Tag: arpratama

JawaPos.com – Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan atau Kemitraan Laode Muhammad Syarif, mengatakan keberpihakan mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar pada persoalan antikorupsi dan penghormatan atas hak asasi manusia (HAM) merupakan sesuatu yang nyata.

“Keberpihakan Artidjo Alkostar pada antikorupsi dan penghormatan atas HAM itu nyata,” ujar Laode saat menjadi narasumber dalam diskusi virtual Integrity Talk bertajuk Belajar Integritas dari Sosok Artidjo Alkostar: Mengenang 1 Tahun Kepergian Artidjo Alkostar, dipantau dari Jakarta, Senin (28/2) dikutip dari Antara.

Menurut Laode, sebenarnya keberpihakan dan sikap memperjuangkan isu HAM, bahkan lingkungan hidup merupakan “darah daging” pertama dari sosok Artidjo Alkostar.

Artinya, kedua hal tersebut merupakan isu yang lebih dahulu digeluti oleh Artidjo Alkostar sebelum dikenal memperjuangkan penegakan antikorupsi oleh masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, menurut dia, keberpihakan yang jelas serta keteguhan Artidjo Alkostar terhadap isu antikorupsi, HAM, dan lingkungan hidup sulit untuk ditemukan pada diri orang lain.

Lebih lanjut, Laode pun mengenang jasa besar Artidjo Alkostar dalam mendukung keberadaan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Salah satu penjelasan yang dimuat dalam peraturan tersebut, tata cara pelaksanaan atau penindakan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, kata Laode yang Wakil Ketua KPK periode 2015—2019, Indonesia belum memiliki regulasi yang memperjelas petunjuk bagi aparat penegak hukum saat menangani perkara tindak pidana korupsi oleh korporasi.

“Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) itu ‘kan dari dulu sudah mengkriminalkan korporasi (yang melakukan korupsi). Akan tetapi, tidak ada satu pun kasus di KPK itu yang menghukum korporasi, sedangkan di penegakan hukum tentang lingkungan hidup itu sudah ada. Hal itu karena tidak ada petunjuk pelaksanaan menyidik korporasi,” jelas Laode.

Pada diskusi sekaligus acara untuk mengenang satu tahun wafatnya Artidjo Alkostar itu, Laode pun menekankan bahwa keberpihakan mantan hakim Agung tersebut pada isu antikorupsi, HAM, ataupun lingkungan hidup tidak perlu diragukan.

JawaPos.com – Kasus Covid-19 harian, Jumat (28/2)  kasus positif bertambah 25.054 orang. Tes yang dilakukan yakni lebih rendah yakni 276 ribu tes spesimen. Kini total sudah 5.564.448 orang terinfeksi Covid-19.

Kasus aktif atau pasien positif yang masih membutuhkan perawatan medis mulai turun yakni turun 19.200 kasus. Kini total kasus aktif atau mereka yang membutuhkan perawatan atau masih sakit meroket jadi setengah juta orang atau tepatnya 554.698 orang.

Provinsi paling banyak konfirmasi kasus positif harian paling banyak disumbang oleh DKI Jakarta 7.300 orang. Jawa Barat 3.745 orang. Jawa Tengah 2.905 orang.

Lonjakan kasus Covid-19 akibat Omicron mendorong positivity rate orang harian  mulai turun di angka 17,93 persen atau lebih dari 3 kali batas WHO. Batas ambang positivity rate yang ditetapkan WHO adalah 5 persen. Positivity rate adalah perbandingan antara jumlah kasus positif Covid-19 dengan jumlah tes yang dilakukan.

Positivity rate orang mingguan (16-22 Januari 2022) di bawah angka 18,21 persen. Secara sebaran wilayah terdampak masih berada di 34 provinsi dan 510 kabupaten/kota.

Angka kematian hari ini sebanyak 262 jiwa meninggal dunia. Paling banyak disumbang oleh DKI Jakarta 55 jiwa. Dan Jawa Timur 54 jiwa. Kini total sudah 148.335 jiwa meninggal dunia karena Covid-19.

