Jual dan Sewa alat bantu proyek

Menko PMK Muhadjir Effendy Minta ASN Kembalikan Bansos

JawaPos.com – Penyaluran bantuan sosial belum tepat sasaran. Pasca temuan 31 ribu aparatur sipil negara (ASN) menerima bansos, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meminta agar mereka mengembalikan dana tersebut.

”Prosesnya biar diatur Kemensos,” ujar Muhadjir. Dia menyatakan, ASN tidak berhak mendapatkan bansos. Sebab, ASN sudah menerima gaji dari negara secara rutin. Dia menilai, ada kesalahan dalam proses data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) penerima bansos. ”Seharusnya itu dirapikan,’’ kata mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu.

Kesalahan tersebut, menurut dia, tidak hanya terjadi pada PNS. ”Ada beberapa yang sebenarnya tidak berhak, tapi mendapatkan,’’ lanjutnya.

Dia menyatakan bahwa Menteri Sosial Tri Rismaharini dan jajarannya masih terus memperbaiki kesalahan tersebut. DTKS merupakan landasan dalam memberikan bantuan sosial. ”Dalam DTKS ada namanya exclusion error dan inclusion error,’’ katanya.

Muhadjir menjelaskan, masih ada penduduk yang dalam garis kemiskinan ekstrem. Pemerintah pun akan menangani kasus tersebut dengan hal khusus. Dia berharap agar DTKS bisa segera disempurnakan sehingga penyaluran dana bansos tepat sasaran.

Sebelumnya, Mensos menyebut ada 31.642 ASN yang mendapatkan bansos. Itu diketahui setelah kementerian tersebut melakukan verifikasi data. Risma mengaku telah menyerahkan temuan itu kepada Badan Kepegawaian Negara. Dari data yang dikroscek, 28.965 orang diketahui masih menjadi ASN aktif. Sisanya sudah pensiun.

Pakar Hukum: Tak Ada Larangannya Hakim, Jaksa, dan Polisi Terkena OTT

JawaPos.com – Anggota Komisi III DPR RI asal Fraksi PDIP Arteria Dahlan menyebut polisi, hakim hingga jaksa tidak perlu terkena operasi tangkap tangan (OTT). Hal itu karena mereka simbol penegakan hukum.

Menanggapi hal tersebut, pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Suparji Ahmad mengatakan di republik ini tidak ada orang yang kebal hukum. Bahkan dia menyebut Arteria tidak mengerti tentang prinsip equality before the law atau kesamaan di hadapan hukum.

Sehingga, kata Suparji, OTT bisa dilakukan terhadap siapa saja, tidak terkecuali kepada hakim, jaksa ataupun aparat kepolisian. “Berdasarkan filosofis, yuridis, sosiologis, eksistensi hakim, jaksa, dan polisi dalam konteks penegakan hukum sama di hadapan hukum sebagaimana warga negara. Sehingga kalau memenuhi unsur juga dapat dilakukan OTT,” ujar Suparji saat dikonfirmasi, Sabtu (20/11).

Suparji menjelaskan apabila hakim, jaksa ataupun polisi yang terkena OTT merasa keberatan. Maka ada mekanisme hukumnya salah satunya mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri.

“Kalau ada keberatan bisa dilakukan upaya-upaya banding, praperadilan dan sebagainya,” katanya.

Menurut Suparji, OTT adalah salah satu bagian dari penegakan hukum sepajang mekanismenya tidak melanggar peraturan. Maka sah saja OTT tersebut bisa dilakukan.

“OTT adalah bagian dari teknis penegakan hukum. Jadi selama substansinya, prosedur dan kewenangannya adalah baik. Maka OTT bisa dilakukan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengaku tidak setuju adanya OTT terhadap hakim, jaksa dan polisi. Menurut Arteria, dirinya bukan pro terhadap koruptor, namun harus ada penegakan hukum lain selain OTT tersebut terhadap hakim, jaksa dan polisi. Bahkan dirinya sedang mengusulkan hal tersebut di Komisi III DPR.

Menurut Arteria harus ada penegakan hukum lain ketimbang OTT tersebut. Sehingga hal ini yang mesti dibagun oleh aparat penegak hukum. Dia pun berharap usulannya ini disalahartikan tidak mendukung adanya OTT.

