Tag: arpratama

JawaPos.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP Muhammadiyah resmi menjadi tim kuasa hukum dari Direktur Lokataru Haris Azhar, dan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiyanti.

Adapun, dua aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut telah ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pencemaran nama baik, terhadap Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

“LBH PP Muhammadiyah ditunjuk sebagai tim kuasa hukum bersama para advokat lainnya untuk melakukan langkah hukum, yakni mengajukan gugatan praperadilan terhadap penetapan tersangka Haris Azhar dan juga Fatia Maulidiyati Koordinator KontraS yang akan diajukan dalam waktu dekat ini,” ujar Kepala Litigasi LBH PP Muhammadiyah Gufroni kepada wartawan, Selasa (22/3).

Gufroni menuturkan, LBH Muhammadiyah memutuskan menjadi bagian dari tim kuasa hukum tersebut, setalah melakukan pertemuan dengan Haris Azhar pada Selasa 22 Maret 2022 ini.

Menurut Gufroni, upaya pendampingan hukum terhadap Haris Azhar dan Fatia dalam melakukan praperadilan ini menjadi penting dilakukan. Hal ini kerena penetapan tersangka kepada kedua aktivis HAM tersebut dinilai tidak sah dan tidak sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Mengingat bahwa Luhut Binsar Pandjaitan sejauh ini belum pernah dimintai keterangan sebagai pelapor. Sehingga alat bukti tidaklah cukup untuk menjadikan Haris Azhar dan Fatia sebagai tersangka, dan jelas kasus ini terkesan dipaksakan,” katanya.

Karena itu, Gufroni menuturkan semestinya Penyidik Polda Metro Jaya dalam memproses kasus ini melakukan pendekatan keadilan restoratif, karena yang disangkakan menggunakan pasal UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

“Dengan demikian penyidik tidak boleh gegabah dengan menaikkan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan dan kepada penetapan tersangka. Sekalipun yang melaporkan adalah pejabat publik seperti Luhut Binsar Pandjaitan,” ungkapnya.

Gufron mengatakan, alasan LBH Muhammadiyah dan tim hukum mengajukan praperadilan terhadap Haris Azhar dan Fatia ini, karena ada dugaan penetapan tersangka ini dinilai sebagai cara efektif pihak kepolisian untuk membungkam suara-suara kritis para aktivis dan tokoh. “Ada skenario pembungkaman terhadap kebebasan bersuara sekalipun apa yang disampaikan itu atas dasar hasil riset,” tuturnya.

Diketahui, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya pada 22 September 2021 lalu. Laporan ini teregistrasi dengan Nomor: STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 22 September 2021.

Laporan itu dibuat Luhut sebagai reaksi atas tayangan Youtube bertajuk ‘Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!’. Video itu diunggah di akun Youtube Haris pada 20 Agustus 2021.

Dalam video itu Fatia dan Haris membicarakan hasil riset terkait konflik di Intan Jaya, Papua, hubungannya dengan tambang emas di sana yang mereka sebut turut dikuasai oleh perusahaan milik Luhut.

Dalam laporannya, Luhut mempersangkakan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dengan Pasal 45 Juncto Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. (*)

JawaPos.com – Pemerintah memutuskan bahwa Indonesia siap menjadi tuan rumah dari ASEAN Para Games bulan Juli 2022 mendatang. Hal ini disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali usai rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/3)

“Setelah kami menyampaikan tentang kesiapan dan juga menunjukkan kepada Indonesia sebagai tuan rumah, akhirnya dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden tadi telah diputuskan kita siap bersedia untuk menjadi tuan rumah ASEAN Para Games,” kata Zainudin.

Zainudin mengatakan, pada mulanya ASEAN Para Games 2022 dilaksanakan di Vietnam, namun tidak terlaksana karena adanya beberapa kendala. Oleh karena itu, Indonesia mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah dari ajang olahraga tersebut.

“Sehingga diberi kesempatan kepada negara-negara ASEAN untuk mengajukan diri dan kita, NPC, Pak Senny Marbun, dan teman-teman menyampaikan kesiapan kita dan itu yang kita laporkan kepada Bapak Presiden,” lanjutnya.

