Blog

JawaPos.com – Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Reisa Broto Asmoro mengatakan, penanganan pada pasien yang terkena varian Deltacron sama seperti pasien yang terkena varian Covid-19 lainnya, dikutip dari ANTARA.

“Caranya sama, pengobatannya pun masih tetap sama,” kata Reisa dalam Siaran Sehat Fase Deselerasi di Indonesia yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin (14/3).

Menanggapi adanya Deltacron, Reisa menuturkan Deltacron tetap merupakan virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19. Varian itu akan menimbulkan gejala yang sama pada saat menyerang tubuh manusia. Seperti batuk, pilek, demam ataupun sakit tenggorokan.

Timbulnya gejala yang sama menyebabkan penanganan yang akan diberikan nantinya juga tetap sama seperti pada varian-varian Covid-19 sebelumnya. Sebab, varian tersebut merupakan dua varian yang menginfeksi seseorang pada saat yang bersamaan.

Artinya, itu adalah hal yang dapat terjadi dan tidak membuat virus Covid-19 berubah. Dikarenakan Deltacron adalah gabungan dua varian yakni Delta dan Omicron, maka seseorang yang terkena kombinasi varian itu akan mengalami gangguan pada saluran pernafasan bawah maupun saluran pernafasan bagian atas.

“Kalau Delta biasanya banyak menyerang saluran pernafasan bawah kalau Omicron saluran pernafasan atas. Jadi hati-hati kalau terinfeksi,” ucap dia.

Menurut Reisa meskipun di beberapa negara sudah ditemukan kasus Deltacron, Badan Kesehatan Dunia (WHO) masih memantau lebih lanjut apakah varian tersebut benar-benar memberikan perburukan penyakit atau gejala pada orang yang terinfeksi.

Oleh sebab itu, ia meminta semua pihak menunggu hasilnya dengan tenang sembari menguatkan protokol kesehatan di setiap kegiatan dan segera melakukan vaksinasi Covid-19 agar tetap terlindungi dari segala bentuk penularan yang beredar dalam masyarakat.

“Meskipun di beberapa negara sudah di temukan kejadian seperti ini, ternyata sama saja dan pengobatan yang diberikan juga sama seperti varian-varian lain. Jadi tidak perlu khawatir, tetap jaga diri, tetap kurangi kemungkinan kita bisa terinfeksi varian apapun itu,” ujar Reisa.

Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah untuk Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan pemerintah masih memantau perkembangan varian Deltacron yang telah terdeteksi di beberapa negara di Eropa dan merupakan gabungan mutasi Delta dan Omicron.

“Ini masih dimonitor perkembangannya. Karena belum ada bukti terkait peningkatan penularan, keparahan dan lainnya,” kata Nadia.

Para ilmuwan juga sudah mengonfirmasi keberadaan varian Covid-19 baru yang menggabungkan mutasi dari varian Omicron dan Delta dengan kasus yang dilaporkan di beberapa negara Eropa.

Varian itu, yang dijuluki “Deltacron,” dikonfirmasi melalui pengurutan genom yang dilakukan para ilmuwan di IHU Mediterranee Infection di Maseille, Prancis.

Varian itu telah terdeteksi di beberapa wilayah Prancis. Kasus varian Deltacron juga ditemukan di Denmark dan Belanda, menurut database internasional Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID).

Secara terpisah dua kasus teridentifikasi di Amerika Serikat dan dilaporkan 30 kasus teridentifikasi di Inggris.

Varian tersebut adalah hibrida yang muncul lewat proses yang disebut rekombinasi, di mana dua varian virus menginfeksi individu secara bersamaan mengakibatkan bertukar materi genetik dan menciptakan varian baru.

JawaPos.com – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menilai Label Halal Indonesia sulit dibaca sebagai kata halal oleh banyak orang. Bahkan terkesan menampilkan bentuk sebuah gunung.

“Banyak orang nyaris tidak lagi tahu itu adalah kata halal dalam bahasa arab karena terlalu mengedepankan kepentingan artistik yang diwarnai oleh keinginan untuk mengangkat masalah budaya bangsa,” kata Anwar kepada wartawan, Senin (14/3).

“Tetapi banyak orang mengatakan kepada saya setelah melihat logo tersebut yang tampak oleh mereka bukan kata halal dalam tulisan arab tapi adalah gambar gunungan yang ada dalam dunia perwayangan,” imbuhnya.