Jumlah kasus suspek sebanyak 12.782 kasus. Angka kesembuhan harian sebesar 43.992 orang sembuh per hari. Paling banyak pasien sembuh disumbang oleh DKI Jakarta 11.384. Sehingga angka kumulatifnya bertambah melebihi 4,8 juta orang sembuh atau tepatnya 4.861.415 orang.

JawaPos.com – Industri pengolahan buah tidak hanya memenuhi pasar lokal. Pelaku usaha juga melakukan ekspansi pasar ekspor. Mereka bisa menembus negara-negara yang terkenal dengan persyaratan ketat.

Sepanjang tahun lalu, nilai ekspor industri pengolahan hortikultura, yang di dalamnya termasuk pengolahan buah, mencapai USD 383 juta. Nilai tersebut meningkat 22,79 persen dibandingkan 2020.

“Beberapa industri pengolahan buah berorientasi ekspor sejak awal mula berdiri. Bahkan, pada 2021 nilai ekspor industri agro mencapai USD 64,55 miliar, yang di antaranya juga disumbang industri pengolahan buah,” ujar Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika di Jakarta Minggu (27/2).

Saat ini di Indonesia terdapat enam industri pengolahan buah, skala kecil dan menengah, dengan total kapasitas produksi 5.500 ton per tahun. Sementara itu, di sektor hilirnya, terdapat 41 perusahaan dengan total kapasitas produksi mencapai 430 ribu ton per tahun.

Putu mengatakan bahwa industri pengolahan buah dalam negeri sudah mampu memenuhi permintaan pasar luar negeri, terutama dari segi kualitas. Salah satu perusahaannya adalah PT Fruit Ing Indonesia.

Mereka telah mengembangkan pasarnya ke beberapa negara tujuan. Misalnya, Spanyol, Amerika Serikat, Jepang, Singapura, dan Korea Selatan.

“’Beberapa waktu lalu, kami telah melakukan kunjungan kerja ke PT Fruit Ing Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Kami mengapresiasi karena perusahaan ini mampu menembus pasar negara-negara yang terkenal dengan persyaratan ketat,” bebernya.

Dalam produksinya, lanjut Putu, industri pengolahan buah dalam negeri bermitra dengan kelompok petani atau koperasi untuk mendapatkan bahan bakunya.

Sementara itu, Managing Director PT Fruit Ing Indonesia Iwan Winardi menyampaikan bahwa selain memproduksi end product, perusahaannya menghasilkan produk antara (intermediate products) yang menjadi bahan baku bagi industri hilir berupa puree buah, dried fruit, dan individual quick frozen (IQF) food.

Produk antara pengolahan buah dapat memenuhi kebutuhan sektor hilir sehingga mengurangi impor.

LIMA BESAR PRODUKSI BUAH DALAM NEGERI (*)

Pisang : 8,16 juta ton

Mangga : 2,89 juta ton

Jeruk siam : 2,59 juta ton

Nanas : 2,45 juta ton

Salak : 1,23 juta ton

Ket (*): Sepanjang 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik

JawaPos.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau penanganan darurat lokasi terdampak gempa di Pasaman dan Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Pihaknya pun telah memerintahkan para Kepala Balai untuk bekerja sama dengan BNPB dan Pemerintah Daerah untuk menuntaskan inventarisasi kerusakan bangunan, terutama fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum).

“RS, puskesmas, sekolah, da lain-lain. Dan kantor pemerintahan, serta segera melakukan rehabilitasi atas kerusakan tersebut,” kata Menteri Basuki dalam keterangannya, Senin (28/2).

Menurut laporan BNPB, terdapat 5 kabupaten yang terdampak gempa bumi, yakni Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, 50 Koto, Agam dan Pariaman. Basuki meminta kepada Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan Bupati Pasaman Barat Hamsuardi untuk membuat daftar inventarisasi gedung-gedung atau fasilitas publik yang mengalami kerusakan berat dan berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Hasilnya agar dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Bupati dan diusulkan ke Kementerian PUPR, kami siap membantu perbaikannya untuk gedung fasos/fasum yang mengalami kerusakan berat,” tuturnya.

