya tidak ada namanya konflik kepentingan dan jangan sampai ada gap pembangunan antara ibu kota dengan apa yang ada di sekitar ibu kota,” pungkasnya.

JawaPos.com – Tim Kerja Nominasi Budaya Sehat bersama Gabungan Pengusaha (GP) Jamu berpendapat bahwa saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Indonesia untuk menominasikan jamu sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) ke UNESCO. Apalagi mengingat dunia masih dilanda pandemi.

“Kami merasa saat ini adalah momentum yang tepat untuk menominasikan jamu ke UNESCO karena seperti kita tahu saat ini dunia sedang mengalami pandemi,” kata Peneliti Erwin J Skripsiadi yang mewakili Ketua Tim Kerja Nominasi Budaya Sehat Jamu saat konferensi pers di Jakarta, Senin (14/3).

Selain itu, Erwin mengatakan jamu juga dapat dijadikan minuman yang dikonsumsi untuk sehari-sehari. Hal tersebut ditunjukkan melalui budaya promotif yang dilakukan oleh para mbok atau penjual saat menjajakan jamu dengan cara berkeliling.

“Jamu gendong itu setiap pagi selalu melewati rute yang sama. Artinya sebenarnya ini menunjukkan bahwa jamu itu minuman yang harus diminum setiap hari dan secara teratur. Jamu itu promotif, bukan cuma kreatif,” katanya.

Untuk keperluan UNESCO, Erwin mengatakan pihaknya hanya melakukan penelitian dalam ranah budaya. Walau demikian, ia menyebutkan bahwa jamu beserta tumbuhan berkhasiat obat telah diteliti secara klinis sejak lama, seperti yang dilakukan oleh Balai Besar Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2TOOT) di Tawangmangu.

Senada dengan Erwin, Konsultan Penelitian dan Penulis Dokumen ICH-02 Gaura Mancacaritadipura menilai bahwa jamu dapat menjadi sumbangsih bangsa Indonesia pada kesehatan dunia.

Ia mengatakan jamu telah menjadi warisan budaya tak benda dalam bentuk obat yang dimiliki bangsa Indonesia sejak lebih dari 1.200 tahun lalu dan hingga saat ini masih dikonsumsi oleh masyarakat. “Ini adalah sumbangsih bangsa Indonesia pada kesehatan dunia, sesuatu yang luar biasa di tengah zaman sekarang dengan banyaknya penyakit. Indonesia telah berusaha berbuat baik. Tentu saja ini harapan kita semua,” kata Gaura.

Melalui budaya sehat jamu, Gaura berharap Indonesia akan lebih dikenal sebagai negara yang menyumbang kebaikan untuk dunia. Melalui pengajuan ke UNESCO, ia juga berharap jamu dapat lebih dikenal orang di berbagai belahan dunia.

Wakil Sekretaris Jendral IV GP Jamu Kusuma Ida Anjani juga mengingatkan bahwa jika ditinjau dari kacamata kebudayaan, “jamu” berasal dari dua kata, yaitu “Djampi” dan “Oesodo” yang memiliki makna obat atau kesehatan dan doa.

“Jamu itu lebih dari sekadar obat tradisional tetapi memang ada doa di setiap racikannya,” ujar perempuan yang akrab disapa Ajeng itu.

Ia juga menggarisbawahi bahwa jamu tidak hanya memiliki manfaat untuk memelihara kesehatan dan membantu pengobatan penyakit dari dalam tubuh, tetapi juga dapat digunakan untuk perawatan diri dari luar tubuh.

JawaPos.com – Gubernur dari semua provinsi di Indonesia pada Minggu (13/3) berdatangan ke Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memenuhi undangan Presiden Joko Widodo. Mereka akan bersama-sama melihat lebih dekat rencana pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Senin (14/3).

“Kami membawa tanah dan air dari 27 kabupaten dan kota yang kami kumpulkan di Bandung. Ini menyimbolkan tanah dan air dari Jawa Barat akan bersatu dengan tanah Ibu Kota Nusantara,” ucap Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil di Balikpapan, Minggu.

Pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut dengan tegas menyampaikan dukungannya untuk IKN setibanya di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan bersamaan dengan Anggota DPR RI Dapil Kaltim Hetifah Sjaifudian.

Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltim HM Yadi Robyan Noor mewakili Gubernur Kaltim Isran Noor pun mengalungkan manik selamat datang menyambut kedatangan Kang Emil.

Sebagai wakil rakyat Kaltim di Senayan, Hetifah menegaskan kehadiran para gubernur seluruh Indonesia merupakan wujud nyata dukungan penuh untuk IKN Nusantara.

“Ini bukti dukungan kita semua. Nanti terus dibantu ya Kang Emil, biar IKN-nya cepat,” kata Hetifah.

Sementara itu, Wakil Gubernur Gorontalo H Idris Rahim mengaku provinsinya menjadi salah satu yang akan diuntungkan dari pemindahan IKN ke Kaltim tersebut.

“Dari pemindahan Ibu Kota Nusantara ke Kaltim, Gorontalo juga diuntungkan. Salah satunya kedekatan jarak menuju Ibu Kota Nusantara di banding harus ke Jakarta,” ungkap Idris Rahim.

Dijelaskan Idris, dari Kabupaten Gorontalo Utara (Goru) jika menggunakan rute laut ke IKN Nusantara jaraknya mungkin hanya tiga hari. Apalagi, saat ini di Kabupaten Pohuwato juga sedang dibangun bandara.

“Jadi kalau dari Pohuwato ke Balikpapan, mungkin hanya 1,5 jam saja,” jelas mantan Sekda Gorontalo itu.

JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengecek ketersediaan dan harga minyak goreng di toko swalayan maupun pasar tradisional saat melakukan kunjungan kerja di Jogjakarta, Minggu (13/3). Saat melakukan pengecekan pada salah satu minimarket di Pasar Kembang, Jogjakarta, tak melihat minyak goreng pada rak yang disediakan.

Jokowi yang mengenakan kemeja putih lantas menanyakan sejak kapan minyak goreng di minimarket tersebut habis terjual. Kepala Negara melakukan percakapan dengan penjaga minimarket.

“Sejak kapan tidak ada?,” tanya Jokowi dalam siaran daring Sekretariat Presiden.

“Baru tadi pagi pak,” jawab penjaga minimarket.

“Dijual berapa?,” tanya Jokowi.

“Kalau yang dua liter Rp 28.000, tapi kalau yang satu liter Rp 14,” ungkap penjaga minimarket.

“Oke makasih. Tapi nanti (minyak) datang lagi ya?,” tanya Jokowi lagi.

Enggak mesti pak,” timpal penjaga toko minimarket.

Selain mengunjungi minimarket, Jokowi juga menyempatkan mengecek ketersediaan minyak goreng di pedangan pada Pasar Beringharjo dan Pasar Sentul Jogjakarta. Dalam kesempatan ini, Jokowi kembali melakukan percakapan dengan para pedagang.

“Berapa harganya?,” tanya Jokowi kepada salah satu penjual di Pasar Beringharjo sambil menunjuk satu botol minyak goreng.

“Rp 20.000 pak, saya beli di grosir besar tidak mahal,” ungkap pedagang tersebut.

“Beli berapa?,” tanya lagi Jokowi.

“Rp 18.000 lebih sedikit,” beber pedagang tersebut.

Pedagang tersebut lantas mengakui mahalnya harga minyak goreng belakangan ini. Dia tak memungkiri, mengalami kelangkaan stok minyak goreng.

“Barang ada tapi mahal ya,” beber Jokowi.

Dalam kunjungannya, Kepala Negara juga menyempatkan berkunjung ke Pasar Sentul Jogjakarta. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bahkan membeli 1 liter minyak goreng seharga Rp 15.000.