Anwar menuturkan, awalnya Label Halal Indonesia ini direncanakan mengedepankan 3 unsur. Yaitu kata BPJH, MUI, dan halal. Namun, pada akhirnya hanya kata halal dalam bentuk kaligrafi yang dipakai.

“Jadi logo ini tampaknya tidak bisa menampilkan apa yang dimaksud dengan kearifan nasional tapi malah ketarik ke dalam kearifan lokal karena yang namanya budaya bangsa itu bukan hanya budaya jawa, sehingga kehadiran dari logo tersebut menurut saya menjadi terkesan tidak arif,” jelasnya.

Sebelumnya, BPJPH Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan label halal yang berlaku secara nasional. Penetapan label halal tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal.

Surat Keputusan ditetapkan di Jakarta pada 10 Februari 2022, ditandatangani oleh Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, dan berlaku efektif terhitung sejak 1 Maret 2022.

Penetapan label halal tersebut, menurut Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Penetapan ini juga bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH.

“Melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 37 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka BPJPH menetapkan label halal dalam bentuk logo sebagaimana yang secara resmi kita cantumkan dalam Keputusan Kepala BPJPH,” ungkap Aqil Irham di Jakarta, Sabtu (12/3).

JawaPos.com – Gubernur dari semua provinsi di Indonesia pada Minggu (13/3) berdatangan ke Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memenuhi undangan Presiden Joko Widodo. Mereka akan bersama-sama melihat lebih dekat rencana pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Senin (14/3).

“Kami membawa tanah dan air dari 27 kabupaten dan kota yang kami kumpulkan di Bandung. Ini menyimbolkan tanah dan air dari Jawa Barat akan bersatu dengan tanah Ibu Kota Nusantara,” ucap Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil di Balikpapan, Minggu.

Pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut dengan tegas menyampaikan dukungannya untuk IKN setibanya di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan bersamaan dengan Anggota DPR RI Dapil Kaltim Hetifah Sjaifudian.

Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltim HM Yadi Robyan Noor mewakili Gubernur Kaltim Isran Noor pun mengalungkan manik selamat datang menyambut kedatangan Kang Emil.

Sebagai wakil rakyat Kaltim di Senayan, Hetifah menegaskan kehadiran para gubernur seluruh Indonesia merupakan wujud nyata dukungan penuh untuk IKN Nusantara.

“Ini bukti dukungan kita semua. Nanti terus dibantu ya Kang Emil, biar IKN-nya cepat,” kata Hetifah.

Sementara itu, Wakil Gubernur Gorontalo H Idris Rahim mengaku provinsinya menjadi salah satu yang akan diuntungkan dari pemindahan IKN ke Kaltim tersebut.

“Dari pemindahan Ibu Kota Nusantara ke Kaltim, Gorontalo juga diuntungkan. Salah satunya kedekatan jarak menuju Ibu Kota Nusantara di banding harus ke Jakarta,” ungkap Idris Rahim.

Dijelaskan Idris, dari Kabupaten Gorontalo Utara (Goru) jika menggunakan rute laut ke IKN Nusantara jaraknya mungkin hanya tiga hari. Apalagi, saat ini di Kabupaten Pohuwato juga sedang dibangun bandara.

“Jadi kalau dari Pohuwato ke Balikpapan, mungkin hanya 1,5 jam saja,” jelas mantan Sekda Gorontalo itu.

JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengecek ketersediaan dan harga minyak goreng di toko swalayan maupun pasar tradisional saat melakukan kunjungan kerja di Jogjakarta, Minggu (13/3). Saat melakukan pengecekan pada salah satu minimarket di Pasar Kembang, Jogjakarta, tak melihat minyak goreng pada rak yang disediakan.

Jokowi yang mengenakan kemeja putih lantas menanyakan sejak kapan minyak goreng di minimarket tersebut habis terjual. Kepala Negara melakukan percakapan dengan penjaga minimarket.

“Sejak kapan tidak ada?,” tanya Jokowi dalam siaran daring Sekretariat Presiden.

“Baru tadi pagi pak,” jawab penjaga minimarket.

“Dijual berapa?,” tanya Jokowi.

“Kalau yang dua liter Rp 28.000, tapi kalau yang satu liter Rp 14,” ungkap penjaga minimarket.

“Oke makasih. Tapi nanti (minyak) datang lagi ya?,” tanya Jokowi lagi.

Enggak mesti pak,” timpal penjaga toko minimarket.

Selain mengunjungi minimarket, Jokowi juga menyempatkan mengecek ketersediaan minyak goreng di pedangan pada Pasar Beringharjo dan Pasar Sentul Jogjakarta. Dalam kesempatan ini, Jokowi kembali melakukan percakapan dengan para pedagang.

