Tag: arpratama

JawaPos.com – Maraknya kasus trading dan dan binary option Binomo membuat banyak korban yang mengalami kerugian akhirnya buka suara. Sampai akhirnya, Indra Kesuma alias Indra Kenz ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan Tindak Pidana Judi Online dan atau Penyebaran Berita Bohong hoaks melalui Media Elektronik dan atau Penipuan/Perbuatan Curang dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kasus ini pun mendapatkan tanggapan dari DPR. Anggota Komisi VI DPR Intan Fauzi menilai, para ‘trader’ harusnya bisa lebih cermat memilih platform berinvestasi.

“Kalau bicara trading itu jelas ada yang diperdagangkan, kalau itu investasi ada nilainya dan aturannya jelas,” kata Intan kepada wartawan, Kamis (24/2).

Intan juga menyarankan agar para trader pemula yang kebanyakan anak muda untuk lebih jeli dan pintar memilih platform trading agar tak tertipu apalagi sampai merugi miliaran.

“Menurut saya para trader yang mayoritas anak muda itu harus do your own research,” lebih pintar lagi memilih,” sambungnya.

Apalagi, lanjut politikus PAN ini, di era digital sekarang, anak muda tak sulit mengakses informasi. Intan juga menyinggung para korban yang padahal sudah melek teknologi, tapi masih juga bisa tertipu dalam memilih platform trading.

“Kalau menurut saya buat masyarakat yang sudah menggunakan teknologi, mengakses teknologi saja bisa, saya yakin mereka juga bisa mengakses informasi, jadi belajar itu tidak sulit. Jadi harus digali dulu, harus update,” ucapnya.

Sebelumnya, salah satu korban Binomo, Erick Buana mengaku, dirinya menjadi trader dalam aplikasi Binomo sejak Mei 2021. Ia bermain Binomo karena tergiur dengan promosi yang disampaikan oleh Indra Kenz dan kawan-kawan sebagai affiliator.

“Saya tergiurnya dari situ,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/2).

Ia mengaku tergiur iming-iming untung alias profit yang besar dan mudah didapat seperti yang selalu digembar-gemborkan Indra Kenz cs. Ia juga sempat percaya bila Binomo adalah trading legal seperti pernyataan Indra Kenz.

JawaPos.com – Kasus Covid-19 harian pada Kamis (24/2) kembali melonjak melebihi Delta yakni bertambah 57.426 orang terkonfirmasi positif. Jumlah kasus harian kembali melebihi puncak varian Delta pada 15 Juli 2021, yakni 56 ribu kasus dalam sehari. Kini total sudah 5.408.328 orang tertular Covid-19 selama pandemi.

Kasus harian terdeteksi dari jumlah tes yang dilakukan masif yakni 505 ribu tes spesimen. Jumlah pasien suspek sebanyak 35.701 orang.

Angka kematian juga pecah rekor sejak gelombang Omicron. Hari ini bertambah 317 jiwa, tertinggi selama varian Omicron muncul. Paling banyak disumbang oleh Jawa Timur 90 jiwa. DKI Jakarta dan Jawa Tengah masing-masing 48 jiwa.

Sementara itu kasus aktif atau pasien positif yang masih membutuhkan perawatan medis terus bertambah 14.591 kasus. Kini total kasus aktif atau mereka yang membutuhkan perawatan atau masih sakit meroket jadi 586.113 orang.

Provinsi paling banyak konfirmasi kasus positif harian paling banyak disumbang oleh Jawa Barat 12.937 orang. DKI Jakarta 6.855 orang. Jawa Timur 6.643.

Angka kesembuhan harian sebesar 42.518 orang sembuh per hari. Paling banyak pasien sembuh disumbang oleh DKI Jakarta 12.300 orang. Sehingga angka kumulatifnya bertambah melebihi 4,6 juta orang sembuh atau tepatnya 4.674.873 orang

Sementara positivity rate orang harian naik di angka 19,94 persen atau hampir 4 kalo batas WHO. Positivity rate orang mingguan (16-22 Januari 2022) di bawah angka 17,42 persen. Secara sebaran wilayah terdampak masih berada di 34 provinsi dan 510 kabupaten/kota.

JawaPos.com – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri merilis Data Kependudukan Semester II Tahun 2021. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah penduduk Indonesia seluruhnya adalah 273.879.750 jiwa.

“Terdapat kenaikan sebanyak 2.529.861 jiwa dibanding tahun 2020,” kata Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangannya, Kamis (24/2).

