Jual dan Sewa alat bantu proyek

Kebahagiaan Miguel Oliveira Terima Trofi dari Jokowi

JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan trofi kepada Miguel Oliveira pada ajang balap MotoGP 2022 di Pertamina Grand Frix of Indonesia, Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (20/3). Pembalap Red Bull KTM Factory Team itu berhasil meraih juara pertama, setelah sempat tertunda selama satu jam akibat cuaca.

Selain Oliveira, Jokowi juga menyerahkan trofi kepada pembalap dari tim Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo, yang menempati urutan kedua dan pembalap tim Pramac Ducati, Johann Zarco yang meraih podium ketiga di Mandalika.

Berdasarkan foto Biro Pers Kepresidenan yang diterima JawaPos.com, tampak Miguel bahagia menerima tropi dari orang nomor satu di Indonesia. Miguel mengangkat kedua tangannya dengan mengepal sebelum menerima trofi dari kepala negara.

Jokowi yang terlihat memakai jaket berwarna merah bertuliskan G-20 itu menyerahkan langsung trofi kepada Miguel Oliveira sebagai pemenang MotoGP Mandalika 2022. Penyerahan ini dilakukan, setelah Jokowi menyaksikan langsung event balap motor dunia tersebut.

Usai menyerahkan trofi, Jokowi mengaku menjagokan pembalap Repsol Honda Marc Marquez. Sayangnya, pembalap asal Spanyol itu dinyatakan tidak fit menjalani balapan usai mengalami kecelakaan di sesi pemanasan.

“Jagoannya Marc Marquez tapi karena dia tidak ikut jadinya ganti jagoan, Fabio Quartararo,” ucap Jokowi.

Meski demikian, Jokowi menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya MotoGP Mandalika 2022. Dia memastikan akan mengevaluasi perhelatan balap motor internasional tersebut.

“Memang masih ada hal-hal yang perlu dievaluasi, diperbaiki, saya kira ini event jangka panjang,” tegas Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berjanji melakukan perbaikan MotoGP Mandalika apabila ada kekurangan. Dia memastikan, MotoGP Mandalika adalah gelaran jangka panjang. “Tahun depan akan kita perbaiki lagi apabila ada kekurangan-kekurangan,” ujar Jokowi menandaskan.

KIP Dinilai Langgar UU-nya Sendiri Saat Putus Sengketa Informasi TWK

JawaPos.com – Sejumlah mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini tergabung dalam Indonesia Memanggil 57+ Institute, mengkritik putusan hakim Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menganulir permintaan dibukanya hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Hotman Tambunan, mantan pegawai KPK yang juga salah satu pemohon gugatan menilai, Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) sama sekali tidak menyinggung dan mempertimbangan Pasal 18 Undang-Undang KIP, dalam putusan sengketa informasi hasil assesment Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Majelis hakim kata Hotman, hanya mempertimbangkan pasal 17 huruf g dan h UU KIP. Padahal pasal dimaksud harus dibaca secara bersamaan dengan pasal 18 ayat (2) UU KIP. Tidak boleh dan tidak utuh hanya membaca pasal 17, tanpa melanjutkan dengan pasal 18 UU KIP dimaksud.

“Pasal 18 ayat 2 menyebutkan dengan jelas bahwa Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik,” ucap Hotman dalam keterangan tertulis, Minggu (20/3).

Menurut Hotman, pemohon 11 eks Pegawai KPK dalam mengajukan permohonan informasi hasil assesmen TWK telah memberikan persetujuan secara tertulis, bahwa informasi hasil tes bersedia untuk diungkap. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Komisioner mempertimbangkan hal tersebut.

Hotman berujar, pemohon merasa penting untuk mendapatkan hasil TWK masing-masing, mengingat atas dasar hasil TWK pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan diberhentikan sebagai pegawai KPK bahkan disebut sudah merah dan tidak bisa dibina lagi.

Namun, alih-alih menggunakan pasal 18 ayat (2) UU No 14 Tahun 2008, Majelis justru menguburkan makna yang ada di pasal 18 ayat (2) dan menggunakan pertimbangan, bahwa informasi tidak dikuasai oleh KPK, sehingga informasi dikecualikan dan tidak wajib diberikan kepada pemohon.

