Category: News

JawaPos.com – Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta masyarakat paham akan bahaya revolusi teknologi society 5.0. Menurutnya, jangan sampai masyarakat Indonesia hanya mengambil sampah teknologinya saja, tanpa meraih kemajuan dan produktivitasnya.

“Contoh sederhana sampah teknologi, lebih banyak Instragramnya berisi akting daripada subtansi. Lebih banyak foto-foto tidak produktif daripada pendidikan. Termasuk Instagram saya, masih menampilkan foto-foto tidak produktif,” kata Cak Imin dalam keterangan tertulis, Senin (20/12).

Ketua Umum PKB itu menyampaikan, society 5.0 muncul sebagai antisipasi atas isu disrupsi akibat revolusi 4.0 yang melahirkan ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. “Sekarang memang semua serba internet, serba teknologi. Satu handphone dapat menyelesaikan banyak persoalan dalam 24 jam. Wajar kalau kita tidak bisa lepas dari handphone,” imbuhnya.

Dengan kemajuan teknologi, semua bisa menjadi lebih murah. Tidak perlu lagi kertas maupun printer. “Itu bagus, satu lembar kertas bisa menggunakan sekian pohon. Sebentar lagi pun rapot-rapot siswa tidak perlu dicetak, cukup lewat handphone,” jelasnya.

Cak Imin menuturkan, tidak ada satu pun masyarakat Indonesia yang tidak menyesuaikan diri dengan revolusi society 5.0. Sebab, jika tidak dapat menyesuaikan diri akan tertinggal.

“Peneliti asal Jepang menyimpulkan bahwa revolusi society 5.0 akan menimbulkan ketidak pastian kompleks dan ambigu. Ketidakpastian dalam arti ketidaksiapan nasyarakat dalam menghadapai tradisi. Ambigu, sendiri berarti terjadi dua dunia, dunia lama dan baru dalam satu titik yang semakin tidak jelas,” pungkasnya.

JawaPos.com – Populi Center merilis hasil survei terhadap kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Sebanyak 75 persen dari 1.200 responden berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah pada survei 1-9 Desember, mengaku puas dengan kinerja Kapolri Sigit.

Peneliti Populi Center Nurul Fatin Afifah dalam keterangan persnya mengatakan, tingginya kepercayaan publik terhadap kinerja Kapolri karena dianggap mampu menangani beberapa kasus. Selain itu ada komitmen menindak anggotanya yang melanggar hukum.

“Kepercayaan publik terhadap kinerja Jenderal Sigit tinggi karena dianggap mampu menangani beberapa kasus. Selain itu, ada statement yang menarik dari beliau yang akan menindak tegas anggotanya yang melakukan pelanggaran tanpa kompromi,” ujar Nurul, Senin (20/12)

Dia mengatakan, responden dalam survei ini dipilih secara acak dari populasi survei Populi Center sejak 2013-2021. Survei tersebar di 34 provinsi di Indonesia dan dilakukan melalui wawancara telepon terhadap sampel pemilik telepon.

Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode acak sederhana (simple random sampling) dari kerangka sampling yang dimiliki Populi Center. Adapun margin of error pada survei ini sebesar ±2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Tujuan survei tersebut salah satunya mengevaluasi kinerja lembaga lainnya.

Itulah kenapa, Populi Center juga memaparkan hasil survei kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum lainnya. Hasilnya, Polri mendapat nilai tertinggi di antara lembaga yudikatif, yaitu 75 persen. Diikuti Mahkamah Agung (MA) 73 persen, Mahkamah Konstitusi (MK) 72,4 persen, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 71,5 persen dan Kejaksaan Agung 69,6 persen.

“Ada lima lembaga yang dikategorikan ke dalam lembaga yudikatif dan penegakan hukum. Polri mendapatkan persentase tertinggi,” imbuh Nurul.

Dalam surveinya, reaponden diberi pertanyaan dari skala 1-10 dengan nilai 1 bersrti sangat tidak percaya dan 10 sangat percaya.

JawaPos.com – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terus mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri yang tidak esensial. Bahkan, pemerintah juga mempertimbangkan perpanjangan karantina jika varian Omicron meluas.

“Pemerintah sangat mempertimbangkan untuk meningkatkan masa karantina menjadi 14 hari jika penyebaran varian Omicron semakin meluas,” kata Luhut dalam konferensi pers secara virtual, Senin (20/12).

