Tag: arpratama

JawaPos.com – Masih terdapatnya daerah dengan cakupan vaksinasi Covid-19 dosis pertama bahkan di bawah 50 persen. Menanggapi hal tersebut Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah yang cakupan vaksin dosis pertama di bawah 50 persen untuk segera berkoordinasi dalam melakukan peningkatan cakupan vaksinasi dosis pertama.

“Khususnya daerah dengan padat penduduk dan mobilitas tinggi seperti Jawa dan Bali,” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet kepada wartawan, Jumat (24/12).

Bamsoet meminta pemerintah memetakan permasalahan atau faktor-faktor yang menyebabkan cakupan vaksin Covid-19 di sejumlah daerah masih rendah dan belum mencapai target.

“Serta meminta pemerintah memberikan solusi dan tindak lanjut untuk menghadapi hambatan tersebut agar di akhir tahun 2021 ini cakupan vaksin Covid-19 dapat memenuhi target bahkan melebihi target,” katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar meminta pemerintah berkomitmen melakukan upaya jemput bola dan melakukan pendekatan kemanusiaan bagi kelompok rentan dan kelompok masyarakat yang belum bersedia divaksin.

“Dengan menjelaskan bahwa vaksin merupakan salah satu upaya guna mengurangi dampak buruk apabila terpapar virus korona, terlebih diprediksi akhir tahun ini akan terjadi gelombang ketiga pandemi Covid-19,” ungkapnya.

Meminta pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, berkoordinasi secara masif dengan pemerintah daerah terkait program vaksinasi Covid-19 di setiap daerah.

“Sehingga pelaksanaan vaksin Covid-19 dapat terus terpantau dan berjalan sesuai on track,” tuturnya.

Tidak lupa Bamsoet juga meminta kepada masyarakat untuk disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan 3M yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir.

JawaPos.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly merayakan Natal bersama masyarakat sekaligus meresmikan gereja di pinggiran Kota Medan, Sumatra Utara. Momen ini makin istimewa karena gereja yang diresmikan itu, pembangunannya diinisiasi oleh mendiang sang istri Elisye Widya Ketaren.

“Suatu momen yang sangat istimewa, bisa merayakan Natal bersama masyarakat, berbagi suka cita, sekaligus meresmikan gereja ini,” kata Yasonna dalam keterangannya, Jumat (24/12).

Adapun gereja yang diresmikan Yasonna adalah Gereja Jemaat Allah Indonesia (GJAI), yang terletak di Dusun III Ujung Bandar, Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatra Utara.

Yasonna mengungkapkan, istrinya sempat berpesan dan meminta agar pembangunan gereja diselesaikan. Bahkan, kata Yasonna, istrinya juga mencari tahu perkembangan pembangunan gereja tersebut, melalui seorang pegawainya di ladang, meski saat itu sedang dirawat di rumah sakit.

“Sebelum meninggal, istri saya, Ibu Elisye, menelepon dan meminta agar pembangunan Gereja ini diselesaikan. Saat dirawat di rumah sakit, beliau juga menelepon seorang pegawainya untuk menanyakan material yang kurang, atau material apa yang dibutuhkan untuk pembangunan gereja,” katanya.

“Semoga peresmian gereja ini menjadi kado Natal untuk kita semua, khususnya untuk masyarakat, dan untuk istri saya,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan Gereja, Landen Marbun, menyampaikan bahwa istri Yasonna, Elisye Widya Ketaren, sangat sederhana semasa hidupnya. Menurut Landen, Elisye kerap memperhatikan pembangunan GJAI hampir di setiap hari, ketika dalam perjalanan berangkat dan pulang dari rumah ke ladang.

“Ibu Elisye ini sangat sederhana, kesehariannya mendampingi Pak Menteri. Ketika tidak di Jakarta, maka Bu Elisye akan berada di ladang, ketika mengontrol pertaniannya, beliau selalu melihat gereja ini,” ungkap Landen.