Zudan merinci, dari total 273 juta penduduk tersebut, sebanyak 138.303.472 jiwa adalah laki-laki atau sekitar 50,5 persen. Sedangkan, sebanyak 135.576.278 jiwa lainnya adalah perempuan atau sekitar 49,5 persen.

Zudan juga melaporkan adanya 6.577.916 kejadian pindah-datang yang dilakukan penduduk secara nasional, baik itu antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, maupun beda provinsi.

“Database kami juga mencatat adanya pelaporan kelahiran penduduk sebanyak 691.259 jiwa, dan kematian penduduk 1.580.865 jiwa,” ungkapnya.

Dia mengungkapkan, daerah dengan jumlah penduduk terbanyak, pada level provinsi jatuh pada Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk 48.220.094 jiwa. Sementara Provinsi Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan jumlah penduduk yang paling sedikit, yaitu sebanyak 698.003 jiwa.

Kemudian pada level kabupaten/kota, Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni sebanyak 5.327.131 jiwa.

“Daerah yang jumlah penduduknya tersedikit adalah Kabupaten Supiori, Provinsi Papua, dengan jumlah penduduk hanya 24.855 jiwa,” ujar Zudan menandaskan.

SUDAH tiga tahun masa pemerintahan Provinsi Jawa Timur di bawah komando Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak. Tanggung jawab dan kesempatan untuk memperbaiki kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik tidak hanya makin besar, tetapi juga makin mendesak diimplementasikan.

Selama ini, harus diakui banyak kemajuan dan prestasi yang berhasil diraih Jatim. Sejak 2019, di bidang pembangunan ekonomi, realisasi investasi di Jatim tumbuh 14,2 persen (YoY). Berdasar data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Jatim pada 2019 menyentuh Rp 58,5 triliun, setahun sebelumnya hanya Rp 51,2 triliun. Pada 2020, investasi Jatim terus tumbuh 33,8 persen (YoY) dan mencatatkan realisasi investasi Rp 78,3 triliun. Sedangkan pada 2021, capaian investasi Rp 79,5 triliun, tumbuh 1,5 persen (YoY).

Sementara itu, di bidang birokrasi dan pelayanan publik, tidak sedikit prestasi yang berhasil diraih. Pada 2021, Jatim memperoleh Penghargaan Penerapan Sistem Merit dengan predikat sangat baik. Assessment Centre BKD Jatim telah terakreditasi A. Jatim juga menjadi juara umum BKN Award 2021.

Pada 2021, Jatim mendapatkan penghargaan Innovative Government Award sebagai daerah terinovatif. Daftar penghargaan bagi Provinsi Jatim dapat terus diperpanjang.

Problema

Memasuki 2022 ini, salah satu agenda penting yang menjadi concern Jatim adalah bagaimana mempercepat reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi per definisi adalah salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaruan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur.

Untuk merealisasi reformasi birokrasi, terutama menyajikan pelayanan publik yang benar-benar efisien, responsif, dan akuntabel, harus diakui bukanlah hal yang mudah. Perbaikan kinerja birokrasi yang paralel dengan peningkatan kualitas pelayanan publik tidak hanya menuntut perubahan mulai tahap awal penyusunan program pembangunan dan kesediaan melakukan desentralisasi serta penyebaran (segregasi) otoritas hingga ke level bawah. Tetapi juga perubahan mentalitas kerja birokrasi yang semula serbasentralistis dan hierarkis berdasar garis komando ke pola-pola baru yang lebih memberi kesempatan serta kepercayaan bagi aparat birokrasi untuk melakukan berbagai langkah terobosan yang benar-benar inovatif.

Dari hasil focus group discussion (FGD) kerja sama FISIP Unair dengan BKD Provinsi Jatim pada 16 Februari 2022, tercatat paling tidak ada dua kendala yang dihadapi dalam proses reformasi birokrasi di Jatim.

Pertama, berkaitan dengan efek dari kebijakan perampingan struktur birokrasi yang mau tidak mau diikuti proses fungsionalisasi aparatur birokrasi yang bersedia mengubah mental menjadi pelayan masyarakat. Selama ini, tidak sedikit aparatur birokrasi di Jatim yang belum sepenuhnya move on dari pola kerja di masa lalu yang lebih berorientasi mengejar karier dan jabatan struktural daripada mengembangkan kompetensi fungsional.

