Tag: arpratama

JawaPos.com – Hujan deras terjadi saat balapan MotoGP di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), sore tadi. Padahal Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah melakukan modifikasi cuaca di sekitar sirkuit. Selain itu, dikerahkan pula pawang hujan.

Kepala Pusat Meteorologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Fachri Radjab mengatakan, wilayah Lombok hari ini memang diselimuti oleh awan-awan hujan. Sehingga hujan tak dapat dihindari.

“Kalau ditinjau dari analisis dinamika atmosfer, memang kondisi atmosfer di atas pulau Lombok hari ini banyak terdeteksi adanya awan-awan hujan,” kata Fachri saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (20/3).

Fachri menjelaskan, pertumbuhan awan-awan hujan ini disebabkan oleh tingginya suplai uap air yang terbentuk oleh daerah pertemuan angin. Karena banyaknya awan hujan tersebut, membuat hujan tetap turun.

Lebih lanjut, BMKG memprakirakan wilayah Lombok masih akan diguyur hujan. “Untuk 3 hari kedepan di Lombok masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang,” imbuh Fachri.

Di sisi lain, terkait efektivitas modifikasi cuaca yang dilakukan oleh BRIN dan stakeholder terkait, BMKG enggan membahasnya.

“Kalau terkait efektivitas modifikasi cuaca mungkin bisa ditanyakan langsung ke BRIN selaku pelaksananya,” pungkasnya.

JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan trofi kepada Miguel Oliveira pada ajang balap MotoGP 2022 di Pertamina Grand Frix of Indonesia, Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (20/3). Pembalap Red Bull KTM Factory Team itu berhasil meraih juara pertama, setelah sempat tertunda selama satu jam akibat cuaca.

Selain Oliveira, Jokowi juga menyerahkan trofi kepada pembalap dari tim Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo, yang menempati urutan kedua dan pembalap tim Pramac Ducati, Johann Zarco yang meraih podium ketiga di Mandalika.

Berdasarkan foto Biro Pers Kepresidenan yang diterima JawaPos.com, tampak Miguel bahagia menerima tropi dari orang nomor satu di Indonesia. Miguel mengangkat kedua tangannya dengan mengepal sebelum menerima trofi dari kepala negara.

Jokowi yang terlihat memakai jaket berwarna merah bertuliskan G-20 itu menyerahkan langsung trofi kepada Miguel Oliveira sebagai pemenang MotoGP Mandalika 2022. Penyerahan ini dilakukan, setelah Jokowi menyaksikan langsung event balap motor dunia tersebut.

Usai menyerahkan trofi, Jokowi mengaku menjagokan pembalap Repsol Honda Marc Marquez. Sayangnya, pembalap asal Spanyol itu dinyatakan tidak fit menjalani balapan usai mengalami kecelakaan di sesi pemanasan.

“Jagoannya Marc Marquez tapi karena dia tidak ikut jadinya ganti jagoan, Fabio Quartararo,” ucap Jokowi.

Meski demikian, Jokowi menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya MotoGP Mandalika 2022. Dia memastikan akan mengevaluasi perhelatan balap motor internasional tersebut.

“Memang masih ada hal-hal yang perlu dievaluasi, diperbaiki, saya kira ini event jangka panjang,” tegas Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berjanji melakukan perbaikan MotoGP Mandalika apabila ada kekurangan. Dia memastikan, MotoGP Mandalika adalah gelaran jangka panjang. “Tahun depan akan kita perbaiki lagi apabila ada kekurangan-kekurangan,” ujar Jokowi menandaskan.

JawaPos.com–Senin (21/3), tempat penampungan sementara (TPS) pedagang Pasar Turi akan dibongkar. Rencana itu menyusul persiapan pembukaan kembali Pasar Turi pada Selasa (22/3).

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya mulai menyiapkan transportasi untuk memindahkan barang dagangan ke dalam Pasar Turi Baru.  Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Moch Awaludin Arief mengatakan, sosialisasi kepada 157 pedagang TPS Pasar Turi berlangsung sejak Jumat (18/3). Agar para pedagang TPS Pasar Turi bisa segera memindahkan barang dagangannya ke Pasar Turi Baru.

”Kami sudah memberi tahu pedagang TPS Pasar Turi melalui surat edaran agar segera memindahkan barang dagangannya. Pada 21 Maret akan dilakukan pembongkaran TPS. Kita fasilitasi transportasinya supaya cepat,” kata Awaludin di TPS Pasar Turi, Minggu (20/3).

