Blog

JawaPos.com – Satgas Covid-19 menyampaikan update kasus penularan virus korona hari ini. Per Selasa (30/11), terdapat 297 kasus terkonfirmasi positif.

Sementara jumlah spesiem yang dites hari ini 294 ribu. Dengan pertambahan kasus tersebut, maka 4.256.409 orang yang telah terinfeksi Covid-19 di Tanah Air.

Untuk angka kematian Covid-19 hari ini bertambah 11 jiwa. Ditotal, angka meninggal dunia akibat Covid-19 sejak 19 sejak Maret 2020 mencapai 143.830 jiwa.

Kasus meninggal harian di Jawa Barat dan Jawa Timur masing-masing 3 jiwa. Selain itu, di Bali, Riau, Lampung, Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat masing-masing 1 kasus kematian.

Sementara itu, kasus aktif turun sebanyak 38 orang sehari. Jumlah pasien aktif kini sebanyak 7.922 orang. Jumlah kasus positif tertinggi harian terjadi di Jawa Barat dengan 68 kasus.

Kemudian, sebanyak 4.608 orang masih ditetapkan sebagai suspek daripada terduga Covid-19. Dengan angka positivity rate mencapai di bawah 1 persen.

Terkait dengan kesembuhan harian, bertambah menjasi 324 orang. Dengan begitu total sudah 4.104.657 orang yang sembuh dari Covid-19.

Sudah 510 kabupaten kota terdampak Covid-19. Ada 20 provinsi di bawah 10 kasus. Dan ada 7 provinsi dengan nol kasus Covid-19.

JawaPos.com – Tren kenaikan kasus Covid-19 dilaporkan mulai melonjak di beberapa negara. Ini menjadi sinyal bagi dunia, termasuk Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan di pintu masuk negara, baik darat, laut maupun udara terutama menjelang Nataru 2021.

Pemerintah mempelajari kenaikan kasus naik signifikan pascalibur panjang. Sebab, saat momen tersebut, terjadi mobilitas dan interaksi yang tinggi antar masyarakat.

Guna menekan penularan kasus yang kian meluas, mulai 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022, pemerintah mulai memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di seluruh Indonesia.

”Semua kejadian kasus di negara-negara luar negeri ini kita pelajari dan awasi dengan ketat dan kita laporkan ke Bapak Presiden. Kami juga mengamati situasi pandemi di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, semuanya masih baik jadi kita tidak perlu khawatir tetapi kita memonitor yang memiliki potensi kenaikan,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya, Selasa (30/11).

Dari hasil pengamatan, lanjut Budi, dilaporkan total 19 kabupaten/kota mengalami kenaikan kasus dengan lama waktu yang berbeda-beda. Dua daerah yakni Fak-Fak dan Purbalingga dalam kurun waktu 4 minggu berturut-turut ada kenaikan kasus terkonfirmasi.

Selanjutnya ada Lampung Utara yang sudah naik 3 minggu berturut-turut, dan 16 kota yang dua minggu naik. Kendati presentasenya kecil, monitoring terus dilakukan agar tidak terjadi ledakan kasus.

”Walaupun jumlahnya masih kecil, positivity rate dan BOR rumah sakit masih rendah, tapi kita mengikuti daerah-daerah ini agar jangan sampai kita terlambat kalau ada kenaikan,” terangnya.

Menurut Budi, kenaikan ini salah satunya dipicu menurunnya kemampuan testing dan tracing terhadap kontak erat kasus terkonfirmasi serta berkurangnya kesadaran masyarakat menerapkan prokes 5M.

”Kita juga memperhatikan mengenai kota-kota tersebut apa yang harus diperbaiki, yaitu tracing dan testingnya. Testing harus dilakukan terhadap orang-orang kontak erat hasil dari tracing. Kami melihat kota-kota yang ada kenaikan, disiplin untuk tracing dan testingnya sangat rendah,” terang Budi.