Selain itu, Basuki juga meninjau penanganan darurat pembukaan alur sungai di Sungai Batang Nango atau Sopan yang tersumbat longsoran dan melihat Masjid Raya Kajai yang runtuh akibat gempa bumi di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.

Sebagai langkah penanganan darurat, Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang Kementerian PUPR telah menurunkan 3 alat berat berupa 1 excavator di Nagari Malampah Kabupaten Pasaman, 1 excavator di Nagari Kajai Kabupaten Pasaman Barat, dan 1 dumptruck di Nagari Kajai Kabupaten Pasaman Barat.

Kepala BWS Sumatera V Padang Ditjen SDA Kementerian PUPR Dian Kamila mengatakan, hingga saat ini sejumlah pekerjaan penanganan darurat telah dilaksanakan, yakni pembukaan alur Batang Nango atau Sopan di Nagari Kajai telah dilaksanakan sepanjang 50 meter.

Selain itu, pembukaan jalan akses di Nagari Malampah dan pembukaan alur sungai di Sungai Batang Patimah di Kabupaten Pasaman telah dilaksanakan sepanjang 25 meter. Selanjutnya, akan terus dilakukan pembukaan alur sungai Batang Patimah sepanjang 100 m dan Sungai Batang Sopan (Nango) sepanjang 200 meter.

Sementara itu, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat Syachputra A. Gani mengatakan, Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat juga telah menurunkan 1 unit excavator yang disiapkan di posko kantor Bupati Pasaman Barat.

“Berdasarkan pendataan yang dilakukan tidak ada kerusakan akibat gempa di ruas jalan nasional,” ujarnya.

Selanjutnya Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat Kementerian PUPR Kusworo Darpito menyebutkan, pihaknya telah menurunkan bantuan keperluan dasar air bersih dan sanitasi berupa 2 unit Mobil Tangki Air (MTA) kapasitas 4.000 liter, 6 unit Hidran Umum kapasitas 2.000 liter, 1 unit dump truck, 1 unit tenda vango, dan 6 unit valbad.

JawaPos.com – Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, putusan dari mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar yang tutup usia pada 28 Februari 2021, sepatutnya menjadi aset pengetahuan hukum bagi mahasiswa ataupun masyarakat luas.

“Sependek pengetahuan saya, banyak sekali putusan dari Pak Artidjo yang betul-betul harus dikaji, didalami, dan dijadikan aset ilmu pengetahuan hukum untuk disebarkan kepada mahasiswa serta masyarakat luas,” ujar Feri saat menjadi narasumber dalam diskusi virtual Integrity Talk bertajuk “Belajar Integritas dari Sosok Artidjo Alkostar: Mengenang 1 Tahun Kepergian Artidjo Alkostar, dipantau dari Jakarta, Senin (28/2) dikutip dari Antara.

Melalui langkah tersebut, lanjut dia, mahasiswa hukum dan masyarakat luas dapat mempelajari serta memahami cara berpikir hukum yang baik untuk mencapai suatu keadilan.

Feri mengatakan, sikap dan karakter yang baik dari sosok Artidjo Alkostar dapat menjadi teladan bagi masyarakat Indonesia, serta merupakan hasil tempaan dari lingkungan dan segala pengalaman beliau.

Sementara narasumber lain acara itu anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Albertina Ho, mengenang Artidjo Alkostro sebagai sosok hakim yang sederhana dan tidak banyak berbicara.

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Kemitraan Laode Muhammad Syarif yang juga menjadi narasumber dalam kegiatan diskusi sekaligus acara mengenang satu tahun wafatnya Artidjo Alkostar.