Menurut Zainudin, ASEAN Para Games 2022 akan dilaksanakan pada akhir Juli dan bertempat di Jawa Tengah. Sebelumnya, Indonesia pernah menjadi tuan rumah ASEAN Para Games pada 2011 lalu.

“Itu nanti akan ditempatkan di Jawa Tengah. Jadi ada Surakarta, ada Sukoharjo, ada Karanganyar, ada beberapa tempat yang akan menjadi tempat pelaksanaan. Kenapa di sana? Karena memang pertama adalah pemusatan latihan dari atlet-atlet _paralympic_ kita itu ada di Jawa Tengah, di Surakarta, dan sekitarnya,” tutur Zainudin.

Lebih lanjut, Zainudin menjelaskan alasan pemerintah memutuskan pelaksanaan ASEAN Para Games di sekitar Kota Surakarta, Jawa Tengah, karena lokasi tersebut memiliki fasilitas yang dapat memberikan dukungan dalam pelaksanaan ajang yang akan mempertandingkan 14 cabang olahraga tersebut.

“Di sana itu ada rumah sakit namanya Rumah Sakit Dr. Soeharso itu kita tahu fungsi dari rumah sakit itu dan di samping itu juga di sana ada UNS, Universitas Negeri Sebelas Maret yang sangat memberikan dukungan dan back up khususnya untuk sport site,” ungkap Zainudin..

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum National Paralympic Committee (NPC) Indonesia, Senny Marbun, optimistis bahwa Indonesia dapat memberikan yang terbaik dan menjadi juara umum dalam ASEAN Para Games 2022.

“Di atas kertas kita sudah hitung-hitungan kita bisa juara umum karena di Malaysia kemarin kita pun gradenya jauh di atas Malaysia dan Thailand,” pungkas Senny.

JawaPos.com – Melihat potensi adanya konflik kepentingan, muncul desakan agar Anwar Usman mengundurkan diri dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Itu karena dia akan menikahi adik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Idayati.

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, dalam waktu dekat Anwar Usman akan memberikan tanggapan kepada publik terkait kedudukan dan jabatannya sebagai Ketua MK tersebut. “Termasuk merespons tanggapan publik perihal kaitannya dengan kedudukan sebagai Ketua MK sekaligus hakim konstitusi,” ujar Fajar saat dikonfirmasi, Selasa (22/3).

Fajar menuturkan, dirinya tidak berkompeten untuk memberikan tanggapan terhadap desakan yang meminta Anwar Usman mundur dari jabatannya. Pasalnya rencana pernikahan tersebut merupakan urusan pribadi dari Anwar Usman, bukan terkait kelembagaan MK.

“Soal pernikahan, urusan pribadi Pak Anwar Usman, sehingga saat ini, saya tidak punya tugas dan kewenangan apapun untuk menyampaikan tanggapan secara kelembagaan,” katanya.

Sebelumnya, Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari mengharapkan agar Anwar Usman bisa mundur dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Ini karena rawan konflik kepentingan dengan Presiden Jokowi. “Demi cinta kepada MK dan pujaan hati harusnya mundur karena potensi konflik kepentingan akan membuat orang berprasangka dengan putusan MK,” ujar Feri.

Menurut Feri, selama ini Presiden Jokowi seringkali menjadi pihak yang digugat oleh elemen masyarakat, terkait program-program pemerintah. Seperti saat ini MK sedang berproses terkait sengketa UU Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Sehingga, secara ketatanegaraan, pernikahan ini menimbulkan dampaknya. Pasalnya Ketua MK Anwar Usman akan menyidangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan Presiden Jokowi dan kepentingan politik kepala negara.  “Jadi konflik kepentingan akan muncul dalam setiap pengujian UU karena Presiden adalah salah satu pihak yang berpekara,” katanya.

Karena itu, Feri menuturkan konflik kepentingan tersebut harus dijauhi oleh Anwar Usman selaku Ketua MK. Sehingga marwah lembaga penguji perundang-undangan tersebut bisa tetap terjaga.

Sementara itu, pakar hukum tata negara, Refly Harun mengatakan sudah seharusnya Anwar Usman mundur dari jabatannya sebagai Ketua MK. Ini karena rawan adanya konflik kepentingan. “Kalau etika tinggi harusnya mundur, tapi saya pesimis. Karena bukankah jabatan sebagai Ketua MK itu sebagai daya tawar ke keluarga Presiden,” ujar Refly.