Merespons hal ini, Budi meminta kepala daerah agar memperkuat 3T (Testing, Tracing dan Treatment), menegakkan protokol kesehatan 5M dan menggenjot cakupan vaksinasi terutama pada kelompok-kelompok yang rentan terpapar Covid-19.

Terkait dengan vaksinasi, per 26 November 2021 pemerintah telah menyuntikkan 231,8 juta dosis vaksin Covid-19 dengan rincian 137,5 juta orang menerima dosis pertama, 93,1 juta orang telah mendapatkan dosis kedua, dan 1,2 juta tenaga kesehatan sudah menerima vaksin dosis ketiga (booster).

Dalam tiga minggu terakhir, laju vaksinasi mengalami penurunan. Hal ini salah satunya disebabkan adanya ketakutan masyarakat menggunakan vaksin yang tersedia terutama vaksin dengan platform mRNA.

Oleh karena itu, Budi meminta masyarakat untuk segera vaksinasi Covis-19. Dia mengimbau masyarakat tidak perlu ragu dengan vaksin yang ada.

”Tidak usah khawatir vaksin ini terbukti aman, jangan sampai apa yang terjadi di Eropa terjadi di Indonesia,” pungkasnya.

JawaPos.com – Sebanyak empat warga Desa Maradapan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia akibat terdampak pergerakan tanah yang terjadi pada Senin (29/11) kemarin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Selatan menyebut, fenomena pergerakan tanah itu terjadi setelah sebelumnya hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut.

“Pendataan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan per Selasa (30/11) pukul 19.15 WIB, sebanyak 125 warga terpaksa harus mengungsi di Kantor Desa Maradapan, setelah 32 rumah yang mereka tinggali mengalami kerusakan akibat terdampak pergerakan tanah,” kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangannya, Selasa (30/11).

Sebagai upaya percepatan penanganan pergerakan tanah, lanjut Muhari, BPBD Kalimantan Selatan bersama unsur TNI, Polri, Basarnas, Tagana, lintas instansi terkait, media dan relawan telah berangkat menuju lokasi kejadian menggunakan kapal milik TNI AL dari Lanal Kotabaru.

Pada operasi itu, kata Muhari, tim gabungan juga membawa bantuan logistik dan peralatan yang dibutuhkan untuk kaji cepat, pendataan, evakuasi dan penanganan lebih lanjut.

“Adapun dalam upaya penanganan itu terdapat kendala yakni terbatasnya sinyal telekomunikasi dan akses untuk menuju lokasi hanya dapat ditempuh melalui transportasi air dengan memakan waktu kurang lebih 7 sampai 13 jam,” ungkap Muhari.

Guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, BPBD Kalimantan Selatan mengimbau kepada warga terdampak untuk tidak kembali ke rumah masing-masing, mengingat kondisi di lokasi tersebut masih berpotensi terjadi pergerakan tanah susulan.

“Di samping itu, informasi prakiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG menyebut bahwa hujan dengan intensitas tinggi masih berpotensi terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan dan sekitarnya,” pungkasnya.

JawaPos.com – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan, walaupun tingkat positivity rate Indonesia senantiasa stabil di bawah 1 persen dengan rasio angka kesembuhan mencapai lebih dari 96 persen dan menjadikan pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia menjadi salah satu yang terbaik di dunia, namun semua pihak harus tetap waspada. Mengingat banyak negara dunia masih berjibaku menghadapi gelombang ketiga, bahkan gelombang kelima, pandemi Covid-19.

Tercatat pada 24 November 2021, dalam sehari lebih dari 30 ribu kasus baru ditemukan di Perancis dan lebih dari 40 ribu di Inggris. Kondisi di Jerman lebih mengkhawatirkan dengan angka kematian mencapai lebih dari 100 ribu kasus, dan perkiraan jumlah kasus harian mencapai 50 ribu kasus.