Menurutnya, karakter Artidjo Alkostar yang sederhana dan tidak banyak berbicara itu semestinya dimiliki pula oleh seluruh hakim di Indonesia.

“Tadi sudah dibicarakan Ibu Albertina bahwa sosok Artidjo Alkostar memang sangat sederhana, bahkan setelah menjadi hakim agung dan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI pun, beliau itu sangat sederhana,” kata Laode.

Terkait dengan karakter Artidjo Alkostar yang tidak banyak berbicara, Laode memandang hal itu merupakan cerminan sikap hakim yang benar, terutama ketika memutus suatu perkara.

“Itu adalah contoh hakim yang benar. Tidak boleh banyak bicara. Yang boleh banyak bicara itu, putusannya,” ucapnya.

JawaPos.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, mulai pekan depan pemerintah akan secara efektif memberlakukan syarat vaksinasi dosis kedua untuk menentukan level asesmen tiap daerah. Hal itu seiring dengan meningkatnya kabupaten kota yang masuk ke level 3 dan 4.

Luhut memaparkan, wilayah yang mengalami kasus kenaikan yaitu Jawa Tengah dan Jogjakarta. Namun, dia optimistis tren peningkatan ini diperkirakan akan berbalik menurun mulai pekan depan. Sebab, sejumlah provinsi di Jawa-Bali telah menunjukkan tren penurunan kasus yang sangat signifikan.

“Dalam hal rawat inap rumah sakit, Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Bali telah mengalami penurunan. Sedangkan untuk provinsi lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, DIJ, dan Jawa Timur sudah mengalami perlambatan kenaikan tingkat rawat inap. Tingkat kematian dalam 7 hari terakhir di seluruh provinsi Jawa Bali juga masih lebih rendah dari varian Delta yang lalu,” kata Luhut dalam konferensi pers secara virtual, Minggu (27/2).

Luhut menjelaskan, vaksinasi dosis kedua sebagai syarat asesmen telah berhasil mendorong percepatan vaksinasi umum dan lansia di Jawa-Bali. Dari sebelumnya 21 kabupaten/kota yang tidak memenuhi syarat dosis kedua umum menjadi hanya tersisa 7 kabupaten/kota. Selain itu, untuk dosis kedua lansia dari sebelumnya 26 kabupaten/kota saat ini hanya tersisa 10 kabupaten/kota.

“Terkait asesmen level yang terbaru, secara lengkap dapat terlihat pada Inmendagri yang akan keluar pada 28 Februari esok hari,” tuturnya.

Luhut menyebut, gelombang varian Omicron terus menunjukkan tanda-tanda yang sangat baik. Hal ini terlihat pada tingkat kasus harian nasional yang sudah menunjukkan tren penurunan.

Selain itu, tingkat rawat inap rumah sakit juga menunjukkan tanda perlambatan dan kasus kematian secara keseluruhan berada pada level rendah yakni di bawah varian Delta. Pemerintah ke depan akan terus mengkaji dan menerapkan kebijakan yang dapat mendorong tingkat vaksinasi ke level tertinggi agar syarat pra-kondisi endemi, yakni tingkat kekebalan masyarakat yang tinggi, dapat segera tercapai.

“Hanya dan diprediksi akan segera mengalami penurunan dalam beberapa waktu ke depan,” pungkasnya.

JawaPos.com – Kabar duka menyelimuti keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi). Paman Presiden Jokowi yang bernama Miyono dikabarkan meninggal dunia hari ini, Minggu (27/2).

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani membenarkan kabar duka tersebut. “Iya (Miyono meninggal),” ujar Jaleswari saat dikonfimasi.

Hal senada juga disampaikan tenaga ahli utama KSP Wandy Tuturoong. Dia menyampaikan, almarhum Miyono meninggal pukul 19.50 WIB.

“Iya pukul 19.50,” jelas Wandy.

Wandy menyebut, Miyono meninggal karena menderita sakit. Namun, dipastikan bukan karena terinfeksi Covid-19.