“Menurut kami, ini adalah perjalanan hidup, catatan sejarah. Bahkan Ibu Elisye sudah menorehkan tinta emas dalam sebuah pelayanan Tuhan,” ucap Landen melanjutnya.

Perayaan Natal dan peresmian GJIA diakhiri dengan bakti sosial kepada masyarakat di sekitar GJIA.(Gunawan Wibisono)

Foto: Menkumham Yasonna H Laoly meresmikan gereja yang diinisiasi oleh mendiang istrinya, Elisye Widya Ketaren (foto: istimewa)

JawaPos.com – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dan Ketua DPR RI Puan Maharani melaksanakan peninjauan ke Gereja Katedral, Jakarta. Kegiatan ini dalam rangka memastikan perayaan Hari Raya Natal 2021 berjalan baik.

Sigit mengatakan, dalam peninjauan ini turut memastikan penerapan protokol kesehatan (prokes). Serta penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk memonitor jemaat.

“Saat ini (Natal) dilaksanakan dengan kapasitas 50 persen dan sisanya dilaksanakan secara virtual,” kata Sigit di lokasi, Jumat (24/12).

Kebijakan ini diterapkan untuk mencegah penularan Covid-19. Pasalnya, saat ini positivity rate di wilayah DKI Jakarta sudah di bawah angka 1.

“Ini masih bisa kita pertahankan karena pengalaman di Nataru lalu terjadi peningkatan dua setengah kali lipat dan teus naik pada saat kemudian masuk di Hari Raya Idul Fitri, tentunya ini jadi pembelajaran kita semua,” imbuhnya.

Mantan Kabareskrim Polri itu mengingatkan, angka Covid-19 masih bisa meningkat sewaktu-waktu. Oleh karena itu, kewaspadaan akan penularan harus tetap diwaspadai.

“Apalagi saat ini kita tahu bahwa varian baru sedang berkembang hampir 160 negara dan 8 masuk ke Indonesia. Sehingga mau tidak mau kita tetep harus laksanakan prokes secara kuat,” pungkas Sigit.

Selain mengecek protokol kesehatan, Kapolri dan rombongan juga memastikan proses pengamanan natal berjalan optimal. Dengan begitu, rangkaian ibadah berjalan aman.

JawaPos.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya KH Miftachul Achyar sebagai Rais Aam dan KH Cholil Yahya Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2021-2026. Hal ini berdasarkan Muktamar ke-34 NU di Lampung.

“Kami menyampaikan selamat dan mendoakan semoga NU berkah dalam kepemimpinan KH Miftahul Achyar dan KH Cholil Yahya Staquf yang telah terpilih sebagai Rais Aam dan Ketua Tanfidz PBNU dalam Muktamar ke-34 NU di Lampung,” kata Ghufron dalam keterangannya, Jumat (24/12).

Ghufron mengharapkan, NU sebagai organisasi Islam terbesar di dunia yang telah berdedikasi pada perjuangan merawat Indonesia, bisa tetap konsisten berjuang melawan korupsi. Karena keadilan dan kesejahteraan Indonesia yang dicitakan pendiri bangsa terhambat dan bisa gagal karena korupsi.

“Korupsi telah merasuk kesemua sendi dan sektor bangsa. Tidak boleh ada yang tertinggal dan diam dalam perjuangan pemberantasan korupsi,” ucap Ghufron.

Pimpinan KPK berlatar belakang NU ini mengungkapkan, segenap elemen bangsa harus mengambil bagian dalam gerakan antikorupsi. Dia pun berharap, NU tetap konsisten dan menjadi terdepan dalam gerakan moral dan sosial dalam memberantas dan membersihkan korupsi di Indonesia.

“Kebesaran NU dari sisi nilai maupun jumlah jamaah nya diharapkan mampu memotori gerakan sosial anti korupsi. Saatnya NU kembali tampil menjadi pemimpin perjuangan dan jihad melawan korupsi,” papar Ghufron menandaskan.