Selain membeli minyak goreng dalam kemasan, Jokowi juga membeli minyak goreng curah, serta minyak goreng dalam kemasan botol seharga Rp 14.000.

Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan, Presiden Jokowi akan membuat keputusan soal minyak goreng usai melakukan kemah di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dia tak memungkiri, setiap kunjungan kerja, Jokowi selalu melakukan sidak.

“Setelah kembali dari acara IKN, Presiden akan segera melaksanakan rapat intern untuk memutuskan persoalan yang berkaitan dengan minyak goreng ini,” tegas Pramono menandaskan.

JawaPos.com – Kasus Covid-19 pada Minggu (13/3) bertambah 11.585 terakhir. Kasus Covid-19 terlihat makin menurun karena testing juga terlihat menurun, yakni hanya 170 ribu spesimen. Jumlah itu makin rendah dari Jumat (11/3) 220 ribu spesiman sehari. Rata-rata jumlah tes sehari sebelumnya bisa mencapai 400-500 ribu sehari. Kini total sudah 5.890.495 orang terinfeksi Covid-19.

Kasus terkonfirmasi positif harian terdapat 3 provinsi dengan angka tertinggi. Yakni di Jawa Barat 2.382 kasus. DKI Jakarta 1.874 kasus. Jawa Tengah 1.114 kasus.

Angka kesembuhan harian bertambah mencapai 25.854 orang sembuh per hari. Adanya penambahan hari ini meningkatkan angka kumulatif kesembuhan hingga menembus 5.395.433 orang.

Di samping itu, pasien meninggal juga bertambah lagi sebanyak 215 jiwa. Paling banyak angka kematian disumbang Jawa Tengah 40 jiwa dan DKI Jakarta 35 jiwa. Total sudah 151.703 jiwa meninggal dunia

Jumlah kasus aktif turun 14.484 orang. Kini jumlah kasus aktif atau orang yang masih sakit sebanyak 342.896 orang.

Positivity rate orang harian 11,56 persen atau 4 kali batas WHO. Dan positivity rate orang mingguan di angka 15,39 persen. Secara sebaran wilayah terdampak masih berada di 34 provinsi dan 510 kabupaten/kota.

JawaPos.com – Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Provinsi Aceh terus menggenjot capaian vaksinasi Covid-19. Kali ini vaksinasi massal digelar di 23 kabupaten atau kota.

Pada kegiatan ini, Binda Aceh dibantu oleh dinas kesehatan setempat serta TNI-Polri, berlangsung selama dua hari berturut-turut. Binda Aceh menyediakan 5.000 dosis per harinya.

“Binda Aceh optimis menargetkan 5.000 dosis per hari, dosis 1, 2 dan booster dalam rangka mendukung percepatan vaksinasi nasional,” ujar Kabinda Aceh, Andi Rudiprijatna W kepada wartawan, Minggu (13/3).

Adapun lokasi yang menjadi titik vaksinasi, antara lain SDN Cingkam, Kabupaten Aceh Singkil; SDN Alur Manis Kabupaten Aceh Tamiang; SDN 19 Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat; MIN 28 Kabupaten Aceh Timur; SDN 2 Ulim, Kabupaten Pidie Jaya; SDN 5 Juli, Kabupaten Bireuen; MIN 36, Kabupaten Aceh Besar; MIN 4 Takengon, Kabulaten Aceh Tengah; SD Negeri Ujung Padang, Kabupaten Aceh Selatan; SMP Negeri 8 Langsa, Kecamatan Langsa Lama dan SMKN 1, Kabupaten Simeulue.

Andi menjelaskan, dari pelaksanaan vaksinasi tersebut, total capaian vaksinasi sebanyak 12.056 dosis. Dengan demikian target harian 5000 dosis dapat tercapai, bahkan hingga 241,12 persen.

Sedangkan untuk wilayah yang tidak dapat terjangkau, titik vaksinasi dipusatkan di wilayah yang terdekat dan mudah dijangkau. Dengan begitu, warga tetap bisa terlayani vaksinasi.

