Blog Fullwidth

JawaPos.com – Kepolisian akan mengkaji terkait persiapan untuk mengawal parade MotoGP yang akan berlangsung di Jakarta pada 16 Maret 2022 mendatang. Rencananya Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berkendara bersama 20 pembalap MotoGP sebelum berangkat ke Mandalika.

Dirlantas Polda Metro Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, terkait detail rencana mekanisme pengamanan seperti apakah ada penutupan arus atau tidak masih menunggu penjelasan resmi dari panitia pelaksana.

“Detailnya seperti apa, termasuk apakah perlu ada penutupan arus atau sebagainya. Nanti bagaimana detailnya, jam berapa, bagaimana, apakah ada jalan yang ditutup atau tidak, nanti akan kita sampaikan ke media setelah mendapatkan penjelasan resmi secara detail dari panitia tentang pelaksanaan kegiatan tersebut,” jelasnya di Polda Metro Jaya, Sabtu (12/3).

Sambodo menegaskan, pihak kepolisian siap mengamankan parade tersebut. Apalagi, acara tersebut merupakan event besar internasional. “Kita akan siap untuk mengamankan kegiatan event besar itu, untuk mendukung pelaksanaan MotoGP di Mandalika yang akan dilaksanakan pada Maret 2022 ini,” katanya.

Mengutip situs resmi MotoGP, parade ini dilakukan sebagai tanda kembalinya ajang MotoGP di Indonesia setelah 25 tahun. Sekitar dua puluh pebalap akan berpartisipasi di ajang yang dilaksanakan pada 16 Maret 2022 ini.

Adapun ke-20 nama pembalap yang mengikuti parade dan promosi bersama Presiden diantaranya, Joan Mir (Suzuki Ecstar), Alex Rins (Suzuki Ecstar), Marc Marquez (Repsol Honda), Pol Espargaro (Repsol Honda Team), Andrea Dovizioso (RNF Yamaha), Darryn Binder (RNF Yamaha), Johann Zarco (Pramac Racing), Jorge Martin (Pramac Racing), Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), Jack Miller (Ducati Lenovo).

Selanjutnya, Luca Marini (VR46 Racing), Marco Bezzecchi (VR46 Racing), Enea Bastianini (Gresini Racing), Fabio di Giannantonio (Gresini Racing), Alex Marquez (LCR Honda), Takaaki Nakagami (LCR Honda), Bo Bendsneyder (Moto2/Pertamina Mandalika SAG), Gabriel Rodrigo (Moto2/Pertamina Mandalika SAG), Mario Aji (Moto3/Honda Team Asia), dan Veda Ega Pratama (Idemitsu Asia Talent Cup). (*)

JawaPos.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim memiliki data yang menyebutkan mayoritas rakyat Indonesia ingin Pemilu 2024 ditunda. Menanggapi hal tersebut, Deputi Badan Penangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani meminta, agar Luhut Binsar Pandjaitan berhenti untuk berbicara dengan menggaungkan ke publik wacana penundaan Pemilu 2024.

“Pak Luhut sebaiknya menghentikan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden,” ujar Kamhar kepada wartawan, Sabtu (12/3).

Kamhar juga meminta agar politikus senior Partai Golkar tersebut tidak menjerumuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menabrak konstitusi. Sebab dalam aturan menyebutkan, seseorang hanya boleh menjabat sebagi kepala negara hanya dua periode.

“Jangan menjerumuskan Presiden Jokowi dengan wacana yang inkonstitusional dan berpotensi membuatnya menjadi Malin Kundang reformasi,” katanya.

Kamhar juga mengaku aneh dengan data yang dimiliki luhut tersebut. Sebab, dari hasil beberapa lembaga survei menyebut masyarakat tidak ingin adanya penundaan Pemilu 2024.