Nadia juga meminta masyarakat untuk tetap waspada dengan penyebaran Omicron yang sangat cepat, menunda perjalanan ke luar negeri, dan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Ia mendorong masyarakat segera mengikuti vaksinasi Covid-19.

“Kesadaran diri untuk tidak bepergian terlebih dahulu harus dilakukan. Apalagi di tengah suasana libur Natal dan Tahun Baru ini  penting bagi kita untuk saling menjaga satu sama lain” tegasnya.

JawaPos.com – Di tengah imbauan pemerintah supaya masyarakat tidak ke luar negeri, 25 jemaah tetap berangkat umrah malam ini (23/12). Mereka bukan jemaah dari masyarakat umum, melainkan pengurus asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Salah seorang pengurus asosiasi PPIU yang ikut terbang ke Saudi adalah Sekjen Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah Haji (AMPUH) Wawan Suhada. Dia mengatakan, 25 orang yang akan terbang ke Saudi sudah berada di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. ”Malam ini (tadi malam, Red) mau melaksanakan swab PCR,’’ jelasnya kemarin (22/12).

Wawan menegaskan, status pemberangkatan kali ini sejatinya tidak bisa disebut sebagai penyelenggaraan umrah. Sebab, rombongannya sangat terbatas. Hanya untuk pengurus asosiasi travel umrah. Bukan masyarakat atau jemaah pada umumnya.

Menurut dia, pemberangkatan pengurus asosiasi PPIU sebagai tim advance itu sangat penting. Di Saudi, mereka akan mempelajari dan mengalami langsung pelaksanaan umrah dengan segala protokol kesehatannya. Dengan begitu, bisa menyampaikannya kepada calon jemaah umrah.

Asosiasi lain yang mengirim perwakilan untuk berangkat umrah adalah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI). Rombongan 25 jemaah umrah tersebut dijadwalkan kembali ke tanah air pada 1 Januari 2022.

JawaPos.com – BPJS Kesehatan meluncurkan data sampel 2015-2020 yang bisa diakses oleh publik. Hal ini merupakan bagian dari membangun kolaborasi, keterlibatan serta inovasi dalam upaya mengoptimalkan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Data sampel yang diluncurkan kali ini berupa data umum dan data kontekstual yang diharapkan dapat membantu publik baik peneliti maupun pemangku kebijakan memotret pengelolaan Program JKN-KIS yang sebentar lagi memasuki tahun ke-9.

Dalam kesempatan yang sama BPJS Kesehatan meluncurkan DETAK atau Dashboard Evaluasi Penyakit Kronis. Dashboard ini dapat diakses oleh Pemerintah Daerah untuk mengetahui tingkat prevalensi dan insiden dari dua penyakit kronis utama (mother of desease) yaitu Diabetes Melitus (DM) dan Hipertensi (HT). Melalui dashboard ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam pengambilan kebijakan strategis bidang kesehatan di wilayahnya.

“Data sampel, dashboard DETAK, yang kita luncurkan hari ini merupakan bagian dari upaya kami dalam mendorong engagement masyakarakat, sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama memanfaatkan aset data tersebut untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas rekomendasi kebijakan berbasis evidence-based policy,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam Peluncuran Data Sampel dan Webinar bertemakan Meningkatkan Inovasi Kolaboratif Melalui Explorasi dan Analisis Maha Data BPJS Kesehatan.

Data sampel yang diluncurkan tahun 2021 ini, berupa data sampel umum yang mewakili seluruh data kepesertaan maupun pelayanan kesehatan yang ada di BPJS Kesehatan sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Data ini telah dilakukan standardisasi dan ekstraksi untuk menjaga mutu data. Selain itu data umum ini memuat informasi antara lain karakteristik individu peserta, fasilitas kesehatan, diagnosis, jenis layanan dan biaya dengan tetap berpedoman pada perlindungan kerahasiaan data peserta/pasien.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga menyiapkan data sampel kontekstual yang diambil dari populasi peserta yang melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan dengan diagnosis Diabetes Mellitus (DM).