Arteria menuturkan, jika OTT dilakukan kepada hakim, jaksa dan polisi, maka ditakutkan akan timbul persepsi bahwa itu adalah sebuah kriminalisasi dan politisasi. Sehingga dia lebih mendorong cara lain digunakan selain OTT tersebut.

Ahmad Zain Ditangkap Densus 88, Mahfud MD: MUI Tak Bisa Dibubarkan

JawaPos.com – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku kaget dengan ditangkapnya Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ahmad Zain an-Najah (ZN) oleh Densus 88 Antiteror karena diduga melakukan tindak pidana terorisme.

“Memang kita juga kaget dengan peristiwa penangkapan tiga teroris yang di antaranya ada yang merupakan oknum MUI. Kita semua kaget, masa di MUI ada begitu,” ujar Mahfud dalam jumpa pers secara virtual, Sabtu (20/11).

Mahfud mengatakan, memang harus diakui kenyataanya Densus 88 Antiteror telah menangkap Ahmad Zain. Namun, adanya anggota MUI yang ditangkap ini tidak perlu membuat reaksi berlebihan. Seperti meminta MUI dibubarkan.

“Tetapi harus diakui kita overreact, terlalu berlebihan bereaksi, kontroversi juga berlebihan. Ada yang menuding MUI itu menjadi tempat persemayaman terorisme sehingga harus dibubarkan. Enggak lah. Itu berlebihan,” katanya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menurutnya adanya oknum teroris bukan hanya terjadi di MUI saja, melainkan di beberapa tempat. Sehingga tidak tepat adanya permintaan di media sosial untuk membubarkan MUI.

“Orang begitu (teroris-Red) di mana-mana harus diatasi bersama. Kalau sampai mau membubarkan MUI, itu berlebihan,” ungkapnya.

Menurut Mahfud, MUI adalah wadah permusyawaratan antara ulama dan cendikiawan muslim. Di lembaga tersebut fungsinya membangun kehidupan lebih Islami dengan memberi saran dan pendapat kepada pemerintah sesuai dengan NKRI yang berdasarkan Pancasila.

Mahfud mengatakan, peran MUI sangat dibutuhkan oleh pemerintah meskipun bukan lembaga negara. Misalnya ada UU tentang perbankan syariah, dan UU jaminan produk halal yang memerlukan peran MUI.

“Meskipun bukan lembaga negara, ada fungsi melekat kepadanya sebagai institusi yang menyebabkannya tidak bisa dibubarkan begitu saja,” tegasnya.

Karena itu Mahfud meminta publik untuk berpikir secara proposional, jika ada oknum teroris maka yang ditindak bukan pembubaran MUI. Melainkan yang ditindak adalah oknum teroris tersebut.

“Oleh sebab itu mari proporsional saja. MUI lembaga yang terbuka kalau ada oknum teroris di dalamnya, ya ditindak sesuai hukum,” pungkasnya.

Sebelumnya, Densus 88 menangkap Ahmad Zain an-Najah di Perumahan Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (16/11). Dalam operasi penangkapan tersebut, Densus 88 juga menangkap dua nama lainnya di lokasi terpisah, yakni atas nama Anung al-Hamad (AA), dan Farid Ahmad Okbah (FAO).

Tiga yang ditangkap tersebut, diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas jaringan terorisme Jamaah Islamiyah (JI). Selama ini, JI dicap sebagai salah satu kelompok atau jaringan terorisme global. Indonesia pun juga memasukkan jaringan tersebut sebagai kelompok terorisme.

Mahfud MD Sebut Oknum Anggota MUI Telah Lama Dibuntuti Densus 88

JawaPos.com – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ahmad Zain an-Najah (ZN) sudah lama dibuntuti oleh Densus 88 Antiteror terkait dugaan tindak pidana terorisme. Karena itu, Mahfud mengatakan penangkapan Ahmad Zain tersebut sudah berdasarkan bukti-bukti terkait keterlibatannya dengan jaringan teroris Jamaah Islamiyah (JI).

“Densus itu sudah melakukan surveillance itu sudah lama, itu semua yang dibuntuti pelan-pelan. Karena, kalau langsung nangkap, nanti berlebihan asal tangkap. Sebelum buktinya cukup kuat, tidak boleh menangkap teroris karena UU Nomor 5/2018 hukum khusus untuk terorisme dengan treatment-treatment khusus juga tidak boleh sembarangan,” ujar Mahfud dalam jumpa pers secara virtual di Jakarta, Sabtu (20/11).