“Berapa harganya?,” tanya Jokowi kepada salah satu penjual di Pasar Beringharjo sambil menunjuk satu botol minyak goreng.

“Rp 20.000 pak, saya beli di grosir besar tidak mahal,” ungkap pedagang tersebut.

“Beli berapa?,” tanya lagi Jokowi.

“Rp 18.000 lebih sedikit,” beber pedagang tersebut.

Pedagang tersebut lantas mengakui mahalnya harga minyak goreng belakangan ini. Dia tak memungkiri, mengalami kelangkaan stok minyak goreng.

“Barang ada tapi mahal ya,” beber Jokowi.

Dalam kunjungannya, Kepala Negara juga menyempatkan berkunjung ke Pasar Sentul Jogjakarta. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bahkan membeli 1 liter minyak goreng seharga Rp 15.000.

Selain membeli minyak goreng dalam kemasan, Jokowi juga membeli minyak goreng curah, serta minyak goreng dalam kemasan botol seharga Rp 14.000.

Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan, Presiden Jokowi akan membuat keputusan soal minyak goreng usai melakukan kemah di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dia tak memungkiri, setiap kunjungan kerja, Jokowi selalu melakukan sidak.

“Setelah kembali dari acara IKN, Presiden akan segera melaksanakan rapat intern untuk memutuskan persoalan yang berkaitan dengan minyak goreng ini,” tegas Pramono menandaskan.

JawaPos.com – Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Provinsi Aceh terus menggenjot capaian vaksinasi Covid-19. Kali ini vaksinasi massal digelar di 23 kabupaten atau kota.

Pada kegiatan ini, Binda Aceh dibantu oleh dinas kesehatan setempat serta TNI-Polri, berlangsung selama dua hari berturut-turut. Binda Aceh menyediakan 5.000 dosis per harinya.

“Binda Aceh optimis menargetkan 5.000 dosis per hari, dosis 1, 2 dan booster dalam rangka mendukung percepatan vaksinasi nasional,” ujar Kabinda Aceh, Andi Rudiprijatna W kepada wartawan, Minggu (13/3).

Adapun lokasi yang menjadi titik vaksinasi, antara lain SDN Cingkam, Kabupaten Aceh Singkil; SDN Alur Manis Kabupaten Aceh Tamiang; SDN 19 Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat; MIN 28 Kabupaten Aceh Timur; SDN 2 Ulim, Kabupaten Pidie Jaya; SDN 5 Juli, Kabupaten Bireuen; MIN 36, Kabupaten Aceh Besar; MIN 4 Takengon, Kabulaten Aceh Tengah; SD Negeri Ujung Padang, Kabupaten Aceh Selatan; SMP Negeri 8 Langsa, Kecamatan Langsa Lama dan SMKN 1, Kabupaten Simeulue.

Andi menjelaskan, dari pelaksanaan vaksinasi tersebut, total capaian vaksinasi sebanyak 12.056 dosis. Dengan demikian target harian 5000 dosis dapat tercapai, bahkan hingga 241,12 persen.

Sedangkan untuk wilayah yang tidak dapat terjangkau, titik vaksinasi dipusatkan di wilayah yang terdekat dan mudah dijangkau. Dengan begitu, warga tetap bisa terlayani vaksinasi.

Terakhir, Andi mengajak masyarakat Aceh, untuk berpartisipasi dalam rangka mencegah penyebaran virus Covid-19. Caranya dengan melaksanakan vaksinasi baik dosis pertama, dosis kedua maupun booster.

Selain itu, Andi juga mengimbau agar seluruh masyarakat tetap mengetatkan protokol kesehatan, kapanpun dan di manapun.

“Kami mengimbau agar masyarakat ikut berpartisipasi dan terus disiplin menerapkan prokes memakai masker dan mencuci tangan, untuk mencegah penyebaran virus covid-19 di provinsi Aceh,” pungkasnya.

JawaPos.com – Kasus Covid-19 pada Minggu (13/3) bertambah 11.585 terakhir. Kasus Covid-19 terlihat makin menurun karena testing juga terlihat menurun, yakni hanya 170 ribu spesimen. Jumlah itu makin rendah dari Jumat (11/3) 220 ribu spesiman sehari. Rata-rata jumlah tes sehari sebelumnya bisa mencapai 400-500 ribu sehari. Kini total sudah 5.890.495 orang terinfeksi Covid-19.