“Pemanfaatan data sebagai evidence-based policy juga dilakukan oleh penyelenggara jaminan kesehatan di beberapa negara yaitu Korea Selatan melalui NHIS-National Sample Cohort dan National Health Insurance Research Database (NHIRD) di Taiwan. Melalui data sampel yang disediakan BPJS Kesehatan, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mempercepat pembangunan kesehatan di Indonesia khususnya dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS,” kata Ghufron.

Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono yang hadir dalam kegiatan tersebut mengungkapkan peluncuran data sampel BPJS Kesehatan ini merupakan hal yang mutlak harus dilakukan. Kementerian Kesehatan berkomitmen terkait transformasi sistem kesehatan dengan salah satu pilar penopang yakni teknologi kesehatan. Transformasi teknologi kesehatan berfokus pada 3 kegiatan prioritas, yaitu integrasi data yang dirancang untuk mendukung keakuratan pengambilan kebijakan, yang kedua adalah integrasi dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kesehatan dan yang ketiga adalah pengembangan ekosistem teknologi kesehatan.

“Dalam JKN, terdapat data kesehatan individu maupun masyarakat yang dapat diintegrasikan, sehingga kita dapat mempertajam dan mengoptimalkan layanan JKN di masa mendatang, memperbaiki layanan, program, serta pembiayaannya. Kemenkes juga tengah membangun arsitektur Satu Data Kesehatan untuk mengintegrasikan data kesehatan JKN dengan data dari instansi lain. Selain itu, rencana interoperabilitas juga perlu dipercepat pelaksanaannya agar Kemenkes dan BPJS Kesehatan lebih efisien dalam mengelola data,” kata Dante.

Sementara itu, Direktur Teknologi dan Informasi BPJS Kesehatan Edwin Aristiawan mengatakan saat ini lebih dari 50 miliar row yang tersimpan dalam platform big data JKN BPJS Kesehatan, dan akan sulit bagi stakeholder untuk mengolahnya, sehingga diperlukan pembentukan data sampel yang dapat dimanfaatkan bersama. Total data sampel yang diluncurkan pada hari ini adalah sebanyak 28,1 juta record/baris. Terdiri dari 2.200.960 sampel data kepesertaan, serta data pelayanan meliputi pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan kapitasi dan non-kapitasi, aspek pelayanan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dan aspek pelayanan FKRTL dengan diagnosis sekunder.

Untuk mengakses data sampel, masyarakat dapat mengajukan permohonan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPJS Kesehatan dengan melampirkan surat pengantar dari instansi, formulir permohonan informasi publik, pakta integritas, proposal penelitian, dan salinan (fotocopy) identitas diri seperti KTP. Masyarakat juga dapat mengajukan permohonan melalui portal e-PPID BPJS Kesehatan. Selanjutnya, BPJS Kesehatan akan memverifikasi berkas permohonan tersebut. Jika lengkap, PPID BPJS Kesehatan akan menyerahkan data sampel kepada pemohon.

“Selain lewat PPID, masyarakat juga bisa mengakses data sampel melalui Portal Data JKN yang dapat diakses pada https://data.bpjs-kesehatan.go.id. Namun sebelum login, masyarakat harus melakukan pendaftaran terlebih dulu untuk memperoleh akses ke data yang dibutuhkan. Hal ini untuk memastikan transaksi data ke luar termonitor dengan baik dan sesuai dengan tata kelola data berdasarkan regulasi yang berlaku,” kata Edwin.

Edwin juga mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terkait keamanan informasi melalui penerapan pengelolaan yang sesuai dengan best-practice atau framework yang terpercaya. Hal ini dilakukan untuk menghindari ancaman terhadap penyalahgunaan keamanan informasi dan Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Dalam peluncuran data sampel tersebut, juga dihadiri oleh Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Achmad Yurianto, serta kegiatan webinar yang menghadirkan narasumber yaitu Tim Penyusun Data Sampel BPJS Kesehatan dr. Iwan Ariawan, peneliti dari FKM Universitas Indonesia Profesor Budi Hidayat dan Dr. Diah Ayu Puspandari, peneliti dari FKKMK Universitas Gadjah Mada.

