Tag: arpratama

JawaPos.com – Banyak pihak mengkritisi lagu mars dan hymne Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang penciptanya merupakan istri dari Ketua KPK Firli Bahuri, Ardina Safitri. Munculnya kritik itu karena memicu konflik kepentingan, karena mars dan hymne tersebut akan menjadi identitas KPK.

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman tidak mempermasalahkan kini lembaga antirasuah memiliki lagu mars dan hymne KPK. Tetapi yang dipersoalkan, mengapa harus istri Firli Bahuri sebagai pencipta lagu tersebut.

“Pada dasarnya KPK membuat hymne sesuatu yang netral, menjadi masalah karena diciptakan oleh istri ketua KPK apakah pembuatan hymne oleh istri Ketua KPK ini tidak menyalahi prinsip pencegahan benturan dan kepentingan, yang menurut saya ini berisiko terjadinya benturan dan kepentingan. Mengapa? Karena istri ketua KPK menciptakan hymne untuk KPK,” kata Zaenur dikonfirmasi, Jumat (18/2).

Zaenur tak mempersoalkan terdapat narasi bahwa Ardina Safitri tidak dapat bayaran atas ciptaan lagu tersebut. Melainkan, dia khawatir adanya konflik kepentingan, karena lagu tersebut akan menjadi identitas KPK.

“Kita tidak bicara itu dibayar atau tidak dibayar, tetapi hymne itu kemudian menjadi identitas, menjadi bagian dari KPK. Menurut saya ada risiko timbul benturan kepentingan dan itu artinya KPK sendiri tidak memitigasi risiko tersebut,” cetus Zaenur.

Dia pun lantas mempertanyakan sikap KPK yang tidak terbuka dalam menentukan lagu mars dan hymne tersebut. Seharusnya, sebagai lembaga negara yang mengedepankan asas integritas, KPK bisa mengedepankan keterbukaan atas setiap kebijakannya.

“Apakah proses membuat hymne ini melakukan proses yang fair, misalnya melalui pemilihan, dengan adanya satu kompetisi yang kemudian memungkinkan pihak-pihak lain punya kesempatan meluncurkan karya terbaiknya, untuk kemudian dikompetisikan dan akhirnya dipilih oleh KPK,” ungkap Zaenur.

Tetapi justru, KPK tidak membuka peluang masyarakat melalui ajang kompetisi dalam merumuskan mars dan hymne tersebut. Dia menyebut, itu hanya gimmick dari Firli Bahuri untuk mendapat simpati dari masyarakat.

“Kita sudah lihat di tanggapan masyarakat di media sosial itu justru bernada negatif,” beber Zaenur.

Menurutnya, Firli kini sedang mencoba mempersonalisasi bahwa dirinya adalah Ketua KPK. Dia menyesalkan, Firli tidak memberikan keteladanan bagi pegawai KPK, umumnya bagi masyarakat.

“Prinsip-prinsip fairnes kompetisi tidak bisa dilihat dari hymne KPK, hanya gimmick dari Ketua KPK yang tidak banyak berkontribusi pada pemberantasan korupsi, justru ditertawakan, justru disikapi negatif oleh banyak masyarakat,” papar Zaenur.

Terpisah, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata tak mempermasalahkan lagu mars dan hymne KPK ciptaan istri Firli Bahuri. Menurutnya, Ardina Safitri secara sukarela menghibahkan lagu tersebut untuk KPK.

“Ketika ada satu pihak yg menghibahkan lagu ciptaannya tanpa bayar ya, hak ciptanya diberikan ke KPK loh. Ada yang salah enggak? Kalau saya ada kemampuan saya akan buat, kalau istri saya bisa punya kemampuan membuat lagu akan saya usulkan,” ucap Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (17/2) malam.

Pimpinan KPK dua periode ini menyatakan, sejak KPK berdiri selama 20 tahun, belum memiliki mars dan hymne KPK. Terlebih kini berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, lembaga antirasuah berada di bawah kekuasaan eksekutif.