Refly menuturkan, jika Anwar Usman tetap menjadi Ketua MK dan tidak ingin mengundurkan diri.  Maka ke depan sidang sengketa dengan tergugat adalah Presiden Jokowi, Anwar Usman tidak boleh memimpin sidang. “Karena kita tidak pernah tahu hati orang bagaimana. Tapi yang paling penting adalah prinsipnya adalah, kalau ada hubungan keluarga maka hakim tidak boleh menyidangkan kasus itu. Karena dianggap tidak mungkin bisa netral. Jadi ini sudah menjadi bagian dari kode etik hakim secara universal,” katanya.

Adapun berdasarkan informasi yang dihimpun, proses lamaran Ketua MK Anwar Usman ke adik Presiden Jokowi, Idayati terjadi pada Sabtu (12/3) lalu.

Rencananya, pernikahan Anwar Usman dengan Idayati akan digelar pada 26 Mei 2022 di Solo, Jawa Tengah. Selanjutnya acara dilakukan pada 28 Mei 2022 di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) kampung halaman Anwar Usman.

Diketahui suami Idayati, yakni Hari Mulyono meninggal dunia pada 24 September 2018 di RSPAD Gatot Soebroto. Sementara istri Ketua MK Anwar Usman menutup usia pada 26 Februari 2021 akibat serangan jantung. (*)

JawaPos.com – Rawan adanya konflik kepentingan, muncul desakan yang meminta agar Anwar Usman mengundurkan diri dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Ini karena akan menikahi adik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Idayati.

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, dalam waktu dekat Anwar Usman akan memberikan tanggapan kepada publik terkait kedudukan dan jabatannya sebagai Ketua MK tersebut.

“Termasuk merespons tanggapan publik perihal kaitannya dengan kedudukan sebagai Ketua MK sekaligus hakim konstitusi,” ujar Fajar saat dikonfirmasi, Selasa (22/3).

Fajar menuturkan, dirinya tidak berkompeten untuk memberikan tanggapan terhadap desakan yang meminta Anwar Usman mundur dari jabatannya. Pasalnya rencana pernikahan tersebut merupakan urusan pribadi dari Anwar Usman, bukan terkait kelembagaan MK.

“Soal pernikahan, urusan pribadi Pak Anwar Usman, sehingga saat ini, saya tidak punya tugas dan kewenangan apapun untuk menyampaikan tanggapan secara kelembagaan,” katanya.

Sebelumnya, Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari mengharapkan agar Anwar Usman bisa mundur dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Ini karena rawan konflik kepentingan dengan Presiden Jokowi.

“Demi cinta kepada MK dan pujaan hati harusnya mundur karena potensi konflik kepentingan akan membuat orang berprasangka dengan putusan MK,” ujar Feri.

Menurut Feri, selama ini Presiden Jokowi seringkali menjadi pihak yang digugat oleh elemen masyarakat, terkait program-program pemerintah. Seperti saat ini MK sedang berproses terkait sengketa UU Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Sehingga, secara ketatanegaraan, pernikahan ini menimbulkan dampaknya. Pasalnya Ketua MK Anwar Usman akan menyidangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan Presiden Jokowi dan kepentingan politik kepala negara.

“Jadi konflik kepentingan akan muncul dalam setiap pengujian UU karena Presiden adalah salah satu pihak yang berpekara,” katanya.

Karena itu, Feri menuturkan konflik kepentingan tersebut harus dijauhi oleh Anwar Usman selaku Ketua MK. Sehingga marwah lembaga penguji perundang-undangan tersebut bisa tetap terjaga.

Sementara, pakar hukum tata negara, Refly Harun mengatakan sudah seharusnya Anwar Usman mundur dari jabatannya sebagai Ketua MK. Ini karena rawan adanya konflik kepentingan.

“Kalau etika tinggi harusnya mundur, tapi saya pesimis. Karena bukankah jabatan sebagai Ketua MK itu sebagai daya tawar ke keluarga Presiden,” ujar Refly.