Awaludin menjelaskan, sejak tiga hari lalu sudah ada tiga unit mobil bak terbuka yang disediakan untuk pedagang TPS Pasar Turi. Bukan hanya kendaraan, Dinkopdag Surabaya juga sediakan karung untuk mengemasi barang dagangan para pedagang TPS Pasar Turi.

”Jadi, kami bukan hanya mengingatkan, dalam sosialisasi ini kami siap memberikan bantuan fasilitas angkutan dan 1.000 karung untuk berkemas,” jelas Awaludin.

Di TPS Pasar Turi beberapa pedagang mulai berkemas, ada juga yang masih baru persiapan untuk berpindah ke Pasar Turi Baru. Menurut Awaludin, sebagian pedagang yang belum pindah ke Pasar Turi Baru karena belum menerima kunci.

Awaludin menyampaikan, belum diterimanya kunci dari PT Gala Bumi Perkasa itu karena ada beberapa pedagang yang baru membayar 20 persen dan baru mendaftar pekan lalu. PT Gala Bumi Perkasa selaku investor akan menyerahkan kunci stan yang baru kepada para pedagang secara keseluruhan pada Minggu (20/3).

”Informasi dari PT Gala Bumi Perkasa, Minggu (20/3) kunci stan yang baru diserahkan kepada para pedagang yang belum menerima. Diharapkan, seluruh pedagang bisa segera berkemas dan memindahkan barangnya dagangannya ke Pasar Turi Baru,” ujar Awaludin Arief.

Awaludin memastikan, Pasar Turi Baru sudah bisa ditempati dan pedagang dapat memindahkan barang-barangnya. Pemindahan lokasi dari TPS ke Pasar Turi Baru sudah lama dinanti-nanti para pedagang.

”Perbaikan dan pengecekan fasilitas kita lakukan secara berkala. Terakhir, ada beberapa yang belum selesai, seperti lantai yang pecah, itu kita lakukan perbaikan. Ada beberapa yang sudah kita perbaiki, seperti toilet, lantai, dan masih banyak lainnya, sampai saat ini kesiapannya sudah 95 persen,” ungkap Awaludin Arief.

Salah satu pedagang, Arifin sibuk berkemas memindahkan barang dagangannya ke stan di Pasar Turi Baru. Dia sudah bersiap untuk pindah ke stan barunya di Lantai 1 Pasar Turi Baru setelah menerima sosialisasi dari Pemkot Surabaya.

”Sudah dari kemarin, kami melakukan persiapan. Rencananya bareng-bareng pindahannya dengan teman-teman pedagang,” ujar Arifin, pedagang seragam sekolah tersebut.

Selain itu Arifin, ada Akhyan yang sudah memindahkan barang dagangannya ke Pasar Turi Baru. Pedagang seragam dinas TNI/Polri di lantai 1 Pasar Turi Baru itu, sudah menerima sosialisasi rencana pemindahan sejak dua hari lalu. Saat ini, dia mulai menata barang dagangannya di stan yang baru.

”Besok (21/3), katanya disuruh bersih semua yang di TPS. Makanya saya pindahkan semua ke Pasar Turi Baru. Infonya besok ada Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) datang mau meresmikan ini (Pasar Turi Baru),” kata Akhyan.

JawaPos.com – Sejumlah mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini tergabung dalam Indonesia Memanggil 57+ Institute, mengkritik putusan hakim Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menganulir permintaan dibukanya hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Hotman Tambunan, mantan pegawai KPK yang juga salah satu pemohon gugatan menilai, Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) sama sekali tidak menyinggung dan mempertimbangan Pasal 18 Undang-Undang KIP, dalam putusan sengketa informasi hasil assesment Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Majelis hakim kata Hotman, hanya mempertimbangkan pasal 17 huruf g dan h UU KIP. Padahal pasal dimaksud harus dibaca secara bersamaan dengan pasal 18 ayat (2) UU KIP. Tidak boleh dan tidak utuh hanya membaca pasal 17, tanpa melanjutkan dengan pasal 18 UU KIP dimaksud.

“Pasal 18 ayat 2 menyebutkan dengan jelas bahwa Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik,” ucap Hotman dalam keterangan tertulis, Minggu (20/3).

Menurut Hotman, pemohon 11 eks Pegawai KPK dalam mengajukan permohonan informasi hasil assesmen TWK telah memberikan persetujuan secara tertulis, bahwa informasi hasil tes bersedia untuk diungkap. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Komisioner mempertimbangkan hal tersebut.

