Tag: arpratama

JawaPos.com – Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengaku menerima sejumlah instruksi dari Presiden Joko Widodo saat mantan Gubernur DKI Jakarta itu pulang ke Solo sejak Jumat (17/12). Salah satunya terkait antisipasi Solo terhadap varian Covid-19 Omicron yang mulai meneror Indonesia.

“Ya ada beberapa instruksi, salah satunya penanganan Covid-19 di Kota Solo,” kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (18/12), dikutip dari Antara.

Selain itu, ia juga menerima arahan terkait pemulihan ekonomi dan proyek pembangunan fisik di kota itu.

Terkait dengan kepulangan Presiden Jokowi ke Solo, ia mengaku hanya bertemu sebentar.

“Iya, jemput Ethes (putra Gibran) diajak ke Jogja. Sampai Sumber sekitar jam 7 (19.00 WIB) habis Maghrib,” katanya.

Sementara itu, terkait dengan upayanya dalam penanganan Covid-19 menyusul sudah masuknya varian Omicron ke Indonesia, pihaknya hingga saat ini terus melakukan pengawasan.

“Iya, (persiapannya) sama varian Delta kemarin. Bedanya kalau sekarang alatnya siap semua, mungkin kita paling siap,” katanya.

Ia membandingkan saat memuncaknya varian Delta di Indonesia, vaksinasi di Kota Solo masih rendah serta terjadi kelangkaan obat dan oksigen untuk penanganan pasien positif COVID-19.

“Vaksinasinya belum tinggi, terjadinya kelangkaan obat, kelangkaan oksigen. Kalau sekarang siap, warga juga ,aware (peduli) dalam menghadapi pandemi,” katanya.

JawaPos.com – Pemerintah senantiasa memprioritaskan kesehatan masyarakat dalam penyelenggaraan agenda-agenda acara besar nasional di tengah pandemi Covid-19. Hal ini dapat terlihat dalam penyelenggaran event PON di Papua, WSBK di Mandalika, dan forum internasional G20 yang digelar dengan tetap menaati disiplin protokol kesehatan yang ketat.

Jelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-34 yang perhelatannya akan digelar pada 22-23 Desember 2021, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite PC-PEN memimpin langsung Rapat Koordinasi yang membahas persiapan acara. Rapat ini dilakukan bersama beberapa Menteri, Panglima TNI, Kepala Polri, Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU), Gubernur lampung, dan Ketua Panitia Muktamar NU ke-34 secara virtual, pada hari Sabtu (18/12).

“Rapat ini diselenggarakan untuk mengecek persiapan dalam penyelenggaraan Muktamar NU ke-34, yang akan diselenggarakan secara hybrid di Lampung. Asesmen situasi pandemi Provinsi Lampung sudah berada di Level 1,” ujar Airlangga dalam keterangannya.

Pada Rapat Koordinasi ini, pihak Panitia menjelaskan secara lengkap mengenai strategi Pra- Muktamar (mulai proses Registrasi secara online, sampai proses edukasi penerapan Protokol Kesehatan), penerapan standar tata laksana Protokol Kesehatan pada Saat Muktamar dan monitoring Pasca Muktamar, yang dikoordinasikan semuanya oleh pihak Panitia Nasional Muktamar NU ke-34.

Selanjutnya, dalam Rapat Koordinasi tersebut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyampaikan bahwa untuk memproteksi masyarakat, capaian vaksinasi di Provinsi Lampung harus terus ditingkatkan agar sesuai dengan target. Terutama di wilayah-wilayah tempat penyelenggaraan acara.

Lampung Tengah sebagai lokasi penyelenggaraan acara, capaian Dosis-1 baru sebesar 61,49 persen. Lalu akan dilakukan akselerasi untuk bisa mencapai 70 persen dengan dukungan penuh dari Panitia bersama dengan TNI dan Polri.

Selain itu, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan bahwa panitia perlu memastikan jumlah peserta yang akan hadir di Muktamar sesuai dengan jumlah undangan dan memastikan protokol penyelenggaraan acara. Mengingat gelaran Muktamar NU ke-34 tidak hanya sebagai acara pertemuan biasa, tetapi juga sekaligus sebagai ajang silaturahmi seluruh warga NU.