Luhut menyebut, untuk mengantisipasi melonjaknya pelaku perjalanan luar negeri yang tiba di Indonesia, Pemerintah juga akan kembali menyiapkan tempat-tempat atau wisma karantina baru untuk menjaga agar kondisi kepulangan mereka tetap kondusif dan sesuai protokol yang ada.

“Pemerintah juga akan mengkaji kesiapan Bandara Juanda Surabaya sebagai pintu masuk baru bagi pelaku perjalanan luar negeri yang akan pulang ke tanah air,” tuturnya.

Terkait dengan perkembangan kasus Omicron yang terjadi di Indonesia, Luhut menyebut, kasus Covid- 19 masih berada pada tingkat yang rendah pasca ditemukan kasus pertama Omicron di Indonesia. “Hari ini Indonesia telah melawati 157 hari sejak puncak kasus varian delta yang lalu. Angka Rt juga masih menunjukkan terkendalinya pandemi Covid-19,” imbuhnya.

Selain itu kasus aktif dan perawatan di rumah sakit Jawa Bali juga masih menunjukkan tren penurunan serta cakupan vaksinasi umum dan lansia di Jawa Bali juga terus meningkat. Namun, pemerintah juga terus mendorong beberapa daerah di Jawa Bali yang tingkat vaksinasi dosis 1-nya masih di bawah 50 persen.

“Meski kasus terkendali pada tingkat rendah, Pemerintah akan terus memantau secara ketat perkembangan kasus, terutama mengantisipasi lonjakan karena varian Omicron. Pemerintah tetap akan menggunakan PPKM level sebagai basis pengetatan kegiatan masyarakat,” pungkasnya.

JawaPos.com – Kasus Covid-19 pada Senin (20/12) bertambah 133 kasus sehari. Tes yang dilakukan hari ini 266 ribu spesimen. Kini total sudah 4.260.677 orang terinfeksi Covid-19 di tanah air.

Angka kematian Covid-19 bertambah 11 jiwa. Total angka kematian sudah 144.013 jiwa meninggal dunia karena Covid-19. Paling banyak kasus meninggal harian terjadi di Bangka Belitung 3 jiwa.

Kasus aktif turun 94 orang sehari. Jumlah pasien aktif kini sebanyak 4.829 orang. Jumlah kasus positif tertinggi harian terjadi di DKI Jakarta 38 kasus.

Ada 2.542 orang berstatus suspek. Angka positivity rate mencapai di bawah 1 persen.

Pasien sembuh harian bertambah 216 orang. Kini total sudah 4.111.835 orang sembuh dari Covid-19.

Sudah 510 kabupaten/kota terdampak Covid-19. Ada 30 provinsi di bawah 10 kasus. Dan ada 14 provinsi dengan nol kasus Covid-19.

JawaPos.com – Komisi Yudisial (KY) berencana menambah jumlah Penghubung KY di beberapa wilayah pada 2022. Hal ini untuk meningkatkan harmonisasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sejumlah wilayah yang akan dijajaki KY yakni Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Bali, Kalimatan Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua dan Papua Barat.

“Sebagai contoh, untuk mendukung pelaksanan tugas Penghubung KY Wilayah Sumatera Selatan, KY juga menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk memenuhi infrastruktur sebagai kantor Penghubung KY Sumatera Selatan dengan pinjam pakai sebagian gedung milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan,” kata Anggota KY Amzulian Rifai dalam konferensi pers, Senin (20/12).

Amzulian menuturkan, KY sebagai lembaga negara yang lahir dari tuntutan reformasi peradilan, maka kehadirannya diharapkan mampu mendorong kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Karena itu, untuk mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki, KY menjalin sinergisitas dengan Mahkamah Agung (MA), kementerian/lembaga dan meningkatkan partisipasi publik.

“KY mempunyai tanggung jawab yang besar kepada publik. Agar peran dan fungsi KY dapat dilaksanakan dengan efektif, maka KY membutuhkan dukungan dari semua lembaga dan elemen masyarakat,” ucap Amzulian.

Terkait kerja sama dengan MA, lanjut Amzulian, telah bersepakat membentuk Tim Penghubung untuk meningkatkan harmonisasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Dalam konteks pengawasan, peran Tim Penghubung ini menjadi sangat penting.

“Misalnya untuk lebih memperjelas pelaksanaan tindak lanjut dari keputusan KY atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh hakim,” papar Amzulian.