Alex tak menjelaskan secara rinci terpilihnya Ardina Safitri sebagai pencipta lagu mars dan hymne KPK ini, berdasarkan hasil kompetisi atau tidak. Tetapi, Alex menyebut terpilihnya Ardina Safitri sebagai pencipta lagu mars dan hymne KPK, lantaran rela menghibahkan lagu ciptaannya tanpa dibayar.

“Sebelumnya beliau sudah menciptakan lagu dan dia menghibahkan lagu mars itu ke KPK dan kebetulan juga bagus isinya. Nuansanya isinya bisa membangkitkan semangat kami untuk mencintai KPK dan melakukan pemberantasan korupsi,” tegas Alex.

Lagu mars dan hymne KPK ciptaan Ardina Safitri yang menjadi perdebatan itu, telah tercatat pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Terlebih, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang menyerahkan secara langsung surat pencatatan ciptaan lagu mars dan hymne KPK, di Gedung Juang KPK, Kamis (17/2) kemarin.

Dalam kesempatan itu, Yasonna mengungkapkan hanya membutuhkan waktu selama 10 menit dalam menekan lagu ciptaan dari istri Ketua KPK tersebut. Yasonna mengklaim, hal ini merupakan perbaikan dari sistem sebelumnya yang dilakukan dalam jangka waktu sembilan bulan.

“Perbaikan sistem ini adalah dalam rangka meningkatkan layanan Kemenkumham kepada publik. Terbukti, pengajuan permohonan pencatatan Ciptaan Mars KPK penyelesaiannya hanya membutuhkan waktu tiga menit, yaitu dari pukul 15.56 sampai pukul 15.59,” ungkap Yasonna.

“Selanjutnya pengajuan permohonan pencatatan Ciptaan Himne KPK proses penyelesaian hanya empat menit yaitu dari pukul 15.39 sampai dengan pukul 15.43,” sambung Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan tersebut.

Dalam kesempatan ini, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, keberadaan lagu Mars dan Hymne KPK ini akan semakin menambah kebanggaan. Karena setiap insan KPK dalam melaksanakan tugasnya dan selalu melayani bangsa, setiap saat bekerja dengan penuh semangat karena didorong oleh kecintaan pada Ibu Pertiwi.

“Lirik dalam lagu ini diharapkan bisa menjadi inspirasi seluruh insan KPK dalam bekerja dan menguatkan kecintaan kita pada bangsa Indonesia,” ungkap Firli.

Sementara itu, Ardina menyampaikan rasa bangganya, melalui lagu Mars dan Hymne ini bisa ikut berkontribusi dalam tugas pemberantasan korupsi.

“Kebanggaan bagi seorang warga negara adalah bisa turut berbakti dan berkontribusi, sekecil apapun, sesederhana apapun, demi ikut memajukan dan menyejahterakan bangsanya, salah satunya melalui pemberantasan korupsi,” pungkas wanita yang karib disapa Dina.

JawaPos.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan, dalam pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral (FMCBG) pada rangkaian Presidensi G20 Indonesia, terdapat perbedaan pandangan antar masing-masing negara.

“Ini pertemuan G20 finance track dalam konteks ini ada hal yang disepakati di G20 sebelumnya, tapi juga diharapkan ada kemajuan yang bisa dicapai. Dalam konteks ini ada perbedaan harapan dan bagaimana kita menjembataninya,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (18/2).

Sri Mulyani mengaku, dalam pertemuan tersebut salah satunya menyinggung konflik geopolitik global antara Rusia dan Ukraina terhadap upaya pemulihan ekonomi global. Namun, Indonesia sebagai tuan rumah harus mampu menengahi dan mendudukkan aspek geopolitik ini, agar tidak melemahkan upaya pemulihan ekonomi yang sedang berjalan dan tidak merata.

“Yang dibahas semua itu, pertama terkait geopolitik ukraina. Terkait suasana geopolitik akan memengaruhi prospek perekonomian dunia. Untuk dapat merumuskan kata ini membutuhkan waktu karena ada beberapa negara ada tensi,” tuturnya.

Menurutnya, Indonesia selaku tuan rumah yang dipercaya dalam pagelaran Presidensi G20 tahun ini harus terus mampu memimpin, dalam menyatukan setiap perbedaan pandangan. Hal tersebut membutuhkan upaya yang keras dan tidak mudah.