Untuk mengantisipasi kehadiran rombongan lain di luar undangan, Menko Airlangga mengatakan Jika ada Rombongan lain yang tetap hadir, bisa dilakukan pengaturan agar tidak masuk ke lokasi acara pembukaan. “Namun disediakan lokasi lain yang difasilitasi dengan layar agar tetap bisa menyaksikan secara langsung. Untuk itu, kanalisasi dan pengaturan sangat diperlukan,” tegas Airlangga.

Menanggapi hal tersebut, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Asops Kapolri Irjen Imam Sugianto menyatakan siap untuk membantu sepenuhnya pengaturan seluruh kegiatan dan acara dalam penyelenggaraan Muktamar NU ke-34 ini, mulai percepatan vaksinasi, sampai menjaga ketertiban dan keamanan acara.

Pada kesempatan tersebut, pihak PBNU yang diwakili oleh Muhammad Nuh menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah, atas semua perhatian dan seluruh dukungan yang diberikan secara langsung dalam mengkoordinasikan persiapan gelaran Muktamar NU yang digelar setiap lima tahun sekali.

Pihak PBNU dan khususnya Panitia Nasional Muktamar NU ke-34, sangat terbuka untuk berkoordinasi secara penuh dengan Pemerintah Pusat, Daerah dan TNI/ Polri, agar seluruh rangkaian acara Muktamar bisa digelar dengan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Turut hadir dalam Rapat Koordinasi tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Gubernur Lampung yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, serta Menteri Dalam Negeri yang diwakili Dirjen Politik dan PUM Kemendagri.

JawaPos.com – Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta. Saat dikonfirmasi, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet membenarkan bahwa Harry Azhar Azis telah meninggal dunia.

“Benar, beliau meninggal dunia,” ujar Bamsoet saat dikonfirmasi, Sabtu (18/12).

Sementara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan duka cita atas meninggalnya Harry Azhar Azis. Semoga segala amal Harry Azhar di dunia bisa diterima di akhirat.

“Innalilahi wa inailaihi rajiun. Telah wafat pada hari ini Bapak Harry Azhar Azis mantan Ketua BPK, mantan anggota DPR RI. Semoga diterima semua amal baiknya, diampuni segala dosanya, dan mendapat surga-Nya,” ucap Mahfud melalui akun Twitter miliknya @mohmahfudmd.

Almarhum tercatat sebagai ketua sejak 21 Oktober 2014 hingga 21 April 2019. Saat ini Harry Azhar masih menjabat sebagai Anggota V/Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara V, untuk periode 2019-2024.

Karier Harry Azhar dimulai dari dunia politik, yakni menjadi kader Partai Golkar. Saat duduk sebagai anggota DPR, juga pernah memimpin Komisi XI sebagai wakil ketua.

JawaPos.com – Jelang periode Natal dan Tahun Baru 2022 (Nataru) serta ancaman penyebaran Omicron di Indonesia, pemerintah meningkatkan upaya skrining dan monitoring pelaku perjalanan untuk meminimalisasi potensi penyebaran kasus. Upaya ini melalui penyesuaian kebijakan karantina yang sesuai Surat Edaran Satgas No. 25 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito mengatakan, terdapat beberapa hal terkait kewajiban karantina yang berlaku di Indonesia bagi pelaku perjalanan internasional. Pemerintah memastikan ketersediaan tempat bagi pelaku perjalanan internasional.

“Masih ada 2 tower (4 dan 7) yang masih bisa menerima pelaku perjalanan internasional. Selanjutnya bila penuh diarahkan ke Rusun Nagrak yang sudah mulai berfungsi hari ini,” kata Wiku saat dihubungi oleh JawaPos.com, Sabtu (18/12).

Wiku menjabarkan, jenis karantina pelaku perjalanan internasional berdasarkan skema pembiayaan dibagi menjadi dua. Yaitu yang ditanggung pemerintah dan skema pembiayaan mandiri. Untuk pembiayaan yang ditanggung pemerintah diantaranya pekerja migran Indonesia (PMI), pelajar atau mahasiswa yang telah menamatkan studinya di luar negeri dan pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas di luar negeri.

