Jaksa Agung Didukung Terapkan Hukuman Mati Hingga Miskinkan Koruptor
JawaPos.com – Aliansi Masyarakat Peduli Adhyaksa (AMPAD) mendukung langkah Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk menerapkan hukuman mati kepada koruptor. Mereka mengapresiasi kinerja Kejaksaan yang dipimpin Burhanuddin.
“Kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) di bawah komando ST Burhanuddin menunjukkan prestasi luar biasa. Utamanya di bidang penanganan tindak pidana korupsi, banyak kasus besar yang telah diungkap seperti kasus PT Jiwasraya dan PT Asabri yang merugikan keuangan negara puluhan triliun,” kata Koordinator AMPAD, Muhammad Laili dalam
Pemerintah Gencarkan Program Vaksinasi ke Seluruh Daerah di Indonesia
JawaPos.com – Pemerintah terus penuhi kebutuhan untuk program vaksinasi di Indonesia. Dalam perkembangan terkini, Badan POM telah mengeluarkan emergency use of authorization (EUA) Vaksin Covovax pada tanggal 17 November 2021. Vaksin Covid-19 ke-11 yang mendapatkan EUA ini diproduksi oleh Serum Institute of India.
“Peruntukannya bagi masyarakat berusia 18 tahun ke atas. Pemberian vaksinnya sendiri akan dilakukan sebanyak 2 dosis dengan rentang interval dosis pertama dan kedua selama 21 hari,” kata Juru
Antisipasi Libur Nataru, Satgas Gencarkan Vaksinasi Covid-19
JawaPos.com – Menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dalam waktu dekat, masyarakat di Indonesia perlu menyadari bahwa potensi penularan kasus Covid-19 dapat terjadi. Padahal, saat ini kondisi pandemi Covid19 di Indonesia dapat terkendali berkat upaya keras yang dilakukan Pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito menyandingkan pencapaian kondisi di Indonesia dengan sejumlah negara lain yang berhasil mengendalikan kasus. Setidaknya terdapat 5 negara termasuk
Putusan MK soal UU Cipta Kerja Timbulkan Ketidakpastian Hukum
JawaPos.com – Ketua Pusat Bantuan Hukum Peradi, Jakarta Selatan, Rika Irianti mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja inskonstitusional menimbulkan Ketidakpastian hukum.
“Telah menyatakan inkonsitusional namun masih diberi ruang untuk diperbaiki selama 2 tahun, sehingga jika kita mencermati, maka putusan tersebut tidak menghasilkan sebuah kepastian hukum,” ujar Rika saat dikonfirmasi, Jumat (26/11).
Sebagaimana putusan MK yang dijatuhkan, telah memunculkan fakta jika proses pembentukan UU
Kasus Aktif Naik Lagi, Positif Covid-19 Tambah 453 Orang
JawaPos.com – Kasus harian Covid-19 pada Jumat (26/11) bertambah 453 orang dalam sehari. Kini total sudah 4.255.268 orang terinfeksi Covid-19. Jumlah itu terdeteksi dari 288 ribu spesimen.
Sementara, kasus aktif atau pasien positif yang masih membutuhkan perawatan medis, bertambah sebanyak 53 kasus dan totalnya menjadi 8.093 kasus. Kasus aktif bertambah dua hari berturut-turut setelah kemarin, Kamis (25/11).
Pada penambahan kasus terkonfirmasi positif harian terdapat 5 provinsi dengan angka tertinggi. Yakni di Jawa
YLBHI: Putusan MK Berarti Pemerintah Tak Bisa Berlakukan UU Ciptaker
JawaPos.com – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama 17 LBH menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) bertentangan dengan UUD 1945 berarti Pemerintah tak bisa memberlakukan UU tersebut.
“Dari putusan MK ini juga, Pemerintah tidak bisa memberlakukan dulu UU Cipta Kerja dan menghentikan segala proses pembuatan dan penerapan semua aturan turunannya,” kata YLBHI dan 17 LBH dari berbagai wilayah di Indonesia berdasarkan keterangan yang diterima
Peran Serta Masyarakat Jadi Kunci Suksesnya PPKM Level 3
JawaPos.com – Pemerintah akan menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh wilayah Indonesia jelang Natal dan Tahun Baru.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menuturkan pemerintah perlu mengerahkan sekuat tenaga agar iplementasi PPKM level 3 ini bisa berhasil. Seperti menerjunkan TNI, Polri dan Satpol PP untuk pemantauan di lapangan terhadap mobilitas masyarakat ini.
“Karena tentu pada saat itu nanti akan ada pengetatan-pengetatan, kalau nanti
Kasus Aktif Covid-19 Naik, Positif Tambah 372 Orang
JawaPos.com – Kasus Covid-19 pada (25/11) bertambah 372 kasus dalam sehari. Kini total sudah 4.254.815 orang terinfeksi Covid-19.
Jogjakarta menjadi provinsi dengan kasus harian terbanyak yakni 79 kasus. Disusul DKI Jakarta 54 kasus. Dan Jawa Tengah 45 kasus.
Sementara kasus aktif juga naik 63 kasus. Kasus aktif adalah pasien positif yang masih membutuhkan perawatan medis. Kini totalnya menjadi 8.040 kasus.
Angka kesembuhan harian bertambah mencapai 293 orang sembuh per hari. Adanya penambahan hari
LPSK Siap Lindungi Korban Pelecehan Seksual dan Kekerasan di Malang
JawaPos.com – Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Maneger Nasution menekankan pentingnya pemulihan psikologis terhadap anak perempuan korban penganiayaan dan pelecehan seksual di Malang, Jawa Timur. Menurut Nasution, apa yang dialami korban adalah kejadian yang akan berdampak panjang terhadap psikologisnya.
“Apalagi korban berusia anak dan masa depannya masih panjang. Jangan sampai kejadian yang menimpa terus membekas dan membayangi korban hingga dia dewasa,” kata Nasution dalam keterangannya, Kamis (25/11).
Selain itu,
Mendagri Tegur 26 Provinsi yang Realisasi Belanja APBD-nya Rendah
JawaPos.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur pemerintah daerah (Pemda) yang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih terbilang rendah. Teguran itu disampaikan Mendagri saat Rapat Koordinasi Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah Tahun 2021 bersama Menteri Keuangan dan Pemda melalui video conference, Senin (22/11).
Tito menjelaskan, percepatan realisasi APBD menjadi salah satu arahan Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna. Sama halnya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),