Terlebih saat ini Organisasi Kesehatan Dunia/WHO telah mengumumkan varian baru SARS-CoV-2 B.1.1.529, yang dikenal dengan Omicron, pertama kali dilaporkan ke WHO dari Afrika Selatan pada 24 November 2021. WHO Menggolongkannya sebagai varian yang harus diwaspadai karena memiliki banyak mutasi yang diantaranya bisa memicu infeksi ulang.

“Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga pandemi Covid-19 di Indonesia, sebagai bagian dari bela negara, antara lain membatasi mobilitas WNA dan WNI yang datang ke Indonesia, terutama dari negara yang sedang mengalami lonjakan kasus. Membatasi PPKM mikro secara selektif, berdasarkan tingkat resiko zonasi. Meneruskan program vaksinasi, dan tidak boleh bosan mentaati protokol kesehatan serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS),” ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, secara virtual dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (29/11/21).

Turut hadir jajaran rektorat UIN Maulana Malik Ibrahim, antara lain Rektor Prof. Dr. M. Zainuddin, Dekan Fakultas Syariah Dr. Sudirman, serta Kepala Program Studi Hukum Tata Negara Musleh Harry.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, pademi Covid-19 tidak hanya membuat rentan terpapar virus yang merusak imunitas jasmani, tetapi juga rentan terpapar virus ideologi yang berpotensi merusak imunitas jati diri dan karakter kebangsaan. Karenanya, selain menggencarkan vaksinasi Covid-19, MPR RI bersama pemerintah juga menggencarkan vaksinasi ideologi melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.

“Empat Pilar MPR tersebut adalah Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral serta alat pemersatu bangsa; Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional; Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai konsensus yang harus dijunjung tinggi serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu bangsa,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, vaksinasi ideologi juga bisa menguatkan mental dan karakter kebangsaan agar bisa tetap tegar dan kuat melewati masa-masa sulit pandemi Covid-19. Sekaligus agar tidak terjerumus oleh berbagai pengaruh buruk globalisasi dan dinamika zaman. Bahkan di negara-negara yang lebih maju dan modern, pendidikan karakter tetap diselenggarakan dengan berbagai metode dan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing negara.

“Di Amerika yang liberal dan sekuler pun, dikenal program positive behavior support yang ditujukan untuk mendidik karakter siswa dengan membudayakan perilaku positif. Di Finlandia, dengan sistem pendidikan yang diakui sebagai yang terbaik di dunia, tidak dikenal sistem rangking maupun standar angka-angka dalam ujian nasional, melainkan bersandar pada standar etika perilaku moral secara nasional. Bahkan pendidikan karakter tidak hanya diberikan kepada anak-anak, tetapi juga kepada pasangan yang akan menjadi orang tua,” terang Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, sementara di Indonesia, jika merujuk pemikiran tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, beliau memaknai pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (karakter), bukan semata pikiran (intelektualitas). Karena pada dasarnya, pendidikan adalah proses pembangunan manusia seutuhnya, yang menyentuh segenap aspek dan dimensi kemanusiaan.

“Seiring perkembangan dan dinamika zaman, kita dapat merasakan adanya fenomena dan kecenderungan semakin melemahnya wawasan kebangsaan. Karenanya pendidikan karakter bangsa dan wawasan kebangsaan harus selalu menjadi bagian penting dalam program pembangunan setiap periode pemerintahan,” pungkas Bamsoet.

JawaPos.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo meminta kepada semua komponen bangsa untuk membangkitkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan mudik pada libur Natal dan Tahun Baru 2022.

“Keputusan larangan mudik itu sudah baik. Keputusan itu merupakan bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat. Tapi saya harus sampaikan, aturan tersebut tidak akan cukup jika tidak disertai dengan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk tidak mudik,” ujar Rahmad kepada wartawan, Senin (29/11).

Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengingatkan kembali kejadian tragis pada saat dan seusai Lebaran 2021 lalu. Kala itu, kata Rahmad, pemerintah sudah menerapkan aturan larangan mudik. Namun kenyataanya banyak masyarakat yang masih nekat mudik.