“Karena bridging the gap dari suatu isu butuh waktu diskusi dari masing-masing negara. Bagaimana dengan concern dari masing-masing mereka, dan masukan kerangka bahwa ada good will dari semua pihak,” pungkasnya.

JawaPos.com – Kasus Covid-19 harian pada Jumat (18/2) bertambah 59.635 orang terkonfirmasi positif. Jumlah kasus harian selama empat hari ini, bahkan melebihi puncak varian Delta pada 15 Juli 2021, yakni 56 ribu kasus dalam sehari. Kini total sudah 5.089.637 orang tertular Covid-19 selama pandemi.

Kasus harian terdeteksi dari jumlah tes yang dilakukan masif yakni 501 ribu tes spesimen. Jumlah pasien suspek sebanyak 42.632 orang.

Sementara itu kasus aktif atau pasien positif yang masih membutuhkan perawatan medis terus bertambah naik pesat yakni 26.515 kasus. Kini total kasus aktif atau mereka yang membutuhkan perawatan atau masih sakit meroket jadi 496.383 orang.

Provinsi paling banyak konfirmasi kasus positif harian paling banyak disumbang oleh Jawa Barat 13.780 orang. DKI Jakarta 8.189 orang. Jawa Timur 8.037

Angka kematian juga pecah rekor sejak gelombang Omicron. Hari ini bertambah 216 jiwa, tertinggi selama varian Omicron muncul.

Paling banyak disumbang oleh Jawa Tengah 49 jiwa. DKI Jakarta 45 jiwa. Jawa Timur 36 jiwa.

Angka kesembuhan harian sebesar 32.904 orang sembuh per hari. Paling banyak pasien sembuh disumbang oleh DKI Jakarta 11.760 orang. Sehingga angka kumulatifnya bertambah melebihi 4,4 juta orang sembuh atau tepatnya 4.447.210 orang

Sementara positivity rate orang harian naik di angka 19,39 persen atau hampir 4 kalo batas WHO. Positivity rate orang mingguan (16-22 Januari 2022) di bawah angka 16,04 persen. Secara sebaran wilayah terdampak masih berada di 34 provinsi dan 510 kabupaten/kota.

JawaPos.com – Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur akan menerapkan konsep smart city modern yang berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia dan negara dunia. Hal ini akan menjadi sorotan dunia.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn) Pol Budi Gunawan mengatakan, Kota Nusantara adalah representasi masyarakat Indonesia yang berkembang lebih modern dengan tujuan masa depan bersama. Selain itu juga melambangkan berpikir jauh kedepan memanfaatkan teknologi yang efisien dan nyaman serta meneruskan warisan budaya Indonesia yang sangat luhur.

BG, sapaan akrab Budi Gunawan menilai IKN Nusantara akan membuat wajah Indonesia berbeda dengan sebelumnya. Dia yakin akan banyak hal positif yang diambil Indonesia dengan berpindahnya ibu kota negara.

“Konsep yang diusung akan berbeda. Letak geografis di IKN Nusantara memang perbukitan tapi akan diubah menjadi lebih indah dan hijau berkelanjutan. Akan ada tol, akan ada pembangunan gedung-gedung yang mengusung smart city disertai taman-taman hijau untuk rekreasi sekaligus penata air. Kita akan ubah menjadi kota modern,” ucap BG dalam keterangan tertulis, Jumat (18/2).

Bukan tanpa alasan, ibu kota baru di Penajam Paser Utara memang banyak bukit-bukit. Saat ini akses menuju ke lokasi tersebut dari Balikpapan harus ditempuh 2,5 jam perjalanan darat, namun nantinya hanya maksimal 1 jam. Untuk itu, pembangunan tol hingga transportasi umum yang memadai dengan konsep modern akan dibangun untuk menunjang IKN Nusantara.

“Di atas lahan seluas 256.000 hektare, IKN Nusantara akan dibangun dengan konsep modern, tapi juga tak menghilangkan esensi dari kota hutan. Pemerintah juga tidak akan menghilangkan kearifan lokal Kaltim,” imbuhnya.