Kasus terkonfirmasi positif harian terdapat 3 provinsi dengan angka tertinggi. Yakni di Jawa Barat 2.382 kasus. DKI Jakarta 1.874 kasus. Jawa Tengah 1.114 kasus.

Angka kesembuhan harian bertambah mencapai 25.854 orang sembuh per hari. Adanya penambahan hari ini meningkatkan angka kumulatif kesembuhan hingga menembus 5.395.433 orang.

Di samping itu, pasien meninggal juga bertambah lagi sebanyak 215 jiwa. Paling banyak angka kematian disumbang Jawa Tengah 40 jiwa dan DKI Jakarta 35 jiwa. Total sudah 151.703 jiwa meninggal dunia

Jumlah kasus aktif turun 14.484 orang. Kini jumlah kasus aktif atau orang yang masih sakit sebanyak 342.896 orang.

Positivity rate orang harian 11,56 persen atau 4 kali batas WHO. Dan positivity rate orang mingguan di angka 15,39 persen. Secara sebaran wilayah terdampak masih berada di 34 provinsi dan 510 kabupaten/kota.

JawaPos.com – Musisi yang juga dikenal sebagai penggiat sosial, Ananda Badudu mengkritik mars serta hymne Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai lirik lagu tersebut sama seperti milik partai politik. Dia bahkan menyebut, mars serta hymne KPK ciptaan istri Ketua KPK Firli Bahuri, Ardina Safitri lagu tersebut tidak sesuai dengan kondisi KPK.

“Lagu mars KPK mirip mars Perindo, yang sering kita dengar. Kita bandingkan dengan realitas yang ada, apa yang tertulis, tertuang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di keseharian,” kata pria yang karib disapa Nanda dalam diskusi daring, Minggu (13/5) malam.

Menurut Nanda, lagu tersebut juga seperti ada jarak antara KPK dengan masyarakat. Dia memandang, lirik mars dan hymne tersebut hanya menyenangkan Ketua KPK Firli Bahuri secara pribadi, bukan secara kelembagaan.

“Jarak itu enggak baik, karena menunjukan adanya si penulis tidak menghidupi ada yang terjadi di dunia, dari segi lirik ini ada rasa ABS (Asal Bapak Senang) yang bikin ini kan istri Pak Firli, jadi ada keinginan menyenangkan suami. Kalau ada aura ABS sangat bisa dimaklumi,” ungkap vokalis Band Banda Neira itu.

Nanda yang juga eks jurnalis Tempo itu justru menyarankan agar KPK menggunakan lagu-lagu lama yang justru menggugah realitas hukum di Indonesia. Lagu-lagu tersebut seperti lagu Hukum Rimba ciptaan Marjinal dan Bongkar ciptaan Iwan Fals.

Dia menegaskan, lagu-lagu tersebut lebih merefleksikan kondisi KPK daripada mars serta hymne ciptaan Ardina Safitri. “Wah itu daya gentarnya luar biasa, saat rapat bersama pejabat menyanyikan lagu tersebut. Kenapa nggak pakai lagu lama saja yang pasti lebih murah,” ujar Nanda.

Polemik lagu mars serta hymne KPK yang diduga menuai konflik kepentingan ini telah dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Ketua KPK Firli Bahuri dilaporkan oleh alumni Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi 2020 dan IM57+ Institute ke Dewas KPK karena diduga melanggar kode etik yang memunculkan konflik kepentingan dalam pembuatan lagu mars dan hymne KPK.

Ketua KPK Firli Bahuri sebelumnya mengklaim, lagu mars dan hymne KPK akan semakin menambah kebanggaan. Karena setiap insan KPK dalam melaksanakan tugasnya dan selalu melayani bangsa, setiap saat bekerja dengan penuh semangat karena didorong oleh kecintaan pada Ibu Pertiwi.

“Lirik dalam lagu ini diharapkan bisa menjadi inspirasi seluruh insan KPK dalam bekerja dan menguatkan kecintaan kita pada bangsa Indonesia,” ucap Firli beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Ardina menyampaikan rasa bangganya, melalui lagu mars dan hymne KPK bisa ikut berkontribusi dalam tugas pemberantasan korupsi.

“Kebanggaan bagi seorang warga negara adalah bisa turut berbakti dan berkontribusi, sekecil apapun, sesederhana apapun, demi ikut memajukan dan menyejahterakan bangsanya, salah satunya melalui pemberantasan korupsi,” pungkas wanita yang karib disapa Dina.