Salah satu peran penting dari Tim Penghubung adalah untuk memperjelas mana perbuatan yang masuk dalam teknis yudisial serta pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Termasuk di dalamnya mekanisme penyelesaian apabila terjadi perbedaan di antara kedua lembaga, misalnya melalui mekanisme Pemeriksaan Bersama.

Dia mengutarakan, isu-isu seperti seleksi calon hakim agung, advokasi hakim, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim hingga pengelolaan database hakim dapat dilakukan melalui Tim Penghubung. Sehingga KY mendorong penguatan akuntabilitas hakim, salah satu contohnya melalui mendorong kepatuhan pelaporan LHKPN oleh hakim.

“Kepatuhan melaporkan LHKPN penting dalam menjaga etika hakim dan termasuk dalam lingkup Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH),” tegas Amzulian.

JawaPos.com–Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah melakukan pelacakan asal masuknya varian Omicron ke Indonesia. Kasus pertama diduga berasal dari warga negara Indonesia yang tiba dari Nigeria pada 27 November.

Menurut keterangan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Widyawati, petugas kebersihan berinisial N yang terkonfirmasi terinfeksi varian Omicron tidak pernah melakukan perjalanan ke luar negeri. Sehingga, dapat disimpulkan tertular dari WNI yang berasal luar negeri dan melakukan karantina di Wisma Atlet.

Setelah merunut kasus WNI yang positif Covid-19 di Wisma Atlet pada 14 hari ke belakang, kemungkinan besar indeks case (kasus pertama) Omicron adalah WNI dengan inisial TF, 21, yang tiba dari Nigeria pada 27 November. Ada 169 WNI dari luar negeri yang melakukan karantina di Wisma Atlet antara 24 November hingga 3 Desember yang telah dilakukan tracing atau penelusuran. Hasilnya, satu orang yaitu TF, probable dengan kemungkinan besar tertular Omicron.

”Hasil tes PCR dari TF sudah dinyatakan negative,” ujar Widyawati.

Sebelumnya pada Kamis (16/12), Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengumumkan temuan varian Omicron pertama di Tanah Air pada seorang petugas kebersihan berinisial N yang bekerja di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta.

Terkait hal itu, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyatakan, terdeteksinya kasus pertama Omicron di Indonesia merupakan salah satu fungsi utama dari karantina bagi setiap orang yang masuk ke Tanah Air. Dengan karantina, pelaku perjalanan dari luar negeri akan dipantau dan diobservasi petugas kesehatan.

”Apabila pelaku perjalanan tersebut didapati positif Covid-19 bisa dengan segera dilakukan penelusuran,” tutur Siti Nadia.

Melalui karantina juga, lanjut dia, para pelaku perjalanan yang terkonfirmasi Covid-19 dengan gejala bisa langsung ditangani petugas medis.

”Penting bagi setiap pelaku perjalanan luar negeri yang masuk ke Indonesia untuk melakukan karantina. Terdeteksinya Omicron di Indonesia merupakan salah satu keberhasilan dari karantina dan kita bisa dengan segera melakukan tracing untuk mencegah meluasnya penularan Omicron,” papar Nadia.

Dia mengimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai penyebaran Omicron dan virus Covid-19 jenis lainnya. ”Kurangi mobilitas, tetap gunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Jangan lengah dan tetap waspada terhadap penularan virus Covid-19, terutama Omicron yang laju penyebarannya sangat cepat,” ucap Nadia.

JawaPos.com–Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyebut salah satu alasannya maju sebagai ketua umum PBNU untuk menghidupkan kembali idealisme, visi dan cita-cita Gus Dur.

”Alasan mencalonkan sebagai ketua umum PBNU merupakan momentum sangat tepat untuk menghadirkan kembali Gus Dur,” kata Gus Yahya seperti dilansir dari Antara usai bedah buku Menghidupan Gus Dur (Catatan Kenangan KH Yayha Cholil Staquf) di Jakarta, Minggu (19/12).

Menurut Gus Yahya, idealisme, visi dan cita-cita dari KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur masih relevan sampai sekarang. Secara sosiologis, dia melihat hal itu masih akan relevan hingga puluhan tahun akan datang.

”Persoalannya, Gus Dur telah tiada, tetapi kita masih butuh kegusduran,” ujar Gus Yahya.