JawaPos.com- KH Miftachul Akhyar kembali terpilih sebagai Rais Aam PBNU periode 2021-2026 hasil muktamar ke-34 di Lampung. Penunjukan kiai asal Surabaya itu merupakan hasil musyawarah para anggota ahlul halli wal aqdi (AHWA) yang diumumkan pada Jumat (24/12) dini hari, pukul 00.15 WIB.

Kuputusan hasil musyawarah AHWA tersebut disampaikan Prof KH Zainal Abidin, salah seorang anggota AHWA terpilih asal Sulawesi Tengah. ‘’Alhamdulillah musyawarah dilakukan dengan penuh kekeluargaan, keadaban dan akhlakul karimah,’’ ujarnya di hadapan para peserta muktamar di Gedung Serba Guna Universitas Lampung (Unila).

Kendati demikian, ada pendapat atau usul agar Rais Aam periode lima tahun ke depan sebagai upaya fokus memasuki satu abad kedua tidak rangkap jabatan. Selain itu, jika dalam pemilihan ketua umum PBNU ada lebih dari satu calon, maka Rais Aam terpilih harus bersedia menerima semuanya.

Ketika syarat tersebut disampaikan kepada KH Miftachul Akhyar, kiai yang juga menjabat sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menjawab. ‘’Sami’na wa atho’na (mendengar dan mentaati, Red),’’ ungkapnya.

Karena musyawarah telah bersepakat, akhirnya AHWA pun mengakhiri pertemuan dengan tetap penuh kekeluargaan, keadaban dan akhlakul karimah. ‘’Mudah-mudahan hasil musyawarah AHWA ini membuat NU dalam memasuki satu abad kedua ini terus semakin baik lagi,’’ ujarnya.

Berdasar catatan Jawa Pos, dalam tradisi NU selama ini, sepanjang Rais Aam masih sehat maka kemungkinan besar masih akan terus diminta untuk menjabat lagi. Tradisi tersebut mulai sejak NU berdiri 1926 dan berlanjut hingga kini. Karena itu, meski anggota AHWA mendapat dukungan suara dari cabang maupun wilayah NU paling banyak, maka tetap akan menyerahkan posisi itu kepada Rais Aam petahana.

Dalam muktamar ke-34 kali ini, sidang pleno menetapkan hasil tabulasi sembilan anggota AHWA terpilih. Yakni, KH Dimyati Rais (503 suara), KH Mustofa Bisri (494 suara), KH Ma’ruf Amin (458 suara), KH Anwar Manshur (408 suara), TGH Turmudzi Badaruddin (403 suara), KH Miftachul Akhyar (395 suara), KH Nurul Huda Jazuli (385 suara), KH Ali Akbar Marbun (309 suara) dan KH Zainal Abidin (272 suara).

Sementara itu, setelah Rais Aam terpilih, sidang dilanjutkan untuk pemilihan suara calon ketua umum PBNU. Menjelang pemilihan, kendati sudah memasuki dini hari, suasana kampus Unila penuh dengan lautan manusia. Ribuan orang memadati salah satu PTN di Bandar Lampun tersebut. Jalanan di dalam kampus pun tersendat. Antrean kendaraan mengular. Parkir sampai di luar kampus hingga jalan raya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dua kandidat yang berpeluang menjadi ketua umum PBNU periode 2021-2026 adalah Prof KH Said Aqil Siraj (petahana) dan KH Yahya Cholil Staquf (mantan katib Aam). Sejumlah kalangan menilai, melihat indikator laporan pertanggunjawaban (LPJ), besar kemungkinan Prof KH Said Aqil Siraj akan terpilih kembali.