Refly menuturkan, jika Anwar Usman tetap menjadi Ketua MK dan tidak ingin mengundurkan diri. Maka ke depan sidang sengketa dengan tergugat adalah Presiden Jokowi, Anwar Usman tidak boleh memimpin sidang.

“Karena kita tidak pernah tahu hati orang bagaimana. Tapi yang paling penting adalah prinsipnya adalah, kalau ada hubungan keluarga maka hakim tidak boleh menyidangkan kasus itu. Karena dianggap tidak mungkin bisa netral. Jadi ini sudah menjadi bagian dari kode etik hakim secara universal,” katanya.

Adapun berdasarkan informasi yang dihimpun, proses lamaran Ketua MK Anwar Usman ke adik Presiden Jokowi, Idayati terjadi pada Sabtu (12/3) lalu.

Rencananya, pernikahan Anwar Usman dengan Idayati akan digelar pada 26 Mei 2022 di Solo, Jawa Tengah. Selanjutnya acara dilakukan pada 28 Mei 2022 di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) kampung halaman Anwar Usman.

Diketahui suami Idayati, yakni Hari Mulyono meninggal dunia pada 24 September 2018 di RSPAD Gatot Soebroto. Sementara istri Ketua MK Anwar Usman menutup usia pada 26 Februari 2021 akibat serangan jantung.

JawaPos.com – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP 2022 di Mandalika diperkirakan memberikan multiplier effect perputaran ekonomi di atas target Rp500 miliar.

Selain itu, berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja baru secara langsung maupun tidak langsung yang berada di kisaran 35-50 ribu orang. ’’Event (kegiatan) MotoGP banyak menyerap tenaga lokal dari Mandalika,” kata dia dalam keterangan Weekly Press Briefing di Jakarta, Senin (21/3).

Hingga saat ini, rincian tenaga kerja yang tercatat ialah di sektor konstruksi pembangunan jalan kawasan khusus sekitar 300 orang, UMKM Lombok kategori merchandising tiga ribu orang dan homestay 600 orang, sektor transportasi dan logistik 1.500 orang, sektor kuliner dan restoran 900 orang, sektor akomodasi existing 500 orang, serta eksplorasi keindahan alam, sosial, dan budaya sekitar 100 orang.

Selain itu, akomodasi hotel bintang hingga homestay sekitar kawasan Sirkuit Mandalika disebut full booking (penuh) dalam waktu yang cukup lama. ’’(Yakni) sejak persiapan hingga pasca-MotoGP atau beberapa hari setelah pelaksanaan MotoGP Mandalika,” ungkap dia.

Berdasarkan data yang dikumpulkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), ucap Sandiaga, terdapat pula 300 pelaku UMKM di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok mengalami peningkatan pendapatan hingga Rp1,2 miliar.

’’Suksesnya penyelenggaraan event MotoGP Mandalika 2022 menjadi perhatian dunia dan ini sekaligus sebagai momen penting mempromosikan Indonesia sebagai destinasi sport tourism (wisata olahraga) kelas dunia,” ujarnya. (*)

Strategi Plt Kepala Kanwil DJP Jatim II Dudung Rudi Hendratna Optimalkan Program Pengungkapan Sukarela

PROGRAM Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan langkah awal bagi pemerintah untuk mereformasi perpajakan tanah air. Karena itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur II berupaya untuk memaksimalkan program tersebut.

PPS sepertinya menjadi fokus dari Kementerian Keuangan saat ini. Seberapa penting program ini?

Sebenarnya, PPS merupakan salah satu klaster dari reformasi keuangan negara yang dikemas dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan tahun lalu. Aturan ini disahkan untuk menciptakan keadilan pajak bagi masyarakat Indonesia.

Yang berarti, masyarakat dengan penghasilan besar tentu harus membayar lebih banyak. Sedangkan yang tak mampu tak perlu terbebani.

Bagaimana respons dari kebijakan ini?

Secara nasional, sudah ada 24 ribu wajib pajak yang mengikuti program ini. Jumlah harta bersih yang dilaporkan mencapai Rp 34 triliun, sedangkan PPh yang sudah diakumulasi dari program tersebut mencapai Rp 3,56 triliun. Di wilayah Jatim II, terdapat 674 laporan hingga 17 Maret 2022. Dari laporan tersebut, total harta yang diungkap mencapai Rp 519 miliar.