Atas putusan tersebut, Hotman menilai jika hal itu tidak hanya merugikan 57 eks-pegawai KPK mendapatkan keadilan untuk kejelasan informasi perihal TWK. Melainkan juga menguburkan spirit transparansi, serta akuntabilitas institusi publik dengan mengembalikan penghalangan atas informasi yang diinginkan publik.

“Selama ini Komisi Informasi diharapkan publik dapat membongkar dan menerabas kegelapan informasi. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Transparansi informasi selama ini menjadi garda terdepan dalam upaya pemberantasan segala aspek manipulasi termasuk korupsi,” papar Hotman.

Dilain pihak, Perwakilan IM 57+ Institute juga menyoroti lambatnya penyelesaian sengketa informasi yang melebihi 100 hari sebagaimana yang diatur pada pasal 38 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa penyelesaian sengketa dilakukan paling lambat 100 hari. IM 57+ Institute juga mempertanyakan kelanjutan sengketa informasi yang telah diajukan dengan nomor register 043/XI/KIP-PS/2021 dengan pihak termohon Badan Kepegawaian Negara.

Permohonan sengketa tersebut telah diajukan sejak November 2021, namun hingga saat ini tidak ada kabar kelanjutan proses sengketa dari pihak KIP. Padahal UU KIP telah mengatur bahwa batas waktu penyelesaian sengketa adalah 100 hari setelah didaftarkan kepada Panitera KIP.

“Oleh karena itu IM 57+ Institute mempertanyakan keseriusan dan profesionalitas Komisioner KIP dalam menyelesaikan permohonan sengketa yang diajukan,” pungkas Hotman.

Persoalan Migor masih Buntu, Komunikasi 3 Kementerian Dipertanyakan

JawaPos.com – Persoalan minyak goreng yang harganya setinggi langit sangat meresahkan masyarakat. Sejak enam bulan terakhir kenaikan harga minyak goreng mencapai 34 persen. Kenaikan harga yang meroket tersebut hingga saat ini belum menemui titik terang. Sebab, meskipun harga minyak kelapa sawit dunia tinggi, namun perusahaan pengolahan sawit terbesar ada di Indonesia.

Seharusnya, pemerintah dapat memberikan solusi terbaik untuk pasokan dan stabilitas harga minyak goreng dalam negeri. Namun, solusi yang dilakukan hingga kini belum dapat menyelesaikan masalah.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, perlu adanya evaluasi tiga menteri terkait yaitu Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perekonomian oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, pemerintah hingga kini belum dapat mengatasi persoalan bahan pokok masyarakat.

’’Bahkan ada kecenderungan pemerintah ini takut terhadap kepentingan segelintir pelaku usaha di minyak goreng maupun CPO. Termasuk juga penindakan terhadap distributor-distributor yang bermasalah pun juga tidak optimal,” ujarnya kepada JawaPos.com, Sabtu (19/3).

Bhima memaparkan, Menteri Perdagangan seharusnya dapat melakukan pengawasan terhadap tata niaga dan kelancaran barang secara optimal. Namun hal tersebut dilanggar dengan mencabut Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan dan menyerahkannya dengan mengikuti harga pasar.

Padahal, kata Bhima, langkah tersebut dapat menimbulkan dampak yang sangat besar khususnya bagi masyarakat kelas menengah yang pendapatannya belum pulih seperti saat sebelum terjadinya pandemi. ’’Ternyata semakin lama juga tidak berkutik juga terhadap permainan dari kartel pangan,” ucapnya.

Selanjutnya, persoalan minyak goreng juga merupakan tanggung jawab dari Menteri Perindustrian. Bahkan distributor besar dan sub distributor ada di bawah kuasa Kementerian Perindustrian.

Menurutnya, terdapat komunikasi yang tidak senada atau kurangnya sinergi antar kementerian sehingga terkesan membingungkan masyarakat. ’’Katanya pasokan ada padahal realitanya ngga ada minyak gorengnya,” ungkapnya.