“Jika diperhadapkan dengan data di lapangan yang terekam oleh sejumlah survei nasional. Jauh lebih banyak yang menolak wacana penundaan Pemilu. Jadi sebaiknya Pak Luhut tak usah mengulang-ulang menyanyikan lagu lama yang sumbang,” tegasnya.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengaku memiliki data dari rakyat Indonesia yang menginginkan agar Pemilu 2024 ditunda pelaksanaanya. Sehingga wacana penundaan Pemilu 2024 bedasarkan suara dari rakyat Indonesia.

“Kita kan punya big data, dari big data itu 110 juta itu macam-macam dari Facebook dan segala macam, karena orang main Twitter kira-kira 110 juta,” kata Luhut.

Luhut menuturkan, dari big data tersebut masyarakat kelas menengah ke bawah menginginkan tidak ingin adanya kegaduhan politik di Indonesia akibat Pemilu 2024. Bahkan masyarakat takut adanya pembelahan, seperti di Pilpres 2019 lalu yang muncul ‘kecebong’ dan ‘kampret’.

Bahkan Luhut mengungkapkan dari big data tersebut masyarakat juga tidak ingin Indonesia dalam keadaan susah akibat pandemi Covid-19, namun malah menghaburkan uang demi penyelenggaran Pemilu 2024. Pasalnya menurut Luhut, Pemilu dan Pilkada serentak 2024 bisa menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 110 triliun.

Karena itu, Luhut mengatakan seharusnya partai-partai politik bisa menangkap aspirasi dari masyakat mengenai keenganan Pemilu 2024 itu diselenggarakan.

JawaPos.com – Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri menerima penghargaan CNBC Indonesia Lifetime Achievement atas kemampuan menyelesaikan krisis moneter 1998 saat kondisi Indonesia parah. Penghargaan CNBC Indonesia Lifetime Achievement kepada Megawati diserahkan oleh Chairman dan founder CT Corp, Chairul Tanjung.

Chairul bersama Komisaris Utama Trans Media Ishadi SK dan puteri Chairul, Putri Tanjung tiba di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, diterima oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Jumat (11/3). Hasto menyambut ketiganya di teras kediaman Megawati.

Mereka berbincang beberapa saat. Hasto menunjuk ke arah pohon dimana banyak tupai dan mengenalkan sejumlah tanaman. “Di tempat Ibu Mega ini, tupai pun diberi makan sehingga berkumpulah seluruh tupai di Menteng ini dan mendapat asupan makanan dari Bu Mega,” ujar Hasto disambut tawa Chairul Tanjung dan Putri Tanjung lewat keterangan tertulisnya.

Hasto kemudian menunjukkan perhatian besar Megawati di dalam merawat lingkungan, termasuk mengumpulkan seluruh daun-daunan yang berguguran untuk diolah menjadi pupuk organik. Atas penghargaan yang diterimanya, Megawati sangat memberi apresiasi. Bahkan, Megawati kemudian bercerita panjang soal kondisi ekonomi dan politik masa itu.

“Saya berterimakasih sekali atas penghargaan ini. Saya ingat dari seluruh perjalanan hidup saya, ini penugasan dari negara yang bikin saya pusing waktu itu. Karena ada TAP MPR yang mengharuskan dan ada tanggal penyelesaiannya,” kata Megawati.

Sebelum menyerahkan award, Chairul menjelaskan dari hasil pengamatan dan riset CNBC Indonesia bahwa Megawati layak mendapatkan penghargaan karena jasa Megawati dalam bidang ekonomi terutama dalam penyelesaian krisis moneter 1998 saat kondisi Indonesia parah hingga kemudian bisa menciptakan stabilitas ekonomi.

“Kami datang untuk menyerahkan award atas jasa-jasa Ibu dalam mengembalikan ekonomi pada waktu itu yang hancur karena krisis moneter 98. Dan di masa kepemimpinan Ibu sebagai presiden berhasil mengangkat kembali ekonomi Indonesia saat itu,” papar Chairul.