JawaPos.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim memiliki data yang menyebutkan mayoritas rakyat Indonesia ingin Pemilu 2024 ditunda. Menanggapi hal tersebut, Deputi Badan Penangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani meminta, agar Luhut Binsar Pandjaitan berhenti untuk berbicara dengan menggaungkan ke publik wacana penundaan Pemilu 2024.

“Pak Luhut sebaiknya menghentikan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden,” ujar Kamhar kepada wartawan, Sabtu (12/3).

Kamhar juga meminta agar politikus senior Partai Golkar tersebut tidak menjerumuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menabrak konstitusi. Sebab dalam aturan menyebutkan, seseorang hanya boleh menjabat sebagi kepala negara hanya dua periode.

“Jangan menjerumuskan Presiden Jokowi dengan wacana yang inkonstitusional dan berpotensi membuatnya menjadi Malin Kundang reformasi,” katanya.

Kamhar juga mengaku aneh dengan data yang dimiliki luhut tersebut. Sebab, dari hasil beberapa lembaga survei menyebut masyarakat tidak ingin adanya penundaan Pemilu 2024.

“Jika diperhadapkan dengan data di lapangan yang terekam oleh sejumlah survei nasional. Jauh lebih banyak yang menolak wacana penundaan Pemilu. Jadi sebaiknya Pak Luhut tak usah mengulang-ulang menyanyikan lagu lama yang sumbang,” tegasnya.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengaku memiliki data dari rakyat Indonesia yang menginginkan agar Pemilu 2024 ditunda pelaksanaanya. Sehingga wacana penundaan Pemilu 2024 bedasarkan suara dari rakyat Indonesia.

“Kita kan punya big data, dari big data itu 110 juta itu macam-macam dari Facebook dan segala macam, karena orang main Twitter kira-kira 110 juta,” kata Luhut.

Luhut menuturkan, dari big data tersebut masyarakat kelas menengah ke bawah menginginkan tidak ingin adanya kegaduhan politik di Indonesia akibat Pemilu 2024. Bahkan masyarakat takut adanya pembelahan, seperti di Pilpres 2019 lalu yang muncul ‘kecebong’ dan ‘kampret’.

Bahkan Luhut mengungkapkan dari big data tersebut masyarakat juga tidak ingin Indonesia dalam keadaan susah akibat pandemi Covid-19, namun malah menghaburkan uang demi penyelenggaran Pemilu 2024. Pasalnya menurut Luhut, Pemilu dan Pilkada serentak 2024 bisa menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 110 triliun.

Karena itu, Luhut mengatakan seharusnya partai-partai politik bisa menangkap aspirasi dari masyakat mengenai keenganan Pemilu 2024 itu diselenggarakan.

JawaPos.com – Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencontoh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat masih menjabat sebagai kepala negara periode 2004-2009 dan 2009-2014.

Menurut Kamhar, SBY tidak pernah haus akan kekuasaan dengan memperpanjang jabatan sebagai kepala negara.

“Ada baiknya belajar dari Pak SBY, yang bisa secara tegas menolak wacana perpanjangan periodesasi jabatan presiden,” ujar Kamhar kepada wartawan, Sabtu (12/3).

Kamhar menjelaskan, pada tahun 2014 silam di penghujung SBY menjabat sebagai Presiden RI, kepuasan masyarakat terhadap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut sebesar 72 persen.

Namun dengan tingginya kepuasan rakyat Indonesia terhadap SBY tersebut, tidak menjadikannya ingin menabrak konstitusi dengan memaksa menambah jabatannya sebagai Presiden RI.

“Kekuasaan memang cenderung menggoda. Karena itu, diperlukan kearifan dan kebijaksanaan dalam pengelolaannya agar husnulkhatimah, tak terjebak pada jebakan kekuasaan yang ingin terus melanggengkan kekuasaan,” katanya.

Karena itu, Kamhar berpesan kepada Presiden Jokowi untuk tidak terpengaruh terhadap klaim big data yang dimiliki Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyebut sebanyak 101 juta rakyat Indonesia ingin Pemilu 2024 ditunda.

Sebab menurut Kamhar, konstitusi telah menyebutkan bahwa Pemilu diadakan setiap lima tahun sekali, dan jabatan kepala negara hanya bisa dua periode saja.