Bhima berharap, pemerintah dapat segera mengatasi persoalan ini hingga pada akarnya. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu ganjalan terbesar Presiden Joko Widodo (Jokowi) khususnya menjelang pemilu 2024. ’’Artinya kan efektif 2 tahun lagi tapi Pak Jokowi diganggu oleh isu-isu yang sebenarnya masalahnya udah jelas tapi tidak dilakukan antisipasi dan tidak dilakukan penegakan aturan,” tegasnya. (*)

Partai Ummat Sindir Megawati Soal Ibu-ibu Berebut Minyak Goreng

JawaPos.com – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku heran saat melihat ibu-ibu saling berebutan membeli minyak goreng pada beberapa waktu belakangan ini. Padahal ada alternatif cara memasak selain menggoreng.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Ummat Juju Purwantoro mengatakan yang dilakukan oleh Megawati hanyalah ingin membela pemerintah yang tidak mampu mengatasi kelangkaan minyak goreng.

“Megawati sebenarnya mencoba membela rezim, dengan dalih menyuruh rakyat memasak tidak memakai minyak goreng,” ujar Juju kepada JawaPos.com, Sabtu (19/3).

Oleh sebab itu, Juju mengaku aneh karena distorsi harga minyak sawit dunia saat ini sedang melambung, jika dibandingkan atau hanya dijual di pasar domestik.

Bahkan menurut Juju, Menteri Perdagangan M Lutfi juga binggung menghadapi kelangkaan minyak goreng di pasar dan melambung harganya.

“Yang akhirnya menyatakan melepas harga minyak goreng sesuai harga pasaran. Faktanya, harga minyak goreng malah melangit dan lebih mencekik rakyat, harga eceran tertinggi (HET),” katanya.

Menurut Juju, mengacu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 tahun 2022 yang berlaku 1 Februari lalu, pemerintah menetapkan HET minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500 per liter dan kemasan premium Rp 14.000 per liter. Namun baru seumur jagung, saat ini HET tersebut telah dicabut, dan harga pasar menjadi Rp 48.000 – Rp 50.000 per 2 liter.

“Peran pemerintah dalam mengatur dan mengontrol HET dan distribusi minyak goreng, faktanya jebol juga,” ungkapnya.

Dia menuturkan, Megawati seharusnya membantu mencarikan solusi terhadap rakyat dengan tetap berusaha mempertahankan HET yang lama. Tentunya pihak DPR juga harus berperan menghadapi kelangkaan komoditi minyak goreng tersebut.

“Faktanya Indonesia adalah sebagai negara pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Sungguh memprihatinkan rakyat dipertontonkan dimana-mana harus antre beli minyak goreng, seperti menghadapi kelangkaan pangan era Orde Lama,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku prihatin dengan polemik minyak goreng yang terjadi beberapa waktu belakangan.

Diketahui, harga minyak goreng tengah melambung tinggi. Selain itu, keberadaannya pun sempat langka di pasaran, sehingga membuat masyarakat yang ingin mendapatkannya terpaksa harus antre berjam-jam.

“Sampai saya kalau sekarang kita melihat, hebohnya minyak goreng ini. Saya sampai ngelus dada,” kata Megawati.

Meski begitu, Presiden RI ke-5 ini mengaku, tak begitu mempersoalkan tentang kelangkaan maupun tingginya harga salah satu komoditas sembako itu. Ia justru lebih menyoroti beragamnya upaya yang dilakukan ibu-ibu untuk mendapatkannya.

Padahal menurut Megawati, terdapat beragam alternatif memasak yang bisa dilakukan oleh ibu selain dengan mengandalkan minyak goreng. Seperti memasak dengan cara merebus.

“Saya sampai mikir, jadi tiap hari ibu-ibu apakah hanya menggoreng kok sampai begitu rebutannya? Apa tidak ada cara untuk merebus, lalu mengukus, atau seperti rujak, apa nggak ada? Itu menu Indonesia juga lho. Lha kok sampai njelimet gitu,” ujar Mega.

Harga CPO Tinggi, Petani Sawit Kini Berpenghasilan Rp 12 juta Sebulan

JawaPos.com – Harga Tandan Buah Segar (TBS) alami kenaikan ini membuat para petani kelapa sawit bisa pendapatan hingga Rp12 juta per bulan.