Sebelum menyerahkan award dan foto bersama, Chairul kembali menjelaskan maksud pemberian award itu. “Ini kami serahkan award sebagai penghargaan kami kepada Ibu atas jasa kepada bangsa dan negara,” kata Chairul.

JawaPos.com – Kasus Covid-19 pada Jumat (11/3) secara nasional bertambah 16.110 sehari. Jumlah itu terdeteksi dari jumlah tes yang rendah daripada biasanya yakni hanya 220 ribu sehari.

Rata-rata jumlah tes sehari sebelumnya bisa mencapai 400-500 ribu sehari. Kini total sudah 5.864.010 orang terinfeksi Covid-19.

Kasus terkonfirmasi positif harian terdapat 3 provinsi dengan angka tertinggi. Yakni di Jawa Barat 3.750 kasus. DKI Jakarta 2.548 kasus. Jawa Tengah 1.721 kasus.

Angka kesembuhan harian bertambah mencapai 39.212 orang sembuh per hari. Adanya penambahan hari ini meningkatkan angka kumulatif kesembuhan hingga menembus 5.335.846 orang.

Di samping itu, pasien meninggal juga bertambah lagi sebanyak 290 jiwa. Paling banyak angka kematian disumbang Jawa Tengah 93 jiwa. Total sudah 151.703 jiwa meninggal dunia.

Jumlah kasus aktif turun 23.392 orang. Kini jumlah kasus aktif atau orang yang masih sakit sebanyak 376.461 orang.

Karena tes yang rendah, mendorong positivity rate orang harian naik ke angka 20 persen atau 4 kali batas WHO. Dan positivity rate orang mingguan di angka 15,47 persen. Secara sebaran wilayah terdampak masih berada di 34 provinsi dan 510 kabupaten/kota.

JawaPos.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memaparkan transformasi ekonomi Indonesia pascapandemi Covid-19 saat menjadi pembicara pada acara Seri kelima Leaders Talk Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, Jumat (11/3).

“Perekonomian Indonesia tetap bisa tangguh sekalipun diterpa Covid-19. Selain itu, perekonomian masih sejalan dengan realisasi visi Indonesia menjadi negara maju sebelum 2045,” ujarnya.

Menurut dia, beberapa faktor dari ketahanan itu adalah tingginya tingkat vaksinasi dan bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan dinamika geopolitik untuk kepentingannya.  Faktor kedua, ia sematkan dalam konteks dampak perekonomian global dari konflik Rusia dengan Ukraina

“Diprediksikan bahwa rata-rata pertambahan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga tahun 2045 adalah 5,8 persen per tahun. Namun, apabila Indonesia dapat menjawab problematika global dengan inovasi yang transformatif, diharapkan Indonesia dapat mencapai PDB rata-rata 7,2 persen per tahun,” ujar Menko Luhut.

Ia mengungkapkan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo berupaya memperluas lingkup industri melalui hilirisasi. Hal ini, kata Luhut, berarti menegaskan Indonesia tidak hanya memproduksi bahan mentah, namun juga memproduksi produk olahan dari bahan baku tersebut.

Contohnya, sebut Luhut, industri nikel yang menempatkan Indonesia sebagai produsen terbesar sedunia. Hilirisasi industri ini akan memeratakan sentra perekonomian Indonesia agar tidak Jawasentris. “Nanti harapannya dapat memiliki industri baterai dari nikel yang kita produksi dan berguna untuk mobil listrik. Penguasaan industri dari hulu hingga hilir nanti akan memperkecil defisit ekspor Indonesia. Ini juga selaras dengan semangat green energy,” kata Koordinator PPKM Jawa-Bali itu.

Menko Luhut juga memaparkan bahwa Indonesia akan memperkokoh infrastruktur serta program digitalisasi guna mewujudkan perekonomian yang lebih efisien. Ada beberapa sektor perekonomian yang akan ditransformasikan ke jagad digital.