Oleh sebab itu, Mahfud meminta kepada publik untuk percaya terkait proses hukum terhadap oknum anggota MUI tersebut. Pemerintah terus bekerja untuk menjaga keamanan republik ini dari bahaya-bahaya kejahatan terorisme.

“Oleh sebab itu, mari kita percayakan proses hukum itu. Yang penting begini, mari kita bekerja dengan baik, semuanya untuk menjaga keamanan baik negara ini, karena nanti jangan sampai mengatakan pemerintah kecolongan. Ini kan pemerintah serba dituding juga ada bom meledak, katanya pemerintahnya bego sampai ada bom meledak di Makassar, di Surabaya,” katanya.

Mahfud mengatakan penangkapan teroris tersebut agar tidak ada aksi-aksi yang mengancam keamanan dan ketertiban umum masyarakat. Nantinya penangkapan terorisme ini bisa dibuktikan di pengadilan jika ada oknum yang merasa keberatan.

“Negara ini harus antisipatif. Kalau salah, nanti meskipun itu pemerintah, ya mari kita selesaikan secara hukum. Kan ada hukum semuanya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Densus 88 menangkap Ahmad Zain an-Najah di Perumahan Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (16/11). Dalam operasi penangkapan tersebut, Densus 88 juga menangkap dua nama lainnya di lokasi terpisah, yakni atas nama Anung al-Hamad (AA), dan Farid Ahmad Okbah (FAO).

Tiga yang ditangkap tersebut, diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas jaringan terorisme Jamaah Islamiyah (JI). Selama ini, JI dicap sebagai salah satu kelompok atau jaringan terorisme global. Indonesia pun juga memasukkan jaringan tersebut sebagai kelompok terorisme.

BPJS Kesehatan Raih Penghargaan Best Social Economy Contribution

JawaPos.com – BPJS Kesehatan berhasil mendapatkan Penghargaan 3rd Indonesia Best Financial Brands Award 2021 sebagai Best Social Economy Contribution kategori Asuransi Sosial yang diselenggarakan oleh The Iconomics Research Consulting, Jumat (19/11). Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menyebut penghargaan ini merupakan satu persembahan bagi para peserta JKN-KIS dan masyarakat Indonesia.

“Ini merupakan satu penghargaan yang luar biasa. Dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS, kami ingin memberikan kontribusi bukan hanya di sektor ekonomi namun juga di sektor sosial dan kami juga ingin menjaga mutu layanan. Oleh karena itu, kami saat ini telah membuat simplifikasi layanan sehingga peserta JKN-KIS sudah mengetahui kapan mereka akan dilayani di fasilitas kesehatan,”ujar Ghufron.

Ghufron menjelaskan bahwa dalam menyelenggarakan Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan telah mendorong seluruh pihak untuk bersama-sama menciptakan inovasi, khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan dan diperlukan wadah untuk menguji apakah inovasi tersebut dapat diimplementasikan.

“Saat ini, BPJS Kesehatan telah menghadirkan kemudahan pelayanan dengan mengalihkan layanan konvensional di Kantor Cabang dan Kantor Kabupaten/Kota ke layanan digital, seperti Pelayanan Administrasi Melalui Whatsapp (PANDAWA), Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 165 dan Chat Assistant JKN (CHIKA). Dengan begitu, segala urusan peserta JKN-KIS bisa terpenuhi dengan mudah,” kata Ghufron.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga S. Uno mengungkapkan pandemi Covid-19 telah memukul kondisi perekonomian nasional. Menurutnya, seluruh instansi harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini dengan memanfaatkan peluang-peluang baru.

“Pandemi tidak boleh menghalangi kita untuk terus aktif berkarya dan berinovasi, salah satunya dengan mengembangkan industri nasional. Untuk itu, saya mengajak kepada semua pihak untuk berperan aktif menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan digitalisasi serta memanfaatkan peluang yang ada dengan inovasi dan kreatifitas melalui 3G, Gerak Cepat (Gercep), Gerak Bersama (Geber) dan Garap Semua Potensi Online (Gaspol), sehingga mampu membuka lapangan kerja seluas luasnya,” kata Sandiaga

Sementara itu, Founder & CEO The Iconomics, Bram S. Putro mengatakan bahwa institusi dituntut untuk melakukan transformasi di era digital, mereka harus menghadirkan banyak inovasi dan menunjukan kepemimpinan yang baik demi menciptakan kedekatan kepada seluruh mitra kerjanya. Adapun penghargaan tersebut diberikan kepada sejumlah bank umum, perusahaan pembiayaan, perusahaan sekuritas dan perusahaan financial technology di Indonesia.