“Nah, masyarakat perlu kita ingatkan agar berkaca pada situasi usai Lebaran pada bulan Juli 2021 lalu, di mana ribuan orang yang meninggal setiap hari, rumah sakit pun nyaris lumpuh. Tentu kita tidak mau kejadian memilukan usai Lebaran lalu terulang ditahun baru nanti. Karena itu kesadaran untuk tidak mudik dihari libur Natal dan Tahun Baru ini harus terus disosialisasikan dan digelorakan,” katanya.

Lebih jauh, Rahmad mengatakan, untuk menghadapi ancaman virus korona, termasuk menghalau kemungkinan masuknya gelombang ketiga, tidakakan berjalan efektif jika hanya dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah dengan seperangkat aturan, termasuk kerjasama TNI, Polri tidak akan sanggup mengawasi kalau memang kesadaran masyarakat untuk tidak mudik belum tumbuh.

“Artinya, kita bisa mengendalikan Covid-19 dan mengubah pandemi jadi endemi jika semua elemen bangsa, termask masyarakat bergerak bersama. Lagi pula, kita semua kan ingin selamat?, ya kita semua, pemerintah, masyarakat harus berjuang bersama. Lagi pula, kalau bukan kita yang memperjuangkan keselamatan kita, ya siapa lagi,” katanya.

Menurut Rahmad, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, tak bisa ditawar lagi, semua komponen bangsa harus bergerak bersama menggelorakan semangat untuk tidak mudik demi keselamatan bersama. Tokoh-tokoh adat, agama, politikus, para cendikiawan, pemuka masyarakat untuk saling mengingatkan masyarakat adanya ancaman virus korona.

“Sekali lagi, semua aturan yang dibuat tidak akan cukup kalau keinginan niat untuk mudik tinggi. Jadi saya kira yang paling penting. Artinya Indonesia bisa terhindar dari gelombang ketiga Covid-19 jika kesadaran masyarakat untuk tidak mudik sudah ada,” ungkapnya.

Rahmad juga berpesan kepada masyarakat untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan 3M yakni dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir.

Adapun, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022. Dalam Inmendagri terbaru itu, pemerintah melarang masyarakat untuk mudik dan cuti saat libur Natal dan Tahun Baru.

JawaPos.com – Jenazah musisi Bens Leo dibaringkan ke dalam peristirahatan terakhir di TPU Menteng Pulo Jakarta Selatan, tadi sore. Sang istri, Pauline Endang Praptini, juga tampak hadir ke pemakaman.

Diketahui, Bens Leo terpapar Covid-19 bersama anak dan istrinya beberapa waktu lalu. Berdasarkan informasi yang dihimpun, istri dan anak dari pemilik nama lahir Benedictus Hadi Utomo itu kini sudah dinyatakan negatif Covid-19. Sehingga mereka pun bisa hadir ke pemakaman.

Pada saat prosesi pemakaman dilangsungkan, sejumlah pelayat dari keluarga dan sahabat sedikit menjaga jarak dari liang lahat. Prosesi pemakaman Bens Leo dilangsungkan dengan mengikuti protokol kesehatan Covid-19. Sejumlah petugas tampak menggunakan APD lengkap di pemakaman.

Prosesi pemakaman Bens Leo dilangsungkan dipimpin oleh pemuka agama. Pemakaman digelar dengan mengikuti tata cara pemakaman sesuai tata cara Kristen.

Sebelum peti jenazah ditimbun dengan tanah, istri dan kerabat Bens Leo sempat menaburkan bunga tepat di atas peti. Baru setelah itu peti jenazah ditimbun dengan tanah. Prosesi tabur bunga juga dilangsungkan di atas pusara usai pemakaman.

Istri Bens Leo dalam kesempatan itu sempat menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga dan sahabat yang sudah mengantarkan sang suami ke dalam peristirahatan terakhir.