Hotman berujar, pemohon merasa penting untuk mendapatkan hasil TWK masing-masing, mengingat atas dasar hasil TWK pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan diberhentikan sebagai pegawai KPK bahkan disebut sudah merah dan tidak bisa dibina lagi.

Namun, alih-alih menggunakan pasal 18 ayat (2) UU No 14 Tahun 2008, Majelis justru menguburkan makna yang ada di pasal 18 ayat (2) dan menggunakan pertimbangan, bahwa informasi tidak dikuasai oleh KPK, sehingga informasi dikecualikan dan tidak wajib diberikan kepada pemohon.

Atas putusan tersebut, Hotman menilai jika hal itu tidak hanya merugikan 57 eks-pegawai KPK mendapatkan keadilan untuk kejelasan informasi perihal TWK. Melainkan juga menguburkan spirit transparansi, serta akuntabilitas institusi publik dengan mengembalikan penghalangan atas informasi yang diinginkan publik.

“Selama ini Komisi Informasi diharapkan publik dapat membongkar dan menerabas kegelapan informasi. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Transparansi informasi selama ini menjadi garda terdepan dalam upaya pemberantasan segala aspek manipulasi termasuk korupsi,” papar Hotman.

Dilain pihak, Perwakilan IM 57+ Institute juga menyoroti lambatnya penyelesaian sengketa informasi yang melebihi 100 hari sebagaimana yang diatur pada pasal 38 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa penyelesaian sengketa dilakukan paling lambat 100 hari. IM 57+ Institute juga mempertanyakan kelanjutan sengketa informasi yang telah diajukan dengan nomor register 043/XI/KIP-PS/2021 dengan pihak termohon Badan Kepegawaian Negara.

Permohonan sengketa tersebut telah diajukan sejak November 2021, namun hingga saat ini tidak ada kabar kelanjutan proses sengketa dari pihak KIP. Padahal UU KIP telah mengatur bahwa batas waktu penyelesaian sengketa adalah 100 hari setelah didaftarkan kepada Panitera KIP.

“Oleh karena itu IM 57+ Institute mempertanyakan keseriusan dan profesionalitas Komisioner KIP dalam menyelesaikan permohonan sengketa yang diajukan,” pungkas Hotman.

JawaPos.com – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku heran saat melihat ibu-ibu saling berebutan membeli minyak goreng pada beberapa waktu belakangan ini. Padahal ada alternatif cara memasak selain menggoreng.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Ummat Juju Purwantoro mengatakan yang dilakukan oleh Megawati hanyalah ingin membela pemerintah yang tidak mampu mengatasi kelangkaan minyak goreng.

“Megawati sebenarnya mencoba membela rezim, dengan dalih menyuruh rakyat memasak tidak memakai minyak goreng,” ujar Juju kepada JawaPos.com, Sabtu (19/3).

Oleh sebab itu, Juju mengaku aneh karena distorsi harga minyak sawit dunia saat ini sedang melambung, jika dibandingkan atau hanya dijual di pasar domestik.

Bahkan menurut Juju, Menteri Perdagangan M Lutfi juga binggung menghadapi kelangkaan minyak goreng di pasar dan melambung harganya.

“Yang akhirnya menyatakan melepas harga minyak goreng sesuai harga pasaran. Faktanya, harga minyak goreng malah melangit dan lebih mencekik rakyat, harga eceran tertinggi (HET),” katanya.

Menurut Juju, mengacu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 tahun 2022 yang berlaku 1 Februari lalu, pemerintah menetapkan HET minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500 per liter dan kemasan premium Rp 14.000 per liter. Namun baru seumur jagung, saat ini HET tersebut telah dicabut, dan harga pasar menjadi Rp 48.000 – Rp 50.000 per 2 liter.

“Peran pemerintah dalam mengatur dan mengontrol HET dan distribusi minyak goreng, faktanya jebol juga,” ungkapnya.

Dia menuturkan, Megawati seharusnya membantu mencarikan solusi terhadap rakyat dengan tetap berusaha mempertahankan HET yang lama. Tentunya pihak DPR juga harus berperan menghadapi kelangkaan komoditi minyak goreng tersebut.

“Faktanya Indonesia adalah sebagai negara pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Sungguh memprihatinkan rakyat dipertontonkan dimana-mana harus antre beli minyak goreng, seperti menghadapi kelangkaan pangan era Orde Lama,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku prihatin dengan polemik minyak goreng yang terjadi beberapa waktu belakangan.