“Pandemi saat ini telah mendorong kehidupan kita ke arah digitalisasi. Artinya bahwa dunia telah bergerak cepat dan dinamis. Ditambah dengan pertumbuhan kaum milenial yang begitu pesat, proses digitalisasi semakin dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini bisa dijadikan sebagai peluang bagi para instansi untuk merubah konten dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya,” jelas Bram.

Dalam penentuan pemberian penghargaan ini, pihaknya menggunakan empat pendekatan dalam memilih perusahaan yang layak diberikan apresiasi. Pertama, berdasarkan brand awareness. Kedua, berdasarkan brand image. Ketiga, berdasarkan customer service reputation, dan keempat berdasarkan social contribution reputation. Penghargaan ini hanya diberikan kepada brand perusahaan yang memiliki nilai tertinggi di 4 kategori dimaksud.

Pohon Beringin di Manyar Gresik dan Misteri Bocah yang Hilang

Pohon beringin di area perumahan yang berada di Kecamatan Manyar, Gresik, mendadak menjadi perbincangan masyarakat setempat. Sebab, satu-satunya pohon besar di kawasan tersebut sempat didatangi sejumlah paranormal yang mencari seorang bocah yang dikabarkan hilang.

MENURUT penuturan warga setempat, bocah tersebut dikabarkan dibawa makhluk halus yang bersemayam di pohon beringin itu. Sebab, dia mendadak lenyap saat bermain di area pohon yang diperkirakan berusia puluhan tahun tersebut.

Secara kasatmata, pohon beringin itu tak bikin bergidik. Hanya batangnya yang terlihat besar menunjukkan usianya yang sangat tua. Ia merupakan pohon satu-satunya di lapangan yang luas tersebut. Pohon yang identik dengan makhluk astral itu hanya berjarak sekitar 30 meter dari jalan raya besar yang lalu lintasnya lumayan padat.

Lokasinya berada di keramaian. Bahkan, saat malam hari, sering dijadikan tempat nongkrong. Kalau pagi rutin menjadi lokasi olahraga warga sekitar. Belum lagi banyak bangunan di dekat pohon tersebut. Meski jarak bangunan terdekat sekitar 50 meter, area itu tidak pernah sepi. Di sekitarnya banyak bereceran warung kopi, kafe, tempat makan, hingga rumah sakit.

Supardi, salah seorang warga setempat mengatakan, pohon tersebut memang memiliki cerita angker. Namun, dia tak pernah mengalaminya sendiri. Sejak pindah ke area dekat situ, lelaki 57 tahun tersebut mengaku, banyak cerita yang didengarnya dari warga terkait pohon beringin. ”Kalau tidak salah sejak 1994, sudah ada cerita angkernya,” katanya.

Sepengetahuan Supardi, area itu dulunya merupakan tambang kapur. Karena tambang sudah berhenti, area tersebut dijadikan kawasan perumahan. Bukan hanya itu, kabarnya di area tersebut adalah pemakaman China. Rumah Supardi sendiri hanya berjarak sekitar 1 kilometer dari lokasi. ”Pohon itu kan dibatasi dengan pagar. Nah, jarang ada yang masuk ke sana. Paling di jalan paving itu,” katanya.

Dia lalu menceritakan kejadian yang terbaru. Ada beberapa anak yang mandi hujan. Tadinya anak-anak bermain di halaman kantor Balai Yosowilangun, Manyar, Gresik. Tidak lama, disuruh pindah sama penjaga balai desa. Merek lantas menuju tanah lapang tempat pohon beringin tersebut.

Di pertengahan jalan, mereka menemukan lele seberat 1 kilogram. Anak-anak tersebut membawanya pulang dan memasak, lalu memakannya. Mereka kemudian kembali main hujan. Pada saat itulah, salah seorang di antara mereka menghilang. Diyakini lele tersebut memiliki hubungan dengan makhluk gaib.

Perangkat Desa Yosowilangun, Gresik, Aminan Noer membenarkan kejadian itu. Dia mengatakan, memang benar bahwa saat hujan deras, bocah berusia 10 tahun tersebut bersama teman-temannya mandi air hujan dan menemukan lele. Namun, saat itu, bocah yang dimaksud tidak sampai memegang apalagi memakan ikan tersebut.