Gus Yahya menjelaskan, yang dibutuhkan adalah membangun sesuatu yang bisa menjadi subsitusi kehadiran Gus Dur tersebut. Hal itu bisa dilakukan dengan konstruksi berdasar organisatoris.

”NU menjadi media yang paling tepat untuk membangun kembali,” ucap Gus Yahya.

Gus Yahya menyatakan, melihat dinamika baik domestik maupun internasional, apa yang dahulu digagas dan diperjuangkan Gus Dur ternyata relevan sekali dengan momentum saat ini. ”Kita lihat, banyak masyarakat yang mengekspresikan rasa rindu dengan Gus Dur,” tutur Gus Yahya.

Secara konstruksi organisasi, Gus Yahya menilai belum ada upaya yang nyata dalam menghidupkan kembali Gus Dur. Ketika dipercayakan sebagai ketua PBNU, menurut dia, banyak cara untuk mengidupkan kembali Gus Dur. Misalnya membangun agenda nasional dijababarkan dalam program-program yang harus dilaksanakan instrumen NU hingga ke tingkatan ranting.

”Ini merupakan gagasan Gus Dur, tetapi belum pernah dibangun melalui satu strategi yang tepat,” terang Gus Yahya.

Gus Yahya menambahkan, Gus Dur pernah mempunyai ide untuk membangun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sampai ke tingkat kecamatan dengan memanfaatkan jaringan instrumen NU.

Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-34 dijadwalkan 22–23 Desember di Lampung. Dua kandidat yang diperkirakan berkompetisi yakni Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj.

Muktamar NU diperkiran diikuti 2.295 peserta, berasal dari 34 PWNU (102 orang), 521 PCNU (1.563 orang), 31 PCINU (93 orang), serta 14 badan otonom (42 orang), dan 18 lembaga (54 orang) di tingkat pusat. Selain itu, ditambah utusan PBNU dari unsur syuriyah (32 orang), mustasyar (15 orang), a’wan (20 orang), dan tanfidziyah (38 orang) ditambah panitia sebanyak 336 orang.

JawaPos.com – Jelang perayaan Hari Raya Natal, kerap kali terjadi polemik terkait dengan boleh tidaknya umat Islam memberikan ucapan ‘Selamat Natal’ kepada saudara-saudara Kristiani. Mengenai hal itu, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi memberikan penjelasan.

Menurut Zainut, ada perbedaan pandangan para ulama dalam menilai masalah ucapan Selamat Natal, sebagian ulama ada yang melarang dan sebagiannya lagi membolehkan. Pasalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri belum pernah mengeluarkan ketetapan fatwa tentang hukumnya memberikan tahniah atau ucapan Selamat Natal kepada umat Kristiani yang merayakannya.

“Sehingga MUI mengembalikan masalah ini kepada umat Islam untuk mengikuti pendapat ulama yang sudah ada sesuai dengan keyakinannya,” jelas dia, Minggu (19/12).

Ia menyampaikan bahwa menghormati pendapat ulama yang menyatakan bahwa mengucapkan ‘Selamat Natal’ itu hukumnya haram atau dilarang oleh agama. Hal itu didasarkan pada argumentasi bahwa mengucapkan Selamat Natal itu bagian dari keyakinan agamanya.

“Begitu juga sebaliknya, saya menghormati pendapat ulama yang menyatakan bahwa mengucapkan Selamat Natal itu hukumnya mubah atau boleh dan tidak dilarang oleh agama, karena didasarkan pada argumentasi bahwa hal itu bukan bagian dari keyakinan agama tetapi sebatas memberikan penghormatan atas dasar hubungan kekerabatan, kekeluargaan dan relasi antarumat manusia,” terang dia.

Untuk itu diimbau kepada seluruh masyarakat untuk arif dan bijaksana dalam menyikapi perbedaan pendapat tersebut dan tidak menjadikan polemik yang justru dapat mengganggu kerukunan dan harmoni hubungan interen maupun antarumat beragama.

“Sebaiknya kita mengembalikan masalah ini kepada keyakinan kita masing-masing dengan tidak saling menyalahkan bahkan mengafirkan,” imbuhnya.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI Pusat ini juga menyampaikan agae sesama anak bangsa marilah terus menjaga dan memelihara kerukunan dan persaudaraan. Baik persaudaraan keIslaman, persaudaraan atas dasar kemanusiaan maupun persaudaraan kebangsaan.

“Demi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis, rukun, dan damai,” tutup Wamenag.