BG menegaskan, pembangunan IKN Nusantara tidak akan berdampak negatif pada ekosistem teluk Balikpapan dan dampak negatif lain juga dimitigasi dengan baik. Dia memastikan pembangunan IKN Nusantara tidak menghilangkan keindahan alam dan budaya di Kalimantan Timur.

“Sebagian besar lahan IKN adalah hutan. 20 persen yang akan dibangun untuk ibu kota. Sisanya akan kita jaga. Justru ini akan perluas, kami perbaiki akan hutan yang rusak tidak mengalami ancaman banjir dan abrasi,” pungkasnya.

JawaPos.com – Plt Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Zulfikri Anas menjelaskan cara mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Pertama, guru harus mengenal siswanya terlebih dahulu.

Selanjutnya, guru perlu memetakan kompetensi siswa dalam bentuk portofolio. Pada hari pertama di tahun ajaran baru 2022/2023 nanti, sebaiknya guru tidak langsung menyampaikan materi tapi masuk dulu ke dunia anak untuk mengenal potensi dan pemahaman mereka.

Setelah guru mempunyai gambaran atau sebaran peta awal kemampuan anak, kemudian guru menyusun standar dari masing-masing kompetensi anak serta mulai mengkreasikan proses pembelajaran.

“Misalnya untuk perkalian, anak yang belum paham tentang perkalian bisa berkolaborasi dan beraktivitas dengan anak yang sudah bisa. Kadang anak lebih cepat paham jika belajar bersama temannya,” kata dia secara daring, Jumat (18/2).

Menurut Zulfikri, Kurikulum Merdeka sangat memungkinkan terciptanya iklim kolaborasi yang baik antar sesama siswa. “Anak-anak akan saling memahami, “Oh, saya lebih unggul di sini, kamu lebih unggul di situ. Mari kita saling berkolaborasi”,” jelasnya.

Terkait media pembelajaran, melalui Kurikulum Merdeka, peserta didik diberi kesempatan untuk bereksplorasi secara bijak dengan berbagai alat, termasuk media digital yang menunjang pembelajaran. Berbagai aplikasi digital yang berkembang sesuai tren, bisa dimanfatkan guru dan siswa untuk membuat konten pembelajaran yang menarik dan efektif.

“Di sini juga memungkin terciptanya kolaborasi tak hanya sesama guru atau sesame siswa saja namun juga antara guru dan siswa,” imbuhnya.

Dalam mendukung inovasi guru dalam pembelajaran, Kemendikbudristek juga telah menyediakan platform Merdeka Mengajar. “Tapi sebelum menerapkan, sekolah harus belajar dulu, memahami dulu, jangan tergesa-gesa memulainya hanya karena melihat orang lain yang sudah mulai lebih dulu,” tegas Zulfikri.

Ia mengimbau kepada satuan pendidikan untuk mempelajari bahan dan informasi di laman resmi Kemendikbudristek, maupun melalui saluran informasi di daerah baik dinas pendidikan, komunitas pengajar, guru, pengawas, dan organisasi/pegiat pendidikan.

“Pelatihan terbaik adalah tumbuh dari dalam diri sendiri. Jika selama ini kita tergantung pelatihan berantai, dari pusat, turun ke provinsi dan kabupaten/kota, akan mungkin terjadi distrorsi di mana ujungnya yang tersampaikan hanya teknis administrasi dan mekanistis saja,” pungkas dia.

JawaPos.com – Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo buka suara terkait dana program Jaminan Hari Tua (JHT) para pekerja yang tersimpan. Sepanjang tahun 2021, total dana program JHT mencapai Rp 372,5 triliun dengan hasil investasi Rp 24 triliun dan total iuran Rp 51 triliun.

Sementara, pembayaran klaim sebesar Rp 37 triliun yang sebagian besar ditutup dari hasil investasi. “Dana JHT dapat berkembang dengan baik dan tidak terganggu dengan pembayaran klaim,” kata Anggoro dalam keterangannya, Kamis (17/2).

