Pembahasan Tatib Muktamar NU Menghangat, Salawat pun Menggema
JawaPos.com- Sesuai rundown panitia Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) di Lampung, pemilihan ketua umum PBNU baru dijadwalkan pada Kamis (23/12) malam. Tepatnya, mulai pukul 21.30-24.00 WIB. Namun, bisa jadi rencana tersebut molor.
Potensi molor lantaran pembahasan dan pengesahan tata tertib (tatib) Muktamar ke-34 NU belum selesai. Hingga Rabu (21/12) malam, pukul 21.58 WIB, pleno masih berjalan. Padahal, sesuai dalam rundown agenda tersebut dijadwalkan bisa selesai pukul 15.30 WIB.
Lalu, setelah tatib tuntas,
Kick-off Produksi Biomassa, Perhutani Jawab Permasalahan Lingkungan
JawaPos.com – Perum Perhutani mengadakan Kick -ff Produksi Biomassa yang dilaksanakan di Industri Kayu Brumbung Perhutani, Semarang dan secara virtual melalui Zoom pada Selasa (21/12).
Acara itu dihadiri oleh Direktur Komersial Perum Perhutani Ahmad Ibrahim, Kepala Divisi Komersial Hasil Hutan Kayu dan Biomassa Perum Perhutani Eka Wahyu Sukartiko, General Manager (GM) Kayu Perhutani Divisi Regional (Divre) Jawa Tengah, GM Kayu Perhutani Divre Jawa Timur, Segenap Kepala Departemen, Pelaksana Tugas (Plt), dan
Pidato Bersejarah Prof KH Said Aqil Siraj di Muktamar Ke-34 NU
Pidato Ketua Umum PBNU Prof KH Said Aqil Siraj di pembukaan Muktamar Ke-34, Rabu (22/12) pagi, di Pondok Pesantren Darussa’adah, Lampung Tengah, terbilang menarik dan bersejarah Sebab, baru kali pertama pelaksanaan muktamar dihelat di masa pandemi Covid-19 dan kali pertama digelar di Lampung, Sumatera Selatan. Berikut isi lengkapnya:
—
Hari ini kita berkumpul untuk memulai Muktamar Nahdlatul Ulama ke 34. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang menakdirkan kita menjadi saksi pergantian
Hukuman Pidana Mati Dinilai Hanya dalam Keadaan Tertentu
JawaPos.com – Tuntutan pidana hukuman mati terhadap terdakwa dugaan korupsi PT. Asabri, Heru Hidayat masih menjadi sorotan publik. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menyatakan, jaksa penuntut umum (JPU) tidak bisa menuntut terdakwa korupsi di luar dakwaan.
“Jaksa tidak boleh ngawur dan semena-mena dalam menuntut terdakwa termasuk dalam kasus Asabri. Mengapa, karena tuntutan jaksa tidak boleh keluar dari pasal dakwaan yang sudah dicantumkan dalam surat dakwaan. Begitu juga majelis
Lampaui Target WHO, Pemerintah Tetap Genjot Vaksinasi Covid-19
JawaPos.com – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan vaksinasi Covid-19 di Indonesia sudah berhasil melewati target Badan Kesehatan Dunia (WHO). Meskipun begitu, kegiatan vaksinasi Covid-19 tetap terus digencarkan. Khususnya di sejumlah provinsi yang tingkat vaksinasinya masih belum tinggi.
Keterangan tersebut dia sampaikan di sela kunjungan kerja di Provinsi Lampung. Ma’ruf berada di Provinsi Lampung selama tiga hari (22-24/12). Dia menyampaikan saat ini vaksinasi Covid-19 dosis pertama sudah mencapai 70 persen lebih dari
Lakukan 314 Ribu Tes, Kasus Covid-19 Tambah 216 Orang Sehari
JawaPos.com – Kasus Covid-19 pada Selasa (21/12) bertambah 216 sehari. Kasus baru terdeteksi dari tes 314 ribu spesimen. Total sudah 4.260.893 orang terinfeksi Covid-19 di tanah air.
Angka kematian Covid-19 yakni sebanyak 11 jiwa. Sementara angka kematian sudah 144.024 jiwa meninggal dunia karena Covid-19. Kematian harian terbanyak terjadi di Jawa Timur sebanyak 5 jiwa.
Kasus Covid-19 terbanyak harian disumbang DKI Jakarta 55 kasus. Jawa Barat 35 kasus. Jawa Tengah 25 kasus. Jumlah
KY Terima 65 Permohonan Sidang Sengketa Mafia Tanah Sepanjang 2021
JawaPos.com – Carut marut sengketa kasus agraria menarik perhatian banyak pihak, termasuk Komisi Yudisial (KY). Sesuai kewenangan yang diamanatkan konstitusi, KY berkomitmen memberikan perhatian terhadap kasus-kasus sengketa pertanahan, terutama kasus yang diduga melibatkan mafia tanah.
Ketua Bidang Pengawasan Hakim KY, Sukma Violetta mengungkap bahwa KY menerima 87 laporan masyarakat dan 51 surat tembusan terkait perkara pertanahan pada Januari-November 2021. Dari jumlah tersebut, ada 65 permohonan pemantauan persidangan kasus pertanahan.
“Sementara 17 laporan
Kejar Pemulihan Aset, KPK Banding Putusan 4 Tahun Penjara RJ Lino
JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan upaya banding atas putusan empat tahun penjara dan denda Rp500 juta
terhadap mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II, Richard Joost Lino atau RJ Lino. Banding ini diajukan untuk mengejar asset recovery atau pemulihan kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) pada PT Pelindo II tahun 2011.
“Jaksa KPK sudah menyatakan banding terkait dengan perkara RJ Lino ini melalui
Indonesia Terima Dua Juta Vaksin Covid-19 Sinovac dari Tiongkok
JawaPos.com – Indonesia menerima dua juta vaksin Sinovac dalam tahap ke-163 yang merupakan hibah dari pemerintah Tiongkok.
“Ketibaan dua juta vaksin Sinovac di Bandara Soekarno-Hatta hari ini (21/12) merupakan dukungan kerja sama dose-sharing tahap ke-3 dari Pemerintah Tiongkok,” ujar Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri Santo Darmosumarto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (21/12).
Dengan demikian, lanjut dia, total vaksin dukungan Pemerintah China yang telah tiba di Indonesia sudah mencapai empat juta
Pakar Hukum Jelaskan Alasan Penyelenggara Negara Bisa Dituntut Berat
JawaPos.com – Guru Besar Hukum Pidana Universitas Airlangga, Nur Basuki Minarno menilai penyelenggara negara seharusnya dituntut dan diancam dengan pidana hukum yang lebih berat dibandingkan pihak swasta dalam perkara korupsi. Dia menilai, praktik korupsi terjadi karena adanya keterlibatan penyelenggara negara atau aparatur sipil negara (ASN).
Hal ini disampaikan menanggapi perbedaan tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana PT ASABRI (Persero). “Kalau secara umumnya, mestinya