Pertama, integrasi barang dan jasa dengan produk dalam negeri. Kedua, integrasi pengelolaan ESDM untuk optimalisasi pendapatan negara. Ketiga, integrasi laju pelabuhan dalam negeri untuk optimalisasi perhubungan.

“Kami juga akan membangun infrastruktur kabel bawah laut yang langsung menghubungkan dari Amerika Serikat ke Jakarta. Tak boleh lagi urat nadi internet kita lewat Singapura agar lebih efisien. Jangan mau bangsa kita dikerdilkan,” tegas Luhut.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa sumber energi Indonesia secara perlahan melakukan transisi dari fossil based fuel. Oleh karena itu, segala potensi energi terbarukan di Indonesia harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Menurut Luhut, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan di sektor energi surya, panas bumi, air, hingga angin. Untuk itu, Indonesia menyematkan komitmen mencapai carbon net zero per tahun 2060 atau lebih cepat.

“Kita juga dianugerahi hutan dan mangrove yang besar dan mampu untuk menyimpan jumlah karbon yang banyak. Sektor itu dapat dimanfaatkan untuk penyimpanan yang berguna untuk perdagangan karbon,” katanya.

Cetak biru transformasi ekonomi pascapandemi itu, tambah Luhut, hanya dapat direalisasikan dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Menurutnya, Indonesia memiliki banyak potensi di human capital, namun kualitas pendidikan yang kurang dibenahi menjadi faktor penghambat.

Oleh karena itu, Indonesia menggelontorkan banyak sekali beasiswa dan kerja sama pendidikan tinggi Indonesia dengan luar negeri, terutama di bidang sains agar kualitas sumber daya manusia dapat teramplifikasi. (*)

JawaPos.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo diperbolehkan untuk pelaku perjalanan luar negeri (PPLN), termasuk umrah.

“Sudah buka. Efektifnya 1-2 hari ke depan untuk persiapan dan sebagainya,” ujar Menko Luhut usai menggelar rapat tertutup dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan jajaran forkopimda di Surabaya, Jumat (11/3).

Menurut dia, para pelaku perjalanan luar negeri yang baru tiba di Juanda masih harus melakukan tes usap PCR di bandara untuk memastikan kondisi kesehatan yang bersangkutan. Apabila negatif, kata dia, maka diperbolehkan kembali ke daerah asal. Namun, jika positif maka diharuskan menjalani masa karantina. “Karantina sudah disiapkan di hotel atau Asrama Haji Surabaya,” ucap Koordinator PPKM Jawa-Bali itu.

Luhut menerima informasi bahwa sampai saat ini masih ada 8.000-an lebih calon jamaah umrah di Jatim yang menunggu keberangkatan. Menko Marves juga bercerita bahwa dirinya belum lama ini melakukan perjalanan ke Arab Saudi dan menyebut sudah tak ada aturan tes usap.

“Tapi yang datang dari luar negeri saat dicek masih ada yang positif. Makanya kita kan tidak mau juga menyebarkan, sehingga harus dikarantina sebentar,” katanya. “Vaksin pertama, kedua dan booster elok dilakukan. Dan, kalau yang sudah tua serta memiliki komorbid (penyakit bawaan) harus tetap hati-hati,” tutur Luhut menambahkan.

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyambut baik Bandara Juanda yang akan dibuka kembali untuk perjalanan luar negeri, termasuk umrah. Menurut dia, hal tersebut menjadi penguat dan spirit bagi kebangkitan ekonomi, khususnya di wilayah setempat.

Pemprov Jatim, lanjut dia, telah menyiapkan langkah strategis dan melakukan identifikasi terkait standar operasional prosedur layanan umrah, baik keberangkatan maupun kepulangan. “Apalagi di tingkat pusat telah diputuskan tidak ada karantina kepulangan bisa hasil PCR negatif ketika tiba di Tanah Air,” katanya.