Kedua, berkaitan dengan kompetensi aparatur birokrasi menghadapi perkembangan masyarakat digital. Selama ini, diakui atau tidak, cukup banyak aparatur birokrasi di Jatim yang masih gagap beradaptasi memasuki era transformasi digital. Bagi aparatur birokrasi dari kelompok net generation, mereka umumnya dapat beradaptasi di habitus baru. Baik menyangkut cara kerja maupun pranata sosial masyarakat dan dunia kerja di era Revolusi Industri 4.0. Tetapi, bagi aparatur yang termasuk generasi baby boomer, mereka umumnya masih dihinggapi rasa cemas menghadapi perubahan cara kerja yang banyak memanfaatkan teknologi informasi dan internet.

Tantangan ke Depan

Komitmen dari pimpinan daerah untuk segera memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik, sebagai sebuah good will, memang secara politis dapat diperlakukan sebagai modal awal yang potensial. Namun, menerjemahkan komitmen politis itu ke dalam bentuk perubahan yang nyata tentunya tidak instan. Sekadar dicangkokkan begitu saja semangat perubahan itu tanpa ada proses transformasi yang benar-benar mendalam hingga menyentuh ke akar masalah. Mereformasi birokrasi dan memperbaiki kualitas pelayanan publik juga butuh kesediaan dari berbagai pihak untuk dikurangi sebagian hak-hak dan otoritasnya.

Ke depan, secara garis besar ada tiga hal yang semestinya menjadi agenda prioritas Pemerintah Provinsi Jatim jika ingin memperbaiki kinerja birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pertama, menerapkan pola intensifikasi kinerja pelayanan publik. Berbeda dengan model ekstensifikasi yang lebih banyak menuntut dukungan sumber dana lebih besar dan menuntut penambahan infrastruktur, model intensifikasi prinsipnya adalah mengoptimalkan dan meningkatkan manfaat dari infrastruktur yang sudah ada untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas layanan.

Kedua, mengembangkan pendekatan optimalisasi fungsi birokrasi. Dalam arti, target perubahan kinerja birokrasi bukan sekadar meningkat satu–dua tingkat dari tahun sebelumnya. Tetapi, yang lebih penting bagaimana meningkatkan target perbaikan kinerja birokrasi sampai pada batas optimum yang dapat dicapai –sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Persoalannya kemudian, bagaimana mendayagunakan pegawai yang mengalami restrukturisasi itu agar tidak malah menjadi beban pembangunan. Tetapi justru menjadi potensi yang menjanjikan. Dalam hal ini, pilihan realistis yang prospektif dikembangkan tak pelak adalah optimalisasi fungsi birokrasi dengan cara mendorong pergeseran status pegawai dari tenaga struktural ke tenaga fungsional yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan publik.

Ketiga, selain dibutuhkan SPM (standar pelayanan minimal) sebagai acuan kerja aparat birokrasi dalam pelayanan publik, bagian yang tak kalah penting adalah kewajiban masing-masing dinas dan badan untuk segera merumuskan ”maskot program” pelayanan publik di instansinya sendiri-sendiri. Perumusan dan penentuan ”maskot program” itu penting.

Dengan memiliki ”maskot proram” yang jelas, diharapkan masing-masing dinas dan badan memiliki misi dan tujuan yang jelas tentang arah yang mereka tempuh ke depan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. (*)

*) BAGONG SUYANTO, Dekan FISIP Unair

JawaPos.com — Komedian Bopak Castello memiliki istri bernama Gita Resya yang berusia puluhan tahun lebih muda dari dirinya. Dia berusaha menekan konflik seminim mungkin supaya tidak terjadi cekcok yang bisa berakibat kurang baik dalam bahtera rumah tangganya.

Selama sekitar 7 tahun menikah dan membangun rumah tangga, Bopak mengaku tidak ada konflik besar antara dirinya dengan Gita. Namun permasalahan sepele memang terkadang terjadi. Tapi hal itu oleh Bopak dan istri tidak dianggap sebagai sebuah masalah.

“Bukan masalah, lagi belajar akting. Kalau Bopak itu, pokoknya rumah kita jangan diisi dengan yang namanya keributan. Karena komitmen pernikahan bukan itu. Komitmen pernikahan gimana kita menghargai waktu kita yang berjalan ini berdua supaya kita happy,” tutur Bopak saat ditemui di bilangan Mampang Jakarta Selatan Kamis (24/2).