“Alhamdulillah, sebulan bisa Rp12 juta kalau mau ambil tiap hari. Di pengepul Tandan Buah Segar (TBS) harganya Rp2.800 per kg, sebelumnya hanya Rp2.400 per kg sampai Rp2.500 per kg,” ungkap Wisnu salah satu petani sawit di Desa Prangat Selatan, Kaltim, Sabtu.

Sementara itu, lanjut Wisnu, apabila kelapa sawit hasil panen dibawa ke pabrik harganya akan lebih mahal, bisa mencapai Rp3.000 per kg lebih.

“Tapi bawanya pakai truk, ke Muara Badak yang paling dekat dari sini. Kalau dibawa ke Jonggon (Kutai Kartanegara) lebih mahal lagi,” jelasnya.

Wisnu mengaku, belum pernah menjual dengan harga Rp 3.000 per kg namun dalam sehari ia bisa menghasilkan Rp 400.000 dari luas lahan satu hektare setengah dengan jumlah pohon seratus lebih miliknya.

“Rp 400.000 itu kira-kira satu kuintal setengah. Kalau pakai motor dua kali bolak-balik jadi modal bensin Rp 50.000,” tuturnya.

Dia menjelaskan, jarak dari rumah menuju kebun kelapa sawit miliknya sekitar 5 kilometer sehingga jika bolak-balik menjadi 10 kilometer.

“Dua kali narik jadi 20 kilometer dengan kondisi jalan rusak dengan motor yang harus dimodif,” terangnya.

Ia menambahkan, dulu sebelum TBS naik, harga kelapa sawit sempat hanya sekitar di harga Rp 500-Rp 700 per kg.

“Pada waktu itu orang belum berminat ke kelapa sawit. Disuruh ngambil aja nggak ada yang mau,” tutupnya.

Sementara itu, penyadap karet yang juga tinggal di Prangat Selatan Kalimantoro menambahkan, hasil kelapa sawit lebih menguntungkan ketimbang karet.

“Memang karet lebih tinggi Rp 10.000 per kg tapi susah nyari sekilo. Satu hektare paling 10 kilo Rp 100.000, sebulan Rp 3 juta jadinya,” kata Kalimantoro.

Ia mengungkapkan, pendapatan maksimal dari menyadap karet sekitar Rp 3 juta, berbeda jauh dengan kelapa sawit yang mencapai Rp 12 juta dengan perbandingan kerja yang lebih ringan.

“Kalau karet harus keliling satu-satu menyadap pohonnya, lebih capek, belum lagi kalau hujan hancur getahnya jadi air,” ucapnya.

Sebagai informasi, petani di Marangkayu umum-nya memiliki lahan sawit dan karet sekaligus sehingga apabila harga sawit tidak setinggi sekarang, kemungkinan petani akan kembali beralih menyadap karet.

Harga Minyak Goreng Melambung, Perindo Tawarkan Solusi Ini

JawaPos.com – Harga minyak goreng melambung tinggi setelah pemerintah menyatakan mengembalikan ke mekanisme pasar. Tingginya harga minyak goreng membuat masyarakat menjerit.

Juru Bicara Partai Perindo Yerry Tawalujan menyarankan sejumlah langkah agar harga minyak goreng dapat dijangkau masyarakat. Pertama, 25 persen dari total produksi Crude Palm Oil (CPO) harus dijual di dalam negeri, mengikuti harga eceran tertinggi (HET) sebagai yang ditetapkan pemerintah. Kedua, 75 persen dari sisa produksi CPO bisa mengikuti harga pasar.

“Langkah ketiga, pemerintah harus berani dan tegas mengendalikan harga CPO, karena harga CPO itu memang sangat tinggi. Jika tidak dikendalikan, sulit untuk membuat harga minyak goreng turun,” ungkap Yerry Tawalujan dalam keterangannya yang diterima JawaPos.com, Sabtu (18/3).

Keempat, sambungnya, kebijakan tersebut tidak akan merugikan pengusaha dan produsen CPO. Pasalnya keuntungan dari kelapa sawit sangat tinggi akibat kenaikan harga. Sementara biaya produksi tetap sama.

“Kami (Partai Perindo) tidak rela melihat perusahaan kelapa sawit panen luar biasa, tapi di sisi lain rakyat susah,” tegas Yerry.