Presiden Jokowi juga direncanakan bertolak ke Solo. “Kemungkinan begitu,” pungkas Wandy.

JawaPos.com – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melakukan kunjungan silaturahmi ke Wali Nanggroe Aceh, Tengku Malik Mahmud Al Haythar di Meuligoe Wali Nanggroe, Aceh Besar, Minggu (27/2) malam.

Dalam kesempatan ini, Hasto didampingi Ketua DPP PDIP Rokhmin Dahuri. Turut hadir dalam pertemuan  Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dahlan Jamaluddin, Ketua Umum Partai Aceh, Muzakir Manaf, Staf Khusus Wali Nanggroe, M. Raviq, Rektor Universitas Syiah Kuala Prof. Samsul Rizal dan Chowadja Sanova, tokoh muda Aceh.

Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban, lebih tiga jam. Usai bersantap malam, mereka sambil membahas sejumlah hal mengenai sejarah Aceh, Mou Helsinki dan Aceh ke depan.

Hasto mengatakan, dari pertemuan dengan Wali Nanggroe, ia mendapatkan banyak sumber-sumber informasi tentang patriotisme, tentang eksistensi dari Negara Republik Indonesia, tentang perjuangan masyarakat Aceh untuk Indonesia.

“Kami juga banyak dialog tentang bagaimana hakikat dari keseluruhan subtansi perdamaian yang dijalankan dan masih menyisakan berbagai hal yang harus dikomunikasikan, didialogkan dengan saling menghormati terhadap MoU Helsinki tersebut,” papar Hasto dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.

“Kami juga menyampaikan salam dari Ibu Megawati Soekarnoputri kepada Bapak Wali Nanggroe. Setelah kami akan menindaklanjuti seluruh hal yang menjadi diskusi pada malam hari ini,” imbuhnya.

Hasto juga menuturkan, PDIP sebagai pengusung Presiden Jokowi akan selalu mendukung dan mewujudkan kemajuan bagi masyarakat Aceh yang didasarkan oleh seluruh kultur dan keistimewaan dari daerahnya.

Sementara itu, Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud, menyampaikan dialog seperti ini harus sering dilakukan, karena itu untuk kebaikan Aceh dan sekaligus Negara Republik Indonesia.

“Malam ini luar biasa bagi saya, saya dapat berdialog dengan Pak Sekjen dan rombongan. Kita membicarakan Aceh ke depan, dan juga kita bicarakan sedikit sejarah pergolakan Aceh. Bagaimana Aceh dan Mou Helsenki, bagaimana kita menyelesaikannya. Karena keistimewaan itu bisa berjalan agar pembangunan Aceh dapat berlangsung baik.

Mengakhiri pertemuan, Hasto dan Tengku Malik Mahmud, saling bertukar cindera mata.
Hasto menyerahkan batik dan sejumlah buku antara lain buku berjudul Mustika Rasa, Peribahasa Nusantara: Mata Air Kearifan Bangsa, dan Merawat Pertiwi.

Sementara, Hasto menerima kupiah meukeutop dan siwah dan cap sikureung (lambang Wali Nanggroe).

“Selamat sudah menjadi warga Aceh,” kata Wali Nanggroe sambil tersenyum ke Hasto saat menaruh kupiah ke kepala Hasto. Hasto pun tersenyum lebar.

JawaPos.com – Kasus Covid-19 pada Minggu (27/2) secara nasional bertambah 34.976 sehari. Jumlah itu terdeteksi dari jumlah tes yang lebih rendah daripada biasanya yakni 370 ribu sehari. Rata-rata jumlah tes sehari sebelumnya bisa mencapai 400-500 ribu sehari. Kini total sudah 5.539.394 orang terinfeksi Covid-19.

Kasus terkonfirmasi positif harian terdapat 3 provinsi dengan angka tertinggi. Yakni di Jawa Barat 6.458 kasus. Jawa Tengah 4.540 kasus. DKI Jakarta 3.957 kasus.