Bopak bersyukur memiliki istri seperti Gita Resya. Walau usianya jauh, ia bisa satu frekuensi dan tidak menganggap permasalahan yang muncul sebagai sebuah prahara. Bahkan andai keuangan Bopak sedang menipis, istrinya menerima dan tidak menjadikannya sebagai sebuah persoalan.

“Alhamdulillah punya istri yang bisa memberikan gairah hidup Bopak ke depan. Dia masih muda tapi bisa imbangi gitu. Biasanya orang seumuran Bopak arogan, egois, tapi Alhamdulillah gak ada, hilang semua hal itu,” tuturnya.

Lebih lanjut Bopak mengungkapkan, ada larangan yang tegas diberikannya kepada sang istri. Larangan itu berupa, tidak boleh julid ke orang lain dan tidak boleh mengjudge orang lain ketika bermain media sosial. Bopak yakin orang yang suka julid atau mudah menghakimi orang akan mudah terkena masalah.

“Masuk ke dunia medsos ya istilahnya lebih punya moral,” aku Bopak.

JawaPos.com – Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera memberikan respons terkait usulan Ketua Umum PKB sekaligus Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar yang ingin Pemilu 2024 ditunda hingga satu atau dua tahun.

Ia menyampaikan bahwa pihaknya akan konsisten berjuang mengikuti konstitusi. Maksudnya adalah pemilu harus diselenggarakan 5 tahun sekali dan maksimal presiden hanya dua periode saja.

“PKS akan konsisten berjuang sesuai konstitusi. Pemilu tiap lima tahun dan maksimal dua periode untuk jabatan Presiden,” terang dia kepada wartawan, Rabu (23/2).

Ia menyebutkan, janga sampai terjadi rezim otoriter karena waktu berkuasa yang begitu lama. Oleh sebab itu, dia menilai semua harus taat pada aturan konstitusi yang ada.

“Semua rezim otoriter pada awalnya muncul karena waktu berkuasa yang lama. Karena itu tegas konstitusi membatasi dua periode dan pemilu dilaksanakan lima tahun sekali,” tegas Anggota Komisi II DPR RI ini.

Adapun, Muhaimin mengusulkan bahwa Pemilu 2024 perlu ditunda karena tak ingin menghambat proses pemulihan ekonomi. Namun, Mardani sendiri mengatakan hal itu tidak ada hubungannya.

Ia mengklaim selama perhelatan pemilu diselenggarakan, tidak pernah mengganggu pembangunan dalam neger. Untuk itu, Mardani menepis alasan serta usul tersebut.

“Pemilu selama ini tidak pernah mengganggu pembangunan. Justru niat berkuasa lebih lama yang bisa mengganggu proses demokrasi di negeri kita,” tukas dia.

JawaPos.com – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta memimpin serah terima jabatan (sertijab) dua pejabat utama (PJU) Polda Jawa Timur dan 4 Kapolres jajaran. Sertijab digelar di Gedung Patuh Mapolda Jatim, pada Rabu (23/2).

Nico menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pejabat lama atas capaian, prestasi dan dedikasi selama berdinas di Polda Jatim. Kemudian ucapan selamat bertugas kepada pejabat baru diharapkan dapat menjalankan tugas dengan penuh amanah dan tanggung jawab.

“Diharapkan para pejabat yang baru dapat segera beradaptasi serta menjalankan tugas dengan penuh amanah dan tanggung jawab serta melaksanakan konsep TWT, senantiasa menjalin komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan stake holder terkait dalam melaksanakan program Presisi bapak Kapolri” ucap Nico.

Nico berharap, dengan pelaksanaan sertijab ini bisa membawa kontribusi yang baik bagi organisasi dan keamanan di wilayah hukum Polda Jatim serta Polres jajaran. Sehingga bisa mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif.

Berikut nama – nama Pejabat yang melaksanakan Sertijab:

1. Kombes Pol Gatot Repli Handoko  Kabidhumas Polda Jatim  jabatan baru Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri

2. Kombes Pol Dirmanto Kabidhumas Polda Kalbar  Jabatan baru Kabidhumas Polda Jatim

3. Brigjen Pol Yuda Gustawan  Dirintelkam Polda Jatim jabatan baru Dirpolitik Baintelkam Polri

4. Kombes Pol Dekananto Eko Purwono Dit Kehidupan Bernegara Ditsosbud Baintelkam Polri  jabatan baru Dirintelkam Polda Jatim