Yerry mendorong pemerintah untuk berani membuat kebijakan tegas. Mengendalikan harga minyak goreng merupakan salah satu cara untuk mengurangi beban hidup masyarakat yang terus meningkat. Mereka hidup penuh beban akibat dampak pandemi.

“Kalau harga minyak goreng dibuka mengikuti harga pasar seperti sekarang, biaya hidup masyarakat pasti meningkat. Hal ini tidak boleh terjadi. Partai Perindo tidak rela masyarakat terbebani dengaan harga minyak goreng yang tak terkendali,” pungkas Yerry.

Ganjar Ikut Seru-seruan Antre Saksikan MotoGP Mandalika

JawaPos.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak mau ketinggalan menyambut gelaran MotoGP seri kedua yang tahun ini kembali ke Indonesia. Bersama sang istri, Siti Atikoh, Ganjar menyaksikan hari kedua ajang MotoGP Mandalika, Sabtu (19/3).

Ganjar tampak berbaur bersama penonton umum di tribun grandstand A dekat garis start. Tak seperti penonton yang bertiket VIP dan deluxe yang bisa masuk kawasan sirkuit dengan mobil pribadi. Ganjar harus parkir jauh dari sirkuit. Ganjar pun harus antre panjang untuk naik shuttle bus menuju sirkuit, bersama penonton lain.

Namun, gubernur Jateng yang belum lama ini cukur gundul itu justru enjoy menikmati setiap perjalanan. Bahkan di kesempatan itu, dia dan sang istri menyempatkan diri menengok stand UMKM yang menjual produk kerajinan lokal.

Hampir seharian Ganjar di sirkuit. Ia menonton hampir semua sesi. Dari sesi latihan hingga kualifikasi Moto3, Moto2, dan MotoGP.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama sang istri, Siti Atikoh, menyempatkan menonton gelaran MotoGP 2022 Mandalika. Ganjar berbaur bersama penonton umum di tribun grandstand A dekat garis start. (Istimewa)

Aksi para pembalap MotoGP tersebut turut memghadirkan ketegangan tersendiri bagi Ganjar. Dia ikut berseru ketika pembalap Marc Marquez terjatuh dua kali di sesi kualifikasi.

Ganjar pun ikut bertepuk tangan memberi apresiasi pada Fabio Quartararo yang berhasil menjadi pembalap tercepat dan menempati pole position pada balapan MotoGP esok hari.

Melihat hasil kualifikasi hari ini, Ganjar punya prediksi sendiri soal juara balapan MotoGP besok, Minggu (20/3). Dia pun menjagokan si peraih pole position, Quartararo.

“Dia (Quartararo) kan juara dunia 2021 dan besok di pole position, kayaknya bakal menang,” kata Ganjar.
Saat meninggalkan lokasi usai kualifikasi Ganjar langsung diserbu para penonton yang meminta selfie.
Datang langsung di Mandalika kali ini, Ganjar benar-benar memberikan apresiasi atas perkembangan kualitas sirkuit. Dibandingkan ketika Ganjar menyaksikan World Super Bike lalu, menurut dia, saat ini sudah lebih rapi.

“Bangunan sudah banyak yang permanen, pengaturan penonton dan jalur sudah lebih rapi, meski tetap masih ada yang harus diperbaiki,” papar dia.

Ganjar bangga karena gelaran MotoGP Mandalika akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat Lombok dan NTB. Termasuk ikut menggairahkan perekonomian di wilayah tersebut.

“Saya lihat dari kemarin hotel penuh, banyak warga berjualan di mana-mana, tidak hanya di sirkuit tapi juga di dekat hotel. Artinya pelaku UMKM lokal terlibat di sini. Ini sangat bagus,” tandas Ganjar. (bay/ria)

Perankan Karakter Perempuan, Vino G Bastian: Lebih ke Jiwa Bukan Fisik

JawaPos.com – Vino G Bastian memiliki jam terbang yang cukup tinggi di dunia akting. Puluhan film sudah dibintanginya. Kendati demikian, ia tetap kesulitan memainkan karakter dengan jiwa sebagai perempuan.