Anggoro menambahkan, total dana JHT yang sebesar Rp 372,5 triliun tersebut dialokasikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. “Kami mengelola sangat berhati-hati dan ditempatkan pada instrumen yang terukur agar pengembangannya optimal,” tegasnya.

Anggoro merincikan, dana JHT tersebut ditempatkan beberapa instrumen investasi. Sebesar 65 persen dari total JHT tersebut di tempatkan di instrumen obligasi dan surat berharga, yang mana 92 persennya merupakan surat utang negara (SUN).

Kemudian sebesar 15 persen diinvestasikan di deposito, yang mana lebih dari 97 persennya di tempatkan di perbankan BUMN dan BPD.

Lalu, sebesar 12,5 persen ditempatkan di pasar saham yang didominasi oleh saham blue chip yang masuk kategori LQ45. Serta 7 persen diinvestasikan pada instrumen reksa dana yang berisi saham blue chip. Sisanya yang sebesar 0,5 persen diinvestasikan pada properti dan penyertaan langsung. ’’Dengan demikian portofolio investasi JHT ini aman dan likuid,” tegasnya. (*)

JawaPos.com – Partai Nasdem sudah mempersiapkan diri guna ikut serta untuk mencalonkan ‘jagoan’ yang akan diusungnya pada Pilpres 2024 mendatang.

Ketua DPP Partai Nasdem Saan Mustopa mengatakan, saat ini pihaknya tengah melirik tiga kepala daerah yang berpotensi bakal diusung di hajatan lima tahunan tersebut. Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Nasdem mempertimbangkan itu semua, kita mempertimbangkan Ganjar, Anies dan Ridwan Kamil,” ujar Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/2).

Wakil Ketua Komisi II DPR ini menuturkan, meskipun tiga kepala daerah tersebut bukanlah kader Partai Nasdem. Namun tiga tokoh ini memiliki kedekatan dengan partai besutan Surya Paloh ini.

“Pak Ridwan kami secara emosional dekat dengan Nasdem. Karena waktu jadi Gubernur pengusung utamanya kan NasDem. Komunikasi juga sangat baik. Bahkan orang mengindentikan Ridwan Kamil dengan Nasdem,” katanya.

Sementara untuk Anies Baswedan, Saan mengatakan Gubernur DKI Jakarta ini merupakan salah satu deklarator ormas Nasional Demokrat, sebelum Nasdem terbentuk menjadi sebuah partai politik.

Sehingga menurut Saan, Partai Nasdem akan terus menjalin komunikasi dengan tiga kepala daerah tersebut untuk Pilpres 2024.

“Anies kan deklarator punya kedekatan dengan Nasdem. Ganjar juga komunikasi bagus,” pungkasnya.

JawaPos.com – Lagu mars dan hymne ciptaan istri dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ardina Safitri tengah menjadi sorotan. Bukan mendapat pujian, lagu mars dan hymne itu justru tuai komentar negatif, karena dinilai memicu konflik kepentingan.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengkritisi hal tersebut. Menurut Kurnia, mars dan hymne yang baru saja dibuat KPK tidak akan menaikkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Serta juga tidak akan berkontribusi bagi kerja KPK, dan memperbaiki citra buruk KPK di mata masyarakat.

“Praktis itu sekadar kegiatan seremonial dan gimik belaka,” kata Kurnia dalam keterangannya, Kamis (17/2).

Kurnia membeberkan, kegiatan bersifat seremonial atau tidak penting, bukan kali pertama dilaksanakan oleh KPK. Sebelumnya, lembaga antirasuah juga sempat mengirimkan SMS mengatasnamakan Ketua KPK, Firli Bahuri, dengan pesan yang absurd.

Tak berhenti di sana, lanjut Kurnia, pada awal menjabat sebagai komisioner, Firli juga pernah memperlihatkan kemampuannya memasak nasi goreng. Bahkan, pada kesempatan lain, khususnya ketika Kementerian Sosial membagi-bagikan bansos kepada masyarakat, Ketua KPK pernah menemani mantan Menteri Sosial, Juliari P Batubara.

“Maka dari itu, sejak awal ICW sudah mengatakan bahwa kepemimpinan Firli Bahuri dkk, hanya dipenuhi dengan gimik dan kontroversi, ketimbang prestasi,” ungkap Kurnia.