Pemprov Jatim bersama Pemkot Surabaya telah menyiapkan karantina bagi jamaah umroh yang tiba melalui Juanda, yakni di Asrama Haji Sukolilo dan BPWS sisi Bangkalan. “Kami berharap jamaah umroh dari Jatim tetap mematuhi protokol kesehatan ketat, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi,” ujar Khofifah. (*)

JawaPos.com – Sejak 1 Februari 2022, para pekerja yang terkena PHK sudah bisa mengajukan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk mendapatkan uang tunai, akses informasi kerja, dan pelatihan kerja. Untuk mengetahui secara langsung pengalaman pertama para peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) dalam mengajukan manfaat JKP, Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo mendampingi Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah dalam dialog bersama peserta penerima manfaat JKP di Gedung Pusat Pasar Kerja, Jakarta, Kamis (10/3).

Dalam kegiatan tersebut, dihadirkan 10 orang perwakilan peserta yang telah mengajukan dan menerima manfaat JKP, sementara perwakilan dari wilayah lain hadir melalui virtual conference. Ida Fauziah mengatakan bahwa pekerja yang telah menerima manfaat cash benefit ini sebanyak 125 orang dan di antara mereka sudah menerima bimbingan atau konseling untuk pasar kerja atau lowongan pekerjaan baru yang diinginkan, yang artinya juga mereka telah masuk ke manfaat kedua dari JKP yaitu akses ke pasar kerja.

Disebutkan Anggoro bahwa hingga saat ini sebanyak 60 orang pekerja telah mengikuti asesmen dan 11 orang mendapatkan konseling. Selain itu 28 orang lainnya telah mengajukan lamaran pekerjaan pada 5 perusahaan melalui pasker.id.

“Saya bersama Dirut BPJAMSOSTEK melakukan silaturahmi dengan penerima manfaat program JKP, baik secara offline maupun online. Para pekerja ini didampingi pula oleh para Kadisnaker dan Deputi Direktur BPJAMSOSTEK di sembilan provinsi Indonesia,” tutur Ida Fauziah.

Dirinya menyatakan bahwa infrastruktur layanan program JKP ini telah siap memberikan manfaat kepada para peserta. “Para pekerja telah merasakan dua dari tiga manfaat program JKP. Manfaat selanjutnya akan diberikan pelatihan kerja baik skilling, upskilling maupun re-skilling,” jelasnya.

Anggoro kemudian menjelaskan tiga syarat bagi pekerja mendapatkan manfaat JKP ini, yaitu pertama, pekerja merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami PHK, bukan akibat habisnya kontrak kerja, meninggal dunia, cacat total tetap, atau pensiun.

Kedua, peserta BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam rentang waktu 24 bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut – turut sebelum terkena PHK. Ketiga, peserta harus menyatakan bahwa dirinya berkomitmen untuk bekerja kembali.

Dirinya menambahkan dari total 125 orang pekerja, sudah tersalurkan Rp225 juta, sementara untuk jumlah pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta program JKP sudah mencapai 10,8 juta orang. “Dialog ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana pengalaman pekerja dalam menerima manfaat JKP. Kami terbuka untuk masukan dan saran agar ke depannya dapat lebih baik memberikan layanan kepada peserta,” tutur Anggoro.

Anggoro menemukan hal yang menarik saat berdialog dengan para penerima manfaat JKP, bahwa sebagian besar dari peserta mendapatkan informasi mengenai program ini melalui media sosial. “Itu menjadi gambaran penting bagaimana media sosial mampu mencapai para pekerja dengan sangat baik, oleh karenanya kami berkomitmen akan terus meningkatkan kualitas dan intensitas informasi di media sosial resmi kami,” tambahnya.

Senada dengan Menaker, Anggoro mengatakan program JKP ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam mempertahankan derajat hidup yang layak bagi para pekerja yang terdampak PHK, utamanya di masa pandemi seperti saat ini.