“Meskipun Bens Leo sudah tidak ada, saya tidak akan merasa kesepian. Karena saya yakin keluarga dan sahabat sahabat akan selalu ada bersama saya,” ucap Pauline Endang di pemakaman.

Beberapa sahabat almarhum tampak hadir ke pemakaman. Salah satunya adalah musisi Dewa Budjana.

Sebelumnya, Nini Sunny selaku sahabat sekaligus kerabat membenarkan Bens Leo meninggal akibat Covid-19. “Iya (Covid). Saya tidak bisa bicara banyak karena saya tidak mewakili keluarga,” katanya kepada JawaPos.com melalui sambungan telepon.

Bens Leo meninggal dunia hari ini sekitar pukul 08.24 WIB tadi pagi. Ia menghembuskan napas terakhir di RS Fatmawati, Jakarta Selatan.Ia masuk rumah sakit sekitar tanggal 21 November 2021. Sejak dirawat di rumah sakit, saturasi oksigennya sempat naik turun.

JawaPos.com – Menjelang digelarnya Muktamar ke-34 NU, para kiai yang tergabung meminta Nahdliyin untuk menjaga marwah Nahdlatul Ulama (NU).

Dari Banjarnegara, KH. Khayatul Makki mengeluarkan pernyataan untuk para Nahdliyin di seluruh Indonesia. Pernyataan itu dibacakan langung di Banjarnegara pada Senin (29/11).

Pertama, dia meminta segenap Nahdliyin menjaga marwah Rais Aam sebagai pemimpin tertinggi NU. “Dengan segala kerendahan hati, kami memintau untuk menjaga marwah Rais Aam sebagai pemimpin tertinggi Nahdlatul Ulama. Jaga marwah Nahdlatul Ulama dari anasir-anasir jahat politisi kegedean syahwat,” yegas Kyai Khayatul Makki atau yang biasa dipanggil dengan nama Gus Khayat itu, Senin (29/11).

Tuntutan kedua, Gus Khayat memohon semua pihak untuk menghentikan rekayasa demonstrasi tidak beretika dan rekayasa dukungan yang berpotensi memecah belah Nahdliyin.

Mengutip pesan KH Maimoen Zubair (Mbah Maimoen), Gus Khayat mengatakan, jadi orang Islam itu jangan galak-galak. Orang Islam itu harus penuh kasih sayang. “Allah memiliki sifat Ar Rahman, sifat kasih sayang, agar dicontoh umat manusia,” ucap Gus Khayat menirukan pesan Mbah Moen.

Ketiga, PBNU diminta bersikap secara cepat, tegas, dan memberikan sanksi terukur kepada orang-orang atau lembaga NU yang melakukan pelanggaran Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga (ART) serta berpotensi merusak dan memecah belah Nahdlatul Ulama.

Keempat, meminta PBNU benar-benar menjalankan keputusan Konbes Jakarta untuk melaksanakan Muktamar yang berkualitas dan bermartabat sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).”

Kelima, PBNU diminta segera menggelar rapat pleno sebagai forum rapat tertinggi di tingkat PBNU untuk menghasilkan keputusan yang ditaati seluruh warga NU sesuai hasil keputusan Konbes (Konferensi Besar NU) di Jakarta.

Seperti diketahui, berdasar hasil keputusan dari Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) NU yang digelar di Jakarta pada 25-26 September 2021, penyelenggaraan Muktamar harus mematuhi keputusan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 di tingkat nasional dan daerah setempat.

Hingga saat ini kepastian mengenai pelaksanaan Muktamar NU ke-34 belum menemukan titik terang. Sedianya Muktamar NU k-34 dijadwalkan pada 23-25 Desember 2021 mendatang di Lampung.

Namun menyusul adanya keputusan pemerintah yang menerapkan kebijakan PPKM level 3 pada 24 Desember – 2 Januari 2022 maka rencana awal tersebut dibatalkan. Pihak PBNU pun belum mengeluarkan putusan terkait adanya rencana perubahan tanggal pelaksanaan Muktamar ke-34 NU tersebut.