Bagaimana komposisi dari harta yang dilaporkan di wilayah Jatim II?

Sebagian besar memang merupakan harta dalam negeri atau yang sudah direpatriasi ke tanah air. Harta di kategori tersebut mencapai Rp 487,44 miliar. Sedangkan, harta yang sudah diinvestasikan mencapai Rp 30,9 miliar. Sisanya merupakan harta di luar negeri.

Upaya apa yang dilakukan untuk memaksimalkan PPS?

Sebenarnya, kami punya data mengenai harta-harta wajib pajak. Hanya, kami belum memverifikasi hal tersebut.

Kami juga sudah mengumpulkan daftar wajib pajak yang punya potensi mengikuti program. Mereka sudah kami kirimi ”surat cinta’’ untuk mengimbau supaya melaporkan harta.

Kami berharap ”surat cinta” tersebut bisa dibalas. Setidaknya, wajib pajak bisa ke kantor pajak untuk menanyakan mengenai hal itu.

Apa ada target mengenai ”surat cinta’’ itu?

Data kami menunjukkan, ada 120 ribu wajib pajak yang bisa diberi imbauan. Terdiri atas surat yang dikirim kantor pajak pratama (KPP) atau WP strategis yang dapat langsung dari Jakarta.

Saat ini kami sudah mengirim sekitar 61 ribu surat. Harapannya, semua surat bisa kami kirim dan semua bisa merespons.

JawaPos.com–Siklon tropis Charlotte terus menjauhi wilayah Indonesia. Namun, dampak tidak langsung berupa cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi di wilayah Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

”Hujan intensitas sedang–lebat yang dapat disertai angin kencang di beberapa wilayah provinsi. Yakni Banten, Jawa Barat, Jawa tengah, Jogjakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat,” kata Deputi Bidang Meteorologi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Guswanto seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Senin (21/3).

Guswanto menjelaskan, selain hujan intensitas sedang hingga lebat, dampak tidak langsung dalam 24 jam ke depan berupa angin kencang. Itu berpotensi terjadi di Lampung bagian selatan, Selat Sunda Banten, DKI Jakarta, dan perairan selatan Jawa.

”Tinggi gelombang laut 1,25–2,5 meter berpotensi terjadi di Laut Jawa, perairan selatan Pulau Lombok hingga Pulau Sumba, Selat Bali-Lombok-Alas bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, serta Samudra Hindia selatan NTT,” terang Guswanto.

Sedangkan tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter, lanjut dia, berpotensi terjadi di perairan selatan Pulau Jawa hingga Pulau Bali dan Samudra Hindia selatan Jawa hingga NTB. Selain itu, perlu diwaspadai potensi gelombang alun atau swell penyebab banjir pesisir di wilayah perairan selatan Jawa serta Bali-Lombok-Pulau Sumbawa.

Dia menjelaskan, siklon tropis Charlotte merupakan sistem siklon tropis yang terbentuk dari sistem bibit siklon 93S sejak Kamis (17/3). Mulai terbentuk di sekitar Nusa Tenggara Timur.

”Siklon Tropis Charlotte mulai terbentuk di sekitar Samudera Hindia selatan Jawa Timur, tepatnya di 14.6LS dan 112.3BT dengan kecepatan angin maksimum di sekitar sistemnya mencapai 40 knots (75 km/jam) dan tekanan udara minimum di pusatnya sekitar 996 hPa,” terang Guswanto.

Dia menambahkan, mengingat lokasi pertumbuhan Siklon Tropis Charlotte sudah berada di wilayah tanggung jawab Australia, sistem penamaannya dirilis TCWC Australia.

Selain Siklon tropis Charlotte, menurut Guswanto, BMKG juga memantau adanya bibit siklon tropis 91B di Laut Andaman sebelah utara Aceh, tepatnya di 12.1 LU dan 94.9 BT dengan kecepatan angin maksimum sekitar 30 knots (54 km/jam) dan tekanan udara minimum di pusatnya sekitar 998.9 hPa dengan pergerakan sistemnya ke arah utara.