Sedangkan warga negara di luar kategori tersebut dan warga negara asing (WNA) termasuk diplomat asing diluar kepala perwakilan asing dan keluarganya, wajib menanggung secara pribadi untuk biaya wajib karantina sesuai durasi yang diwajibkan berdasarkan asal negara kedatangannya.

“Pemerintah menjamin tidak ada pelaku perjalanan yang terbengkalai. Hal ini dengan mewajibkan pelaku perjalanan internasional yang tidak ditanggung biaya karantinanya difasilitas terpusat, wajib menunjukkan bukti konfirmasi pembayaran atas pemesanan tempat akomodasi karantina dari penyedia akomodasi selama menetap di Indonesia,” jelasnya.

Kedua, jenis karantina pelaku perjalanan internasional berdasarkan tempat pelaksanaannya dibagi menjadi dua. Diantarannya, karantina terpusat dan karantina Mandiri. Untuk fasilitas terpusat, Pemerintah menyediakan fasilitas seperti Wisma Atlet Pademangan, Wisma Atlet Kemayoran. Fasilitas ini diperuntukkan khusus bagi PMI, mahasiswa dan ASN.

Serta wisma lainnya dan 105 Hotel rujukan lainnya yang atas kerjasama dengan PHRI dapat memenuhi standar CHSE yaitu kebersihan, kesehatan, keamanan dan kelestarian lingkungan. Untuk daftarnya, dapat diakses bersama di alamat : https://quarantinehotelsjakarta.com.

Sedangkan fasilitas karantina mandiri adalah fasilitas di luar rujukan pemerintah atau kepemilikan pribadi atau instansi tertentu yang telah memenuhi standar. “Perlu ditekankan bahwa pihak yang diizinkan untuk melakukan karantina di fasilitas mandiri ialah pejabat Indonesia setingkat Eselon 1 keatas yang baru saja menyelesaikan tugas kedinasan dan diskresi berlaku secara individual,” ungkapnya.

Wiku menuturkan, untuk fasilitas karantina mandiri harus memiliki kamar tidur dan kamar mandi tersendiri untuk setiap individu pelaku perjalanan internasional. Lalu, menjamin prosedur karantina tetap berjalan sesuai prosedur seperti meminimalisir kontak saat distribusi makanan atau kegiatan makan, mencegah kontak fisik dengan pelaku perjalanan lain yang sedang melakukan karantina maupun individu lainnya.

Fasilitas harus dilengkapi dengan petugas karantina yang wajib melaporkan kepada petugas KKP di area wilayahnya. Serta tetap menjalankan tes RT-PCR kedua pada hari ke-9 karantina, dan wajib melaporkan hasil tes RT-PCR kepada petugas KKP di area wilayahnya.

Ketiga, aturan beberapa diskresi karantina dengan syarat mengajukan 3 hari minimal sebelum kedatangan kepada Satgas Covid-19 Nasional, serta kesepakatan antara kementerian atau lembaga terkait.

“Diantaranya pemberlakuan terlepas dari kewajiban karantina kepada WNI yang berada dalam keadaan mendesak seperti memiliki kondisi kesehatan mendesak yang mengancam nyawa atau kedukaan karena anggota keluarga inti meninggal dunia,” ucapnya.

Selanjutnya diskresi bagi WNA yang masuk kategori pemegang visa diplomatik dan visa dinas, pejabat setingkat menteri ke atas beserta rombongan yang melakukan kunjungan resmi kenegaraan, pelaku perjalanan yang masuk melalui skema travel corridor arangement, delegasi negara anggota G20, dan pelaku perjalanan yang merupakan orang terhormat atau honorable person dan orang terpandang atau distinguish person.

Walaupun mendapatkan keringanan pembebasan wajib karantina, pihak-pihak tersebut wajib menjalankan protokol kesehatan ketat termasuk menerapkan sistem bubble khususnya bagi WNA yang dikecualikan. Pengurangan durasi karantina di fasilitas karantina mandiri dapat diajukan oleh pejabat dalam negeri setingkat Eselon 1 keatas berdasarkan pertimbangan dinas atau khusus. Pemberian izin ini, wajib disertai dengan kepatuhan protokol kesehatan ketat.