Program JKP ini diperuntukkan untuk segmen pekerja Penerima Upah, dengan kriteria lainnya yaitu WNI belum mencapai usia 54 tahun saat terdaftar menjadi peserta; pekerja pada Pemberi Kerja atau Badan Usaha (PK/BU) dengan skala Usaha Menengah dan Besar yang sudah terdaftar dalam 4 Program BPJAMSOSTEK (JKK, JKM, JHT, dan JP) dan terdaftar pada Program Jaminan Kesehatan (JKN). Pekerja juga tidak perlu risau karena tidak ada tambahan iuran untuk mengikuti program JKP.

“Kita telah mencatatkan sejarah kemajuan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan memberikan perlindungan JKP bagi para pekerja terkena PHK seperti yang sudah dilakukan di negara-negara maju. Semoga program ini dapat memberikan manfaat yang optimal dan para peserta dapat segera bekerja kembali,” tutup Anggoro.

JawaPos.com – Polda Metro Jaya segera menyiapkan pengaman rute yang akan dilalui oleh konvoi Presiden Joko Widodo dan 20 pembalap MotoGP dalam rangka mempromosikan kegiatan balap motor MotoGP Mandalika.

“Prinsipnya, kepolisian khususnya Polda Metro Jaya, akan mengamankan secara maksimal,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, di Jakarta, Kamis (10/3).

Zulpan mengatakan, pihak kepolisian bisa saja menerapkan rekayasa arus lalu lintas maupun penutupan jalur dalam rangka pengamanan rute yang akan dilalui oleh konvoi presiden dan 20 pebalap MotoGP pada 16 Maret 2022.

Namun, pihak kepolisian belum bisa mengungkapkan mengenai rencana rekayasa arus lalu lintas selama parade. “Kita belum tahu rute pastinya, jaraknya berapa, tapi pasti pengamanannya maksimal,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, rencana rekayasa arus lalu lintas tersebut akan dirapatkan lebih dahulu dengan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) sebagai pemegang komando prosedur tetap (protap) pengamanan RI 1. “Kehadiran Presiden ada protapnya, kita akan kerja sama dengan unsur TNI dan Paspampres. Pengamanan lain sepanjang jalur pasti kita amankan,” katanya.

Zulpan menambahkan, di dalam rombongan 20 pembalap MotoGP itu ada Presiden Joko Widodo, sehingga protap pengamanannya adalah protap pengamanan RI 1, yang melibatkan Paspampres, TNI dan kepolisian,” ungkapnya. (*)

JawaPos.com – Polda Metro Jaya siap mengamankan konvoi parade promosi sekaligus menyambut perhelatan MotoGP Indonesia 2022 di Jakarta pada 16 Maret 2022 mendatang. Kegiatan itu dilakukan jelang para pembalap memulai perlombaan di Mandalika.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menyebut, nantinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan riding bersama 20 pembalap di Jakarta sebelum memulai perlombaan di Mandalika. “Kepolisian akan mengamankan secara maksimal,” kata Zulpan di Jakarta, Kamis (10/3).

Zulpan mengungkapkan, dalam melakukan pengamanan secara maksimal, pihaknua akan bekerja sama dengan TNI dan Paspampres. Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan ada pengalihan arus lalu lintas di sejumlah kawasan. “Pengamanan lain di sepanjang jalur pasti kami amankan,” tuturnya.

Langkah tersebut dilakukan agar acara parade promosi MotoGP Indonesia 2022 berjalan dengan aman dan lancar. “Ini dalam rangka keselamatan pengendara lainnya selain 20 rider ditambah Presiden,” imbuhnya.

Sebagai informasi, kegiatan parade promosi dalam menyambut perhelatan MotoGP akan berlangsung di Jakarta pada Rabu, 16 Maret 2022 mendatang atau dua hari menjelang rangkaian MotoGP Indonesia 2022. Nantinya, ada sebanyak 20 pembalap yang dijadwalkan mengikuti parade akan terlebih dahulu mengunjungi Istana Merdeka di Jakarta.