5. AKBP Eka Yekti Hananto Seno Kapolres Lumajang Polda Jatim  jabatan baru Dirtahti Polda Jatim

6. AKBP Dewa Putu Eka Darmawan Kapolres Madiun Kota Polda Jatim jabatan baru Kapolres Lumajang Polda Jatim

7. AKBP SuryononKasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Jatim jabatan baru Kapolres Madiun Kota Polda Jatim

8. AKBP R. Bagoes Wibisono Handoyo KoesoemahbKapolres Malang Polda Jatim jabatan baru  Wadir Resnarkoba Polda Jatim

9. AKBP Ferli Hidayat Kasubbagbungkol Spripim Polri jabatan baru Kapolres Malang Polda Jatim

10. AKBP Herman Priyanto, Kapolres Bondowoso Polda Jatim  jabatan baru Kabagada Rolog Polda Jatim

11. AKBP Wimboko Kasat Intelkam Polrestabes Surabaya Polda Jatim  jabatan baru Kapolres Bondowoso Polda Jatim.

JawaPos.com – Pembangunan di Papua terus menjadi perhatian, baik keinginan dari masyarakat setempat maupun publik Tanah Air. Metode pembangunan di Bumi Cenderawasih itu diharapkan mengedepankan pembangunan yang humanis.

Menurut Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI) Rasminto, membangun Papua sepatutnya mengutamakan pendekatan humanis melalui sosial budaya. Unsur adat dalam kebudayaan tidak dapat dinilai dengan pandangan yang berasal dari kebudayaan lain. Penilaian hanya dapat dilakukan dari sistem nilai budaya itu sendiri.

“Adat bersifat pribadi. Artinya suatu adat masyarakat tertentu hanya bisa dipahami dengan mendekatkan diri pada nilai-nilai budaya di dalam masyarakat pemilik adat tersebut,” kata Rasminto di sela-sela Sarasehan Mahasiswa Papua Se-Jabodetabek di RM Gubug Udang Cibubur, Jakarta Timur, Rabu (23/2).

Sarasehan itu bertema “Mahasiswa OAP Sambut Pendekatan Humanis Pemerintah di Tanah Papua”. OAP adalah orang asli Papua.

Selain Rasminto, sarasehan itu juga menghadirkan Ketua Bamus Papua Willem Frans Ansanay, Charles Kossay (mahasiswa S-2 Universitas Nasional asal Kabupaten Jayawijaya), dan Imron Cotan (Duta Besar RI untuk Australia periode 2002-2005).

Rasminto melanjutkan, pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan dengan pendekatan berbasis etnis dan budaya (ethno development) Papua. “Keragaman etnis dan budaya yang dimiliki oleh masing-masing daerah di Papua memiliki kebutuhan yang juga berbeda,” sambung dia.

Dalam kesempatan yang sama, Imron Cotan menyebut bahwa pembangunan Papua dapat dilakukan cara pemekaran provinsi–sebagaimana selama ini diwacanakan pemerintah. Dia berharap pemekaran Provinsi Papua segera terealisasi. Dengan pemekaran itu, akan terjadi pemerataan pembangunan. Baik dari sisi kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sebagainya.

“Pemekaran bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, bukan untuk memecah belah rakyat,” kata Imron.

Dia menekankan, pembentukan daerah otonomi baru (DOB) merupakan peluang untuk membuka lapangan kerja baru, sekaligus memperpendek ruang administrasi publik bagi rakyat Papua. “Sehingga rakyat mendapat pelayanan lebih baik dan lebih cepat,” kata Imron di depan puluhan mahasiswa Orang Asli Papua (OAP).

Mantan Dubes RT untuk Tiongkok itu mendorong anak-anak muda Papua untuk selalu bersemangat menimba ilmu. Cara itu dianggap bisa membantu Papua menjadi lebih maju. “Masyarakat OAP harus punya masa depan lebih cerah dengan bersekolah,” pesan Imron.

JawaPos.com – Lagu Ngambang milik penyanyi Vianty Arvy yang dirilis beberapa waktu lalu sukses mencuri perhatian. Lagu bergenre dangdut itu ternyata banyak dinikmati oleh masyarakat khususnya di Jawa Barat saat diputar di radio-radio di sana.

Setelah lagu ini sukses dikenal masyarakat luas khususnya di daerah Jabar, Vianty Arvy punya rencana berkolaborasi dengan dengan musisi asal Tanah Pasundan dalam beberapa waktu ke depan. Dengan menyanyikan ulang lagu Ngambang tapi memasukkan unsur- unsur musik tradional khas Jabar yang cukup kental.