Malah, bocah yang masih SD itu balik ke rumah tidak bersama teman-temannya. Melainkan pulang sendiri lebih cepat. Ketika kembali main hujan, dia juga sendirian. ”Iya, dia tidak ikut makan lele tersebut, tapi dia pergi lagi ke luar gang dari rumahnya menuju arah selatan tanpa berpamitan. Seketika itu langsung tidak kelihatan,” kata Noer.

Sejak saat itu, beberapa ahli spiritual menyampaikan bahwa bocah laki-laki tersebut dibawa makhluk halus, bahkan ada yang bilang diculik seseorang yang sedang belajar ilmu hitam. Sebetulnya, masyarakat sekitar sempat mencari cara dengan membunyikan kentongan di sekitar pohon beringin tersebut. Dengan harapan, jika ada makhluk halus yang menculiknya, segera melepaskan bocah tersebut.

Baru enam hari setelah terakhir terlihat, bocah tersebut ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di saluran air perumahan. Lokasi ditemukannya jasad sang bocah terbilang cukup jauh dari pohon beringin, tapi banyak warga yang mengaitkannya dengan makhluk yang diyakini berdiam di pohon jenis pelindung tersebut.

MUI Adalah Mercusuar Umat Islam, Jangan sampai Hilang

JawaPos.com – Pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Suparji Ahmad menolak keras wacana pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurutnya, MUI selama ini menjadi rujukan dalam penegakan hukum bahkan pembentukan perundang-undangan.

Adapun heboh soal pembubaran MUI lantaran, Anggota Komisi Fatwa MUI Ahmad Zain an-Najah (ZN) ditangkap oleh Densus 88 Antiteror terkait dugaan tindak pidana terorisme. “Eksistensi MUI sangat diperlukan, baik bagi masyarakat atau pemerintah. Karena MUI menjadi rujukan dalam hal persoalan keumatan serta kenegaraan. Desakan pembubaran ini jelas tak berlasan dan cenderung berlebihan,” ujar Suparji kepada wartawan, Sabtu (20/11).

Suparji juga menyebutkan bahwa MUI bisa menjadi rujukan dalam hal penegakan hukum. Dia mencontohkan dalam kasus penodaan agama. Jika ada penodaan agama, maka sikap keagamaan MUI menjadi rujukan untuk membawa pelaku jeruji besi.

“Jadi MUI bisa menjadi mercusuar permasalahan umat. Jika mercusuar ini hilang, maka umat tidak punya rujukan dan justru berbahaya. Karena jika terjadi penodaan agama, masyarakat berpotensi melakukan penghakiman sendiri,” tuturnya.

Ia juga menyebutkan bahwa beberapa fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat. Sebab, keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah.

Selain itu, MUI juga menjadi wadah ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia. Maka dari itu, keberadaan MUI sangat penting untuk menjaga sendi-sendi persatuan di Indonesia. “Jika umat Islam yang mayoritas ini tak punya wadah dan bergerak sendiri-sendiri, maka bangsa kita bisa terbelah. Adanya MUI untuk mempersatukan kita,” ungkapnya.

Sebelumnya, Densus 88 menangkap Ahmad Zain an-Najah di Perumahan Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (16/11). Dalam operasi penangkapan tersebut, Densus 88 juga menangkap dua nama lainnya di lokasi terpisah, yakni atas nama Anung al-Hamad (AA), dan Farid Ahmad Okbah (FAO).

Tiga yang ditangkap tersebut, diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas jaringan terorisme Jamaah Islamiyah (JI). Selama ini, JI dicap sebagai salah satu kelompok atau jaringan terorisme global. Indonesia pun juga memasukkan jaringan tersebut sebagai kelompok terorisme. (*)

 

 

 

7 Tahun FOKKA, Perkuat Soliditas Organisasi Demi Pelayanan Lebih Baik

JawaPos.com – Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan bahwa kehadiran Serikat Pekerja Forum Komunikasi Karyawan (SP-FOKKA)  memiliki peran penting dalam membangun BPJS Kesehatan ke arah yang lebih baik. Dirinya menyebut serikat pekerja yang berada di lingkungan BPJS Kesehatan mampu menjadi jembatan bagi para pegawai untuk menciptakan komunikasi yang lebih efektif.