Pada prinsipnya ketetapan ini adalah bentuk upaya pemerintah menjaga kestabilan negara. Pemerintah berupaya keras tetap mewadahi berbagai kegiatan dan kepentingan kenegaraan walaupun berada di dalam kondisi serba terbatas dalam pandemi Covid-19.

“Kebijakan pengendalian Covid-19 ini dimutakhirkan dengan mempertimbangkan banyak aspek agar dapat melindungi masyarakat sebaik-baiknya. Saya harapkan semua elemen masyarakat juga dapat turut mengawasi implementasi kebijakan ini sebagai upaya proses check and balance,” pungkasnya.

JawaPos.com – Kasus aktif Covid-19 bertambah 6 orang pada Sabtu (18/12). Kasus aktif adalah pasien positif yang masih membutuhkan perawatan medis. Kini totalnya menjadi 4.918 kasus.

Sementara jumlah kasus terkonfirmasi positif bertambah 232 kasus dalam sehari. Jumlah itu terdeteksi dari 312 ribu spesimen. Kini total sudah 4.260.380 orang terinfeksi Covid-19.

DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kasus harian terbanyak yakni 74 kasus. Disusul Jawa Barat 40 kasus, Jawa Timur 20 kasus.

Angka kesembuhan harian bertambah mencapai 214 orang sembuh per hari. Adanya penambahan hari ini meningkatkan angka kumulatif kesembuhan hingga menembus angka 4 jutaan orang sembuh atau tepatnya 4.111.464 orang.

Pasien meninggal juga bertambah lagi sebanyak 12 jiwa. Kini kumulatifnya mencapai 143.998 jiwa. Jumlah pasien suspek sebanyak 4.703 kasus.

Positivity rate orang harian di bawah 1 persen. Ada 28 provinsi dengan kasus di bawah 10 kasus. Secara sebaran wilayah terdampak masih berada di 34 provinsi dan 510 kabupaten/kota.

JawaPos.com – Sehari pasca diumumkannya kasus Covid-19 varian Omicron, kasus aktif bertambah 79 orang pada Jumat (17/12). Kasus aktif adalah pasien positif yang masih membutuhkan perawatan medis. Kini totalnya menjadi 4.912 kasus.

Sementara jumlah kasus terkonfirmasi positif bertambah 291 kasus dalam sehari, Jumat (17/12). Jumlah itu terdeteksi dari 308 ribu spesimen. Kini total sudah 4.260.148 orang terinfeksi Covid-19.

Kepulauan Riau menjadi provinsi dengan kasus harian terbanyak yakni 70 kasus. Disusul Jawa Barat 51 kasus, dan DKI Jakarta 38 kasus.

Angka kesembuhan harian bertambah mencapai 205 orang sembuh per hari. Adanya penambahan hari ini meningkatkan angka kumulatif kesembuhan hingga menembus angka 4 jutaan orang atau tepatnya 4.111.250 orang.

Di samping itu, pasien meninggal juga bertambah lagi sebanyak 7 jiwa. Dan kini kumulatifnya mencapai 143.986 jiwa. Jumlah pasien suspek sebanyak 4.930 kasus.

Positivity rate orang harian di bawah 1 persen. Ada 28 provinsi dengan kasus di bawah 10 kasus. Secara sebaran wilayah terdampak masih berada di 34 provinsi dan 510 kabupaten/kota.

JawaPos.com – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI), Prabowo Subianto kembali diberikan kepercayaan dan amanah untuk memimpin Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI).

Keterpilihan Prabowo Subianto berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) XV PB IPSI dengan tema “Indonesia Maju, Pencak Silat Menuju Olimpiade” di Hotel Aston, Sentul, Bogor, 15-18 Desember 2021.

Dalam sambutannya Prabowo Subianto yang juga ketua mengaku IPSI kedepan masih memiliki pekerjaan berat, namun dia tetap yakin dengan semangat Pencak Silat akan mengangkat harga diri bangsa.