JawaPos.com–Era disrupsi telah mendorong para pemimpin di berbagai sektor mengubah praktik kepemimpinan agar keberlanjutan organisasi terjaga. Disrupsi teknologi, pandemi, dan meningkatnya jumlah milenial, menuntut para pemimpin memiliki cara berpikir luwes dan adaptif, serta perlu membuat terobosan.

”Cara berpikir luwes dan adaptif, serta berani membuat terobosan itu telah dipraktikkan oleh Presiden Joko Widodo pada masa awal Indonesia menghadapi pandemi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Minggu (19/12).

Salah satu contoh kebijakan pemerintah yang mengadopsi konsep itu adalah tidak dilakukannya lockdown saat pandemi Covid-19. Tetapi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang kemudian berubah menjadi pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Menurut Menko PMK, melalui kebijakan tersebut, Indonesia diakui dunia sebagai salah satu negara yang berhasil mengendalikan penyebaran Covid-19. Sebab, kasus positif berangsur melandai dan kasus meninggal dunia juga makin kecil.

Walaupun fokus pada penanganan Covid-19 bersama kementerian dan lembaga, Kemenko PMK tetap menyadari bahwa pandemi juga telah mengancam pelayanan kesehatan dasar. Untuk itu, di tengah upaya mengendalikan Covid-19, Kemenko PMK tetap menggalakkan program penanganan stunting. Sebab, angkanya masih di kisaran 27,6 persen serta program-program lain yang terkait dengan sumber daya manusia.

Menurut Menko PMK, selain memiliki cara berpikir luwes dan adaptif, seorang pemimpin juga harus memiliki sifat filantropis, empati, dan altruis. Hal itu agar organisasi bisa dinamis dan berkelanjutan.

”Tanpa ketiga sifat itu, kemampuan seorang pemimpin belumlah lengkap,” tutur Muhadjir Effendy.

Terkait dengan tugas Kemenko PMK, penguatan daya saing sumber daya manusia merupakan salah satu kunci bagi organisasi dan pemimpinnya agar bisa sukses melalui era disrupsi.

”Selain fokus pada penguatan daya saing sumber daya manusia, Kemenko PMK juga memberi perhatian pada penguatan program perlindungan sosial,” ucap Menko Muhadjir Effendy.

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mencari pengganti Brigjen Pol Setyo Budiyanto yang dimutasi menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalnnya di KPK. Setyo selama di KPK menjabat sebagai Direktur Penyidikan.

Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Mabes Polri. Hal ini untuk menyeleksi anggota yang yang pantas menduduki posisi Direktur Penyidikan KPK.

“KPK akan berkoordinasi dengan Mabes Polri, namun perlu diingat bahwa semua yang bertugas di KPK melalui seleksi,” kata Firli dalam keterangannya, Minggu (19/12).

Mantab Deputi Penindakan KPK ini berujar, pihaknya akan segera bersurat ke Korps Bhayangkara untuk mencari personel yang berintegritas mengisi posisi Direktur Penyidikan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

“Jadi tentu KPK akan membuat surat kepada Mabes Polri bahwa jabatan direktur penyidikan pada kedeputian penindakan KPK. Sekaligus KPK akan membuka seleksi untuk mengisi jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku,” tegas Firli.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (Dirdik KPK) Brigadir Jenderal Setyo Budiyanto dimutasi atau mendapat promosi menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini berdasarkan Surat Telegram Kapolri No: ST/2568/XII/KEP/2021 tertanggal 17 Desember 2021 yang ditandatangani oleh AS SDM Irjen Wahyu Widada atas nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Merespon promosi tersebut, Brigjen Pol Setyo mengatakan siap mengemban tugas baru yang diberikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dia berjanji akan menunaikan amanah dari Kapolri tersebut.

“Siap melaksanakan tugas sesuai amanah dan perintah yang diberikan oleh Bapak Kapolri,” ucap Setyo.
Setyo Budiyanto menjabat Direktur Penyidikan KPK sejak 18 September 2020. Setyo menjadi Direktur Penyidikan KPK berdasarkan lembaran surat pimpinan KPK RI nomor R/1812/KP.01.01/01-54/09/2020 tertanggal 18 September 2020 yang ditandatangani Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri.

Setyo Budiyanto diketahui sempat menjabat Koordinator Supervisi Penindak (Korsupdak) di Deputi Penindakan KPK. Saat menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK, dia memimpin langsung penangkapan mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.