”Dampak tidak langsung dalam 24 jam ke depan dari keberadaan bibit siklon tropis 91B terhadap kondisi cuaca di Indonesia adalah hujan intensitas sedang–lebat yang dapat disertai angin kencang di beberapa wilayah di Provinsi Aceh,” tutur Guswanto.

Tinggi Gelombang 1.25 – 2.5 meter atau moderate berpotensi terjadi di perairan barat Aceh hingga Kepulauan Nias, dan perairan utara Pulau Sabang. Sedangkan tinggi gelombang 2,5–4,0 meter (Rough Sea) berpotensi di Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia barat Aceh hingga Nias serta gelombang alun penyebab banjir pesisir di wilayah Samudra Hindia barat Aceh hingga Pulau Nias.

JawaPos.com – Kasus Covid-19 pada Senin (21/3) secara nasional bertambah 4.699 sehari. Jumlah itu terdeteksi dari jumlah tes rendah yakni mencapai 154 ribu tes. Kini total sudah 5.967.182 orang terinfeksi Covid-19.

Kasus terkonfirmasi positif harian terdapat 3 provinsi dengan angka tertinggi. Yakni di Jawa Barat 1.007 kasus. DKI Jakarta 862 kasus. Jawa Tengah 661 kasus.

Angka kesembuhan harian bertambah mencapai 20.888 orang sembuh per hari. Paling tinggi angka kesembuhan disumbang oleh Jawa Barat sebanyak 5.715 orang. Adanya penambahan hari ini meningkatkan angka kumulatif kesembuhan hingga menembus 5.609.945 orang.

Di samping itu, pasien meninggal juga bertambah lagi 154 jiwa. Paling banyak angka kematian disumbang Jawa Tengah 42 jiwa. Total sudah 153.892 jiwa meninggal dunia

Jumlah kasus aktif turun 16.343 orang. Kini jumlah kasus aktif atau orang yang masih sakit sebanyak 203.345 orang.

Sementara positivity rate orang harian di angka 4,55 persen dan positivity rate orang mingguan di angka 9,24 persen. Secara sebaran wilayah terdampak masih berada di 34 provinsi dan 510 kabupaten/kota.

JawaPos.com – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman melamar adik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Idayati. Desakan mundur kepada Anwar Usman dari jabatan Ketua MK bergulir, untuk menghindari konflik kepentingan.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari meminta Anwar Usman bisa menanggalkan posisi Ketua MK. Hal ini dilakukan untuk menghindari benturan konflik kepentingan. Terlebih memang Presiden Jokowi seringkali menjadi pihak tergugat dalam permohonan judicial review.

“Sebaiknya Ketua MK mundur untuk menjauhkan asumsi terjadi konflik kepentingan dengan presiden yang merupakan pihak dalam berbagai perkara di MK, terutama dalam uji undang-undang,” kata Feri dikonfirmasi, Senin (21/3).

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono, membenarkan bahwa Ketua MK Anwar Usman telah melamar adik kandung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Idayati.

Namun demikian, Fajar belum bisa mengungkap lebih detail, ini karena dalam waktu dekat Ketua MK Anwar Usman akan berbicara kepada media, terkait rencana pernikahannya.

“Kapan nanti Pak Anwar Usman akan sampaikan pernyataan sendiri terkait hal itu,” ujar Fajar kepada JawaPos.com.

Sementara pihak Istana sampai saat ini belum ada yang merespons pertanyaan dari redaksi JawaPos.com, terkait lamaran yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terhadap Idayati.

Adapun berdasarkan informasi yang dihimpun, proses lamaran Ketua MK Anwar Usman ke adik Presiden Jokowi, Idayati terjadi pada Sabtu (12/3) lalu.

Rencananya, pernikahan Anwar Usman dengan Idayati akan digelar pada 26 Mei 2022 di Solo, Jawa Tengah. Selanjutnya acara dilakukan pada 28 Mei 2022 di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) kampung halaman Anwar Usman.

Diketahui suami Idayati, yakni Hari Mulyono meninggal dunia pada 24 September 2018 di RSPAD Gatot Soebroto. Sementara istri Ketua MK Anwar Usman menutup usia pada 26 Februari 2021 akibat serangan jantung.