“Beliau (Jokowi-Red) mesti mampu membebaskan diri dari pengaruh orang-orang sekitarnya yang berpikiran nakal yang ingin mengangkangi konstitusi. Termasuk pikiran-pikiran nakal untuk mendorong amandemen konstitusi agar penundaan Pemilu, perpanjangan masa jabatan Presiden,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengaku memiliki data dari rakyat Indonesia yang menginginkan agar Pemilu 2024 ditunda pelaksanaanya. Sehingga wacana penundaan Pemilu 2024 bedasarkan suara dari rakyat Indonesia.

“Kita kan punya big data, dari big data itu 110 juta itu macam-maca adari Facebook dan segala macam, karena orang main Twitter kira-kira 110 juta,” kata Luhut.

Luhut menuturkan, dari big data tersebut masyarakat kelas menengah ke bawah menginginkan tidak ingin adanya kegaduhan politik di Indonesia akibat Pemilu 2024. Bahkan masyarakat takut adanya pembelahan, seperti di Pilpres 2019 lalu yang muncul ‘kecebong’ dan ‘kampret’.

Bahkan Luhut mengungkapkan dari big data tersebut masyarakat juga tidak ingin Indonesia dalam keadaan susah akibat pandemi Covid-19, namun malah menghaburkan uang demi penyelenggaran Pemilu 2024. Pasalnya menurut Luhut, Pemilu dan Pilkada serentak 2024 bisa menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 110 triliun.

Karena itu, Luhut mengatakan seharusnya partai-partai politik bisa menangkap aspirasi dari masyakat mengenai keengganan Pemilu 2024 itu diselenggarakan.

JawaPos.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dilaporkan ke Dewan Pengawas karena diduga melanggar kode etik, terkait SMS blast atau pesan berantai.

Senior Investigator Indonesia Memanggil (IM) 57+ Institute, Rizka Anungnata meyakini laporan pihaknya terhadap Firli Bahuri bakal diproses oleh Dewan Pengawas KPK. Pasalnya dia sudah menyampaikan bukti-bukti kuat, Ketua KPK Firli Bahuri melakukan dugaan pelanggaran etik dan prilaku.

“Kami kemarin memberikan bukti-bukti. Ya, kalau bisa dibilang teasernya saja, yaitu beberapa screenshot. Kemudian beberapa link berita,” ujar Rizka dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu (12/3).

Namun demikian, Rizka tidak bisa membeberkan bukti-bukti yang telah diserahkan IM 57+ Institute ke Dewan Pengawas KPK. Karena saat ini bukti-bukti tersebut sedang di proses oleh Dewan Pengawas KPK. “Mohon maaf semuanya, tidak bisa dibuka. Bahwa ini masih dalam kajian kita, untuk kita disampaikan kepada Dewan Pengawas KPK nantinya,” kata mantan pegawai KPK tersebut.

Rizka berharap Dewan Pengawas KPK bisa mengembangkan bukti-bukti awal yang telah diserahkan. Dia berharap, Dewan Pengawas KPK bisa maksimal seperti memproses pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang berhubungan dengan pihak berperkara yaitu mantan Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial. “Nanti bisa sama-sama lihat, nanti akan kita kawal. Apabila memang diperlukan, baru nanti kita serahkan bukti kajian kita lebih lengkap” ungkapnya.

Sebelumnya, Firli Bahuri dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Kali ini laporan berkaitan dengan dugaan penggunaan anggaran keuangan negara dalam pengadaan SMS blast atau pesan berantai. Firli dilaporkan oleh mantan pegawai KPK yang tergabung dalam Indonesia Memanggil (IM57+) Institue.

“Laporan berkaitan dengan dugaan Ketua KPK telah sewenang-wenang menggunakan fasilitas KPK yang dibiayai oleh anggaran negara untuk kepentingan pribadinya berupa menyampaikan pesan SMS yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya selaku Ketua KPK,” ujar Senior Investigator IM57+ Institute Rizka Anungnata.

Rizka menyebut, pesan berantai yang diterima masyarakat dari Firli tidak berkaitan dengan nilai-nilai antikorupsi. Bahkan, menurut Rizka, pesan berantai tersebut cenderung bersifat personal. Adapun isi pesan tersebut yakni ‘manusia sempurna, bukanlah manusia yang tidak pernah berbuat salah, tetapi manusia yang selalu belajar dari kesalahan. Ketua KPK RI’.

Karena itu, Rizka mempertanyakan sumber anggaran terkait pengadaan pesan berantai tersebut. Rizka melaporkan Firli atas dugaan melanggar Nilai Dasar Integritas sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, ayat (1) huruf o, dan ayat (2) huruf i Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. (*)