“Komunikasi yang terjadi di SP-FOKKA sangat penting dan memiliki arti demi menciptakan hubungan yang baik antara seluruh pegawai dengan manajemen. Dengan dilaksanakannya forum komunikasi ini, harapannya bisa membangun hubungan baik antara manajemen dengan pegawai sehingga bisa menciptakan solidaritas dan soliditas yang maksimal,” kata Ghufron dalam kegiatan Sarasehan 7 Tahun SP-Fokka BPJS Kesehatan, Sabtu (20/11).

Ghufron menambahkan, solidaritas dan soliditas seluruh pegawai juga harus ditingkatkan, bukan hanya memperjuangkan dan melindungi hak pekerja, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan para pegawai. Bukan hanya itu, dirinya juga mendorong seluruh pihak, baik SP-FOKKA, manajemen dan seluruh duta BPJS Kesehatan untuk bersinergi demi mencapai tujuan organisasi dan juga mendukung eksistensi BPJS Kesehatan.

“Kami berharap SP-FOKKA semakin mendorong terciptanya suasana kondusif untuk mempererat solidaritas dan soliditas pegawai dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi dan kesejahteraan para anggota dan seluruh duta BPJS Kesehatan,” tambah Ghufron.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum BPJS Kesehatan, Andi Afdal mengatakan SP-FOKKA akan selalu diberi kesempatan untuk melakukan diskusi, baik secara formal maupun non formal untuk bersama-sama memberikan kesejahteraan kepada pegawai dalam memajukan organisasi sehingga bisa mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan BPJS Kesehatan

“Saat ini kami juga memiliki tata nilai organisasi yang terdiri dari Integritas, Kolaborasi, Pelayanan Prima dan Inovatif. Kami berharap dukungan dari SP-FOKKA agar senantiasa terus menyosialisasikan tata nilai organisasi sehingga dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh duta BPJS Kesehatan,” kata Afdal.

Sementara itu, Ketua Umum SP-FOKKA, Ichwansyah Ghani mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi atas dukungan yang diberikan manajemen yang terus melibatkan SP-FOKKA dalam penyusunan kebijakan yang ditujukan untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh pegawai.

“Harapannya dengan terus dilibatkannya SP-FOKKA dalam pembuatan kebijakan serta rangkaian kegiatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, bisa meningkatkan sinergi sehingga menciptakan hubungan yang baik antara SP-FOKKA dengan BPJS Kesehatan,” tutup Ichwansyah.

Ahmad Basarah: Perkuat Kedaulatan Pangan Nasional

JawaPos.com – Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Ahmad Basarah mengatakan pihaknya bertekad untuk memperkuat nasionalisme. Kedaulatan pangan menjadi suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh segenap pemangku kepentingan dan seluruh elemen bangsa.

Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP PA GMNI Ahmad Basarah saat membuka webinar bertajuk “Mewujudkan Nasionalisme Melalui Kedaulatan Pangan Nasional”, Jumat (19/11/2021).

“Kita akan terus memperkuat konstruksi nasionalisme, menjawab tantangan zaman dengan memperkuat kedaulatan pangan nasional,” ujar Basarah saat membuka webinar bertajuk “Mewujudkan Nasionalisme Melalui Kedaulatan Pangan Nasional”, Jumat (20/11).

Wakil Ketua MPR RI ini optimistis nasionalisme bukan hanya jawaban untuk melawan kolonialisme asing pada saat Indonesia menjadi negeri jajahan.

“Kami meyakini sepenuh hati bahwa nasionalisme Indonesia juga jawaban atas upaya dan ikhtiar kita untuk terus mengisi kemerdekaan, melanjutkan jalannya pembangunan nasional di tengah arus globalisasi,” kata Basarah.

Webinar yang digelar tersebut merupakan rangkaian kegiatan menuju Kongres IV PA GMNI pada 5-7 Desember 2021 di Bandung, Jawa Barat. Ketua Dewan Kehormatan PA GMNI, Siswono Yudo Husodo menjadi pembicara utama dalam webinar tersebut.

Sementara, narasumber yang mengisi seminar, yakni  Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian (Kementan) Dedi Nursyamsi, Direktur Pengembangan Usaha LPDB Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Jarot Wahyu Wibowo.

Kemudian, Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa, Pemerhati Pangan dan Lingkungan Hidup, Anggota Indonesia Environmental Scientist Association (IESA) Andre Notohamijoyo, dan Associate Professor at Faculty of Agricultural Technology, Universitas Gadjah Mada dan Co Founder MSMB Bayu Dwi Apri Nugroho.