Angka kesembuhan harian bertambah mencapai 39.384 orang sembuh per hari. Adanya penambahan hari ini meningkatkan angka kumulatif kesembuhan hingga menembus 4.817.423 orang.

Di samping itu, pasien meninggal juga bertambah lagi sebanyak 229 jiwa. Paling banyak angka kematian disumbang Jawa Timur 52 jiwa. Total sudah 148.073 jiwa meninggal dunia

Jumlah kasus aktif turun 4.637 orang. Kini jumlah kasus aktif atau orang yang masih sakit sebanyak 573.898 orang.

Sementara positivity rate orang harian di angka 17,96 persen dan positivity rate orang mingguan di angka 17,75 persen. Secara sebaran wilayah terdampak masih berada di 34 provinsi dan 510 kabupaten/kota.

JawaPos.com – Keberhasilan pemerintah mencairkan dana deposito bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang gagal berangkat mendapat respons positif. Diantaranya disuarakan kelompok pemuda Milenial Muslim Bersatu (MBB). Mereka berharap keberhasilan seperti ini bisa terus dijalankan ketika ada kejadian calon PMI gagal berangkat di kemudian hari.

Sebagaimana diketahui, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berhasil menyerahkan pengembalian biaya penempatan kepada 12 orang calon PMI yang gagal diberangkatkan ke luar negeri. Mereka rencananya dikirim ke Jepang dan Tingkok.

Ketua Umum Milenial Muslim Bersatu MMB Khairul Anam mengatakan, penyerahan pengembalian dana sebesar Rp 379.225.000 kepada 12 calon PMI tersebut membuktikan bahwa negara hadir bagi rakyatnya yang sedang mengalami permasalahan. “Saya mengapresiasi upaya BP2MI yang dinakhodai Benny Rhamdani atas penyerahan pengembalian dana kepada 12 CPMI yang gagal berangkat,” kata Anam dalam keterangannya Minggu (27/2).

Dia mengatakan, capaian tersebut membuktikan bahwa pemerintah melalui BP2MI betul-betul menjalankan amanat undang-undang dalam melindungi rakyatnya. Menurutnya, perjuangan untuk mengembalikan hak 12 calon PMI tersebut bukanlah hal yang mudah.

Namun, lanjut Anam, langkah hebat yang dilakukan Kepala BP2MI beserta jajaran telah membuahkan hasil dan manfaatnya secara langsung dapat dirasakan. “Perjuangan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap calon PMI ataupun PMI sebagaimana yang selalu disampaikan oleh Benny Rhamdani dalam berbagai kesempatan bahwa Presiden Jokowi telah memberikan arahan langsung untuk melindungi PMI dari ujung rambut hingga ujung kaki,” pungkasnya.

Diketahui, Kepala BP2MI Benny Ramdhani telah memimpin langsung penyerahan pengembalian biaya penempatan sebesar Rp 379.225.000 kepada 12 calon PMI yang gagal diberangkatkan ke luar negeri, pada Jumat (25/2). Calon PMI tersebut gagal diberangkatkan oleh PT Rimba Ciptaan Indah sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Benny menyampaikan, dana deposito berhasil dikembalikan setelah melalui mekanisme klarifikasi dan mediasi antara BP2MI, CPMI terkendala dan pihak perusahaan.

Menurutnya, langkah yang dilakukan sebagai upaya negara hadir. Pemerintah memiliki kepedulian sangat kuat untuk memenuhi aspirasi dan juga permasalahan yang disampaikan oleh calon PMI. Ia juga menyampaikan terima kasih atas kerjasama dan kolaborasi semua pihak sehingga bisa menyelesaikan masalah secara cepat dan tepat.

“Bukti negara selalu hadir untuk rakyatnya. Kementerian ketenagakerjaan Indonesia bersama BP2MI sebagai pelopor akan tetap memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak calon PMI dan PMI. Tidak boleh satu sen pun hak-hak kalian di rampas oleh siapapun. Dengan alasan apapun,” kata Benny.