Berdasarkan keterangan resminya, Marc Marquez dan 19 pebalap lainnya akan disambut langsung oleh Presiden Jokowi setibanya di Istana Merdeka. Kemudian akan keluar untuk mengikuti parade sambil mengendarai motor berkeliling Jakarta bersama Joko Widodo (Jokowi).

JawaPos.com – Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengurangi hukuman pidana penjara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menuai polemik. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh, menilai putusan tersebut menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Akhirnya saya mengambil konklusi bahwa ini (putusan MA) menjadi preseden yang buruk apalagi ini di level MA yang produknya dianggap sebagai yurisprudensi,” kata Pangeran Khairul Saleh dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (10/3) dikutip dari Antara.

Dia menjelaskan, ada beberapa pendekatan untuk menjawab apakah putusan MA tersebut menjadi preseden buruk pemberantasan korupsi. Pertama, penjelasan juru bicara MA yang mengatakan bahwa faktor jasa dari mantan Menteri KKP terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan begitu besar.

Pangeran mempertanyakan, apakah di level MA masih bisa menilai secara judex facti padahal selama ini MA adalah menilai secara judex juris.

“Karena itu menjadi aneh secara hukum hal tersebut menjadi pertimbangan, padahal secara tugas dan fungsi siapapun jadi pejabat tentu amanah yang di emban harus menyejahterakan rakyat,” ujarnya.

Dia menjelaskan, pendekatan kedua yaitu tindak pidana yang dilakukan dalam kondisi pandemi, semua pihak sempat heboh bagaimana hukum mengatur apabila korupsi dilakukan saat negara dalam keadaan darurat tentu hukumannya semakin berat.

Menurut dia, apakah itu menjadi pertimbangan, sehingga Putusan MA tersebut tidak logis.

Karena itu Pangeran mengatakan, Komisi III DPR akan mempertanyakan kepada MA terkait putusan tersebut dalam konteks pengawasan kinerja kelembagaan.

“Sudah menjadi keharusan setiap lembaga negara di bidang kekuasaan apapun harus dikontrol dan dievaluasi apalagi negara ini menganut paham ‘cheeks and balances’,” katanya.

Menurut dia, Komisi III DPR memiliki kewenangan untuk mengawasi terhadap kinerja lembaga negara namun tidak menyentuh ke dalam kekuasaan kehakiman yang independen dan merdeka.

Sebelumnya, Mahkamah Agung memutuskan untuk mengurangi hukuman pidana penjara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo) menjadi 5 tahun penjara dari yang sebelumnya 9 tahun.

“Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengenai pidana yang dilakukan kepada terdakwa dan lamanya pidana tambahan menjadi: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Edhy Prabowo dengan penjara selama 5 tahun dengan pidana dena sebesar Rp400 juta dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” kata juru bicara MA Andi Samsan Nganro di Jakarta, Rabu (9/3).

Putusan kasasi tersebut diputuskan pada 7 Maret 2022 oleh majelis kasasi yang terdiri dari Sofyan Sitompul selaku ketua majelis, Gazalba Saleh dan Sinintha Yuliansih Sibarani masing-masing selaku anggota.

“Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok,” ungkap Andi.

Terdapat sejumlah hal yang menjadi pertimbangan majelis kasasi sehingga mengurangi vonis Edhy Prabowo tersebut.

“Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan Pengadilan Negeri kurang mempertimbangkan keadaan yang meringankan terdakwa sehingga perlu diperbaiki dengan alasan bahwa pada faktanya terdakwa sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI sudah bekerja dengan baik dan telah memberi harapan yang besar kepada masyarakat khususnya nelayan,” demikian disebutkan hakim.

Menurut hakim, Edhy Prabowo mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 23 Desember 2016 dan menggantinya dengan Permen Kelautan dan Perikanan No 12/PERMEN-KP/2020.