Pada kesempatan itu, Siswono mengatakan Indonesia telah menjadi negara importir pangan yang sangat terbesar di dunia. Sejak 2013 hingga saat ini, Indonesia menjadi negara importir gula paling tinggi menggeser Tiongkok dan Rusia. Tak hanya gula, Siswono juga menyebut 50 persen garam Indonesia merupakan hasil impor. Impor gandum pun terus meningkat akibat konsumsi mi instan dan roti.

“Kita sudah tak berdaulat dalam masalah ini. Impor gandum terus naik, karena ada pembatasan impor jagung. Ternyata gandum impor itu juga dipakai buat pakan ternak, lantaran pakan ternak kita tak bisa dicukupi oleh produksi jagung dalam negeri,” kata Siswono.

Mantan ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) tersebut menuturkan Indonesia masih mengimpor 70 persen kebutuhan kedelai nasional. Padahal, bahan baku tempe itu termasuk makanan pokok sehari-hari. Lebih lanjut disampaikan, 16 persen kebuthan kacang tanah dari impor, bahkan 90 persen bawang putih dalam negeri adalah impor.

“Sungguh kita telah menjadi negara importir pangan yang besar. Belum lagi sayur mayur dan buah buahan. Masih impor. Kita perlu introspeksi bahwa produk pertanian kita harus ditingkatkan kualitasnya. Rasanya tidak pantas kita menjadi pengimpor pangan, mengingat lokasi kita di daerah tropis dengan luas lahan hampir 2 juta km persegi. Kita harus bertekad untuk membangun kemandirian pangan, memeuhi sendiri kebutuhan pangan kita,” ujar Siswono.

Pada kesempatan itu, Dwi Andreas Santosa mendukung pernyataan Siswono. Menurut Dwi, impor pangan memang makin lama melonjak tinggi. Impor komoditas berupa beras, jagung, gandum, kedelai, gula tebu, ubi kayu, bawang putih, dan kacang tanah melonjak dari 8 juta ton pada 2008, menjadi 20 juta ton pada 2018.

Hasto Wardoyo mengatakan produk lokal harus menjadi unggulan. Pemenuhan gizi, kata Hasto, sepatutnya dapat dipenuhi dari produk lokal. Mantan bupati Kulon Progo ini membagikan pengalamannya mendorongmasyarakat Kulon Progo untuk mengonsumsi produk lokal bergizi.

“Kita harus betul-betul mengedepankan produk lokal, makanya ada beberapa hal yang saya lakukan di Kulon Progo. Contoh beras, kita berjuang keras agar raskin menjadi rasda (beras daerah). Diambil dari daerah. Saya merayu Bulog sampai tiga tahun baru setuju beras dari Kulon Progo,” kata Hasto.

Hasto mengatakan koperasi juga harus dibentuk dan menguasai pasar tingkat lokal. Peraturan daerah (perda) maupun peraturan bupati perlu dibuat dalam rangka perlindungan produk lokal. “Memaksakan produk lokal untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, terutama mereka yang miskin dengan pemenuhan gizi seimbang itu bisa dilakukan,” tegas Hasto.

Jarot Wahyu Wibowo mengatakan sektor pangan di Indonesia memiliki tangantan luar biasa. Skala usaha masih kecil dan sifatnya perorangan, akses pembiayaan rendah, dan produktivitas inovasi dan teknologi masih pun tergolong minim.

Sementara itu, Dedi Nursyamsi mengatakan Kementan terus mendorong lahirnya petani-petani muda dengan didukung penerapan teknologi pertanian yang siap menopang pertumbuhan sektor agrikultur modern. Dedi juga mengatakan saat ini jumlah petani Indonesia terus berkurang.

“Dari 33 juta orang petani Indonesia, 70 persen diantaranya sudah tua berusia di atas 55 tahun, sedangkan petani muda kurang dari 30 persen,” kata Dedi,

Menjadi petani untuk generasi muda sudah tidak seberat bayangan masa lalu. Saat ini mengolah tanah tak harus panas-panasan dan berlumpur-lumpur, tetapi sudah bisa diset dari rumah secara otomatis.

Bayu Dwi Apri Nugroho mengatakan secara teknologi, penerapan pertanian cerdas sudah bisa diterapkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisensi pemupukan, serta biaya produksi.