JawaPos.com – Menteri Koordinator Bindang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan investasi yang berdasarkan UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja tidak bisa dibatalkan. Meskipun, MK memutuskan UU tersebut inkonstitusional dan bersyarat untuk diperbaiki.

Sehingga Mahfud mengatakan pemerintah menjamin investasi yang telah dan akan ditanam di Indonesia. “Pemerintah menjamin investasi yang telah ditanam dan akan ditanam di Indonesia itu berdasar UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu aman dan punya kepastian hukum karena apa? Karena satu, MK menyatakan UU itu berlaku sampai dua tahun, setuju atau ndak setuju itu kata MK,” ujar Mahfud kepada wartawan, Senin (29/11).

“Kalau dalam dua tahun itu ada investasi yang sudah dibuat secara sah, itu tidak bisa dibatalkan, punya kepastian, itu bunyi UU, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian yang telah dibuat secara sah itu berlaku sebagai UU. Jadi ndak bisa dicabut dengan begitu saja, itu mengikat,” tambahnya.

Sementara, jika pemerintah bertindak sewenang wenang dengan membatalkan investasi yang melibatkan pebisnis-pebinis luar negeri. Maka pemerintah bisa digugat.

“Kalau pemerintah sewenang-wenang membatalkan bisa menjadi perkara internasional. Kan itu arbitrase internasional pas dipakai instrumen hukum nasional, apalagi ada perjanjian bilateral, multilateral di bidang itu,” katanya.

Karena itu, Mahfud meminta masyarakat tidak perlu khawatir tentang putusan MK tersebut. Pasalnya putusan MK tersebut hanya meminta pemerintah dan DPR untuk memperbaiki UU Cipta Kerja.

“Masyarakat jangan khawatir, UU ini akan berlaku dan pemerintah menangkap makna ini hanya soal prosedur yang diminta perbaiki. Oleh sebab itu, yang sudah berjalan, terus berjalan, yang mau masuk terus masuk berdasar UU dan peraturan-peraturan yang ada, dan pemerintah menjamin kepastian dan keamanannya di seluruh investasi ini,” pungkasnya.

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja adalah inkonstitusional dengan Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945.

Maka dari itu, MK memerintahkan agar UU Cipta Kerja diperbaiki dalam waktu dua tahun. Termasuk juga pemerintah dilarang mengeluarkan kebijakan strategis terkait seperti aturan turunan dan pasal-pasal terkait dalam UU tersebut.

Namun demikian, MK menyatakan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.

JawaPos.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah telah mengambil keputusan atas munculnya varian baru Covid-19 B1.1529 atau Omicron. Salah satu langkah yang diambil adalah terkait pengetatan masuknya orang ke Tanah Air.

Pertama pelarangan masuk untuk WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari terakhir ke negara yang disinyalir terkonfirmasi varian Omicron, yakni Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, dan Hongkong.

“Kami sudah melakukan rapat mengenai perkembangan situasi omicron yang sedang ramai dibicarakan. Kebijakan ini akan dilakukan dalam waktu 1×24 jam,” jelas Luhut dalam telekonferensi pers, Minggu (28/11) malam.

Adapun, untuk WNI yang pulang ke Indoneisa dan punya riwayat perjalanan dari negara-negara tersebut akan dikarantina selama 14 hari, Lalu, pemerintah juga akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI dari luar negeri di luar negara yang masuk daftar menjadi 7 hari, dari yang sebelumnya 3 hari.

“Kebijakan karantina ini akan dimulai pada 29 November 2021 pukul 00.01,” sambungnya.

Kata Luhut, daftar dari negara tersebut bisa bertambah atau berkurang berdasarkan evaluasi secara berkala oleh pemerintah. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga akan meningkatkan Tindakan whole genome sequencing dari kasus-kasus positif berdasarkan riwayat perjalanan ke luar negeri untuk mempelajari varian ini.