“Kita ingin membawa Pencak Silat ke olimpiade, untuk itu kita sangat butuh dukungan dari seluruh pihak,Sedikit demi sedikit, Pencak Silat dilirik, digandrungi, dipelajari bangsa lain. Kalau benar kita mau mengangkat Pencak Silat ke tingkat dunia, kita harus kerja keras dan harus berbuat lebih. Kalau kita mau kuat di dunia, kita harus belajar dari siapapun,” kata Prabowo Subianto dalam keterangannya, Jumat (17/12).

Prabowo menegaskan, bahwa IPSI adalah bagian dari Indonesia, keluarga besar nusantara, keluarga besar Indonesia, sehingga IPSI akan terus berbuat yang bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memiliki perhatian yang besar terhadap Pencak Silat olehnya itu dihadapan peserta Munas dia menyampaikan apresiasi dan terimakasih.

“Dan terutama kami sampaikan juga terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atas perhatian yang besar kepada dunia pencak silat,” katanya.

“Kita juga mengucapkan terima kasih, kepada semua gubernur dan semua bupati atas dukungan mereka kepada kehidupan dan pembinaan Pencak Silat,” sambungnya.

Kemudian Prabowo Subianto kembali mengingatkan semangat Pencak Silat sebagai budaya bangsa, jadi tidak ada lagi yang menganggap bahwa Pencak Silat itu hanya sekadar olahraga.

“Pencak Silat adalah Olah Yudha. Kalau dalam bahasa Inggris disebut Martial Arts, martial artinya Yudha, kemiliteran. Karena bagaimanapun survival bangsa dari sejak ribuan tahun, terletak dalam kemampuan bangsa itu untuk membela dirinya,” paparnya

“Di sinilah tugas Pencak Silat dari pendahulu-pendahulu kita, bahwa melalui Pencak Silat kita didik akhlak, kepribadian, jiwa dan raga. Olahraga juga, jiwa (budaya, kepribadian),” pungkasnya.

JawaPos.com – Keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal masih menjadi pekerjaan rumah Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB). Berbagai upaya dilakukan untuk menekannya, termasuk menjalin MoU (memorandum of understanding) dengan kabupaten/kota terkait perlindungan PMI.

Hanya, seperti dilansir Lombok Post, sampai saat ini kesepakatan itu baru sebatas di atas kertas. Belum mampu membendung keberangkatan warga NTB untuk bekerja ke luar negeri secara ilegal.

Cerita pilu mereka yang meninggal saat hendak memasuki Malaysia bahkan terjadi hanya dalam rentang waktu dua pekan Desember tahun ini. Pada Sabtu (4/12) dua pekan lalu, tiga jenazah PMI asal NTB ditemukan terdampar di perairan timur Semenanjung sekitar Mersing dan Tanjung Bedil, Johor. Seluruhnya berasal dari Lombok Tengah.

Mereka menumpang kapal laut dari sekitar perairan Kepulauan Riau. Kemudian, 500 meter sebelum garis pantai, seluruh penumpang dipaksa terjun dan berenang menuju pantai. Ketiga korban tersebut meninggal diduga kelelahan dan tidak mampu berenang.

Kemudian, Rabu (15/12), kapal yang membawa sekitar 50 WNI yang oleh pihak Malaysia disebut berasal dari Lombok karam di perairan Johor. Korban meninggal berjatuhan dan sebagian lainnya belum ditemukan.

Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, hampir 90 persen PMI yang menjadi korban kekerasan atau bahkan hingga meninggal dunia berangkat secara tidak prosedural. ”Makanya, tidak boleh lagi ke depan begini. Berangkat unprocedural,” kata Rohmi.

MoU provinsi dengan kabupaten/kota diharapkan bisa menggerakkan aparatur desa maupun dusun untuk lebih proaktif. Memberikan pelindungan kepada warga desa yang ingin menjadi PMI. ”Bahkan, Kadus atau Kades akan dapat sanksi, kalau ada palsukan data,” tegasnya.

Sejauh ini, Malaysia masih menutup pintu untuk pekerja. Namun, masih banyak PMI, terutama dari NTB, yang mencoba masuk.