Andre Notohamijoyo mengatakan ketahanan pangan memang merupakan tantangan luar biasa. Sebab, di masa pandemi Covid-19, Indonesia banyak melakukan impor pangan.

“Harus ada keseimbangan, karena bagaimanapun saat ini banyak negara di saat pandemi ini, membatasi ekspor produk pangan untuk memenuhi kebutuhan warganya,” kata Andre. (*)

Jatim Sudah Setor Koin Muktamar NU Rp 1,4 Miliar

JawaPos.com- Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) semakin dekat. Sebagai satu ikhtiar menggalang kemandirian, jauh sebelum hajatan 5 tahunan itu digelar program Koin Muktamar. Yakni, menghimpun dana swadaya dari warga NU mulai dari tingkat ranting.

Hasilnya? Cukup besar. Setoran dari NU Care Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Jawa Timur, misalnya. Pekan lalu, mereka telah menyerahkan perolehan Koin Muktamar tahap pertama senilai Rp 1,418 miliar ke PBNU.

Koin Muktamar tersebut diterima Rais Am KH Miftachul Akyar didampingi Bendahara Umum PBNU H Bina Suhendra serta pengurus pusat NU Care LAZISNU.

‘’Alhamdulillah. Perolehan Koin Muktamar itu dari seluruh warga NU yang dihimpun oleh LAZISNU kabupaten/kota se-Jatim, serta sekolah-sekolah di bawah naungan LP Ma’arif,’’ ujar A. Afif Amrullah, ketua NU Care LAZISNU Jatim kepada Jawa Pos, Sabtu (20/11).

Menurut Afif, jumlah Rp 1,4 miliar tersebut baru tahap pertama. Sebab, sejauh ini masih ada beberapa kabupaten/kota yang belum menyerahkan ke NU Care LAZISNU Jatim. Dia meyakini, jika sudah terkumpul semua, jumlah Koin Muktamar bisa lebih dari Rp 2 miliar.

‘’Pengumpulan masih terus berjalan. Rencana awal batas akhir 15 Desember nanti. Tapi, kan pelaksanaan muktamar NU katanya tidak jadi pada 23-25 Desember karena ada PPKM itu. Jadi kita tunggu,’’ kata Afif.

Sepengetahuannya, lanjut dia, jumlah Koin Muktamar dari Jatim itu baru kali pertama dan menjadi terbesar. Capaian tersebut menjadi satu indikator bahwa potensi dan kemandirian warga NU terbilang luar biasa dan sangat membanggakan. ‘’Jika tidak sedang pandemi Covid-19, insya Allah jumlahnya bisa lebih besar,’’ ucap dia.

Afif menyebutkan, sebetulnya gerakan bottom up itu sudah berjalan sejak 2018. Misalnya, ada program sedekah sedino sewu (S3). ‘’Bahkan, di beberapa MWC atau pengurus NU tingkat kecamatan, bisa menghimpun dana sampai Rp 200 juta sebulan. Contohnya di Batu,’’ papar Afif.

Laporan Koin Muktamar NU Se-Jawa Timur

  • Kabupaten Bojonegoro   Rp   72.283.260
  • Kabupaten Jember          Rp   10.013.000
  • Kabupaten Jombang       Rp 151.077.068
  • Kabupaten Madiun          Rp   18.250.000
  • Kabupaten Malang          Rp   77.600.000
  • Kabupaten Mojokerto     Rp   65.000.000
  • Kabupaten Nganjuk        Rp 101.219.000
  • Kabupaten Pacitan          Rp   16.190.000
  • Kabupaten Pamekasan   Rp   23.000.000
  • Kabupaten Pasuruan      Rp 167.480.000
  • Kota Probolinggo            Rp   30.044.200
  • Kabupaten Sidoarjo        Rp 214.459.760
  • Kabupaten Sumenep      Rp   36.418.434
  • Kota Batu                          Rp     7.178.000
  • Kota Malang                    Rp    24.223.500
  • Kota Pasuruan                Rp    25.000.000
  • Kota Surabaya                Rp    54.034.000
  • Bangil                               Rp    20.313.000
  • Kraksaan                         Rp  114.770.000
  • Babat                               Rp    33.752.434
  • Kencong                          Rp   10.000.000
  • Unusa Peduli                 Rp   20.000.000
  • PWNU Jatim                 Rp  125.846.502

Sumber: NU Care LAZISNU Jatim, data sampai 20 November 2021

Back to Top
Product has been added to your cart
Compare (0)