“Kami memperkirakan dengan kerjasama internasional, dalam 1-2 minggu ke depan untuk bisa memahami bagaimana efek Omicron ini terhadap vaksin dan antibody yang terbentuk dari infeksi alamiah,” pungkas dia.

JawaPos.com – Berdasarkan Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terdapat 13 negara yang diketahui sudah terpapar dan berkemungkinan teridentifikasi kasus varian Covid-19 Omicron. Negara yang sudah terpapar adalah Afrika Selatan, Botswana, Inggris, Hongkong, Australia, Italia, Israel, Belgia, Republik Ceko, sementara Belanda, Jerman, Denmark dan Austria baru berkemungkinan.

Atas hal ini, pemerintah pun melakukan larangan penerbangan dari sejumlah negara, khususnya untuk wilayah Afrika. Dari negara-negara tersebut pun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pihaknya akan terus melakukan pengkinian data perihal negara yang akan dilarang masuk ke Tanah Air.

“Kita akan evaluasi perkembangan secara cermat, kita tidak perlu terlalu takut dan terburu-buru untuk bereaksi, karena masih banyak yang kita tidak tahu dan tidak paham mengenai Omicron ini. Jadi evaluasi akan terus kita lakukan secara berkala mengenai ini,” jelas dia dalam telekonferensi pers, Minggu (28/11).

Adapun saat ini, pemerintah telah membuat kebijakan pelarangan masuk untuk WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari terakhir ke negara yang terkonfirmasi varian Omicron, yakni Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia dan Hongkong.

Sementara untuk WNI yang pulang ke Indonesia dan punya riwayat perjalanan dari negara-negara tersebut akan dikarantina selama 14 hari. Lalu, pemerintah juga akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI dari luar negeri di luar negara yang masuk daftar tersebut menjadi 7 hari, dari yang sebelumnya 3 hari.

“Kita sangat hati-hati dalam membuat keputusan, karena masih banyak yang kita tidak tahu, tadi para ahli kita minta untuk monitor dan juga Kemenkes untuk melihat lebih detil data-data dari berbagai sumber kami,” imbuhnya.

Terkait berapa lama waktu pelarangan dan pengetatan penerbangan, pihaknya akan terus memantau perkembangan penelitian Omicron. “Kita akan lihat dalam 14 hari ke depan, kita akan terus evaluasi dari hari ke hari. Ini varian baru yang masih (minim data), tunggu penjelasan para pakar apakah ini mematikan seperti yang lain atau lebih parah dari varian delta, kita masih banyak yang perlu dipertimbangkan mengenai ini,” ujar Luhut.

Diketahui, Pemerintah memutuskan untuk melakukan pelarangan dan pengetatan pintu masuk dari jalur udara. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi masuknya varian Covid-19 Omicron ke Tanah Air. Luhut pun menjelaskan, kenapa hanya melakukan pelarangan masuk dan pengetatan saja, bukan lockdown. Kata dia, itu tidak efektif.

“Dari pengalaman kita, kami juga sepakat kita sudah jauh lebih canggih daripada kejadian lalu, kita mengawasi dengan cermat, saya kira sudah cukup bagus, jadi kita mencari keseimbangan, ekuilibrium, karena lockdown itu juga tidak menyelesaikan masalah,” ujar Luhut.

Berkaca dari negara lain yang melakukan lockdown, justru membuat negara tersebut ‘mati kutu’ atau tidak dapat berbuat banyak dalam menangani pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan yang tetap memberikan kelonggaran.

“Kita lihat banyak negara yang melakukan lockdown malah dapat serangan lebih banyak, kita yang melakukan pendekatan seperti PPKM itu masih lebih baik,” imbuhnya.

Terkait dengan masuknya varian Omicron di Tanah Air, Luhut menyampaikan masih belum ditemukan kasus tersebut. “Sampai hari ini belum (ditemukan). Dari Kemenkes juga (menyampaikan belun ditemukan),” pungkasnya.