Kurnia lantas mempertanyakan mengapa Ardina Safitri yang merupakan istri dari Ketua KPK dipilih sebagai pencipta lagu mars dan hymne KPK. Maka tidak heran, jika publik menduga adanya konflik kepentingan, dalam pembuatan mars dan hymne KPK tersebut.

“Sebagai Insan KPK, semestinya Firli menghindari setiap kegiatan yang berpotensi memiliki benturan kepentingan,” tegas Kurnia.

Terakhir, ICW menekankan kepada Firli agar memahami bahwa KPK adalah lembaga negara yang didanai oleh APBN dan dimiliki seutuhnya oleh seluruh masyarakat Indonesia.

“Jadi, jangan pernah beranggapan karena dirinya adalah Ketua KPK, maka lembaga antirasuah itu menjadi miliknya atau keluarganya,” cetus Kurnia.

Terpisah, Ketua KPK Firli Bahuri mengklaim, lagu mars dan hymne KPK akan semakin menambah kebanggaan. Karena setiap insan KPK dalam melaksanakan tugasnya dan selalu melayani bangsa, setiap saat bekerja dengan penuh semangat karena didorong oleh kecintaan pada Ibu Pertiwi.

“Lirik dalam lagu ini diharapkan bisa menjadi inspirasi seluruh insan KPK dalam bekerja dan menguatkan kecintaan kita pada bangsa Indonesia,” ucap Firli.

Sementara itu, Ardina menyampaikan rasa bangganya, melalui lagu Mars dan Hymne ini bisa ikut berkontribusi dalam tugas pemberantasan korupsi.

“Kebanggaan bagi seorang warga negara adalah bisa turut berbakti dan berkontribusi, sekecil apapun, sesederhana apapun, demi ikut memajukan dan menyejahterakan bangsanya, salah satunya melalui pemberantasan korupsi,” pungkas wanita yang karib disapa Dina.

JawaPos.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, program kartu Prakerja telah terbukti berdampak positif terhadap peningkatan kompetensi, produktivitas, bidang pekerjaan, kewirausahaan, dan pendapatan para penerimanya.

Menurutnya, program Kartu Prakerja juga berdampak positif untuk mendorong ketahanan pangan, ketahan finansial, serta menjadi bagian dari program inklusi keuangan selama pandemi Covid-19.

“Capaian tersebut memperlihatkan bahwa ini berhasil, Kartu Prakerja menjalankan kunci selama pandemi Covid-19, yaitu meningkatkan keterampilan dan menjaga daya beli masyarakat,” kata Airlangga dalam konferensi pers Kartu Prakerja secara virtual, Kamis (17/2).

Airlangga memaparkan, paket Kartu Prakerja yang berupa pelatihan dan insentif merupakan sebuah inovasi pemerintah dalam merespons secara cepat atas dampak pandemi Covid-19, sekaligus mencegah mereka yang kehilangan pekerjaan atau mereka yang memerlukan untuk merespons tantangan masa kini, termasuk disrupsi akibat digitalisasi.

Ia mengungkapkan, terdapat peningkatan nilai pretest dan postest dari peserta Kartu Prakerja. Jika sebelumnya nilai pretest menunjukkan 53, postestnya meningkat menjadi 68. Hal itu membuktikan terjadi peningkatan pengetahuan bagi para peserta Kartu Prakerja.

“Tentu saya berharap bahwa 11 juta alumni yang mengikuti dari seluruh Indonesia untuk terus belajar, untuk terus menambah pengetahuan, berlatih, mempraktikkan ilmu yang dipelajari agar tentunya bisa menjadi pekerja yang baik, atau tentunya menjadi wiraswasta yang dapat diandalkan,” tuturnya.

Pemerintah mencatat, sejak 11 April 2020, penerima Kartu Prakerja mencapai 11,4 juta dari 22 gelombang pendaftaran dan 87 persen penerimanya belum pernah mengikuti pelatihan sebelumnya. Hal itu membuat pelatihan Prakerja menjadi pengalaman pertama bagi mereka untuk melakukan pelatihan secara daring.