Ada misi tersendiri kenapa ia tertarik berkolaborasi dengan musisi asal Sunda. Dia ingin mengangkat musik Jawa Barat supaya memiliki jangkauan lebih luas lagi seperti halnya musik ala Jawa Timur-an.

“Genre aku dangdut dan Jaawa Barat identik dengan pop Sunda. Tapi makin kesini musik banyak mengalami perkembangan, banyak banget jenis rupanya kayak bajidoran, tarling. Harapan aku ke depanya musik Jawa Barat dan musisi musisi Jabar bisa semakin viral,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Rabu (23/2).

Selain itu, berkolaborasi dengan musisi Jawa Barat membuat pengetahuannya tentang musik khususnya Jawa Barat jadi semakin bertambah. “ Dan juga bisa belajar dari karya-karya musisi senior dengan harapan aku bisa meneruskan mereka dalam berkarya untuk ikut melestarikan,” katanya.

Terkait dengan siapa ia ingin berkolaborasi, Vianty Arvy memang belum memberikan jawaban pasti. Akan tetapi dia menyebutkan sejumlah nama.

“Tentu ada banyak sekali yang ingin aku kolab bareng. Beberapa diantaranya adalah Teh Rita Tila, Teteh Rika Rafika, Teh Ade Astrid. Beliau beliau ini musisi wanita favorit aku,” tuturnya.

Lagu Ngambang milik Vianty Arvy bercerita tentang sebuah hubungan tanpa kepastian. Dia mengaku lagu ini mudah nempel dalam benak karena relate dengan kehidupan yang dirasakan oleh banyak orang. Dia sendiri mengaku pernah mengalami kehidupan asmara seperti ini.

JawaPos.com – Nasib malang menimpa tujuh orang lanjut usia dan lima belas anak yang tinggal di panti jompo dan panti asuhan milik Yayasan Al-Kautsar di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Musababnya, sudah sepekan mereka hanya makan nasi tanpa lauk. Hal ini karena donasi yang masuk minim, sehingga yayasan tidak mampu menyediakan makanan yang layak.

“Kadang nasi yang dimakan oleh para lansia dan anak yatim piatu di sini diberi garam supaya ada rasanya,” kata Ketua Yayasan Al-Kautsar Sabrin O Ladongi, saat mendampingi anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Ismail Yunus dan Wakil Ketua DPRD Kota Palu Rizal melihat kondisi penghuni panti pada Rabu (23/2) dikutip dari Antara.

Sabrin mengatakan, Yayasan Al Kautsar tidak punya donatur tetap dan tahun ini tidak menerima bantuan dari pemerintah daerah.

Menurut dia, yayasan pada 2020 dan 2021 menerima bantuan masing-masing Rp120 juta dan Rp40 juta dari Dinas Sosial Kota Palu, untuk memenuhi kebutuhan pokok penghuni panti.

“Tahun ini tidak mendapatkan bantuan, tapi kami tidak menyalahkan siapapun karena panti asuhan dan panti jompo di Palu banyak. Kami yakin bisa bertahan di tengah pandemi dan tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup para lansia dan anak-anak yatim di sini, meskipun kami tidak memiliki donatur tetap,” katanya.

Ismail Yunus datang ke panti untuk memberikan bantuan makanan dan vitamin setelah kabar mengenai kondisi penghuni panti milik Yayasan Al-Kautsar viral di media sosial.

“Pemerintah harus hadir saat terjadi seperti yang dialami oleh lansia dan anak yatim di Yayasan Al-Kautsar ini. Dalam waktu dekat akan kami undang dinas sosial provinsi atau kota, untuk membicarakan masalah ini agar tidak terjadi lagi,” katanya.

Sementara itu, Rizal mengaku prihatin saat mengetahui warga lanjut usia yang tinggal di panti itu belum makan sedikit pun saat dia berada di panti sekitar pukul 10.30 WITA.

Dia meminta Pemerintah Kota Palu, selanjutnya harus memastikan tidak ada warga lanjut usia dan anak yatim piatu penghuni panti yang kelaparan.

“Perlu langkah cepat untuk mengatasi persoalan tersebut agar tidak ada lagi lansia dan anak-anak yatim piatu di Kota Palu yang mengalami hal serupa. Kita akan mencari langkah-langkah konkret, termasuk berkomunikasi ke Dinas Sosial Kota Palu agar masalah ini dapat diselesaikan,” katanya.