Diketahui, harga minyak goreng tengah melambung tinggi. Selain itu, keberadaannya pun sempat langka di pasaran, sehingga membuat masyarakat yang ingin mendapatkannya terpaksa harus antre berjam-jam.

“Sampai saya kalau sekarang kita melihat, hebohnya minyak goreng ini. Saya sampai ngelus dada,” kata Megawati.

Meski begitu, Presiden RI ke-5 ini mengaku, tak begitu mempersoalkan tentang kelangkaan maupun tingginya harga salah satu komoditas sembako itu. Ia justru lebih menyoroti beragamnya upaya yang dilakukan ibu-ibu untuk mendapatkannya.

Padahal menurut Megawati, terdapat beragam alternatif memasak yang bisa dilakukan oleh ibu selain dengan mengandalkan minyak goreng. Seperti memasak dengan cara merebus.

“Saya sampai mikir, jadi tiap hari ibu-ibu apakah hanya menggoreng kok sampai begitu rebutannya? Apa tidak ada cara untuk merebus, lalu mengukus, atau seperti rujak, apa nggak ada? Itu menu Indonesia juga lho. Lha kok sampai njelimet gitu,” ujar Mega.

JawaPos.com – Harga minyak goreng melambung tinggi setelah pemerintah menyatakan mengembalikan ke mekanisme pasar. Tingginya harga minyak goreng membuat masyarakat menjerit.

Juru Bicara Partai Perindo Yerry Tawalujan menyarankan sejumlah langkah agar harga minyak goreng dapat dijangkau masyarakat. Pertama, 25 persen dari total produksi Crude Palm Oil (CPO) harus dijual di dalam negeri, mengikuti harga eceran tertinggi (HET) sebagai yang ditetapkan pemerintah. Kedua, 75 persen dari sisa produksi CPO bisa mengikuti harga pasar.

“Langkah ketiga, pemerintah harus berani dan tegas mengendalikan harga CPO, karena harga CPO itu memang sangat tinggi. Jika tidak dikendalikan, sulit untuk membuat harga minyak goreng turun,” ungkap Yerry Tawalujan dalam keterangannya yang diterima JawaPos.com, Sabtu (18/3).

Keempat, sambungnya, kebijakan tersebut tidak akan merugikan pengusaha dan produsen CPO. Pasalnya keuntungan dari kelapa sawit sangat tinggi akibat kenaikan harga. Sementara biaya produksi tetap sama.

“Kami (Partai Perindo) tidak rela melihat perusahaan kelapa sawit panen luar biasa, tapi di sisi lain rakyat susah,” tegas Yerry.

Yerry mendorong pemerintah untuk berani membuat kebijakan tegas. Mengendalikan harga minyak goreng merupakan salah satu cara untuk mengurangi beban hidup masyarakat yang terus meningkat. Mereka hidup penuh beban akibat dampak pandemi.

“Kalau harga minyak goreng dibuka mengikuti harga pasar seperti sekarang, biaya hidup masyarakat pasti meningkat. Hal ini tidak boleh terjadi. Partai Perindo tidak rela masyarakat terbebani dengaan harga minyak goreng yang tak terkendali,” pungkas Yerry.

JawaPos.com – Harga Tandan Buah Segar (TBS) alami kenaikan ini membuat para petani kelapa sawit bisa pendapatan hingga Rp12 juta per bulan.

“Alhamdulillah, sebulan bisa Rp12 juta kalau mau ambil tiap hari. Di pengepul Tandan Buah Segar (TBS) harganya Rp2.800 per kg, sebelumnya hanya Rp2.400 per kg sampai Rp2.500 per kg,” ungkap Wisnu salah satu petani sawit di Desa Prangat Selatan, Kaltim, Sabtu.

Sementara itu, lanjut Wisnu, apabila kelapa sawit hasil panen dibawa ke pabrik harganya akan lebih mahal, bisa mencapai Rp3.000 per kg lebih.

“Tapi bawanya pakai truk, ke Muara Badak yang paling dekat dari sini. Kalau dibawa ke Jonggon (Kutai Kartanegara) lebih mahal lagi,” jelasnya.

Wisnu mengaku, belum pernah menjual dengan harga Rp 3.000 per kg namun dalam sehari ia bisa menghasilkan Rp 400.000 dari luas lahan satu hektare setengah dengan jumlah pohon seratus lebih miliknya.