“Dan hasil feedback evaluasi yang diberikan mereka, mereka rata-rata mencapai 4,9 dari angka maksimum 5. Artinya, Kartu Prakerja sesuai dengan minat, kebutuhan, dan juga harapan daripada peserta program,” kata Airlangga.

Adapun program Prakerja gelombang 23 tahun ini memiliki kuota sebanyak 500 ribu orang untuk minggu pertama. Pemerintah akan memberikan keberpihakan untuk 220 kabupaten kota yang direncanakan untuk dilakukan penurunan kemiskinan ekstrim.

Selain itu, program Kartu Prakerja juga akan memberikan alokasi kepada 50 ribu pekerja migran, dan diharapkan dapat meningkatkan kompetensi calon pekerja migran Indonesia. Langkah ini akan memberikan jaminan dan memiliki komptensi sesuai kebutuhan pada calon pekerja migran Indonesia pada saat bekerja di negara tujuan masing-masing.

Airlangga mengajak masyarakat untuk dapat memanfaat Kartu Prakerja dengan maksimal, agar dapat keluar dari pandemi dan bersama-sama memulihkan perekonomian. “Semoga Program Kartu Prakerja ini bisa betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat dan membawa kita keluar dari pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian masyarakat,” urainya. (*)

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi kini telah memiliki lagu mars dan hymne KPK. Dua lagu tersebut merupakan ciptaan istri dari Ketua KPK Firli Bahuri, Ardina Safitri. Kedua lagu tersebut juga telah terdaftar ke dalam Surat Pencatatan Ciptaan Lagu pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, lagu Mars dan Hymne KPK ini akan semakin menambah kebanggaan. Karena setiap insan KPK dalam melaksanakan tugasnya dan selalu  melayani bangsa, setiap saat bekerja dengan penuh semangat karena didorong oleh kecintaan kepada Ibu Pertiwi.

’’Lirik dalam lagu ini diharapkan bisa menjadi inspirasi seluruh insan KPK dalam bekerja dan menguatkan kecintaan kita pada bangsa Indonesia,” kata Firli dalam keterangannya, Kamis (17/2).

Dalam kesempatan yang sama, Ardina Safitri menyampaikan rasa bangganya, karena melalui lagu Mars dan Hymne KPK bisa ikut berkontribusi dalam tugas pemberantasan korupsi. ’’Kebanggaan bagi seorang warga negara adalah bisa turut berbakti dan berkontribusi, sekecil apapun, sesederhana apapun, demi ikut memajukan dan menyejahterakan bangsanya, salah satunya melalui pemberantasan korupsi,” ucap perempuan yang biasa disapa Dina itu.

Adapun lirik lagu Mars dan Hymne KPK itu seperti berikut ini:

Mars KPK

(Ciptaan Ardina Safitri)

Kami hadir emban amanat rakyat

Bertanggungjawab komitmen yang kuat

Untuk menjaga citra dan martabat

Menuju bangsa adil berdaulat

*)

Tumbuh kesadaran dalam bekerja (bekerja)

Insan komisi bertugas dengan ikhlas

Bakti kami untuk Indonesia

KPK bergerak

Melangkah dengan cinta bangsa

Satu harapan satu tujuan

Untuk Indonesia berwibawa

Untuk Indonesia jaya

Takkan menyerah untuk berbakti

Kobarkan semangat mengukir prestasi

Untuk Indonesia bebas dari korupsi

KPK mengabdi untuk negeri

Kembali ke *)

Hymne KPK

(Ciptaan Ardina Safitri)

Meraih asa

Dengan segenap jiwa raga

Jalankan amanah demi negara yang jaya

Pancasila

Undang-undang Dasar 45

Sbagai pedoman kita untuk melangkah bersama

Dengan hati nurani

Yang tulus dan ikhlas

Untuk bangsa, Indonesia

Tegakkan keadilan

*)

Tak akan menyerah untuk berbakti

Selalu kobarkan smangat tuk ukir prestasi

Kami KPK berjanji

Mengabdi tuk negeri

Agar bebas dari korupsi

Kembali ke *)