Vino G Bastian harus memainkan karakter dengan jiwa perempuan setelah karakter Dika yang dimainkannya mengalami pertukaran jiwa dalam film Baby Blues. Sementara istrinya, Dinda, memerankan karakter atau berekspresi dan bertingkah layaknya laki-laki.

“Kita tidak didandanin jadi perempuan. Di sini tidak ada payuradanya, dan dia (Aurelie Moeremans) nggak jadi laki-laki. Masih Vino, Dika, tapi jiwanya jadi tertukar. Itu yang agak sulit sih. Di sini yang pengin dilperlihatkan bukan dari fisiknya, tapi lebih ke jiwanya,” ungkap Vino G Bastian di bilangan Epicentrum Rasuna Said Jakarta Selatan Jumat (18/3).

Memiliki jiwa yang tertukar sebenarnya salah satu mimpi Vino G Bastian yang terwujud. Sebab, dulu dia pernah punya keinginan untuk memerankan karakter sebagai transgender untuk melengkapi pengalaman aktingnya.

Kini mimpi tersebut akhirnya dapat terwujud. Tapi di film ini, Vino G Bastian merasa tantangannya justru jauh lebih berat dari yang dia bayangkan dulu.

“Orang yang membesarkan, merawat anak dari bayi, dia juga berpotensi menjadi ibu sih sebenarnya. Di sini mendapat kesempatan lebih susah lagi. Di sini cuma jiwanya yang tertukar, tidak ada payudara. Rasanya yang lebih susah dibawakan ke penonton,” paparnya.

Bukan hanya Vino G Bastian yang merasakan kesulian berekspresi saat mengalami pertukaran jiwa. Aurelie Moeremans juga kesulitan berekspresi sebagai laki-laki. Saking sulitnya, dia bahkan mengaku lebih sulit berakting layaknya laki-laki dibandingkan mengurusi anak meski sebelum film ini Aurelie tidak pernah punya pengalaman memegang bayi.

“Ini sangat menantang ya karena aku belum pernah jadi laki laki. Pas akting gimana ya, aku coba berpikir kayak laki laki, nggak cuma gesture doank, tapi juga jiwanya,” kata Aurelie Moeremans.

Memperlihatkan ekspresi layaknya laki-laki, dia lebih banyak mencontoh gestur tubuh Vino G Bastian. Apa yang diperlihatkan bintang film Wiro Sableng itu coba ditiru Aurelie.

“Dia kan ada main PS, jadi aku lihatin dia dan coba meniru kayak dia. Pas reading kita juga ada latihan,” ungkapnya.

Cak Imin Minta Mendag Segera Normalkan Harga Minyak Goreng

JawaPos.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin memberikan ultimatum kepada Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menyikapi harga minyak goreng yang melonjak tinggi. Dia memberi waktu maksimal dua pekan kepada Mendag untuk segera menormalkan harga minyak goreng.

“Minyak goreng ini masalah rumit kita harus ultimatum Menteri Perdagangan segera mengatasi paling lama 2 minggu ini. Ultimatumnya dia akan rontok kemampuannya, kepercayaan masyarakat akan runtuh,” kata Cak Imin, Jumat (18/3).

Cak Imin menuturkan bahwa citra pemerintah akan terganggu di mata masyarakat jika harga minyak goreng gagal dikendalikan. Cak Imin mendorong pemerintah segera melakukan langkah taktis agar harga minyak goreng segera normal.

“Kalau tidak citra pemerintah akan terganggu. Ketidakberdayaan pemerintah dan negara akan sulit. Saya minta ke Menteri Perdagangan maksimal seminggu atau dua minggu ini harus tuntas. Masalah pokoknya apa saya tidak tahu. Yang jelas ini harus dihentikan oleh Mendag,” ujarnya.

Ia pun meminta pemerintah dilarang mengalah atau didikte oleh pengusaha dalam menentukan harga minyak goreng. Pemerintah harus mengedepankan kepentingan masyarakat ketimbang kepentingan segelintir pengusaha.

Wakil Ketua DPR RI itu juga meminta pemerintah memberikan jaminan bahwa stok minyak goreng aman jelang bulan Ramadan atau mengembalikan dengan menentukan harga eceran tertinggi (HET).