Terakhir, Andi mengajak masyarakat Aceh, untuk berpartisipasi dalam rangka mencegah penyebaran virus Covid-19. Caranya dengan melaksanakan vaksinasi baik dosis pertama, dosis kedua maupun booster.

Selain itu, Andi juga mengimbau agar seluruh masyarakat tetap mengetatkan protokol kesehatan, kapanpun dan di manapun.

“Kami mengimbau agar masyarakat ikut berpartisipasi dan terus disiplin menerapkan prokes memakai masker dan mencuci tangan, untuk mencegah penyebaran virus covid-19 di provinsi Aceh,” pungkasnya.

JawaPos.com – Musisi yang juga dikenal sebagai penggiat sosial, Ananda Badudu mengkritik mars serta hymne Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai lirik lagu tersebut sama seperti milik partai politik. Dia bahkan menyebut, mars serta hymne KPK ciptaan istri Ketua KPK Firli Bahuri, Ardina Safitri lagu tersebut tidak sesuai dengan kondisi KPK.

“Lagu mars KPK mirip mars Perindo, yang sering kita dengar. Kita bandingkan dengan realitas yang ada, apa yang tertulis, tertuang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di keseharian,” kata pria yang karib disapa Nanda dalam diskusi daring, Minggu (13/5) malam.

Menurut Nanda, lagu tersebut juga seperti ada jarak antara KPK dengan masyarakat. Dia memandang, lirik mars dan hymne tersebut hanya menyenangkan Ketua KPK Firli Bahuri secara pribadi, bukan secara kelembagaan.

“Jarak itu enggak baik, karena menunjukan adanya si penulis tidak menghidupi ada yang terjadi di dunia, dari segi lirik ini ada rasa ABS (Asal Bapak Senang) yang bikin ini kan istri Pak Firli, jadi ada keinginan menyenangkan suami. Kalau ada aura ABS sangat bisa dimaklumi,” ungkap vokalis Band Banda Neira itu.

Nanda yang juga eks jurnalis Tempo itu justru menyarankan agar KPK menggunakan lagu-lagu lama yang justru menggugah realitas hukum di Indonesia. Lagu-lagu tersebut seperti lagu Hukum Rimba ciptaan Marjinal dan Bongkar ciptaan Iwan Fals.

Dia menegaskan, lagu-lagu tersebut lebih merefleksikan kondisi KPK daripada mars serta hymne ciptaan Ardina Safitri. “Wah itu daya gentarnya luar biasa, saat rapat bersama pejabat menyanyikan lagu tersebut. Kenapa nggak pakai lagu lama saja yang pasti lebih murah,” ujar Nanda.

Polemik lagu mars serta hymne KPK yang diduga menuai konflik kepentingan ini telah dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Ketua KPK Firli Bahuri dilaporkan oleh alumni Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi 2020 dan IM57+ Institute ke Dewas KPK karena diduga melanggar kode etik yang memunculkan konflik kepentingan dalam pembuatan lagu mars dan hymne KPK.

Ketua KPK Firli Bahuri sebelumnya mengklaim, lagu mars dan hymne KPK akan semakin menambah kebanggaan. Karena setiap insan KPK dalam melaksanakan tugasnya dan selalu melayani bangsa, setiap saat bekerja dengan penuh semangat karena didorong oleh kecintaan pada Ibu Pertiwi.

“Lirik dalam lagu ini diharapkan bisa menjadi inspirasi seluruh insan KPK dalam bekerja dan menguatkan kecintaan kita pada bangsa Indonesia,” ucap Firli beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Ardina menyampaikan rasa bangganya, melalui lagu mars dan hymne KPK bisa ikut berkontribusi dalam tugas pemberantasan korupsi.

“Kebanggaan bagi seorang warga negara adalah bisa turut berbakti dan berkontribusi, sekecil apapun, sesederhana apapun, demi ikut memajukan dan menyejahterakan bangsanya, salah satunya melalui pemberantasan korupsi,” pungkas wanita yang karib disapa Dina.