Jika benar prediksi itu, maka kiai asal Cirebon itu menjabat ketua umum selama tiga periode. Sama dengan saat ketua tanfidziyah itu dijabat oleh KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

JawaPos.com – Kenaikan kasus Covid-19 selalu terjadi setiap kali ada momentum libur panjang. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta agar pemerintah mempunyai strategi yang jitu untuk mengantisipasi hal tersebut.

Termasuk juga kata Bambang, meminta seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk belajar dari pengalaman tahun lalu, di mana libur panjang termasuk libur akhir tahun mengakibatkan terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah daerah.

“Sehingga masyarakat diminta tetap waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan serta sedapat mungkin mengurangi mobilitas saat Natal dan Tahun Baru dalam upaya mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 menjelang Natal dan Tahun Baru,” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet, Kamis (23/12).

Bamsoet, meminta pemerintah pusat bersama pemerintah daerah untuk terus melakukan upaya pencegahan terjadinya lonjakan kasus Covid-19 pasca libur Natal dan Tahun Baru, mulai dari mengoptimalkan kewaspadaan mobilitas dengan mendirikan posko-posko serta tempat-tempat isolasi terpusat di wilayah tujuan mudik dan di wilayah tujuan balik.

“Juga memperketat pemeriksaan dan pendataan pemudik di wilayahnya masing-masing. Mengingat, tidak adanya penyekatan arus lalu lintas selama libur Nataru menyebabkan banyaknya masyarakat yang melakukan aktivitas mudik,” katanya.

Waki Ketua Umum Partai Golkar meminta pemerintah daerah untuk melakukan inspeksi kesiapan daerah khususnya tempat-tempat wisata, termasuk hotel apakah telah menerapkan kebijakan atau aturan yang ketat bagi para wisatawan, mulai dari kewajiban vaksin dua dosis, hasil bebas Covid-19 hingga mengintegrasikan aplikasi PeduliLindungi.

Meminta kerja sama dari seluruh elemen masyarakat untuk mendukung kebijakan pengendalian Covid-19 khususnya kebijakan pada periode Natal dan Tahun Baru.

“Agar terhindar dari transmisi lokal hingga lonjakan kasus pasca libur Natal dan Tahun Baru. Mengingat, data menunjukkan bahwa Indonesia belum pernah berhasil melewati periode libur panjang tanpa mengalami kenaikan kasus,” ungkapnya.

Tidak lupa Bamsoet juga berpesan kepada masyarakat untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan 3M dalam kehidupan sehari-hari, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air menggalir.

JawaPos.com – Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, menyayangkan syuting sinetron yang dilakukan di lokasi pengungsian korban erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur.

La Nyalla meminta semua pihak mengedepankan empati. Apalagi di tengah-tengah masyarakat yang sedang berduka.

“Sangat disayangkan kegiatan syuting dilakukan di tengah para pengungsi. Selain tindakan tak etis, juga melukai hati, pasalnya masyarakat Lumajang yang masih bersedih karena bencana erupsi Gunung Semeru,” ujar La Nyalla kepada wartawan, Kamis (23/12).

Masyarakat, lanjut LaNyalla, seharusnya memiliki rasa empati terhadap kesedihan dan kesusahan sesama. “Yang paling tepat dilakukan adalah men-support sehingga para korban bersemangat memulai kehidupan baru lagi,” tegasnya.

Menurut LaNyalla, sinetron tersebut juga tidak memiliki makna dan nilai apapun di tengah-tengah kondisi masyarakat Lumajang saat ini.  “Apalagi menurut informasi, syuting menampilkan adegan dewasa yang dilihat para pengungsi anak-anak. Tentu saja hal ini memberi contoh tak baik,” katanya.

Kegiatan syuting di Desa Penanggal, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur itu sempat viral di media sosial. Bahkan relawan dan netizen menggaungkan boikot terhadap sinetron berjudul Terpaksa Menikahi Tuan Muda (TMTM) itu. Sementara pihak production house (PH) yang menggarap sinetron mengklaim tak ada penolakan selama proses syuting. (*)