“Pertama stok dan HET. Iya, saya sepakat dengan Menteri Perdagangan negara tidak boleh didikte oleh pengusaha, itu saya dukung sepenuhnya. Tapi buktikan itu kalau negara tidak didikte pengusaha,” tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah resmi melepas harga minyak goreng kemasan sesuai dengan harga keekonomian atau sesuai mekanisme pasar. Dengan begitu harga minyak goreng kemasan tidak lagi sesuai harga eceran tertinggi (HET). Di Malang salah satunya, minyak goreng kemasan ukuran 1 liter kini dijual dengan harga Rp 23 ribu sedangkan kemasan 2 liter dijual dengan harga Rp 45.500.

Legislator Golkar Sebut Perang Rusia-Ukraina Bisa Pengaruhi APBN

JawaPos.com – Perang Rusia-Ukraina dinilai bisa berimbas pada kenaikan harga minyak dunia (crude) dan beberapa komoditi migas lainnya. Hal ini disampaikan anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Mukhtarudin.

Harga minyak mentah acuan dunia melonjak lebih dari 8 persen pada perdagangan Kamis (17/3) waktu AS. Pasar minyak bangkit usai lesu beberapa hari terakhir, ditopang oleh pelemahan stok dalam beberapa pekan ke depan akibat sanksi terhadap Rusia.

Minyak mentah berjangka Brent meroket 8,79 persen ke posisi USD 106,64 per barel, menjadi kenaikan tertinggi sejak pertengahan 2020. Sementara itu, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) juga melonjak 8,35 persen menjadi USD 102,98 per barel.

“Melonjaknya harga minyak dunia tersebut bisa memicu tekanan terhadap APBN dan anggaran negara, khususnya terkait subsidi energi dan nilai kompensasi produk penugasan (JBKP),” kata Mukhtarudin kepada wartawan, Jumat (18/3).

Apalagi, lanjut Mukhtarudin, mengingat Indonesia merupakan net-importir bahan bakar minyak (BBM), maka secara konsolidasi kenaikan harga minyak tidak terlalu memberikan keuntungan secara bisnis hilir.

“Jadi kondisi kenaikan harga minyak dunia bersamaan dengan program pemulihan ekonomi negara, sehingga terjadi kenaikan demand yang cukup signifikan,” ucapnya.

Namun, legislator Dapil Kalimantan Tengah ini bilang harga crude dan bahan baku juga mengalami kenaikan sehingga terjadi dilematis untuk mengambil keputusan menaikkan harga.

Untuk itu, Mukhtarudin menyampaikan bahwa dengan melihat kondisi masyarakat saat ini memang belum memungkinkan untuk menaikkan harga BBM. “Mengingat daya beli masyarakat masih rendah dan ditambah lagi dengan naiknya harga-harga komoditas pangan, pasti akan sangat memberatkan masyarakat jika harga BBM dinaikan,” ungkap Mukhtarudin.

Namun, jika pemerintah harus menyesuaikan harga solar bersubsidi dan BBM, lanjut Mukhtarudin, maka sebagai antisipasi dampak sosial masyarakat, anggaran kompensasi untuk produk BBM bersubsidi & JBKP yang diberikan kepada Pertamina dapat diubah bentuknya menjadi bantuan langsung tunai kepada masyarakat kurang mampu.

“Kemudian perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat bahwa harga minyak saat ini sangat tinggi, sehingga diharapkan agar masyarakat menggunakan BBM dengan bijak dan hemat sesuai keperluannya,” ujar Mukhtarudin.

Kendati demikian, anggota Banggar DPR ini mendorong pemerintah untuk memastikan penugasan BBM PSO dan JBKP ke PT Pertamina tidak menimbulkan kerugian bagi pertamina dan mengevaluasi besaran nilai subsidi dan kompensasi.

“Pemerintah perlu mempercepat pembayaran piutang subsidi dan kompensasi periode sebelumnya untuk perbaikan cashflow Pertamina,” pungkas Mukhtarudin.

Back to Top

penipuan-data-arp

SAYA MENGERTI, Terima kasih
by ARP Management
Powered by
Product has been added to your cart
Compare (0)