“Rp 400.000 itu kira-kira satu kuintal setengah. Kalau pakai motor dua kali bolak-balik jadi modal bensin Rp 50.000,” tuturnya.

Dia menjelaskan, jarak dari rumah menuju kebun kelapa sawit miliknya sekitar 5 kilometer sehingga jika bolak-balik menjadi 10 kilometer.

“Dua kali narik jadi 20 kilometer dengan kondisi jalan rusak dengan motor yang harus dimodif,” terangnya.

Ia menambahkan, dulu sebelum TBS naik, harga kelapa sawit sempat hanya sekitar di harga Rp 500-Rp 700 per kg.

“Pada waktu itu orang belum berminat ke kelapa sawit. Disuruh ngambil aja nggak ada yang mau,” tutupnya.

Sementara itu, penyadap karet yang juga tinggal di Prangat Selatan Kalimantoro menambahkan, hasil kelapa sawit lebih menguntungkan ketimbang karet.

“Memang karet lebih tinggi Rp 10.000 per kg tapi susah nyari sekilo. Satu hektare paling 10 kilo Rp 100.000, sebulan Rp 3 juta jadinya,” kata Kalimantoro.

Ia mengungkapkan, pendapatan maksimal dari menyadap karet sekitar Rp 3 juta, berbeda jauh dengan kelapa sawit yang mencapai Rp 12 juta dengan perbandingan kerja yang lebih ringan.

“Kalau karet harus keliling satu-satu menyadap pohonnya, lebih capek, belum lagi kalau hujan hancur getahnya jadi air,” ucapnya.

Sebagai informasi, petani di Marangkayu umum-nya memiliki lahan sawit dan karet sekaligus sehingga apabila harga sawit tidak setinggi sekarang, kemungkinan petani akan kembali beralih menyadap karet.

JawaPos.com – Persoalan minyak goreng yang harganya setinggi langit sangat meresahkan masyarakat. Sejak enam bulan terakhir kenaikan harga minyak goreng mencapai 34 persen. Kenaikan harga yang meroket tersebut hingga saat ini belum menemui titik terang. Sebab, meskipun harga minyak kelapa sawit dunia tinggi, namun perusahaan pengolahan sawit terbesar ada di Indonesia.

Seharusnya, pemerintah dapat memberikan solusi terbaik untuk pasokan dan stabilitas harga minyak goreng dalam negeri. Namun, solusi yang dilakukan hingga kini belum dapat menyelesaikan masalah.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, perlu adanya evaluasi tiga menteri terkait yaitu Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perekonomian oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, pemerintah hingga kini belum dapat mengatasi persoalan bahan pokok masyarakat.

’’Bahkan ada kecenderungan pemerintah ini takut terhadap kepentingan segelintir pelaku usaha di minyak goreng maupun CPO. Termasuk juga penindakan terhadap distributor-distributor yang bermasalah pun juga tidak optimal,” ujarnya kepada JawaPos.com, Sabtu (19/3).

Bhima memaparkan, Menteri Perdagangan seharusnya dapat melakukan pengawasan terhadap tata niaga dan kelancaran barang secara optimal. Namun hal tersebut dilanggar dengan mencabut Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan dan menyerahkannya dengan mengikuti harga pasar.

Padahal, kata Bhima, langkah tersebut dapat menimbulkan dampak yang sangat besar khususnya bagi masyarakat kelas menengah yang pendapatannya belum pulih seperti saat sebelum terjadinya pandemi. ’’Ternyata semakin lama juga tidak berkutik juga terhadap permainan dari kartel pangan,” ucapnya.

Selanjutnya, persoalan minyak goreng juga merupakan tanggung jawab dari Menteri Perindustrian. Bahkan distributor besar dan sub distributor ada di bawah kuasa Kementerian Perindustrian.

Menurutnya, terdapat komunikasi yang tidak senada atau kurangnya sinergi antar kementerian sehingga terkesan membingungkan masyarakat. ’’Katanya pasokan ada padahal realitanya ngga ada minyak gorengnya,” ungkapnya.

Bhima berharap, pemerintah dapat segera mengatasi persoalan ini hingga pada akarnya. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu ganjalan terbesar Presiden Joko Widodo (Jokowi) khususnya menjelang pemilu 2024. ’’Artinya kan efektif 2 tahun lagi tapi Pak Jokowi diganggu oleh isu-isu yang sebenarnya masalahnya udah jelas tapi tidak dilakukan antisipasi dan tidak dilakukan penegakan aturan,” tegasnya. (*)